Garuda - Garba Rujukan Digital

Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia Novita Dewi Masyithoh; Maksun; Suteki; Muhammad Akmal Habib
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.22670

Indonesia's legal framework has yet to formally recognize customary marriages within its Marriage Law, leaving indigenous communities without adequate legal protection despite their cultural and spiritual significance. Customary law communities, such as the Tengger community in Probolinggo and the Sedulur Sikep community in Pati, hold sacred beliefs and rituals tied to their ancestral heritage, resulting in a tension between customary and national legal systems. This study aims to address this gap by exploring the legitimacy of customary marriages and proposing legal reforms to accommodate their recognition. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observations, documentation, and interviews with members of the selected indigenous communities. The findings reveal three key insights: Indigenous communities adhere strongly to traditional marriage rituals as a continuation of ancestral values; the sacralism of customary marriage holds greater significance for these communities than national law, as it ensures legitimacy in the eyes of their ancestors; and the absence of legal recognition and protection for customary marriages by the state perpetuates legal and social marginalization. This study emphasizes the importance of adopting a legal pluralism perspective to bridge the gap between customary and national legal frameworks. It recommends reformulating Indonesia’s Marriage Law to include provisions recognizing the legitimacy and formal registration of customary marriages, ensuring harmony between cultural preservation and legal protection. Kerangka hukum Indonesia belum secara formal mengakui perkawinan adat dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai meskipun mereka memiliki makna budaya dan spiritual. Komunitas hukum adat, seperti komunitas Tengger di Probolinggo dan komunitas Sedulur Sikep di Pati, memegang teguh kepercayaan dan ritual yang terikat pada warisan nenek moyang, sehingga menimbulkan ketegangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi legitimasi perkawinan adat dan mengusulkan reformasi hukum untuk mengakomodasi pengakuan mereka. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap anggota komunitas adat terpilih. Temuan ini mengungkapkan tiga temuan utama: Masyarakat adat sangat memegang teguh ritual perkawinan tradisional sebagai kelanjutan nilai-nilai leluhur; sakralisme perkawinan adat mempunyai arti yang lebih penting bagi komunitas ini dibandingkan hukum nasional, karena hal ini menjamin legitimasi di mata nenek moyang mereka; dan tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan adat oleh negara melanggengkan marginalisasi hukum dan sosial. Kajian ini menekankan pentingnya mengadopsi perspektif pluralisme hukum untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum adat dan kerangka hukum nasional. Artikel ini merekomendasikan perumusan ulang Undang-Undang Perkawinan Indonesia untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengakui legitimasi dan pencatatan formal perkawinan adat, memastikan keselarasan antara pelestarian budaya dan perlindungan hukum.

Artificial Intelligence in Cybersecurity Legal and Ethical Challenges in Regulating Autonomous Defense Systems Purna Putra, Grahadi
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.27851

The emergence of Artificial Intelligence (AI) in autonomous cybersecurity defense systems has created a profound regulatory and ethical. Current doctrines of responsibility, which center on the role of humans, are insufficient to regulate AI systems that act independently, particularly in the context of cross-border cyber incidents. This study uses a normative and comparative legal approach, examining regulatory frameworks such as the EU AI Act and Russian cyber law to assess the consequences of legal fragmentation and weak international harmonization. It shows that outdated laws do not adequately cover all aspects of fault, transparency, and fairness in AI-supported online security. The paper suggests granting legal status to computer programs and establishing ways for people to engage in the process, in addition to examining how these algorithms affect us, as a means of ensuring that they are accountable. This two-pronged approach integrates fairness, transparency, and proportionality into AI governance, while strengthening ethical oversight. Further study recommends a proportional division of responsibility among developers, distributors, and regulators, as well as international harmonization to prevent regulatory arbitrage. By integrating conceptual and practical insights, this research advances anticipatory and ethics-based governance to ensure that AI-based cybersecurity systems operate effectively while upholding human rights and global security. Kemunculan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pertahanan keamanan siber otonom menciptakan kekosongan regulasi dan etika. Doktrin tanggung jawab yang berpusat pada peran manusia, tidak memadai untuk mengatur sistem AI yang bertindak secara independen, terutama dalam konteks insiden siber lintas batas. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan komparatif, mengkaji kerangka regulasi seperti undang-undang AI Uni Eropa dan hukum siber Rusia untuk menilai konsekuensi fragmentasi hukum dan harmonisasi internasional yang lemah. Studi ini menunjukkan bahwa undang-undang yang sudah ketinggalan zaman tidak mencakup semua aspek kesalahan, transparansi, dan keadilan dalam keamanan daring yang didukung AI secara memadai. Penelitian ini menyarankan pemberian status hukum kepada program komputer dan menetapkan cara bagi orang-orang untuk terlibat dalam prosesnya, selain mengkaji bagaimana algoritma ini memengaruhi kita, sebagai cara untuk memastikan akuntabilitasnya. Pendekatan bercabang dua ini mengintegrasikan keadilan, transparansi, dan proporsional ke dalam tata kelola AI, sekaligus memperkuat pengawasan etika. Studi lebih lanjut merekomendasikan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pengembang, distributor, dan regulator, serta harmonisasi internasional untuk mencegah arbitrase regulasi. Dengan mengintegrasikan wawasan konseptual dan praktis, penelitian ini memajukan tata kelola antisipatif dan berbasis etika untuk memastikan bahwa sistem keamanan siber berbasis AI beroperasi secara efektif sambil menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keamanan global. Keywords: AI governance; legal liability; cybersecurity ethics.

Conceptual Criticism of Ombudsprudence in Indonesia and the Development of Good Ombudsnorm for Public Service Provision Mursalim, Muliana; Pambudi. s, Rilo
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28270

In practice, Ombudsprudence is a collection of jurisprudence that highlights the success stories of recommendations issued by the Ombudsman. Consequently, the law's desired consistency and unity in handling maladministration cannot be effectively realized. The Ombudsprudence did not encourage the Ombudsman to consider previous recommendations in similar cases. This was a factor in the failure to achieve the ethics, fairness, and propriety recommended by the Ombudsman. This article aims to critique the adoption of Ombudsprudence in Indonesia. In addition, it seeks to purify the concept of Ombudsprudence to make it a tool for realising ombudsnorm and good administrative norms in public services. This article employs a non-doctrinal approach by collecting data through literature studies and interviews. The findings indicate that Ombudsprudence has been misinterpreted as merely a success story in case handling by the Ombudsman, which deviates from the basic idea and original concept in the Netherlands. In fact, the Ombudsman has established non-legal norms; however, misconceptions have led to its neglect as an ombudsman norm. Therefore, it is necessary to purify the concept by examining the indicators proposed by Langbroek and Rijpkema, so that Ombudsprudence aims to establish ombudsnorms in the form of norms of propriety produced by the Ombudsman, directed at creating good administrative norms as standards for exemplary public service in Indonesia. Ombudsprudensi dalam praktiknya merupakan kumpulan yurisprudensi yang menyoroti kisah sukses rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Akibatnya, konsistensi dan kesatuan hukum yang diharapkan dalam menangani maladministrasi tidak dapat terwujud secara efektif. Ombudsprudensi tidak mendorong Ombudsman untuk mempertimbangkan rekomendasi sebelumnya dalam kasus serupa. Hal ini menjadi faktor kegagalan dalam mencapai etika, keadilan, dan kepatutan yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Artikel ini bertujuan untuk mengkritisi penerapan Ombudsprudensi di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk memurnikan konsep Ombudsprudensi agar dapat menjadi alat untuk mewujudkan 'ombudsnorm' dan norma administrasi yang baik dalam pelayanan publik. Artikel ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsprudensi telah disalahartikan hanya sebagai kisah sukses dalam penanganan perkara oleh Ombudsman, yang menyimpang dari gagasan dasar dan konsep awal tentang Ombudsprudence di Belanda. Faktanya, Ombudsman telah menetapkan norma-norma non-hukum dan kesalahpahaman tersebut telah menyebabkan Ombudsprudensi diabaikan sebagai norma Ombudsman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian konsep tersebut dengan mengkaji indikator-indikator yang diajukan oleh Langbroek dan Rijpkema, sehingga Ombudsprudensi bertujuan untuk menetapkan norma-norma Ombudsman yang berisi norma-norma kepatutan dan diarahkan untuk menciptakan norma-norma administrasi yang baik sebagai standar pelayanan publik yang patut dicontoh di Indonesia. Keywords: Ombudsman; Ombudsnorm; Ombudsprudence; Good Administration Norms

Reformulation of Renewable Energy Incentives: A Normative Review of the Implementation of Limited-Quota Feed-In Tariffs in Indonesia Cantiqa, Shevanna Putri; Dirkareshza, Rianda
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28425

This article discusses the abolition of the net-metering scheme under Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 2/2024, which reduces the economic viability of rooftop solar power plants in Indonesia, especially for households. This study uses a normative and comparative legal approach to examine the absence of post-net metering incentives. It offers a Feed-in Tariff (FiT) with limited quotas as an alternative. The results show that the abolition of net metering extends the payback period for rooftop solar power plants, making their adoption less feasible without additional support. Meanwhile, the experiences of other countries such as Japan and Bangladesh demonstrate the success of FiT in providing tariff certainty and grid stability. This research contributes by emphasizing the relevance of Article 33 of the 1945 Constitution in the context of energy justice, while proposing FiT with limited quotas as a more equitable and sustainable incentive. This scheme is expected to encourage the use of green energy in Indonesia in line with commitments to Sustainable Development Goals (SDGs) 7 and 13 commitments. Artikel ini mengkaji dampak penghapusan skema net-metering melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 menimbulkan implikasi signifikan terhadap keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, khususnya di sektor rumah tangga. Kebijakan ini menghilangkan insentif finansial yang sebelumnya mendorong partisipasi masyarakat dalam transisi energi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ekonomi dalam mekanisme dukungan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari penghapusan skema net-metering serta menawarkan alternatif kebijakan berbasis Feed-in Tariff (FiT) dengan kuota terbatas guna menjaga keekonomian dan keadilan energi bagi pengguna PLTS atap. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan komparatif, dengan analisis terhadap regulasi nasional dan praktik internasional di negara lain seperti Jepang dan Bangladesh. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta perbandingan kebijakan energi terbarukan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan net-metering memperpanjang periode pengembalian modal investasi PLTS atap, sehingga menurunkan kelayakan ekonomi di tingkat rumah tangga. Sebaliknya, penerapan Feed-in Tariff dengan mekanisme kuota terbukti di negara lain mampu memberikan kepastian tarif, menjaga stabilitas jaringan listrik, dan meningkatkan minat investasi energi terbarukan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan berbasis keadilan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 serta kontribusinya terhadap pencapaian SDG 7 dan SDG 13 Keywords: renewable energy; feed-in tariff; green energy; net-metering; incentive.

Legal Protection Framework for Digital Forensic Experts in The Society 5.0 Era Ramadani, Eko Wahyu; Maksun; Idham, Rido; Fikri, Ziya'ul; Ridwan, Muhammad Kholil
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28653

This study aims to propose a preventive and responsive legal protection framework for digital forensic experts to ensure legal certainty within the criminal justice system. Digital forensic experts play a strategic role in the evidentiary process of cybercrime cases, but often face legal risks arising from their courtroom testimonies. This research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines relevant legal norms and international standards, while the conceptual approach interprets legal principles related to legal certainty, legal protection, and immunity rights for expert witnesses. The data are analyzed descriptively and analytically from a comparative perspective to identify pertinent international legal principles and to formulate a globally applicable framework for the legal protection of digital forensic experts. The novelty of this study lies in the formulation of a limited legal immunity model that integrates professional standards with the principle of due process of law. This study contributes by developing a new normative framework that strengthens the legal protection of digital forensic experts. The findings indicate that limited immunity rights are essential to safeguarding the independence and objectivity of digital forensic experts, provided their actions comply with internationally recognized procedures and ethical standards. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang bersifat preventif dan responsif bagi ahli forensik digital guna menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Ahli forensik digital memiliki peran strategis dalam proses pembuktian perkara kejahatan siber, namun kerap menghadapi risiko hukum yang timbul dari kesaksiannya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum dan standar internasional yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hak imunitas bagi saksi ahli. Data dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan perspektif komparatif guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dan merumuskan kerangka perlindungan hukum bagi ahli forensik digital yang berlaku secara global. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model imunitas hukum terbatas yang mengintegrasikan standar profesional dengan prinsip due process of law. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan kerangka normatif baru yang memperkuat perlindungan hukum bagi ahli forensik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak imunitas hukum terbatas sangat penting untuk menjamin independensi dan objektivitas ahli forensik digital, sepanjang tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan prosedur dan standar etika yang diakui secara internasional. Keywords: Digital Forensic Experts; Due Process of Law; Legal Protection; Limited Legal Immunity; Society 5.0.

Limitations in Business Judgement Rule: PT Pertamina, The United States and Australia Comparison Fitriana, Novia
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28766

This study aims to examine the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the case of PT Pertamina and compare its practice in Indonesia, the United States, and Australia. BJR is a legal doctrine that protects the direction from personal liability for company losses; all business decisions are taken in good faith, with prudence, without conflict of interest, and in the interests of the company. The case of PT Pertamina, related to the investment in the Australian BMG Block, is the focus of the study. The Supreme Court acquitted PT Pertamina (Karen Agustiawan) because the loss was considered a normal business risk, not a state financial loss. Using a normative juridical approach through literature study, the study analyzes the limitations of the application of BJR in third countries. In the United States, BJR applies strict standards through the duty of care and duty of loyalty based on the Model Business Corporations Act. Australia regulates BJR comprehensively in the Corporations Act 2001 with four absolute conditions, including protection in force majeure conditions and a safe harbor mechanism. This comparison emphasizes the importance of clear boundaries to balance legal protection and accountability, especially in the context of state-owned enterprises that are vulnerable to being permitted. The study concluded that BJR is not absolute immunity but rather conditional protection that must be expressly regulated within the legal framework and corporate governance to encourage sound and responsible business decisions. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam kasus PT Pertamina dan membandingkan praktiknya di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. BJR merupakan doktrin hukum yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan, sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan demi kepentingan perseroan. Kasus PT Pertamina terkait investasi Blok BMG Australia menjadi fokus kajian. Mahkamah Agung membebaskan PT Pertamina (Karen Agustiawan) karena kerugian dianggap sebagai risiko bisnis wajar, bukan kerugian riil keuangan negara. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis batasan penerapan BJR di ketiga negara. Di Amerika Serikat, BJR menerapkan standar ketat melalui duty of care dan duty of loyalty berdasarkan Model Business Corporate Act. Australia mengatur BJR secara komprehensif dalam Corporations Act 2001 dengan empat syarat mutlak, mencakup perlindungan dalam kondisi force majeure dan mekanisme safe harbour. mengatur BJR secara komprehensif dalam Corporations Act 2001 dengan empat syarat mutlak, mencakup perlindungan dalam kondisi force majeure dan mekanisme safe harbour, melainkan perlindungan bersyarat yang harus diatur secara tegas dalam kerangka hukum dan tata kelola perusahaan guna mendorong keputusan bisnis yang tepat dan bertanggung jawab. Keywords: Business Judgment Rule; Directors; PT Pertamina.

Criminal Law and Islamic Perspectives on The Death Penalty in Parental Murder Cases Fahmi, Zul; Sangidun, Muhammad; Ramadhan, Achmad Faiq; Qowima, Muhammad Roihan
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28829

The death penalty for the murder of a child by a parent is subject to differing standards of justice and proportionality between positive law and Islamic law. This disparity requires in-depth study and analysis of judicial rationality and criminal proportionality. This study assesses the rationality of the judge’s considerations and the proportionality of the death penalty in Mandailing Natal District Court Decision No. 40/Pid.B/2025/PN Mdl (parricide murder) from the perspective of Islamic criminal law, with a focus on qishash and maqashid al-shariah. The method used is normative legal research with a doctrinal and judgment study approach; the analysis materials include a copy of the verdict, the Criminal Code, fiqh literature, and contemporary studies analyzed descriptively-qualitatively and comparatively. The results show that the panel formally assessed the fulfillment of the elements of premeditated murder so that the verdict led to the death penalty according to Article 340 of the Criminal Code. Textually, the elements of qishash were fulfilled and the victim's family did not grant forgiveness, but weaknesses in forensic and psychiatric evidence reduced factual certainty, which is an important prerequisite under Islamic criminal law before applying a commensurate punishment. Hukuman mati dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya memiliki standar keadilan dan proporsionalitas hukuman yang tidak sama antara hukum positif dan hukum Islam. Kesenjangan ini memerlukan kajian dan analisis mendalam tentang rasionalitas yudisial dan proporsionalitas pidana. Penelitian ini menilai rasionalitas pertimbangan hakim dan proporsionalitas pidana mati dalam Putusan PN Mandailing Natal No. 40/Pid.B/2025/PN Mdl (pembunuhan orang tua oleh anak) dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada qishash dan maqashid al-shariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan studi putusan; bahan analisis meliputi salinan putusan, KUHP, literatur fikih, dan kajian kontemporer yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan komparatif. Hasil menunjukkan majelis secara formal menilai terpenuhinya unsur pembunuhan berencana sehingga vonis mengarah pada pidana mati menurut Pasal 340 KUHP. Secara tekstual unsur qishash terpenuhi dan keluarga korban tidak memberi pengampunan, namun kelemahan bukti forensik dan psikiatrik mengurangi kepastian faktual sebagai prasyarat penting menurut hukum pidana Islam sebelum menerapkan hukuman setimpal. Keywords: Death Penalty; Islamic Criminal Law; Murder of Parents; Proportionality; Rationality

Reformulating Governor Elections between Popular Sovereignty and Government Effectiveness in Indonesia’s Decentralised System Hasanudin, Maulana; Neni Ruhaeni; Efik Yusdiansah; Nurul Chotidjah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.27332

This study comprehensively examines the design of gubernatorial elections in Indonesia within the framework of decentralisation, with a particular focus on balancing the principle of popular sovereignty and the demands of local government effectiveness. Through a normative legal approach, juridical-deductive analysis, and a comparative constitutional study of the United States, Germany, India, Brazil, and the Philippines, this article evaluates the impact of the current design of gubernatorial elections on these two pillars. The main findings show that while direct gubernatorial elections formally affirm popular sovereignty, their implementation is faced with various juridical and political challenges such as money politics, dynastic politics, and party cartelisation that significantly delegitimized the essence of such sovereignty and undermine the effectiveness of local governance. The comparative analysis offers a spectrum of subnational local government election models, from direct elections to parliamentary appointments, whose success depends largely on the socio-political and constitutional context of each country. Based on these findings, the research recommends a series of multi-faceted reforms that touch not only on the electoral mechanism, but also on campaign finance regulation, political party institutional strengthening, and electoral law enforcement, in order to realise an ideal gubernatorial election design capable of strengthening the quality of democracy and the effectiveness of local governance in Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif desain pemilihan gubernur di Indonesia dalam kerangka desentralisasi, dengan fokus utama pada upaya menyeimbangkan prinsip kedaulatan rakyat dan tuntutan efektivitas pemerintahan daerah. Melalui pendekatan hukum normatif, analisis yuridis-deduktif, dan studi perbandingan konstitusional terhadap Amerika Serikat, Jerman, India, Brasil, dan Filipina, artikel ini mengevaluasi dampak desain pemilihan gubernur saat ini terhadap kedua pilar tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun pemilihan langsung gubernur secara formal mengafirmasi kedaulatan rakyat, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan yuridis dan politis seperti politik uang, politik dinasti, dan kartelisasi partai yang secara signifikan mendelegitimasi esensi kedaulatan tersebut dan melemahkan efektivitas pemerintahan daerah. Analisis komparatif menawarkan spektrum model pemilihan kepala daerah sub-nasional, dari pemilihan langsung hingga penunjukan parlementer, yang keberhasilannya sangat bergantung pada konteks sosio-politik dan konstitusional masing-masing negara. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan serangkaian reformasi multi-aspek yang tidak hanya menyentuh mekanisme pemilihan, tetapi juga regulasi pendanaan kampanye, penguatan institusi partai politik, dan penegakan hukum pemilu, guna mewujudkan desain pemilihan gubernur yang ideal, yang mampu memperkuat kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan daerah di Indonesia. Keywords: Governor Election; Popular Sovereignty; Election System; Regional Head Election.

Legal Certainty in Residential Lease Agreements: a Comparative Study between Indonesia and Australia Muhammad Rifqi Rafi Drajat; Nun Harrieti; Sheila Eldi Azzahra
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28313

Differences in legal systems between Australia and Indonesia have the potential to impact the fulfillment of the legal requirements of an agreement, including in the context of rental contracts. Australia is a leading destination for higher education for Indonesian students, and in 2021, the number of Indonesian students in Australia was recorded as the highest among study destination countries. This situation makes a comparative study of the contract law of the two countries relevant, particularly to understand potential differences in the formation, implementation, and resolution of contractual disputes. This analysis is essential so that parties, especially Indonesian students in Australia, can anticipate the legal consequences of their legal actions in rental practices. The research method used in this study is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The results show that the differences in the legal requirements of agreements between Indonesia and Australia are based, in part, on the existence of the Tellinty Form, which emphasizes the need for written contracts. The practice of renting residential properties in Australia uses a special form, as regulated by the Tendential Renancies Act, for its completeness and content. If the landlord does not execute a written contract, there will be special consequences. Meanwhile, in Indonesia, contract-making practices are still based on verbal agreements. Likewise, even when written, many do not comply with the standard rental contract format stipulated in Government Regulations. This research contributes to the analysis of student housing rental agreements as a basis for reforming rental law in Indonesia. Perbedaan sistem hukum antara Australia dan Indonesia berpotensi mempengaruhi pemenuhan syarat sah suatu perjanjian, termasuk dalam konteks kontrak sewa-menyewa. Australia merupakan salah satu tujuan utama pendidikan tinggi bagi mahasiswa Indonesia, dan pada tahun 2021 jumlah mahasiswa Indonesia di Australia tercatat sebagai yang tertinggi di antara negara tujuan studi. Kondisi ini menjadikan kajian komparatif mengenai hukum kontrak kedua negara relevan, terutama untuk memahami potensi perbedaan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontraktual. Analisis ini penting agar para pihak khususnya mahasiswa Indonesia di Australia dapat mengantisipasi akibat hukum dari tindakan hukum yang mereka lakukan dalam praktik sewa-menyewa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil menunjukan bahwa perbedaan syarat sah perjanjian antara negara Indonesia dengan Australia salah satunya didasari oleh adanya Ceritainty Form yang menekankan perlunya hukum kontrak yang harus dilakukan secara tertulis. Praktik sewa menyewa tempat tinggal di Australia menggunakan form khusus sebagaimana yang telah diatur kelengkapan dan isiannya antara penyewa dan pemilik tempat tinggal sebagaimana dalam Tendencial Renancies Act. Apabila pemilik tempat tinggal tidak melaksanakan kontrak secara tertulis, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi khusus yang akan didapat. Sedangkan di Indonesia, praktik pembuatan kontrak masih didasarkan pada perjanjian secara lisan. Begitupun jika dilakukan secara tertulis, masih banyak yang tidak sesuai dengan standar format pengisian kontrak sewa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis perjanjian sewa tempat tinggal mahasiswa sebagai landasan untuk mereformasi hukum sewa menyewa di Indonesia. Keywords: Agreement; Contract; Legal Certainty; Residential Tenancy.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ja'far Baehaqi

Contact Email jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone +6285225300659

Journal Mail Official walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA