Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara Rahman, Rezi Alfarizi; Winanti, Atik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.9473

This research aims to analyze the judge's considerations and the protection of buyers of disputed land in case Number 75/Pdt.G/2017/PN Blg jo Case Number 1815K/Pdt/2020. Legal protection for buyers of land rights in inheritance disputes is very important in Indonesia, especially in North Sumatra. Inheritance disputes, such as the Siraso-Raso case, involve conflicts between heirs over the division of inherited land. The high number of land disputes in Indonesia indicates a land management problem that can threaten state security. This research method is juridical-normative. In this process, legal principles, rules, and theories are used to find solutions to specific problems. This research can offer a new way to interpret moral ethics by looking at the broader social, cultural, and economic context. In addition, it can provide practical recommendations that have not been made before. The Siraso-Raso case research can help the development of legal theory and practice in Indonesia, as well as discover the source of land dispute problems and create innovative and efficient solutions through in-depth and systematic analysis. This inheritance dispute involves a conflict between customary law and positive law regarding land ownership, which is an important issue in Indonesian agrarian law. Legal protection for disadvantaged parties, especially women, in inheritance disputes is still weak. The research is expected to help build a more equitable and inclusive legal system to resolve inheritance disputes and recommend legal education for the public regarding land sale and purchase transactions involving inheritance disputes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan perlindungan terhadap pembeli tanah sengketa dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Blg jo Perkara Nomor 1815K/Pdt/2020. Perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah dalam sengketa waris sangat penting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sengketa waris, seperti kasus Siraso-Raso, melibatkan konflik antara ahli waris atas pembagian tanah warisan. Tingginya angka sengketa tanah di Indonesia mengindikasikan adanya masalah pengelolaan tanah yang dapat mengancam keamanan negara. Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Dalam proses ini, asas-asas hukum, aturan-aturan, dan teori-teori hukum digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan tertentu. Penelitian ini dapat menawarkan cara baru untuk menginterpretasikan etika moral dengan melihat konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian kasus Siraso-Raso dapat membantu pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia, serta menemukan sumber masalah sengketa tanah dan menciptakan solusi yang inovatif dan efisien melalui analisis yang mendalam dan sistematis. Sengketa warisan ini melibatkan konflik antara hukum adat dan hukum positif mengenai kepemilikan tanah, yang merupakan isu penting dalam hukum agraria di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan, dalam sengketa waris masih lemah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif dalam menyelesaikan sengketa waris dan merekomendasikan pendidikan hukum bagi masyarakat terkait transaksi jual beli tanah yang melibatkan sengketa waris.

Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek Pratama, Revie Rachmansyah; Roisah, Kholis
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.10363

This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak Maharani, Mentari Rizkika; Wijaya, Vira; Sinawan, Carolina Isabela; Salsabila, Aurynanda; Alvina, Zenza Ayu
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.10714

The aim of this research is to analyze the validity of gift deeds made by taxpayers with the aim of avoiding tax, by reviewing the role of Notaries in ensuring the legality of gift deeds as well as the relevance of tax provisions related to gifts of property which are part of the Notary's duties and responsibilities. The background of this research is based on several cases that occurred, namely related to the transfer of assets through gifts which are often used to avoid tax obligations. One of the prominent cases is the manipulation of gifts by a taxpayer with the initials TY, a Supreme Court judge, who during the investigation found that the addition of assets was not reasonable and many were made through gifts. The urgency of this writing lies in the importance of ensuring that the gift deed made by the Notary does not violate the law, considering that the Notary is a public official who is responsible for compiling and making authentic deeds. The research method used is normative juridical, with an analytical approach to applicable legal regulations. The research results show that gifts from equal family members who are not related to business are not subject to tax, considering that the practice of giving is often used for tax avoidance, the Notary needs to understand the tax rules related to gifts and sanctions for violations so that the gift deed prepared can be legally accounted for. The novelty of this research is that it identifies notary’s role and analyzes loopholes in regulations that allow taxpayers to take advantage of gift deeds to avoid tax obligations considering that familial grant transactions are often difficult to verify, thereby allowing for misuse by taxpayers. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akta hibah yang dibuat oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, dengan meninjau peran Notaris dalam memastikan legalitas akta hibah serta relevansi ketentuan perpajakan terkait hibah harta yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Notaris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi yaitu terkait pengalihan harta melalui hibah yang kerap digunakan untuk menghindari kewajiban pajak. Salah satu kasus yang menonjol adalah manipulasi hibah oleh wajib pajak berinisial TY seorang hakim agung yang dalam pemeriksaan ditemukan penambahan harta yang tidak wajar dan banyak dilakukan melalui hibah. Urgensi penulisan ini terletak pada pentingnya memastikan akta hibah yang dibuat oleh Notaris tidak melanggar hukum, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab untuk menyusun dan membuat akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dari anggota keluarga yang setara dan tidak terkait bisnis bukan merupakan subjek pajak, mengingat praktik hibah sering kali dimanfaatkan untuk penghindaran pajak maka Notaris perlu memahami aturan perpajakan terkait hibah dan sanksi atas pelanggaran agar akta hibah yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peran Notaris dan menganalisis celah-celah dalam regulasi yang memungkinkan wajib pajak memanfaatkan akta hibah untuk menghindari kewajiban perpajakan mengingat transaksi hibah yang bersifat familial sering kali sulit diverifikasi sehingga memungkinkan penyalahgunaan oleh wajib pajak.

Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum Sarifah, Nurhidah; Wati, Briliyan Erna; Afifah, Hasna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11401

This study aims to analyze the criminal law enforcement of illegal racing by Semarang Police Satlantas in Jalan Diponegoro Ungaran, its causal factors, and obstacles to public order. This research is important because it is material for a law enforcement approach that focuses on public order and evaluation of the effectiveness of the role of the Police so that illegal racing can be overcome. This research uses qualitative research methods with a juridical sociological approach with the findings that cases of illegal racing in three years, namely 2022-2024, have only decreased slightly with the highest case in 2022 totaling 282 cases. This is motivated by law enforcement constraints, especially the lack of police personnel and the habit of illegal racing which is a contributing factor to the existence of illegal racing. various police efforts have been made, but the unresolved cases of illegal racing cause instability in law enforcement and have a negative impact on society. This research concludes that better law enforcement is needed by improving the quality of police performance, and community participation with a humanistic action approach to discuss together the dangers and violations of illegal racing and the application of CCTV to find out illegal racing violations. A comprehensive approach by combining legal, educational, and socio-cultural paradigms as an innovation in overcoming illegal racing and creating public order. This research is important and different from previous studies because it discusses the use of a more integrated approach from the police, which involves technology and community cooperation and provides practical solutions to overcome the problem of illegal racing. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana balap liar oleh Kepolisian Satlantas Polres Semarang di Jalan Diponegoro Ungaran, faktor penyebab dan kendalanya terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting karena menjadi bahan untuk pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada ketertiban umum dan evaluasi efektivitas peran kepolisian sehingga balap liar dapat diatasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil temuan bahwa kasus balap liar dalam tiga tahun yaitu 2022-2024 hanya mengalami penurunan sedikit dengan kasus tertinggi pada tahun 2022 berjumlah 282 kasus. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kendala penegakan hukum terutama kurangnya personil kepolisian dan kebiasaan balap liar yang menjadi faktor penyebab adanya balap liar. berbagai upaya polisi sudah dilakukan, tetapi kasus balap liar yang belum teratasi menimbulkan ketidakstabilan penegakan hukum dan berdampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan, diperlukan penegakan hukum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas kinerja kepolisian, keikutsertaan masyarakat dengan pendekatan tindakan humanitis untuk berdiskusi bersama bahaya dan pelanggaran balap liar serta penerapan CCTV untuk mengetahui pelanggaran balap liar. Pendekatan secara komprehensif dengan memadukan paradigma hukum, pendidikan, dan sosial-budaya sebagai inovasi dalam mengatasi balapan liar dan terciptanya ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas penggunaan pendekatan dari kepolisian yang lebih terintegrasi, yang melibatkan teknologi dan kerjasama masyarakat, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah balap liar.

Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau tentang Legitimasi Kekuasaan Riyadi, Muhammad; Mu’alim, Moh.; Buldani, Muhammad Nahidh; Fadli, Muhammad Nur; Wahab, Abdul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11408

This study aims to analyze the legitimacy of authority in determining the elected candidate pairs in the Pilkada, as regulated in Articles 58 and 76 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 18 of 2024, using Jean Jacques Rousseau's theory of legitimacy of authority. The difference in the mechanism for determining the winner between DKI Jakarta by obtaining more than 50% of the valid votes and other provinces based only on the most votes, gives rise to anomalies that have the potential to damage the legitimacy of authority. The impact is that the determination of elected candidates who do not obtain more than 50% of the votes will create skepticism about being trusted by the public. This is contrary to Rousseau's principle of the general will, that legitimate power must come from the collective will of the community. Normative juridical is used as a method in this study with a statutory and conceptual approach. The novelty of the study lies in the analysis of PKPU Number 18 of 2024, which was only ratified in November 2024. The use of Rousseau's theory applied in studies related to election regulations in Indonesia is unique in this study. The results of the study show that Article 58 of PKPU Number 18 of 2024 is contrary to the principle of general will, so the KPU needs to revise the regulation to guarantee the legitimacy of leadership. Where the provisions that must be changed are in Paragraph (1). In addition, implementing a run-off election mechanism and elected leaders need to involve the community in policy-making as compensation for the lack of legitimacy. Concrete steps that can be taken are through public hearings from the community. This study makes a significant contribution by offering a new perspective in the analysis of Pilkada regulations, which focuses more on the general will as the foundation of the legitimacy of authority. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan dalam penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Jean Jacques Rousseau. Perbedaan mekanisme penetapan pemenang antara DKI Jakarta dengan memperoleh suara 50% lebih dari jumlah suara sah dan Provinsi lain hanya berdasarkan suara terbanyak, memunculkan anomali yang berpotensi merusak legitimasi kekuasaan. Dampaknya, penetapan calon terpilih yang tidak memperoleh jumlah suara 50% lebih akan menimbulkan rasa skeptis untuk dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehendak umum Rousseau, bahwa kekuasaan sah harus berasal dari keinginan kolektif masyarakat. Yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap PKPU Nomor 18 Tahun 2024, yang baru disahkan pada November 2024. Penggunaan teori Rousseau yang diterapkan dalam studi terkait regulasi pemilu di Indonesia menjadi keunikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip kehendak umum, sehingga KPU perlu merevisi aturan tersebut untuk menjamin legitimasi kepemimpinan. Di mana ketentuan yang harus dirubah terletak pada Ayat (1). Selain itu, melakukan mekanisme run off election dan pemimpin terpilih perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebagai kompensasi atas kurangnya legitimasi. Langkah konkret yang bisa dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat umum dari masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan perspektif baru dalam analisis regulasi Pilkada, yang lebih berfokus pada kehendak umum sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial Kelmaskosu, Krisyando; Rauta, Umbu
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11739

This study aims to discuss the president's power in forming a cabinet in connection with the amendment to Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries (Ministry Law). One of the main changes to the law is Article 15 concerning the total number of ministries, which was originally limited to a maximum of 34 ministries, changed according to the needs of the administration of government by the President. The norm does not explicitly regulate the total number of ministries. This is indeed compatible or in line with the presidential system of government firmly adopted by Indonesia after the constitutional amendment in 2002. The problems arising from the change in the norm are related to the implications of increasing the number of ministries which are related to governance. The change in this article refers to legalistic, not prerogatives because if it is prerogative, the number of ministries does not need to be regulated in the law. The formation of the cabinet is one of the powers held by the President in a presidential system of government. The research method uses normative legal research with a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The results of the study indicate that the changes in the norms in the Ministry Law are in accordance with the presidential system of government. However, the president's discretion in forming a cabinet must take into account the professionalism, integrity, and track record of ministerial candidates so as not to merely accommodate short-term political interests. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet. sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian). Salah satu pokok perubahan pada undang-undang tersebut yaitu Pasal 15 terkait jumlah keseluruhan kementerian, yang semula dibatasi paling banyak 34 kementerian berubah menjadi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dalam norma tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai jumlah keseluruhan kementerian. Hal itu memang kompatibel atau sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia pasca amandemen konstitusi tahun 2002. Permasalahan yang timbul dari perubahan norma tersebut terkait implikasi pada penambahan jumlah kementerian yang mana berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Perubahan pasal ini mengacu pada legalistik bukan prerogatif sebab jika prerogatif jumlah kementerian tidak perlu diatur dalam UU. Pembentukan kabinet tersebut merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma pada UU Kementerian sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, keleluasaan presiden dalam pembentukan kabinet harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas dan track record calon menteri sehingga tidak sekedar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI dan BPOM Yuliana Indah Sari; M. Rizki Azmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11064

The purpose of this study is to analyze consumer protection for Pineapple Chips UMKM that do not register SNI and BPOM, and to find out the process of determining SNI and BPOM certification for Pineapple Chips UMKM products that can provide legal certainty for business actors. Consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, products that must register SNI and BPOM to ensure consumer safety and security. The urgency of this research for consumers is the importance of choosing certified products. As well as for business actors to realize legal awareness in registering their products, in order to create legal protection, and as an evaluation of the government to provide counseling and guidance to MSMEs in registering their product certification. The research method used is sociological research with a statutory regulatory approach. The novelty of this research lies in the importance of legal protection for consumers by registering SNI and BPOM, as well as the determination or process of SNI and BPOM that should be carried out by the pineapple chips UMKM to create legal certainty. The results of the study showed that there are two forms of legal protection for consumers, namely preventive protection by conducting supervision once a year at the factory where the product is made, before it is distributed. BPOM carries out licensing by testing product content, product specifications, and processed materials used before being distributed. As well as repressive legal protection through litigation and non-litigation, if there is an unlawful act or a criminal act. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap UMKM Keripik Nenas yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM, dan proses penetapan sertifikasi SNI dan BPOM pada produk UMKM Keripik Nenas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal ini dibuktikkan dengan produk harus mendaftarkan SNI dan BPOM untuk menjamin keamanan, keselamatan konsumen. Urgensi penelitian ini bagi konsumen pentingnya dalam memilih produk yang telah tersertivikasi. Serta bagi pelaku usaha untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam mendaftarkan produknya, demi terciptanya perlindungan hukum, serta sebagai evaluasi kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan, dan pembinaan kepada UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi produknya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dengan mendaftarkan SNI dan BPOM, serta penetapan atau proses SNI dan BPOM yang seharusnya dilakukan UMKM Keripik Nenas untuk menciptakan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada dua bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yakni perlindungan preventif dengan melakukan pengawasan satu kali setahun di pabrik tempat pembuatan produk, sebelum diedarkan. BPOM melakukan perizinan dengan menguji kandungan produk, spesifikasi produk, bahan olahan yang digunakan sebelum diedarkan. Serta perlindungan hukum represif melalui litigasi dan non litigasi jika terjadi perbuatan melawan hukum, ataupun tindak pidana.

Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan Wicaksana, Villar Wibawa; Mas Putra Zenno Januarsyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11092

The research aims to analyze the concept of social work punishment based on the National Criminal Code (KUHP) and formulate an ideal model for its implementation from the perspective of criminal law reform policy. The research background originates from the conditions of correctional institutions experiencing overcrowding and over-capacity, coupled with negative societal stigmatization towards convicts, which demonstrates the continued dominance of an absolute and retributive punishment paradigm. The research urgency lies in the necessity of an in-depth study of social work punishment as one of the new legal instruments in the National Criminal Code that prioritizes restorative and rehabilitative values. The research methodology employs a normative juridical approach with descriptive specifications, conducted through a literature study and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research novelty focuses on a comprehensive examination of social work punishment within the context of Indonesian criminal law reform. The research findings indicate that social work punishment in the National Criminal Code represents a penalization aimed at restorative and rehabilitative objectives, signifying a paradigm shift in punishment goals, with its ideal implementation model being a product of criminal legal politics that utilizes a rational approach to achieve social order and community welfare in accordance with the procedural mechanism outlined in Article 85 of the National Criminal Code. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana. Latar belakang penelitian bermula dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding dan overcapacity, serta stigmatisasi negatif masyarakat terhadap terpidana, yang menunjukkan masih dominannya paradigma pemidanaan bersifat absolut dan sekadar pembalasan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya kajian mendalam tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu instrumen hukum baru dalam KUHP Nasional yang mengedepankan nilai restoratif dan rehabilitatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaharuan penelitian fokus pada kajian komprehensif pidana kerja sosial dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan pemidanaan bertujuan restoratif dan rehabilitatif, yang menandakan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, dengan model ideal penerapannya merupakan produk politik hukum pidana yang menggunakan pendekatan rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai mekanisme prosedural Pasal 85 KUHP Nasional.

Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective Rosita, Dian; Novitasari, Arina; Azizah, Naili; Cahyaningrum, Nila Maulida; Zuniarti, Zuniarti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11191

This research intention is to find out how the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) on TikTok video content is from a penal law perspective and to find out the penalties given to increase the effectiveness of law enforcement. The background of this research is based on the large number of uses of most of the songs on the Tiktok application without permission from the copyright holder who should have economic rights to their creations. This action can be categorized as a criminal act of piracy. A crime is an unlawful act that is detrimental to society and the perpetrators can be subject to criminal penalties. The development of communication technology has given birth to a new media called social media, and TikTok is one of the popular social media among the public. The problem is that most of the songs used in the Tiktok application are used without permission from the copyright holder who should have economic rights to their creation. The research method used in this study is the normative legal method with a statutory approach. The specifications of this study are descriptive analytical. The results of the study show that the criminal approach in the protection of Intellectual Property Rights is very important to ensure that the intellectual property rights of the results of creation are respected in society, the imposition of criminal sanctions in cases of violations, such as the use of songs without permission is important to provide a deterrent effect on the perpetrators while protecting the interests of the rights owners and creating legal certainty. The novelty of this research lies in the multidisciplinary approach that connects aspects of penal law with social and economic problems in the protection of Intellectual Property Rights.

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Liana Nasir; Syamsul Rijal; Aksan Akbar, Muhamad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11333

This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct considering the polemic of alleged non-compliance of state administrators with the Constitutional Court's decision, especially in the formation of laws. This study is different from several previous studies because it examines the position of the Constitutional Court's decision and the legal implications of laws formed in conflict with the Constitutional Court's decision. Using a normative legal research method. The results obtained from this study are that the Constitutional Court's decision is a source of law in the formation of laws as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d of Law No. 12 of 2011, that one of the materials that must be included in the law is the follow-up to the Constitutional Court's decision. The legal implications of the formation of laws that are in conflict with the Constitutional Court's decision are that it will cause legal uncertainty, can harm human rights, and the law can be submitted for judicial review to the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision is the official interpretation of the 1945 Constitution. Therefore, the DPR and the President are obliged to follow up on it in the formation of laws, so that the resulting laws can provide justice, benefits, and legal certainty as well as protection of human rights. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang serta mengkaji implikasi hukum apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penting dilakukan mengingat adanya polemik dugaan ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena mengakaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011, bahwa salah satu materi yang wajib dimuat dalam undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni akan menimbulkan ketidakpastian hukum; dapat merugikan hak asasi manusia; dan undang-undang tersebut dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Kontitusi merupakan penafsiran resmi UUD 1945. Oleh karena itu, DPR dan Presiden wajib menindaklanjutinya dalam pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA