cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
 21   22   23   24   25 
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi De Fila Asmara, Callesta Aydelwais; Arifin, Zaenal; Mubarok Anwar, Fahruddin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7499

Abstract

The purpose of this research is to examine the resolution of copyright disputes between Ahmad Dhani and Once Mekel from the perspective of the Copyright Law and legal protection for copyright holders. Copyright infringement of songs by performing cover versions of songs at concerts or musical performances is one of the issues related to copyright violations in Indonesia. Copyright infringement occurs when a singer, without the permission of the song's creator, performs a song at a commercial music concert that violates both moral and economic rights. This research uses a normative juridical method. Based on the research results, it is evident that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for song copyright is an effort to ensure the certainty of fulfilling the rights of copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Protection of song copyright can be done preventively and repressively. As for the resolution of the dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through non-litigation dispute resolution through mediation.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.  
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending Arifin, Zaenal; Lestari, Rohmini Indah; Saifudin, Saifudin; Putrisetia, Difa Ayu
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7170

Abstract

This research aims to examine the regulation and supervision of the Financial Services Authority (OJK) regarding the provision of financial technology-based peer-to-peer lending services. The utilization of knowledge and technology in the financial sector is marked by the emergence of financial technology (Fintech). The presence of Fintech has brought convenience to various types of financial transactions. However, these positive impacts are not without their negative consequences. This is because many businesses establish or operate Fintech platforms without proper authorization or registration with the OJK. The regulation of Fintech itself is scattered across various legal provisions. This research method is normative juridical. The results of this study indicate a lack of comprehensive regulation, which has the potential to weaken legal protection for Fintech consumers. There is a need for comprehensive regulations addressing illegal Fintech activities and consumer protection in the Fintech sector. Optimal supervision of Fintech services will provide a sense of security for Fintech consumers and protect their rights. The OJK's supervision of Fintech has not been maximized, and illegal Fintech providers continue to emerge. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital berbasis financial technology peer to peer lending. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya financial technology (Fintech). Hadirnya Fintech membawa kemudahan di segala jenis transaksi keuangan. Namun dampak positif tersebut tidak lepas juga dari dampak negatif yang timbul. Hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang mendirikan atau menjalankan Fintech  tanpa adanya izin atau terdaftar di OJK. Pengaturan Fintech  sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah.  Hasil penelitian ini adalah ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech. Perlu adanya regulasi yang komprehensif terkait adanya Fintech ilegal dan juga perlindungan terhadap konsumen Fintech. Pengawasan yang optimal terhadap jasa layanan Fintech akan memberikan rasa aman untuk para konsumen Fintech dan dapat terlindungi hak-hak dari konsumen. OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Fintech belum maksimal dan masih terus bermunculan penyelenggran Fintech ilegal.          
Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Guntara, Deny; Asyhadi, Farhan; Prawiyogi, Anggy Giri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6392

Abstract

The purpose of this study is how the authority of the Central Jakarta Religious Court is in resolving sharia economic disputes and how is the legal reasoning of judges in deciding this sharia economic case. Decision Number 0950/Pdt.G/2019/PA.JP is a sharia economic case regarding a musyarakah contract related to default involving four parties, namely Pelawan as PT. Mofatama Bangun Nusa (Company Legal Entity), Defendant I as PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. and Defendant II as Head of State Assets and Auction Service Office II Jakarta/KPKNL II Jakarta as Co-Defendant I, as well as Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras as Co-Defendant II and Mrs. Dian Pertiwi as Defendant III This research is a qualitative descriptive field research, taking place at the Central Jakarta Religious Court. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, the judge granted Pelawan's resistance where the Defendant had defaulted/broken his promise during the execution of the auction on 9 July 2019 and thereafter which was carried out by Co-Respondent II/Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras, for the Determination of the Co-Opponent I / KPKLN II Jakarta Tender Execution, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, May 9 2019 is invalid and Convicts the Defendant to pay court fees.Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bagaimana legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini. Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP merupakan perkara ekonomi syariah akad musyarakah terkait wanprestasi yang melibatkan empat pihak, yakni pihak Pelawan selaku  PT. Mofatama Bangun Nusa (Badan Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I selaku pihak PT. Bank Muamalat Indoneisa, Tbk. dan Terlawan II selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang II Jakarta/KPKNL II Jakarta selaku turut Terlawan I, serta Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras selaku turut Terlawan II beserta Ny. Dian Pertiwi selaku Terlawan III. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan absolut dari pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga melalui ini didapatkan sebuah legal reasoning dalam pemutusan perkara ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.  Berdasarkan hasil penelitian hakim mengabulkan perlawanan Pelawan dengan dimana Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan eksekusi Lelang tanggal 9 Juli 2019 dan setelahnya yang dijalankan turut Terlawan II/Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras, atas Penetapan Eksekusi Lelang turut Terlawan I / KPKLN II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara. Ekonomi Syariah; Musyarakah; Wanprestasi   
Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai Unilateral Act of an International Organization Simbolon, Putu George Matthew
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6981

Abstract

This seeks to provide an understanding concerning the Trade Policy Review Body (TPRB) review perceived as a unilateral act of an international organization. The article is written based on the normative method through the application of doctrinal, conceptual, and case approaches. Furthermore, this article is also written by gathering primary and secondary legal sources. The article herein consists of three parts. The first part discusses the unilateral act as the source of international law as one of the international law norms outside the Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Meanwhile, the second part explains the weaknesses of TPRB which caused this organ unable to work under its effective means. Furthermore, the third part explains how the matters under the TPRB review outcome shall be conducted so that such a product can be qualified as a unilateral act applicable by WTO members under good faith. Based on the three discussions therein, this article suggests that the TPRB review outcome shall be perceived as a unilateral act of an international organization. Such perception can be actualized by applying imperative sentences in adopting the review outcome that will be issued for the reviewed member.    Penelitian yang dijelaskan pada artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mengenai bagaimana hasil review dari Trade Policy Review Body (TPRB) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sepihak oleh organisasi internasional (unilateral act of an international organization). Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian normatif melalui pendekatan doktrinal, konseptual dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang unilateral act sebagai salah satu hukum internasional yang tidak diatur di dalam Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Bagian kedua dari artikel ini kemudian menjelaskan tentang kelemahan dari TPRB yang membuat organ ini tidak dapat bekerja dengan efektif untuk saat ini. Kemudian bagian ketiga menjelaskan tentang kalimat yang harus digunakan dalam menyusun materi muatan hasil review TPRB agar produk tersebut dapat menjadi tindakan unilateral yang harus diterapkan oleh anggota WTO dengan iktikad baik. Berdasarkan tiga pembahasan tersebut, artikel ini menyarankan agar hasil review TPRB harus dipandang sebagai tindakan unilateral. Pandangan tersebut dapat diwujudkan melalui diterapkannya penyusunan kalimat imperatif pada laporan yang akan diterbitkan kepada anggota yang direview.  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan Larasati, Raden Roro Permata Dewi; Harefa, Beniharmoni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7045

Abstract

This study is conducted with the purpose to find out the legal protection of child perpetrators who participate in the criminal persecution and the determination of the role of participation in the criminal persecution by AG (case study of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes). This study is based on the legal protection of child in conflict with the law that is not well implemented. This study uses a juridicial normative legal method. The novelty in this study is to explain the legal protection of child as a participant in the criminal persecution. The findings produced in this study are that the SPPA Law regulates the legal protection of child, namely in Article 3, Article 79 paragraph (2), and Article 81 paragraph (6) of the SPPA Law. Based on these regulations, child who participate in the criminal persecution can be treated specially in the procedural law, receive different criminal penalties compared to adults, and get the fulfillment of child rights. In the case of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes, the role of AG as a child who participated in the criminal persecution was correct, but the decision decided by the Judge was not appropriate. AG should be subject to the lex specialis principle of Article 76 C jo Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan sudah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.        
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Muthmainnah, Indah Sri; Ardiansyah, Ardiansyah; Zahara, Fatimah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6874

Abstract

In the context of Islamic inheritance law, it is important to note that not all heirs are entitled to receive inheritance due to certain stipulations that exist within this legal framework. These stipulations serve as reasons that may prevent certain heirs from gaining their rightful share of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within the Batang Serangan District. The research in question holds significant academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution of inheritance among heirs belonging to diverse religious backgrounds. Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The results obtained in the study are as follows: There exist religious disparities between the adherents of muwarrit and those who espouse cessation. According to Islamic principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The equitable distribution of inheritance is not in alignment with the stipulations of the Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan District, it was unanimously determined that an equal distribution was the only viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ahli waris berhak menerima warisan karena ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian yang sah dari warisan. Penelitian tersebut memegang kepentingan akademik yang signifikan sebagai sumber berharga untuk menyelidiki refleksi hukum Islam tentang pemerataan warisan di antara ahli waris yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan penelitian kualitatif meliputi penggunaan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip-prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula orang Islam tidak dapat berpindah agama kepada orang yang tidak mengikuti Islam, baik melalui ikatan keluarga atau hubungan perkawinan. Pembagian warisan yang adil tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persepsi masyarakat kecamatan batang serangan tentang hak waris individu dari beragam latar belakang agama selama proses pembagian warisan di Kecamatan Batang Serangan, disepakati dengan suara bulat bahwa satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah pemerataan. Tidak ada masalah yang muncul selama proses pembagian, terlepas dari apakah anak laki-laki tersebut meminta porsi yang lebih besar atau kami menuntut bagian yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.   
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Ayu Dita, Sekar; Winanti, Atik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7037

Abstract

The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer/employer can be held responsible for harmful actions committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates liability for substitutes carried out by other people. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often creates misconceptions because there is no legal regulation that further regulates this concept. Therefore, there is a need for research that examines more deeply so that in the future this does not happen again. This study uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. This study analyzes the criteria that must be met in the context of replacement accountability, which has not been explained in previous studies. The results of this study indicate that the law cannot absolutely categorize all employee actions as the responsibility of an employer. Therefore, to meet the criteria for applying Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all of the criteria required in that article have been fully met.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep vicarious liability terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep vicarious liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPerdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Shafa, Najwa Bana; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7301

Abstract

This writing is intended to find out the prohibition on the use of alternative payment methods made by Google for users of digital services in Indonesia. Against the background of the KPPU investigation against Google for alleged conditional sales practices, which was followed by a change in settings on Google Support Android Developer that allowed alternative payment methods. Therefore, an assessment to further analyze this paper is essential because there is no research on monopolistic practices in digital market share in Indonesia so this research can be a renewal of existing laws for Indonesia. This writing is included in normative with the approach methods used in this writing are statute, comparative, and case. The results of the analysis also found that Google has eliminated the practice of conditional sales through changes in settings by allowing the use of alternative payment methods and compliance with the fulfillment of the responsibility and role of KPPU as a business supervisory authority in Indonesia based on the Business Competition Law. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif yang dilakukan oleh Google terhadap konsumen atau pengguna layanan digital di Indonesia. Dilatar belakangi adanya penyelidikan KPPU terhadap Google atas dugaan praktik penjualan bersyarat, yang kemudian disusul dengan dilakukannya perubahan pengaturan pada Google Support Android Developer atas diperbolehkannya penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing. Maka, pengkajian untuk menganalisis lebih lanjut atas penulisan ini menjadi penting dikarenakan belum adanya penelitian terkait praktik monopoli di dalam ranah pangsa pasar digital di Indonesia sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu pembaharuan hukum bagi Indonesia. Adapun penulisan ini termasuk ke dalam penulisan normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undang), comparative approach (pendekatan komparasi), dan case approach (pendekatan kasus). Hasil analisisnya pun didapati bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat melalui perubahan pengaturan dengan memperbolehkan penggunaan metode pembayaran alternatif serta kesesuaian atas pemenuhan tanggung jawab dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah berdasar pada UU Persaingan Usaha.  
Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Setiawan, Muhammad Vikri; Abubakar, Lastuti; Rahmawati, Ema
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6829

Abstract

The aim of this study is to find out and analyze the role of controllers in protecting the interests of publicly-listed company investors by ensuring the implementation of good corporate governance principles. The delay of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders and the publication of annual financial statements are two examples of non-fulfillment of the principles of good corporate governance namely transparency and accountability, which resulting temporary suspending trading of its shares by Indonesia Stock Exchange. When the role of the controller as shareholder who has the ability to control the company is ineffective because the shareholding of the company is less than 50%, the undertake of investors protection become an issue. This research was conducted based on a juridical-normative approach with analytical descriptive specifications based on secondary data. The results of this study revealed that the controller has several mechanisms to control the company to reduce losses for shareholders. However, the determination of a controller with less than 50% shareholding of the company’s shares results in the controlling role towards the company become ineffective and potentially detrimental to the interests of investors. The difference between this research and the previous lies in the object of this study which discusses the role of controllers in ensuring the fulfillment of the principles of good corporate governance so that they can provide protection to investors.
Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke Ramadhani, Tiara Putri; Yayi Tarina, Dwi Desi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7239

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator. 

Page 23 of 57 | Total Record : 561

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue