Articles
561 Documents
<![CDATA[Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam Pembatalan Peralihan Hak ]]>
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>;
<![CDATA[Ratna Sediati, Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Dardiri, Nafis]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7223
<![CDATA[ The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan. ]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[Aurellia, Meivanza Dwi]]>;
<![CDATA[Halim, Abdul]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7270
<![CDATA[This study aims to discuss the urgency of establishing an executor institution for civil decisions in family cases outside the Religious Court so that the fulfillment of the rights of ex-wives and children after divorce can be guaranteed. With several execution obstacles in family cases that are mostly related to the interests of women's and children's rights after divorce, this research is considered necessary to be studied. This research method uses a type of normative research by taking library research-based sources. By taking primary sources from laws and regulations and various literature such as books, journal articles, theses, and articles as secondary sources with a qualitative approach method. The results of this study concluded that with various obstacles in the implementation of executions related to the payment of child support and / or wife support by the ex-husband, there is an urgency for the establishment of an executor institution outside the independent court so as to avoid interference from other powers. Penelitian ini bertujuan membahas tentang urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat terjamin. Dengan adanya beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan hak perempuan dan anak pasca perceraian maka penelitian ini dirasa perlu untuk dikaji. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi terkait pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh mantan suami, maka terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian. ]]>
<![CDATA[Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat ]]>
<![CDATA[Ramadhina, Karin Dwi]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6995
<![CDATA[This study aims to determine the status and responsibility of maintaining adopted children after divorce between adoptive parents. Due to the discussion of the topic of the status and responsibility of the maintenance of adopted children, there has been no discussion that has a focus on the rights of adopted children. The divorce of the child's adoptive parents creates uncertainty for the child regarding the existing legal status, not infrequently the perception among the community about the position of the adopted child and the condition of the adopted child who is a child who is maintained and considered like a legitimate child results in the fulfillment of all maintenance for the adopted child in terms of maintenance to provide welfare and protection of the adopted child. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are adopted children whose adoptive parents divorce will not change the legal status of the adopted child towards both adoptive parents and Child Maintenance and Protection becomes an obligation of these parents to be responsible, maintain, and prioritize the rights of adopted children even though they are divorced in accordance with several existing laws and regulations and forms of division in fulfilling maintenance obligations Basically, it does not have special provisions because the most important thing is to prioritize the welfare of the child through the maintenance of the child until the child has grown up. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya. Dikarenakan pembahasan topik mengenai status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat belum ada pembahasan yang memiliki fokus pada hak-hak anak angkat. Perceraian orang tua angkat anak menimbulkan ketidakjelasan bagi anak tersebut mengenai status hukum yang telah ada, tidak jarang persepsi diantara masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut serta keadaan anak angkat yang merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak angkat keadaan dalam hal pemeliharaan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai tidak akan merubah status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya dan Pemeliharaan dan Perlindungan anak menjadi sebuah kewajiban orang tua tersebut untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat walaupun sudah dalam status bercerai sesuai dengan yang tercantum pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan Bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban Pemeliharaan pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa. ]]>
<![CDATA[Keabsahan HGB Sebagai Objek Hak Tanggungan Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan ]]>
<![CDATA[Azzahra, Fatimah]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7036
<![CDATA[This study have a purpose to review the validity of HGB as an object of mortgage rights and consequences of HGB as an object of mortgage rights without consent of holder of management rights. HGB is another type of land right, on top of the land management rights with the approval of the management rights holder, may be imposed with a mortgage. However, it is often found that HGB holders impose mortgage rights without the consent of management rights holders, so the legitimacy and legal consequences need to be questioned. Against this background it is important to carry out more analysis for the legality and legal consequences of HGB as an object of mortgage rights without the approval of holder of management rights. The applied research strategy uses a normative juridical with qualitative descriptive data analysis techniques and statute approach. The newness of this study is not only discuss how to imposition mortgage rights on HGB, but will also discussion focused on validity and consequences if HGB as an object of mortgage rights is implemented out without consent of holder of management rights. The conclusion that can be cited from this discussion is that HGB as object of mortgage without consent of holder management rights does not have legal validity and as a result the imposition of mortgage rights can be requested for cancellation and can be null and void by law with a ruling from a court. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menelaah mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan dan akibat hukum dari HGB sebagai objek hak tanggungan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemegang hak pengelolaan. HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan dan dapat dibebani hak tanggungan dengan persyaratan harus disetujui oleh pemegang hak pengelolaan. Namun, seringkali ditemukan pemegang HGB membebankan hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, sehingga keabsahan serta akibat hukumnya perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan teknik pendekatan yang menggunakan undang-undang dan metode analisa berupa deskriptif kualitatif. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan tidak hanya membahas mengenai bagaimana membebankan hak tanggungan terhadap HGB, namun akan difokuskan juga kepada keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Kesimpulan yang dapat dikutip dari pembahasan ini adalah HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan tidak memiliki keabsahan secara hukum dan akibatnya, pembebanan hak tanggungan tersebut dapat dimintakan pembatalan dan dapat batal demi hukum dengan putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara ]]>
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Cyzentio Chairilian, Muhammad Alvin]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7224
<![CDATA[ The purpose of this study is to examine the system of recovering state financial losses in the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as an alternative to imprisonment. This research is included in non-doctrinal research, using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial losses carried out by the Prosecutor's Office through asset tracing and the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of Law no. 20 of 2001 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 1991 and the reconstruction of Article 5 paragraph (1) letter b Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil penelitian menjabarkan, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui aset tracing dan pelaksanaan putusan Hakim, tidak menunjukan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara. Hanya rata-rata sebesar 12,3%. Perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi TikTok ]]>
<![CDATA[Rilani, Kartika Eka]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7280
<![CDATA[This research aims to discuss the civil liability for content creators and find out about legal protection for online comic creators in the TikTok application. Current developments make modified comics into digital forms that can be accessed in various applications or websites. This makes it easier for users to read comics online. The existence of online comics also makes it easier for copyright infringers to distribute them. The method used is to spread online comics by creating content on the TikTok application by content creators without permission from the online comic owner. As a result of the dissemination of other people's copyrighted works, it causes losses to online comic creators. Therefore, there is a need for protection for comic creators whose economic rights have been violated by the content creators. This study uses a normative juridical approach to legislation that is relevant to the issues discussed. The novelty of this research is based on online comics distributed through the TikTok application which have a commercial nature and are used for the benefit of copyright infringers. The results of this study are accountability in the form of compensation and submission of lawsuits against copyright infringers to the commercial court. As for the responsibility of the Tiktok application policy, such as deleting video content and blocking or closing the content creator's account. In addition to this, the form of legal protection for online comic creators is preventive and repressive protection. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait tanggung jawab perdata terhadap kreator konten dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta komik online di aplikasi TikTok. Perkembangaan saat ini membuat komik termodifikasi menjadi bentuk digital yang dapat mengaksesnya di berbagai aplikasi ataupun situs web. Hal ini mempermudah penggunanya dalam membaca komik secara online. Adanya komik online juga mempermudah pelaku pelanggar hak cipta dalam melakukan penyebaran. Cara yang dilakukan yaitu menyebarkan komik online dengan membuat konten di aplikasi TikTok oleh kreator konten tanpa izin dari pemilik komik online. Akibat dari penyebaran karya cipta milik orang lain menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pencipta komik online. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pencipta komik yang hak ekonominya telah dilanggar oleh kreator konten tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kebaharuan penelitian ini berdasarkan komik online yang disebarkan melaui aplikasi TikTok yang memiliki sifat komersial dan digunakan demi keuntungan pelaku pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi serta pengajuan gugatan terhadap pelanggar hak cipta ke pengadilan niaga. Adapun pertanggungjawaban dari kebijakan aplikasi Tiktok seperti penghapusan konten video serta pemblokiran atau penutupan akun kreator konten tersebut. Selain hal tersebut bentuk perlindungan hukum bagi pencipta komik online yaitu dengan perlindungan preventif dan represif. ]]>
<![CDATA[Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa ]]>
<![CDATA[Aksan Akbar, Muhamad]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6889
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the legal implications for village heads who did not carry out the decisions of the state administrative court in dismissing village officials. This research is very important given the existence of polemics about the appointment and dismissal of village officials and the village head's non-compliance in carrying out the decisions of the state administrative court. This study uses normative legal research methods. The results of this study are that the village head in carrying out appointments and dismissal of village officials must consult and obtain recommendations from the camat. The decision of the state administrative court has executorial power so that all parties are obliged to carry it out either voluntarily or by force. The legal consequences for villages that do not implement the decisions of the state administrative court are subject to moderate administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (2) jo. Article 72 paragraph (1) Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Whereas in the event that the village head takes an action contrary to the decision of the state administrative court which has legal force, it will still be subject to severe administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (3) jo. Article 17 Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini sangat penting mengingat adanya polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta ketidakpatuan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. Akibat hukum terhadap kepada desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dikenai sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam hal kepala desa melakukan tindakan bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi adminstrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan ]]>
<![CDATA[Putri, Dewa Ayu Sandira]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7306
<![CDATA[The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of circumstances against the aggrieved party accompanied by a form of legal protection for canceling an agreement with a concrete case from a court decision. In making agreements, the parties often abuse the principle of freedom of contract so as to override the principle of balance and make the contents of the agreement unlimited, this results in an imbalance of bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing is normative juridical using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The novelty of this research is that it focuses on the impact of undue influence on disadvantaged parties along with case descriptions in both forms of abuse of advantage, and this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along with concrete cases related to the principle of balance. The results of this study show that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence can occur due to non-fulfillment of the principle of balance which results in abuse of circumstances which are classified as economic advantage and psychological advantage. Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences by canceling the agreement, if there is a material loss experienced by one of the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation. Tujuan penulisan ini yakni meneliti lebih jauh mengenai implikasi yuridis dari undue influence/penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang dirugikan disertai bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian para pihak sering kali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak sehingga mengesampingkan asas keseimbangan dan membuat isi perjanjian tanpa batas, hal ini berdampak adanya ketidakseimbangan posisi tawar dan kedudukan yang berakibat lahirnya penyalahgunaan keadaan (undue influence). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Hasil penelitian ini menunjukan undue influence belum diatur dalam KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. Undue influence dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi undue influence yaitu bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian. ]]>
<![CDATA[Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan ]]>
<![CDATA[Idris, Vidiya Indriani]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6334
<![CDATA[The phenomenon of HM foundation’s land rights ownership occur amongst peoples in society as the result of administrative ignorance which has received less attention from the majority of foundations as a legal entities. This can cause various problems if the Foundation does not immediately conveying the rights of the land. This study aims to find legal certainty in obtaining land rights for the Educational Organizing Foundation (YAU) and the implementation of land grants belonging to foundations on behalf of individuals when the parties whose names are attached to the certificate is die and the heirs concerned are abroad. This study use qualitative research methods based on empirical juridical research types. The results of the study show that the acquisition of land rights for YAU as a legal entity that cannot have HM land rights over its land, the arrangement for obtaining the land rights will apply like an ordinary legal entity which can only have land rights in the form of HGB, HGU, and usage rights. The transfer of YAU's land rights was carried out based on PP No. 40 of 1996. The implementation of land grants belonging to foundations on behalf of individuals is carried out on a legal and strong basis for foundations to obtain juridical rights to their land through a statement letter from the heirs. The transition through land grants was chosen to implementing arrangements for the acquisition of foundation assets that have been regulated in UUY. Banyak ditemuinya status kepemillikan HM atas tanah yayasan di masyarakat menjadi persoalan ketidak tertiban administrasi yang kurang diperhatikan oleh berbagai yayasan sebagai badan hukum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai problema bila yayasan tidak segera membalik nama tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dalam perolehan hak atas tanah Yayasan Penyelenggara Pendidikan (YAU) dan pelaksanaan hibah tanah milik yayasan yang diatasnamakan perorangan ketika pihak yang namanya melekat dalam sertifikat meninggal dunia serta ahli waris yang bersangkutan berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan hak atas tanah bagi YAU sebagai badan hukum yang tidak dapat memiliki status HM atas tanahnya maka pengaturan perolehan hak atas tanahnya akan berlaku seperti badan hukum biasa yang hanya dapat memiliki hak atas tanah berupa HGB, HGU, dan Hak Pakai. Peralihan hak atas tanah YAU dilakukan berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996. Pelaksanaan hibah tanah milik yayasan yang diatasnamakan perorangan ini dilakukan dengan dasar yang sah dan kuat bagi yayasan untuk memperoleh hak yuridis atas tanahnya melalui surat pernyataan dari para ahli waris. Peralihan melalui hibah tanah dipilih untuk tetap mengimplementasikan pengaturan perolehan aset kekayaan yayasan yang telah diatur dalam UUY. ]]>
<![CDATA[Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan ]]>
<![CDATA[Tanriawan, Florensya Octavia]]>;
<![CDATA[Aprilianda, Nurini]]>;
<![CDATA[Susilo, Hariyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7072
<![CDATA[ This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in ownership actions carried out by management partners in limited liability companies. The urgency of this research lies in developing an understanding of the role and protection of the rights of limited partners in safeguarding their interests and investments. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the act of ownership is essential to protect the rights and interests of limited partners, with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes and ensure the sustainability of the company. The novelty of the research lies in an in-depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the importance of limited partnership approval in the legal and business context so that this research is expected to open deeper insights into the mechanisms and legal implications of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies. Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis urgensi persetujuan Pesero Komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh Pesero Pengurus dalam perseroan komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam tindakan kepemilikan adalah penting untuk melindungi hak dan kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang baik antar pihak guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Novelty penelitian terletak pada analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pesero komanditer dan dampak tindakan kepemilikan tanpa persetujuan pesero komanditer, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya persetujuan pesero komanditer dalam konteks hukum dan bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.]]>
