Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Saputro, Daffa Mulyo; Silviana, Ana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9708

This research aims to analyze the legal consequences of using a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT), focusing on creditor protection when mortgage rights are not registered at the Land Office. Legal uncertainty arises for creditors when SKMHT, intended as a temporary measure, is not followed by the Deed of Granting of Mortgage Rights (APHT) and registration. This non-registration potentially harms creditors by depriving them of preferential rights in collateral execution. The urgency of this study is driven by the frequent use of SKMHT in banking and financial practices, which often lack proper legal follow-up, creating loopholes that disadvantage creditors. Using a normative juridical method. The novelty lies in exploring the legal risks faced by creditors due to non-registration, a topic that has received limited attention in prior studies. This research fills a gap by examining practical risks and proposing legal solutions to emphasize the importance of legal certainty in collateral execution. The findings show that creditors who fail to register mortgage rights after SKMHT issuance lose legal protection, making it crucial for creditors to act promptly and follow up with APHT within legal time limits. Doing so ensures execution power and prevents significant losses if debtors default. Legal reforms are essential to enhance protection and certainty in Indonesia’s debt security framework. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penggunaan SKMHT, khususnya terkait perlindungan kreditur ketika hak tanggungan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Ketidakpastian hukum yang dialami kreditur saat SKMHT, yang seharusnya bersifat sementara, tidak diikuti oleh pembuatan APHT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Ketidakdaftaran ini berpotensi merugikan kreditur karena mereka kehilangan hak preferen dalam eksekusi jaminan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan SKMHT dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, yang sering kali tidak diikuti oleh langkah hukum yang semestinya, sehingga menimbulkan celah hukum yang merugikan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai akibat hukum bagi kreditur ketika pendaftaran hak tanggungan tidak dilakukan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi praktis dan risiko yang dihadapi kreditur, serta memberikan solusi hukum yang menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi jaminan, mengisi celah dalam literatur sebelumnya mengenai kurangnya membahas perlindungan kreditur dalam konteks non-registrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur yang tidak segera mendaftarkan hak tanggungan setelah penerbitan SKMHT kehilangan perlindungan hukum yang efektif dalam eksekusi jaminan. Penggunaan SKMHT tanpa pendaftaran hak tanggungan membawa risiko hukum signifikan bagi kreditur, penting bagi kreditur untuk segera menindaklanjuti SKMHT dengan APHT sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang yang memberikan kekuatan eksekusi dan mencegah kerugian yang signifikan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dan diperlukan reformasi hukum untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem jaminan utang di Indonesia.

Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10473

This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktekan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian e-court sebagai sarana pelaksana.

Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Abdul Aziz, Dudung; Setiani, Darwiti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10869

This research aims to analyze the relationship of diyat with the application of the death penalty and diyat as a substitute for the death penalty in Indonesia. The death penalty in Indonesia is regulated in criminal law legislation in general (lex generali) or called the Criminal Code (KUHP), as well as in several criminal laws outside the Criminal Code or special criminal laws (lex specialis). This research method uses normative juridical research with a legislative approach and comparative law. The results of the study explain that the existence of the death penalty is not necessarily approved by all groups of people in Indonesia. There are those who think that the death penalty is contrary to the existing constitution. In fact, for the first time, the issue of the death penalty was submitted before the Constitutional Court (MK), because it was considered contrary to the 1945 Constitution, namely contrary to the right to life guaranteed under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is as stated in the judicial review of the death penalty carried out against several death row inmates who committed narcotics offenses based on Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics. In Indonesia, the majority of its citizens are Muslims. Countries where the majority of people are Muslims obey Islamic law as part of their legal system, where all behavior from all aspects of human endeavor and law becomes the subject of Islamic law, namely Sharia. Thus it becomes clear that the Indonesian people, the majority of whose population is Muslim, deserve to know more about the Islamic legal system including its criminal law. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis relasi diyat dengan penerapan hukuman mati dan diyat t sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana secara umum (lex generali) atau yang disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dibeberapa peraturan perundangundangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (lex specialis). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menjelaskan Eksistensi hukuman mati tersebut tidak serta merta disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, untuk pertama kalinya permasalahan hukuman mati diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal ini seperti tertera dalam Uji materil (judicial review) hukuman mati tersebut dilakukan terhadap beberapa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Indonesia mayoritas warga negaranya adalah pemeluk agama Islam. Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mentaati hukum Islam sebagai dari sistem hukum mereka, dimana seluruh perikelakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam, yaitu Syariah. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas mengenal lebih jauh tentang sistem hukum Islam termasuk hukum pidananya.

Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura Janisriwati, Sylvia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8404

This study aims to explore the urgency and relevance of the ratification of the Singapore Mediation Convention (SMC) in the context of international arbitration settlement in Indonesia. Using the juridical-normative method, this study analyzes various primary, secondary, and tertiary legal documents. Data collection was conducted through literature studies, which were then analyzed using descriptive methods and content analysis. This study highlights the substantial similarities between the SMC and the 1958 New York Convention, especially regarding the procedural aspects in international settlement settlements. However, this study found that the SMC focuses more on mediation as a non-adjudicative settlement method. The urgency of this study lies in the question of whether Indonesia needs to ratify the SMC considering the existing legal infrastructure, including the New York Convention. The results of the study state that Indonesia does not need to ratify the SMC, because the provisions in the SMC do not make a significant contribution to the dispute settlement system in Indonesia which has been accommodated by the New York Convention. This study provides a new perspective by underlining that the administrative application of the SMC is not relevant to the practical needs of dispute resolution in Indonesia. In conclusion, ratification of the KMS will not provide significant additional benefits for Indonesia, given its similarities with the New York Convention and the KMS’s more limited focus on mediation. This study provides a new contribution to understanding the role of the KMS and its relevance to the Indonesian legal system, and emphasizes the importance of considering specific needs before ratifying a new international convention. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan relevansi ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura (KMS) dalam konteks penyelesaian sengketa arbitrase internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Penelitian ini menyoroti adanya persamaan substansial antara KMS dan Konvensi New York 1958, terutama terkait aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa internasional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa KMS lebih berfokus pada mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Urgensi penelitian ini terletak pada pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi KMS mengingat infrastruktur hukum yang sudah ada, termasuk Konvensi New York. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi KMS, karena ketentuan dalam KMS tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang sudah diakomodasi oleh Konvensi New York. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggarisbawahi bahwa implikasi administratif KMS tidak relevan dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa di Indonesia. Kesimpulannya, ratifikasi KMS tidak akan memberikan manfaat tambahan yang substansial bagi Indonesia, mengingat adanya kesamaan dengan Konvensi New York serta fokus KMS yang lebih terbatas pada mediasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran KMS dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan khusus sebelum meratifikasi konvensi internasional baru.

Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Saffanah, Arla Haiqa; Ramadhani, Dwi Aryanti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10707

This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provisions in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and the research focuses on the legal uncertainties in the implementation of fiduciary guarantees, particularly regarding the rights and protection of debtors during the repossession of collateral objects by creditors. Although the Constitutional Court’s decision aims to provide a balanced protection between the rights of debtors and creditors, practical challenges in the field indicate that this balance has yet to be fully realized. Unlike previous studies that only discussed the aspects of the decision, this research offers a new perspective by examining the obstacles in the execution process, both before and after the Constitutional Court's decision, and analyzing specific case studies. This study uses a normative juridical method. The findings indicate that although the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided a stronger legal foundation, legal protection for debtors has not been fully achieved. Non-compliance by financing institutions and a lack of understanding of the amended provisions are the main obstacles. Therefore, further harmonization between the Fiduciary Guarantee Law and related regulations is needed to ensure consistent and aligned implementation in fiduciary guarantee execution. Enhanced supervision mechanisms and fair law enforcement are also necessary to achieve balanced legal protection. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang seringkali merugikan debitur. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait hak dan perlindungan debitur selama proses penarikan objek jaminan oleh kreditur. Meskipun Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak debitur dan kreditur, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, sehingga keseimbangan tersebut belum terwujud sepenuhnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek putusan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji kendala implementasi eksekusi di lapangan, baik sebelum maupun setelah Putusan MK, serta menganalisis kasus secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih baik, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpatuhan lembaga pembiayaan dan kurangnya pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan selaras dalam eksekusi jaminan fidusia.. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum. Kata kunci: Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum

Optimalisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Kusumo Hadi, Bagus; Tatarisanto, Opia; Putra, Adam Dewantara; Azizah, Asyifa Nur; Pebriansyah, Taufik Pajar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9335

The purpose of this writing is to explain the factors that contribute to the ineffectiveness of the leadership of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency or commonly called BP4, by proposing or presenting immediate solutions to disputing married couples. BP4 Penghuluan's mission includes mediation as a means to prevent divorce. However, the effectiveness of its application in various regions in preventing divorce is still limited. This research method uses qualitative research with field research with critical analytical descriptive methods, then this composition uses a normative and empirical approach methodology sourced from direct experience in the field. This study discusses in depth the ways and methods used to deepen the concept of understanding public law to access advocacy services for the community, especially married couples. The results of this research indicate that the effectiveness of BP4 Kepenghuluan as advocacy assistance for married couples in various regions is currently disrupted in carrying out its functions due to various inhibiting factors so that it is not yet optimal. So the proposed settlement requires, among other things, that the regulation of Marriage Law Number 1 of 1974, especially Article 39 concerning Divorce, must be revitalized by Islamic law, namely First, this requirement requires the incorporation of taqshisul qadha, Second, reinterpretation, Third, new policies from the government. Fourth, improvements in supporting various aspects of BP4 in optimizing its role. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kepemimpinan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disebut BP4, dengan mengusulkan atau menghadirkan solusi segera kepada pihak pasangan suami istri yang bersengketa dan mengkaji serta mengeksplorasi potensi penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas BP4 dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam konteks pencegahan perceraian. Misi BP4 Kepenghuluan mencakup mediasi sebagai sarana untuk mencegah perceraian. Namun efektivitas penerapannya di berbagai daerah dalam mencegah perceraian masih terbatas. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptifanalitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BP4 Kepenghuluan sebagai bantuan advokasi bagi pasangan suami istri diberbagai daerah saat ini dalam menjalankan fungsinya terganggu karena berbagai faktor penghambat seperti faktor internal seperti kekurangan personel dan mediator bersertifikat, serta faktor eksternal antara lain belum adanya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang maupun peraturan, sehingga belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Maka usulan penyelesaian tersebut antara lain mengharuskan pengaturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39 tentang Perceraian, harus dilakukan revitalisasi hukum islam yakni Pertama, Persyaratan ini mengharuskan penggabungan taqshisul qadha, Kedua, penafsiran ulang, Ketiga, kebijakan baru dari pemerintah. Keempat, Peningkatan dalam menunjang berbagai aspek di BP4 dalam mengoptimalkan perannya tersebut.

Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber Anggraeni, Rinastiti Dwi; Alsabilla, Fadilla Putri; Kameo, Jeferson
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10559

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children’s personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefinisikan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktriner. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.

Criminal Disparity in Judges' Decisions on The Crime of Sexual Intercourse Against Minors Himawan, Yuniar Yudha; Muhibbin, Moh; Parmono, Budi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11281

The purpose of this research is to compare judges' decisions that give different sentences for the same criminal offense. Judges' decisions often provide different sentences for the same criminal offense because the positive criminal system in Indonesia uses an alternative system. This research raises the issue of why there is criminal disparity in the Supreme Court's decision related to the crime of sexual intercourse with a minor and how to reduce criminal disparity related to this crime. The urgency of this research is to find out and explain the imposition of criminal law, compare judges' decisions on the imposition of criminal law, and the impact of criminal disparity in cases of child sexual intercourse which has a serious impact on public confidence in the criminal justice system and the protection of children as a vulnerable group. This research is a normative juridical research using primary and secondary materials. The result of the research shows that: 1) There is a criminal disparity between Supreme Court Decision No. 2184K/Pid.Sus/2022 where the defendant was sentenced to 5 years imprisonment and a fine of Rp. 30,000,000.00 with Supreme Court Decision No. 2199K/Pid.Sus/2022 where the defendant was sentenced to 2 years imprisonment and a fine of Rp. 20,000,000.00. 2) The cause of criminal disparity is a legal factor that does not contain guidelines for the imposition of punishment for the defendant.

Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern Mufarrochah, Sylvia; Putri, Febri Falisa; Murtadho, Achmad; Assari, Elsa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11365

This research aims to analyze modern business practices within Islamic business ethics and the challenges and opportunities in implementing modern business practices from the perspective of business ethics in Islamic law. The implications of the application of Islamic business ethics in modern business practices can be seen in efforts to create a balance between profit and morality, as well as addressing socio-economic problems that often arise in today's business world, such as unfair distribution of wealth, exploitation of labor, and environmental damage. The urgency of this problem is increasingly relevant when today's business world prioritizes the principle of profitability which sometimes conflicts with ethical values. Phenomena such as market manipulation, monopolistic practices, and exploitation carried out by large companies show the importance of implementing business ethics in Islam that emphasizes balance and sustainability. Therefore, it is important to conduct a more in-depth study of how the principles of Islamic business ethics can be adapted and integrated into modern business practices so that they not only provide economic benefits but also provide broad social benefits to society. The implementation of these ethics can also help increase public trust in the business world and create a more equitable and sustainable business environment. This type of research will use a qualitative approach and literature analysis to analyze Islamic economic values and business ethics. The qualitative approach involves a thorough examination of primary and secondary sources related to Islamic economic principles and ethics. This process will include an analysis of texts related to the topic. Penelitian ini bertujuan untuk analisis terhadap praktik bisnis modern dalam etika bisnis Islam dan tantangan dan peluang dalam menerapkan praktik bisnis modern dalam perspektif etika bisnis dalam hukum Islam. Implikasi dari penerapan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis modern dapat dilihat dalam upaya menciptakan keseimbangan antara profit dan moralitas, serta menanggulangi masalah sosial-ekonomi yang sering muncul dalam dunia bisnis saat ini, seperti ketidakadilan distribusi kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Urgensi permasalahan ini semakin relevan ketika dunia bisnis masa kini mengedepankan prinsip profitabilitas yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Fenomena seperti manipulasi pasar, praktik monopoli, serta eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar menunjukkan pentingnya penerapan etika bisnis dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keberlanjutan. Penting untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diadaptasi dan diintegrasikan dalam praktik bisnis modern, agar tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Implementasi etika ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka untuk menganalisis nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis Islam. Pendekatan kualitatif melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam. Proses ini akan mencakup analisis teks-teks yang terkait dengan topik tersebut.

Legal Protection of Minors Whose Land Certificates are Used as Collateral for Debts Hidayat, Maxe; Rokhim, Abdul; Sunardi, Sunardi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11282

This study aims to analyze the legal consequences of minors' land certificates used as debt collateral by their biological mothers and legal protection for minors whose land rights are used as debt collateral by their biological mothers. The research method used is normative juridical using statutory, conceptual, and case approaches. Minors (minderjarig) according to the law are not capable of performing legal acts independently, including in terms of making their land rights as forest collateral. Legal actions of minors whose fathers die can be represented by their biological mothers who act as guardians based on court decisions. The urgency of this research is to provide a description and analysis of guardians who replace their parents to replace minors to carry out legal processes by analyzing the cases raised. The case raised is the novelty of the results of this research analysis. The results of this study indicate that the legal consequences of a minor's land certificate used as debt collateral by his biological mother without going through the determination of the guardian and the power of attorney to make the minor's land rights from the court are null and void (nietig van rechtswege). The law (Article 393 of the Civil Code) has provided preventive legal protection against minors whose land titles are used as debt collateral by their biological mothers if this is done without the appointment of a guardian and power of attorney from the court. The minor's biological mother in her position as guardian is only authorized to make the certificate of land title on the basis of absolute necessity or clearly beneficial to the minor after hearing or legally summoning the child's immediate family or blood relatives and the supervisory guardian.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA