Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian Anak di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka Syamsul Rijal
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 1 (2023): Agustus - January
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i1.424

Abstract

Perkara dispensasi adalah perkara yang tidak mengandung sengketa yang ditetapkan pengadilan berupa penetapan. Meskipun angka perceraian yang sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak menunjukkan angka yang tinggi akan tetapi sangat menarik untuk di analisa lebih jauh. Berdasarkan data yang ada bahwa rentan waktu antara perkawinan (dikabulkan permohonan dispensasi nikah) dan perceraian sangat singkat kurang lebih dua tahun. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama (PA) pada perkara dispensasi nikah umumnya berdasar asas ataupun kemanfaatan. Dalam hukum islam asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan kepada masyarakat luas. Peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.
Sosialisasi Sumber Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Inti Pelaksanaan Pertambangan di Indonesia Rahman, Irsan; Mayasari, Riezka Eka; Rijal, Syamsul; Basrawi, Basrawi; Jafar, Faisal Herisetiawan; Jusafri, Jusafri; Sakti, La Ode Awal; Sari, Patma; Alimuddin, Nur Hidayani; Wonua, Almansyah Rundu; Syahrir, Sasmita Nabila; Anggraini, Yuyun; Nekstriani, Nekstriani; Mardiana, Mardiana
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15921

Abstract

Pertambangan di Indonesia dari berbagai riset telah menunjukan dampak positif diantaranya adalah sebagai lokomotif perekonomian yang secara langsung berkontribusi langsung pada peningkatan PDB, selain itu pada aspek ekonomi sektor riil berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, mempunyai multi efek player dengan meningkatkan usaha mikro masyarakat, namun disatu sisi riset yang lain menunjukan  dampak negatif terutama dampak lingkungan, konflik agraria, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan eksploitasi pertambangan menyebabkan defisit  persediaan pangan. Khusus untuk permasalahan mitra pada pengabdian masyarakat ini karena terdapat protes warga soal kerusakan lingkungan, konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, aktifitas ilegal memuat nikel tanpa memiliki syarat admininstrasi yang lengkap, untuk  itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat kiranya dengan informasi yang kami transformasikan masalah dapat diselesaikan oleh stake holders yang didaerah Lokasi mitra. Metode yang kami lakukan ialah metode pra pelaksanaan dan pelaksanaan; pra pelaksanaan dengan  memperhatikan base line visi misi fakultas hingga menentukan topik yang sesuai, kemudian melaksanakan observasi berita dan konfirmasi lapangan untuk memastikan urgensi kebutuhan mitra yang sesuai dengan topik, mengiventaris bahan materi lalu merumuskannnya hingga sistematis dan tersaji dengan baik, kemudian pelaksanaan  dilakukan dengan metode  service learning. Hasil dan pembahasan kami mengemukakan sumber hukum dan ketentuan inti pertambangan di Indonesia, tata kelola dan manejem lingkungan, penanganan konflik agraria, norma yang dapat diterapkan apabila perusahan badan hukum atau perorangan memuat nikel keatas kapal yang belum lengkap syarat admininstrasinya, layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakomodir pemeritah daerah sesuai dengan norma undang-undang saat ini.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Masyarakat Pesisir Tanggetada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Adhe Ismail Ananda; Nurfadhillah Syam; Syamsul Rijal; Basrawi
TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang Vol. 2 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Perhimpunan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71234/tenang.v2i1.58

Abstract

The socialization initiative about participatory oversight for the coastal town of Tanggetada in the 2024 Election for Regent and Deputy Regent of Kolaka Regency seeks to improve public comprehension and engagement in the electoral monitoring process. This program engaged 47 participants, comprising community leaders, youth, and representatives from fishing groups, utilizing tactics such as lectures, interactive discussions, simulations, and the dissemination of instructional materials. Evaluation results revealed that 90% of participants demonstrated enhanced understanding, with 70% attaining a superior level of comprehension. Participants expressed favorable opinions of the employed methodologies, especially simulations and talks, which were deemed pragmatic and comprehensible. Nevertheless, 10% of participants still necessitate further support. This initiative effectively heightened community understanding on the significance of transparency and integrity in elections and equipped people to actively participate in oversight activities. Subsequent proposals entail enhanced socializing and mentorship, particularly for populations in isolated regions
Position of Policy Regulations (Beleidsregel) in the Indonesian Positive Law System Vera Novianti; Muhamad Aksan Akbar; Syamsul Rijal
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): Current Issues in Law Enforcement in Indonesia
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The absence of regulations governing policy regulations has resulted in differences of opinion regarding the review of policy regulations, this is due to the unclear position of policy regulations in the Indonesian positive legal system. The aim of this research is to determine the position of policy regulations and the authority to review policy regulations in the Indonesian positive law system. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach and a case approach using literature study and document study. The results obtained in this research are that policy regulations are not included in statutory regulations, the existence of policy regulations is based on free discretion carried out to complement deficiencies or weaknesses in the principle of legality which is always based on written statutory regulations. Testing of policy regulations can be done through executive review namely by submitting an objection to the official who issued the policy regulation and appealing to the superior of the official who issued the policy regulation as an initial effort and judicial review to the Supreme Court with basic principles the court knows and jurisprudence if efforts executive review did not succeed.
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Liana Nasir; Syamsul Rijal; Aksan Akbar, Muhamad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11333

Abstract

This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct considering the polemic of alleged non-compliance of state administrators with the Constitutional Court's decision, especially in the formation of laws. This study is different from several previous studies because it examines the position of the Constitutional Court's decision and the legal implications of laws formed in conflict with the Constitutional Court's decision. Using a normative legal research method. The results obtained from this study are that the Constitutional Court's decision is a source of law in the formation of laws as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d of Law No. 12 of 2011, that one of the materials that must be included in the law is the follow-up to the Constitutional Court's decision. The legal implications of the formation of laws that are in conflict with the Constitutional Court's decision are that it will cause legal uncertainty, can harm human rights, and the law can be submitted for judicial review to the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision is the official interpretation of the 1945 Constitution. Therefore, the DPR and the President are obliged to follow up on it in the formation of laws, so that the resulting laws can provide justice, benefits, and legal certainty as well as protection of human rights.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang serta mengkaji implikasi hukum apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penting dilakukan mengingat adanya polemik dugaan ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena mengakaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.  Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011, bahwa salah satu materi yang wajib dimuat dalam undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni akan menimbulkan ketidakpastian hukum; dapat merugikan hak asasi manusia; dan undang-undang tersebut dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Kontitusi merupakan penafsiran resmi UUD 1945. Oleh karena itu, DPR dan Presiden wajib menindaklanjutinya dalam pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.   
Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka) Syamsul Rijal; Ananda, Adhe Ismail
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 No. 01 Januari 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i01.2132

Abstract

This study aims to analyze port management authority after its delegation from the central government to regional government, and to examine its legal implications on the management and development of Dawi-Dawi Port in Southeast Sulawesi. The research uses a normative-empirical approach by examining statutory regulations and their implementation in practice. The findings indicate that although the transfer of authority is normatively regulated by Law Number 23 of 2014, its implementation faces structural, administrative, and normative obstacles. The incomplete process of asset and personnel transfer, the disharmony of sectoral regulations, and institutional resistance have resulted in a duality of authority between central and regional governments. The implications include not only inefficiency in port governance and development but also legal uncertainty that may harm the public and weaken regional administrative performance. This research recommends regulatory harmonization, institutional restructuring, and acceleration of authority transfer procedures based on legal certainty and service effectiveness.
Restoration of Central Power or Betrayal of Regional Autonomy? Analysis of the Impact of Recentralization of Mining Authority in the Era of Limited Autonomy Rijal, Syamsul; Ilmar, Aminuddin; Maskun, Maskun; Ab Rahman, Nurul Hidayat
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.14466

Abstract

This study analyzes the impact of re-centralizing mining authority on regional autonomy in Indonesia, focusing on legislative changes from Law No. 22/1999 to the Omnibus Law (Law No. 6/2023). The shift from decentralized to centralized control, accelerated by Law No. 3/2020, transfers authority from districts to provinces, aiming to improve national resource management efficiency. However, the findings reveal critical risks, including weakened environmental oversight, restricted public participation, and reduced local revenues from mining operations. While centralization may streamline governance, it poses significant challenges for regional governments in managing resources independently, impacting local welfare and sustainable development. This research offers novel insights into the tension between national efficiency and regional autonomy, emphasizing the urgency of re-evaluating policies to balance these interests. The study contributes to the broader discourse on governance by providing policy recommendations for achieving sustainable resource management within a decentralized framework.
Pelatihan Penyusunan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal Muhammad As Ari; Basrawi; Syamsul Rijal; Riezka Eka Mayasari
TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Perhimpunan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kerja informal mengenai penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum yang terkait dengan hak-hak mereka. Sektor informal di Indonesia, yang mencakup mayoritas tenaga kerja, masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum akibat ketidakpahaman mengenai pentingnya kontrak kerja. Pelatihan yang menggunakan metode partisipatif ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai sektor informal dan mencakup modul pengenalan hukum ketenagakerjaan, simulasi penyusunan kontrak kerja, serta perlindungan hukum bagi pekerja informal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta. Simulasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun kontrak kerja yang memadai dengan bimbingan fasilitator. Meskipun hasilnya positif, beberapa tantangan, seperti literasi hukum yang rendah, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk memastikan tenaga kerja informal dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam melindungi hak-haknya secara hukum.