Garuda - Garba Rujukan Digital

Restorative Justice for Seized Illegal Fishing Vessels in Indonesia Rocky Padaloka; Athina Kartika Sari
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.30190

Indonesia's maritime character makes fisheries central to national welfare, yet illegal fishing continues to cause ecological degradation, economic losses, and social harm. This study addresses how confiscated vessels can be legally and institutionally transformed into productive assets within Indonesia's legal framework. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes Indonesian regulations on fisheries enforcement, criminal procedure, and state asset management, while also referring to selected practices in Fiji and Ghana. The findings show that Indonesia's current framework is fragmented: authority over confiscated vessels is dispersed across law enforcement agencies, the Ministry of Finance, and fisheries institutions, while no specific regulation governs post-seizure utilization after a final court decision. This institutional fragmentation creates legal uncertainty and prevents confiscated vessels from being systematically redirected toward public benefit. This study introduces a Restorative Maritime Justice framework as a normative model for post-seizure asset governance. Under this model, vessels with final legal status may be transferred through a clear asset-handover mechanism, assigned to a lead institution, utilized for limited public purposes, and monitored through an integrated accountability system. The study concludes that optimizing the use of confiscated vessels requires a legally integrated framework that shifts policy away from punitive destruction alone toward restorative utilization that remains lawful, transparent, safe, and socially beneficial. Karakteristik maritim Indonesia menjadikan perikanan sebagai pusat kesejahteraan nasional, namun penangkapan ikan ilegal terus menyebabkan degradasi ekologis, kerugian ekonomi, dan kerusakan sosial. Studi ini membahas bagaimana kapal sitaan dapat secara legal dan institusional diubah menjadi aset produktif dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis peraturan Indonesia tentang penegakan hukum perikanan, prosedur pidana, dan pengelolaan aset negara, serta merujuk pada praktik-praktik terpilih di Fiji dan Ghana. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kerja Indonesia saat ini terfragmentasi: kewenangan atas kapal sitaan tersebar di berbagai lembaga penegak hukum, Kementerian Keuangan, dan lembaga perikanan, sementara tidak ada peraturan khusus yang mengatur pemanfaatan pasca-penyitaan setelah keputusan pengadilan akhir. Fragmentasi institusional ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mencegah kapal sitaan dialihkan secara sistematis untuk kepentingan publik. Studi ini memperkenalkan kerangka kerja Keadilan Maritim Restoratif sebagai model normatif untuk tata kelola aset pasca-penyitaan. Dalam model ini, kapal-kapal dengan status hukum final dapat dialihkan melalui mekanisme penyerahan aset yang jelas, ditugaskan kepada lembaga utama, digunakan untuk tujuan publik terbatas, dan dipantau melalui sistem akuntabilitas terintegrasi. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan kapal sitaan memerlukan kerangka kerja yang terintegrasi secara hukum yang menggeser kebijakan dari penghancuran yang bersifat menghukum semata menuju pemanfaatan restoratif yang tetap sah, transparan, aman, dan bermanfaat secara sosial. Keywords: Restorative Justice; Illegal Fishing; Seized Vessels.

Assessing Constitutionality of Amendment by Appendix Model in Indonesia Bimo Fajar Hantoro
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31160

This research aims to analyze the “amendment by appendix” model as employed in Law 1/2026 and to review its formal constitutionality. This doctrinal legal research combines statutory and conceptual approaches. The findings show that while the “amendment by appendix” model offers functional legislative efficiency, it operates as a distinct and novel drafting technique that remains unregulated within the strict guidelines of Appendix II of Law 12/2011 and its amendments. The precedent of Decision 91/PUU-XVIII/2020 is instructive, mandating that every novel legislative drafting technique must be regulated prior to its use. Consequently, the absence of the “amendment by appendix” model in the established guidelines renders its practice in Law 1/2026 prima facie unconstitutional on procedural grounds. While Law 1/2026 remains constitutional under the presumption of validity absent a formal judicial review, ex-post measures to cure its defects may prove futile. As a policy implication, lawmakers must proactively amend Law 12/2011 to explicitly legitimize the model, ensuring its valid future application while mitigating the risk of constitutional invalidation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model “perubahan melalui lampiran” sebagaimana dipraktikkan dalam UU 1/2026 dan meninjau konstitusionalitasnya secara formil. Penelitian hukum doktrinal ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendatipun model ini menawarkan efisiensi secara fungsional dalam proses legislasi, model tersebut merupakan teknik perancangan perundang-undangan baru yang belum secara tegas diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menjadi relevan dengan menegaskan bahwa setiap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan harus diatur terlebih dahulu sebelum digunakan. Akibatnya, belum diaturnya model tersebut menjadikan penerapannya dalam UU 1/2026 inkonstitusional secara prima facie karena cacat prosedural. Kendatipun UU 1/2026 tetap dianggap konstitusional berdasarkan asas praduga keabsahan sebelum adanya putusan pengujian undang-undang yang menyatakan sebaliknya, upaya ex-post untuk memperbaiki cacat prosedur besar kemungkinan akan sia-sia. Sebagai implikasi kebijakan, pembentuk undang-undang harus secara proaktif mengubah UU 12/2011 untuk melegitimasi model tersebut, guna memastikan keabsahan penggunaannya di masa depan sekaligus memitigasi risiko inkonstitusionalitas. Keywords: amendment; appendix; formal constitutionality.

Cooperative Legal Pluralism in Resolving Jarimah Khalwat Cases in Aceh Tsania Miratush Sholichat; Achmad Gunaryo; Hamid Hanafi Hanan; Ishmah Auliya Salsabila
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31171

The study of the settlement of jarimah khalwat in Aceh generally separates the study of customary and formal sharia courts, so that cooperative interaction between systems is still poorly explored. This research is here to fill this gap through the framework of cooperative legal pluralism. This research is a type of normative legal research with a conceptual study approach. The analysis of the synchronization of norms between Qanun Jinayat and Qanun Pembinaan Kehidupan Adat shows the functional relationship between the Syar'iyah Court in ensuring legal certainty and the Gampong Court in maintaining social harmony. The main findings of the study offer a reconstruction model that prioritizes customary justice as an instrument of restorative justice. If the customary court fails, the settlement of the case is continued to the formal realm with customary decisions remaining a legal consideration in the Syar'iyah Court. This reconstruction contributes to normative integration that guarantees legal certainty, prevents double punishment, and still respects local wisdom of Aceh. Studi penyelesaian jarimah khalwat di Aceh umumnya memisahkan kajian peradilan adat dan syariat formal, sehingga interaksi kooperatif antar-sistem masih kurang tereksplorasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kerangka cooperative legal pluralism. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi konseptual. Analisis sinkronisasi norma antara Qanun Jinayat dan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat menunjukkan hubungan fungsional antara Mahkamah Syar’iyah dalam menjamin kepastian hukum dan Peradilan Gampong dalam menjaga harmoni sosial. Temuan utama penelitian menawarkan model rekonstruksi yang memprioritaskan peradilan adat sebagai instrumen keadilan restoratif. Jika peradilan adat gagal, penyelesaian perkara dilanjutkan ke ranah formal dengan keputusan adat tetap menjadi pertimbangan hukum di Mahkamah Syar’iyah. Rekonstruksi ini berkontribusi pada integrasi normatif yang menjamin kepastian hukum, mencegah hukuman ganda (double punishment), dan tetap menghargai kearifan lokal Aceh. Keywords: Legal Pluralism; Jarimah Khalwat; Aceh.

Criminology and Fiqh Jinayah Perspectives on Deterrence Morality Gap in Crime Prevention Dian Rachmat Gumelar; Adzanah Mariska Salsabila; Islam Qerimi; Deden Najmudin; Fahmi Hasan Nugroho
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31203

Deterrence theory has long dominated modern criminal policy by assuming that severe punishment rationally suppresses crime; however, contemporary realities marked by impulsivity, structural inequality, and weakened law enforcement legitimacy challenge this premise. This study critically examines the limits of deterrence through an epistemological dialogue between modern criminology and fiqh jināyah, aiming to reformulate its policy implications. Using normative juridical research with conceptual, philosophical, and comparative approaches, this study analyzes legal materials and recent criminological literature through qualitative synthesis. The findings identify the Deterrence Morality Gap, defined as the disjunction between punishment severity and individuals’ moral, psychological, and social capacity to respond to it as an effective deterrent. In response, fiqh jināyah offers an alternative preventive paradigm through al-zajr wa al-ra’d and tahdzīb al-nafs, positioning punishment as ultimum remedium oriented toward maqāṣid al-syarī‘ah. The novelty of this research lies in integrating criminological critiques with fiqh jināyah into a unified analytical framework, contributing to the reconstruction of punishment theory and the development of more legitimate, humanistic, and sustainable criminal policies. Teori deterrence selama ini menjadi fondasi utama kebijakan pidana modern dengan asumsi bahwa ancaman pidana berat mampu menekan kejahatan melalui kalkulasi rasional pelaku. Namun, realitas kejahatan kontemporer yang dipengaruhi impulsivitas, ketimpangan struktural, dan lemahnya legitimasi penegakan hukum menunjukkan rapuhnya asumsi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis keterbatasan teori deterrence melalui dialog epistemologis antara kriminologi modern dan fiqh jināyah untuk mereformulasi arah kebijakan peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan komparatif, berbasis bahan hukum primer, sekunder, serta literatur kriminologi mutakhir yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya Deterrence Morality Gap, yakni jurang antara logika pemidanaan dan kebutuhan pencegahan berbasis keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan rekonstruksi moral. Fiqh jināyah menawarkan kerangka pencegahan yang lebih komprehensif melalui prinsip al-zajr wa al-rad‘ dan tahdzīb al-nafs, dengan pidana sebagai ultimum remedium berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konseptual Deterrence Morality Gap sebagai kritik integratif terhadap pemidanaan berbasis ancaman. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pemidanaan dan reformulasi kebijakan pidana yang lebih legitim, humanis, dan berkelanjutan. Keywords: deterrence morality gap; severe punishment, criminology; fiqh jinayah.

Refugee Women’s Sexual and Reproductive Health Rights in Indonesia Arimbi Fajari Furqon
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31354

This article critically examines the protection of sexual and reproductive health rights (SRHR) of refugee women in Indonesia within the context of its status as a non-signatory to the 1951 Refugee Convention. While Indonesia has ratified key human rights instruments, the national legal framework—primarily Presidential Regulation No. 125/2016—fails to adequately guarantee access to maternal and reproductive healthcare for refugee women. Employing a non-doctrinal qualitative methodology, this study integrates normative legal analysis with empirical data derived from interviews with UN Refugee Agency (UNHCR) Indonesia and reports from international and civil society organizations. The article introduces a novel analytical framework by combining Availability, Accessibility, Acceptability, Affordability, Quality standards, ROAM health equity indicators, and feminist legal theory to assess Indonesia’s obligations as a transit state. It argues that Indonesia operates under a model of “delegated humanitarianism,” whereby state responsibility for refugee protection is effectively transferred to international organizations such as UNHCR and UN Migration Agency (IOM). This governance model produces structural inequalities, particularly for refugee women, whose reproductive health needs remain unaddressed due to gender-neutral regulatory approaches. Findings reveal systemic disparities in maternal healthcare access, discriminatory treatment in service delivery, and the absence of state-funded healthcare mechanisms for refugees. The article concludes by proposing an integrated legal and institutional reform model that emphasizes state accountability, gender-sensitive policy design, and multi-level coordination to ensure the fulfillment of SRHR for refugee women in transit contexts. Artikel ini mengkaji secara kritis perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pengungsi di Indonesia dalam konteks statusnya sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia utama, kerangka hukum nasional—terutama Peraturan Presiden No. 125/2016—gagal menjamin akses yang memadai terhadap layanan kesehatan ibu dan reproduksi bagi perempuan pengungsi. Dengan menggunakan metodologi kualitatif non-doktrinal, studi ini mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara dengan UNHCR Indonesia serta laporan dari organisasi internasional dan masyarakat sipil. Artikel ini memperkenalkan kerangka kerja analitis baru dengan menggabungkan standar AAAQ (Ketersediaan, Aksesibilitas, Penerimaan, Keterjangkauan, Kualitas), indikator kesetaraan kesehatan ROAM, dan teori hukum feminis untuk menilai kewajiban Indonesia sebagai negara transit. Artikel ini berpendapat bahwa Indonesia beroperasi berdasarkan model “kemanusiaan yang didelegasikan,” di mana tanggung jawab negara dalam perlindungan pengungsi secara efektif dialihkan kepada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Model tata kelola ini menimbulkan ketidaksetaraan struktural, terutama bagi perempuan pengungsi, yang kebutuhan kesehatan reproduksinya tetap tidak terpenuhi akibat pendekatan regulasi yang netral gender. Temuan-temuan menunjukkan adanya kesenjangan sistemik dalam akses layanan kesehatan ibu, perlakuan diskriminatif dalam penyediaan layanan, dan tidak adanya mekanisme layanan kesehatan yang didanai negara bagi pengungsi. Artikel ini diakhiri dengan mengusulkan model reformasi hukum dan kelembagaan terintegrasi yang menekankan akuntabilitas negara, perancangan kebijakan yang sensitif gender, dan koordinasi multi-tingkat untuk memastikan terpenuhinya HKSR bagi perempuan pengungsi dalam konteks transit. Keywords: Maternal; Health; Refugee; Sexual and Reproductive Health; Woman.

Reconstruction of Bank Liability in Banking Skimming Crimes in Indonesia Mohammad Choirul Anam; Dien Nufitasari; Retno Catur Kusuma Dewi
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31550

This study examines the legal ambiguity surrounding bank liability toward customers who become victims of skimming crimes within the Indonesian banking system. Existing regulations impose obligations on banks; however, the implementation of compensation mechanisms and evidentiary procedures often places customers in a disadvantaged position. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings reveal a structural imbalance in risk allocation and evidentiary burden between banks and customers. This study proposes a reconstructed liability model integrating strict liability and the shifting burden of proof, requiring banks to provide preliminary compensation followed by internal verification. This model strengthens legal certainty, enhances consumer protection, and aligns liability with institutional risk control in digital banking. Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana skimming dalam sistem perbankan Indonesia. Peraturan yang ada saat ini memang membebankan kewajiban kepada bank; namun, implementasi mekanisme ganti rugi dan prosedur pembuktian sering kali menempatkan nasabah pada posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam alokasi risiko dan beban pembuktian antara pihak bank dan nasabah. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi model tanggung jawab yang mengintegrasikan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan pembalikan beban pembuktian (shifting burden of proof), yang mewajibkan bank untuk memberikan ganti rugi awal yang diikuti dengan verifikasi internal. Model ini memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menyelaraskan tanggung jawab dengan kendali risiko institusional dalam perbankan digital. Keywords: Bank Liability; Skimming; Strict Liability; Burden of Proof; Consumer Protection

Structural Analysis of Consumer Protection Failures in Indonesia Fenny Bintarawati; Sigit Irianto; Sri Retno Widyorini; Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31636

This article critically examines the structural limitations of Indonesia’s consumer protection framework in light of Presidential Regulation No. 49 of 2024 on the National Consumer Protection Strategy. Although the regulation reflects renewed governmental attention to consumer welfare, this study questions whether it produces substantive legal reform or merely reinforces existing institutional patterns. Using a socio-legal approach that combines doctrinal analysis with empirical institutional data, the study identifies three persistent deficiencies: fragmented enforcement authority, inadequate redress mechanisms, particularly in digital transactions, and the predominance of non-binding regulatory design. The article introduces the concept of regulatory formalism to explain the gap between normative commitments and practical outcomes. Comparative insights demonstrate that effective consumer protection requires enforceable rights, institutional coherence, and accessible dispute resolution mechanisms. The findings suggest that National Consumer Protection Strategy does not resolve the structural weaknesses of Indonesia’s consumer protection regime. Meaningful reform therefore requires comprehensive statutory revision, institutional consolidation, and the establishment of binding digital dispute resolution systems. Artikel ini secara kritis mengkaji keterbatasan struktural kerangka perlindungan konsumen Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK). Meskipun peraturan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah yang diperbarui terhadap kesejahteraan konsumen, studi ini mempertanyakan apakah peraturan tersebut menghasilkan reformasi hukum substantif atau hanya memperkuat pola kelembagaan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan sosio-hukum yang menggabungkan analisis doktrin dengan data kelembagaan empiris, studi ini mengidentifikasi tiga kekurangan yang terus berlanjut: kewenangan penegakan hukum yang terfragmentasi, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak memadai, khususnya dalam transaksi digital, dan dominasi desain peraturan yang tidak mengikat. Artikel ini memperkenalkan konsep formalisme regulasi untuk menjelaskan kesenjangan antara komitmen normatif dan hasil praktis. Wawasan komparatif menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang efektif membutuhkan hak yang dapat ditegakkan, koherensi kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Temuan menunjukkan bahwa STRANAS-PK tidak menyelesaikan kelemahan struktural rezim perlindungan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, reformasi yang bermakna membutuhkan revisi undang-undang yang komprehensif, konsolidasi kelembagaan, dan pembentukan sistem penyelesaian sengketa digital yang mengikat. Keywords: regulatory formalism; consumer protection; digital economy; institutional fragmentation; dispute resolution.

Double Track and Anti-SLAPP: Indonesian Judicial Reasoning in Environmental Cases Deo Renaldi Saputra; Ali Mashyar; Cahya Wulandari; Sunusi Dauda; Yusril Ihza Mahendra
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31669

Abstract: This study examines the application of the double track system and the anti-SLAPP principle in Indonesian criminal law, with a focus on Decision Number 374/Pid.Sus/2024/PT SMG. The research addresses two questions: how the double track system operates in cases involving environmental defenders, and to what extent the anti-SLAPP principle influences judicial reasoning. A normative juridical approach is employed using statutory, conceptual, and case-based analysis of relevant legal instruments, doctrines, and court decisions. The findings show that the court may acknowledge the formal fulfillment of criminal elements while refraining from imposing punishment when the act is closely linked to environmental advocacy and public interest. The integration of the double-track system and the anti-SLAPP principle supports a more proportional and context-sensitive approach to criminal adjudication. The case analysis also reveals limitations, including the absence of clear procedural standards and the risk of inconsistent application across similar cases. Additionally, the protection of environmental defenders is not absolute and must be balanced with the rights of affected individuals. This study proposes a more structured integration of both principles to strengthen legal certainty, ensure proportionality, and support the protection of environmental defenders within a balanced framework of criminal justice. Studi ini meneliti penerapan sistem jalur ganda dan prinsip anti-SLAPP dalam hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada Keputusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG. Penelitian ini membahas dua pertanyaan: bagaimana sistem jalur ganda beroperasi dalam kasus-kasus yang melibatkan pembela lingkungan, dan sejauh mana prinsip anti-SLAPP memengaruhi penalaran yudisial. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menggunakan analisis hukum, konseptual, dan berbasis kasus dari instrumen hukum, doktrin, dan keputusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengakui pemenuhan formal unsur-unsur pidana sambil menahan diri dari menjatuhkan hukuman ketika tindakan tersebut terkait erat dengan advokasi lingkungan dan kepentingan umum. Integrasi sistem jalur ganda dan prinsip anti-SLAPP mendukung pendekatan yang lebih proporsional dan peka konteks terhadap peradilan pidana. Analisis kasus juga mengungkapkan keterbatasan, termasuk tidak adanya standar prosedural yang jelas dan risiko penerapan yang tidak konsisten di berbagai kasus serupa. Selain itu, perlindungan pembela lingkungan tidak bersifat mutlak dan harus diseimbangkan dengan hak-hak individu yang terdampak. Studi ini mengusulkan integrasi yang lebih terstruktur dari kedua prinsip tersebut untuk memperkuat kepastian hukum, memastikan proporsionalitas, dan mendukung perlindungan para pembela lingkungan dalam kerangka peradilan pidana yang seimbang. Keywords: Environmental Defender; Double Track System; Anti-SLAPP; Criminal Sanction; Judicial Decision.

Comparative Regulatory Models for MSME Financial Contract Protection in Indonesia and Philippines Rizha Claudilla Putri; Erisa Ardika Prasada; Moulyta Elgi Trinanda
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.1.31777

This article explores the legal protections available to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) when entering contractual relationships with Financial Service Providers (FSPs) in Indonesia and the Philippines. The study departs from the recurring problem of unequal bargaining positions and the widespread use of standard-form contracts that limit MSMEs' ability to negotiate essential terms. Using a normative legal method supported by statutory analysis and a comparative approach, the research examines the principal regulatory instruments in both jurisdictions—Indonesia's OJK Regulation No. 22 of 2023 and the Philippines' Republic Act No. 11765. The discussion focuses on contractual principles, duties related to market conduct, transparency obligations, and the mechanisms available for consumer protection and enforcement. The comparison demonstrates that Indonesia's regulatory framework emphasizes preventive safeguards, while the Philippines adopts a more assertive model that combines remedial measures, adjudicatory powers, and stronger consumer-oriented guarantees. The findings suggest that Indonesia could enhance its system by reinforcing principle-based supervision, improving suitability assessments, and strengthening its dispute-resolution framework. Through this analysis, the article contributes to ongoing debates on how ASEAN countries might align their approaches to MSME protection in financial contracting. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketika menjalin hubungan kontraktual dengan Penyedia Jasa Keuangan (LKM) di Indonesia dan Filipina. Studi ini berangkat dari masalah yang berulang mengenai posisi tawar yang tidak setara dan penggunaan luas kontrak standar yang membatasi kemampuan UMKM untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan penting. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh analisis undang-undang dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji instrumen regulasi utama di kedua yurisdiksi—Peraturan OJK Indonesia No. 22 Tahun 2023 dan UU Republik Filipina No. 11765. Diskusi berfokus pada prinsip-prinsip kontraktual, kewajiban terkait perilaku pasar, kewajiban transparansi, dan mekanisme yang tersedia untuk perlindungan dan penegakan hukum konsumen. Perbandingan menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia menekankan perlindungan preventif, sementara Filipina mengadopsi model yang lebih tegas yang menggabungkan tindakan perbaikan, kewenangan peradilan, dan jaminan yang lebih berorientasi pada konsumen. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan sistemnya dengan memperkuat pengawasan berbasis prinsip, memperbaiki penilaian kesesuaian, dan memperkuat kerangka penyelesaian sengketa. Melalui analisis ini, artikel ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana negara-negara ASEAN dapat menyelaraskan pendekatan mereka terhadap perlindungan UMKM dalam kontrak keuangan. Keywords: MSME legal protection; standard-form contracts, market conduct regulation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ja'far Baehaqi

Contact Email jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone +6285225300659

Journal Mail Official walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA