cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum " : 8 Documents clear
ASPEK HUKUM DAN ANALISIS PENGELOLAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGURANGAN MARINE DEBRIS PADA KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI PALLIPIS POLEWALI MANDAR Eka Dewi Kartika; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37108

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum pengelolaan marine debris di Kab. Polewali Mandar, khusunya di kawasan wisata pantai pallipis. Penanganan marine debris atau Sampah Laut perlu untuk diimplementasikan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemenuhan Indikator Kinerja Utama pengelolaan Marine Debris melalui program pembersihan sampah laut dan pembangunan budidaya pesisir, yang merupakan program terstruktur yang merupakan gerakan nasional dari pusat hingga daerah. Adapun bentuk dari partisipasi perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan wisata pesisir pantai pallipis dalam melakukan pengurangan marine debris yakni dengan memiliki keterampilan pengelolaan marine debris dengan cara mengkategorikan marine debris, pertama mega debris dengan metode pengelolaan 2R (reuse dan repair) dan marine debris dengan kategori micro debris dengan metode pengelolaan 4R (reuse, repair, refill,recycle).
KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman; Amelia Haryanti; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37110

Abstract

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejah terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberdaan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.
STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DUSUN BAYAN TIMUR DENGAN DUSUN BATU SANTEK KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhamad Zainul Majdi; Yuliatin Yuliatin; Basariah Basariah; Sawaludin Sawaludin
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37113

Abstract

Hukum adat Bayan Timur dan Batu Santek merupakan hukum adat Bayan yang berlaku secara khusus kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum adat di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hukum adat yang berlaku di masing-masing dusun tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tipe Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verivikasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ditemukanlah data komparasi antara hukum adat Bayan Timur dengan Batu Santek yakni terletak pada sanksi yang diberikan dari delik adat, bentuk hukum adat yang berlaku, sistem perkawinan, susunan kekerabatan, dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM KOTA SERANG Suci Kusumawardhani; Amalul Arifin Slamet; Arafatus Syahidah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37114

Abstract

Permasalahan kenakalan remaja memang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini kenakalan remaja sudah sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja sedang dalam proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga merupakan tahapan dalam mencari jati diri dan berusaha melakukan hal-hal yang terkadang belum diketahui secara pasti apakah baik atau buruk sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Remaja yang melakukan kenakalan dapat terjadi karena pengendalian diri yang masih lemah, karena remaja belum dapat membedakan perilaku yang dapat diterima masyarakat atau tidak dapat diterima masyarakat. Penyebab remaja melakukan kesalahan bisa berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan pengawasan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, oleh karena itu, bisa saja seorang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Bentuk kenakalan remaja antara lain penyalahgunaan narkotika, seks bebas, dan tawuran. Oleh karena itu, seluruh elemen sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersinergi dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif. Maraknya kasus kenakalan remaja di masyarakat, baik di tingkat SMP, SMA/SMK maupun perguruan tinggi, merupakan tugas kita bersama untuk memberantas kejahatan tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum Kota Serang; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum kota Serang, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menggunakan metode normatif empiris, dengan sifat penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pendekatan dengan melihat bagaimana hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang diterapkan di dalam masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan wawancara serta observasi. Penelitian ini ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal SINTA antara 2, 3 dan 4 secara nasional dengan usulan pencapaian indikator TKT menjadi 2.
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI SENTRA SONGKET BATUBARA SUMATERA UTARA Endang Purwaningsih; Basrowi Basrowi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37115

Abstract

UMKM Produsen pengrajin tenun songket Batubara berada di Desa Padang Genting Kabupaten Batubara. Masalah UMKM tenun songket ini selain branding dan pemasaran, juga wadah dan sarana legalitas untuk kepentingan legal entity dan legal product bersama dan pengemasan. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, bertahan hidup dan mencoba beradaptasi dengan pasar online. Setiap pengrajin atau produsen memiliki sekitar 7-15 karyawan, dan mereka menjual berdasarkan pesanan. Topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah (1) bentuk pelindungan HKI pada tenun songket Batubara, dan kendala penerapan pelindungan tersebut. Studi ini bersifat normatif dengan dasar data primer hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber dan produsen. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangan dan pendekatan sosiologis. Studi ini memanfaatkan data yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Bentuk pelindungan HKI pada tenun songket Batubara berupa hak cipta dan merek belum diimplementasikan dengan baik, perlu pendampingan dan kerjasama stakeholder. Kesadaran hukum produsen juga perlu ditingkatkan supaya memahami pentingnya hak kekayaan intelektual. Terdapat kendala pelindungan hukum HKI dikarenakan masih berjalan sendiri, perlu diarahkan dan dibantu dengan perluasan program fasilitasi maupun CSR perusahaan, juga partisipasi aktif produsen secara bersama-sama dalam bentuk perkumpulan. Guna mendukung implementasi HKI dan mengatasi kendala pelindungannya, dibutuhkan penerapan model pemberdayaan yang tepat.
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT Roy Mardongan Maruli; Syafrida Syafrida
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37116

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa luar pengadilan. Syarat sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase, dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dapat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh para pihak atau dibuat dihadapan Notaris dalam abentuk kta otentik. Dengan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan  tertutup baginya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat dilaksanakan, karena ada pihak yang tidak menerima putusan. Permasalahan mengapa putsan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta apa hambatan dalam pelaksanaanya. Metode penelitian melakukan penelitian kepustakaan  berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian bersifat normatif karena hanya mengunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan intervensi dari pihak penguasa.
ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI KONSUMEN DALAM EKONOMI DIGITAL Sutrisno Sutrisno
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data privasi konsumen dalam konstruksi hukum di Indonesia dan konsep Hukum Perlindungan Konsumen memayungi upaya perlindungan konsumen terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research), Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach). Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki The European Union DP Directive (Directive) diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. Indonesia dalam mengatur perlindungan tersebut Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN BASIS FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NIKEL MELALUI PEMBERLAKUAN HARGA PATOKAN MINERAL Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37509

Abstract

Masifnya bisnis pertambangan nikel ternyata tidak didukung dengan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan usaha di bidang pertambangan dan penjualan nikel. Hal ini nampak dalam pengaturan basis penjualan nikel yang justru saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan pengaturan basis Free on Board (FOB) dalam penjualan nikel dan juga kepastian hukum kebijakan basis Free on Board (FOB) dalam transaksi jual beli nikel melalui pemberlakuan harga patokan mineral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengaturan terkait dengan basis transaksi mineral terjadi berbagai pertentangan terutama antara Peraturan Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara jelas mengatur FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Konsep pengaturan tersebut juga akan memperkuat relasi antara HPM dengan basis transaksi jual beli nikel khususnya FOB. Sehingga kepastian hukum kebijakan FOB dapat termanifestasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue