Articles
95 Documents
<![CDATA[PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Naftali, Ronaldo]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Aji Lukman]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.100
<![CDATA[Hukum Pembuktian dalam Pidana menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan setiap dakwaannya yang didukung alat yang cukup. Di masa pandemi seperti ini, memaksa dilakukannya persidangan secara online. Perubahan itu menjadi kebutuhan revolusi industri serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan online yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan mengatur tentang penerapan pembuktian persidangan di masa mendatang dengan jaminan keamanan dalam pelaksanaan persidangan online sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang berdasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini akan menjadi gambaran dan pandangan baru tentang proses acara pidana di masa pandemi covid-19 dalam era digital]]>
<![CDATA[PENGOPTIMALAN PERAN PENGGIAT MEDIA SOSIAL DALAM MANANGKAL RADIKALISME DI DUNIA MAYA ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Slamet Tri]]>;
<![CDATA[Hadi, Syamsul]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.101
<![CDATA[Dengan perkembangan teknologi saat ini yang mempercepat arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan radikalisme dan terorisme di dunia maya. Media sosial membuat penyebaran radikalisme semakin cepat dan mudah untuk dapat diakses oleh setiap orang. Maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya haruslah disikapi secara tegas oleh pemerintah, karena hal ini sangat berbahaya terhadap stabilitas kemanan bangsa Indonesia. Dari data statistik menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tertinggi nomer tiga dunia. Tinggi nya pengguna media social harus dipandang menjadi potensi yang dapat digerakkan pada hal positif, salah satunya adalah menggerakkan penggiat media sosial untuk dapat berkontribusi dalam upaya menangkal radikalisme di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting penggiat media social dalam upaya menangkal faham radikal yang bertentangan dengan Pancasila khususnya di dunia maya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk diakamodirnya penggiat media social ke dalam suatu UU atau peraturan lainnya guna menegaskan kedudukan dan peran penggiat media social dalam upayanya menangkal radikalisme di dunia maya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai peran penggiat media social dalam upaya menangkal radikalisme. Menyadari tentang pentingnya peran penggiat media sosial dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Untuk itu, dibutuhkan perhatian pemerintah untuk merangkul dan mengakomodir kepentingan penggiat media sosial agar tetap solid dalam mencegah radikalisme melalui upaya kontra radikalisasi terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme di dunia maya.]]>
<![CDATA[PROYEKSI EKONOMI BEBERLANJUTAN DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM PRESPEKTIF MASLAHAT SEBAGAI NILAI FUNDAMENTAL EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Syarofi, Ahmad Muhtar]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.102
<![CDATA[Penelitian tentang UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Cluster Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Maslahat Ekonomi Keberlanjutan Islam ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue Approach) Dan mengkombinasikan pendekatan perbandingan hukum islam sebagai pembanding dan instrumen dalam menentukan preskripsi penelitian. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan telaah kritis menggunakan paradigma ekonomi keberlanjutan islam terhadap UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup dengan tujuan menjelaskan aspek resiko bagi lingkungan dan Prespektif Maslahat Sebagai Nilai Fundamental Ekonomi Islam. Secara ringkas Kesimpulan Hasil Penelitian ini ialah di mulai sari tahap perencanaan tata ruang dan penyusunan dokumen AMDAL cenderung melemahkan peran masyarakat serta pengurangan hak akses informasi masyarakat terkait lingkungan dan ekonomi serta dalam pandangan maqashid syariah yang dalam hal ini merupakan framework ekonomi berkelanjutan islam, penetapan regulasi dalam UU No 11 tahun 2020 masih membutuhkan perbaikan dalam banyak sisi. Hal itu dikarenan dari beberapa regulasi perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai instrumen hifdz bi’ah masih bertentangan dengan lima dasar tujuan syari’ah yang harus dilindungi dan di rawat diantaranya: (1) Hifdz al-din, (2) Hifdz al-nafs, (3) Hifdz al-‘aql, (4) Hifdz al-nasl, dan (5) Hifdz al-mal. Kondisi pandemi yang mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional menjadi dalih pemerintah untuk membuat regulasi yang bertujuan untuk mepercepat investasi. Namun patut menjadi catatan memprioritaskan ekonomi tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat tentu akan memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup sebagai pendukung esensial kehidupan manusia akan berakibat terancamnya kehidupan/eksistensi manusia itu sendiri.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN RESISTENSI HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI DALAM ERA DIGITAL (Studi Kasus: Kabupaten Konawe Selatan) ]]>
<![CDATA[Adenisatrawan]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.107
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan resistensi hukum adat perkawinan suku tolaki dalam era digital. Metode penelitian pada tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan sosiologis Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan Informan penelitian ini adalah Tokoh adat, kepala desa dan masyarakat suku Tolaki. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, dokumentasi dan wawancara, selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam dengan teknik analisis data, melalui mengolah data, membaca keselurahan data, coding data, proses coding dan menginterpretasikan atau memaknai data untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan pertama, hukum adat perkawinan suku Tolaki dikabupaten konawe Selatan tetap eksis sampai sekarang, disebabkan; 1) kemajuan IPTEK tidak mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan hukum adat perkawinan suku Tolaki dikarenakan kepercayaan yang kuat akan hukuman alam dari penolakan atau pengabaian/tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prosesi adat istiadat perkawinan. 2) Hukum adat perkawinan suku Tolaki mengedepankan jalur musyawarah dan konsisten terhadap hasil keputusan musyawarah. 3) Religiusitas yang dimiliki dalam hukum adat Tolaki. Kedua; Kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan syarat-syarat sebelum akad nikah dilaksanakan, baik pada persyaratan perkawinan ideal dan perkawinan tidak ideal, perubahan pada syarat dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan suku tolaki senantiasa mengikuti kemajuan zaman perubahan ekonomi, akan tetapi dalam pelaksanaan tetap merujuk pada keputusan bersama kedua keluarga mempelai. Pertemuan dua keluarga masing-masing diwakili oleh orang kepercayaan sebelum peletakkan adat dilakukan didepan umum.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Satriawan, Desman Diri]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.108
<![CDATA[Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut. Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Kehadiran Kehadiran Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinanan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih. Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dampak Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Disimpulkan bahwa Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Adapun dampak dari dampak Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain berdampak pada lingkungan hidup dan sosial.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM DARI HAK ULAYAT DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[Lubis, Arief Fahmi]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.109
<![CDATA[Permasalahan penelitian yaitu tentang Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-rubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian hukum dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak dan upaya terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan studi kasus guna mengungkap permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui PP No. 19 tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggaraan pengadaan tanah dan menerima uang ganti rugi sesuai nilai apprisal yang dikeluarkan agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti yang terjadi selama ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari adalah dengan merumuskan strategi penyelesaian aset tanah Kodam XVIII Kasuari yang sesuai dengan aturan PP No. 19 tahun 2021 dari mulai pembentukan tim penataan aset tanah yang menyusun konsep dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya keseriusan antar stakeholder terkait penataan aset tanah di wilayah Papua Barat agar kepentingan pertahanan negara dapat terwujud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Handayani, Yusrina]]>;
<![CDATA[Yusuf, Ahmad]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.110
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki pulau-pulau yang luas, hamparan tanah yang luas, sehingga lebih dikenal dengan negara kepulauan. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengenai pertanahan atau agraria. Undang-undang agraria saat ini (Sebelum UUPA 1960), yang seharusnya menjadi salah satu alat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, ternyata sebaliknya, ternyata masih banyak hal yang bertentangan dengan keadilan dan bahkan masuk ke ranah hukum. ranah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia yang dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit, sebenarnya mengatur tentang penyimpangan yang terjadi dalam ketentuan agraria, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat yang seharusnya dibantu dalam hal kepemilikan tanah justru dijadikan korban korupsi oleh oknum tertentu. Hukum agraria tidak selalu berkaitan dengan ranah hukum perdata, karena jika dalam kenyataannya di masyarakat jika terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah hukum pidana, maka penyimpangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dikenakan ketentuan. hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI MASA COVID – 19 ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Debora]]>;
<![CDATA[Karo, Rizky Karo]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.111
<![CDATA[Covid-19 membawa dampak perubahan yang luar biasa dalam segala sektor kehidupan manusia, sisi ekonomi, kesejahateraan sosial, dan ketahanan pangan. Pada tulisan ini, Peneliti membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia pada masa Covid-19. Masyarakat Indonesia memerlukan pangan yang baik, pangan yang berkualitas. Pangan yang berkualitas tinggi akan membuat masyarakat Indonesia semakin siap menghadapi Covid-19. Rumusan masalah peneliti: bagaimana perlindungan hukum untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di masa Covid-19? Dan bentuk insentif apa yang dapat diberikan kepada petani? Metode penelitian yakni metode yuridis normative. Peneliti menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan topik Penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Pemerintah dimana kebijakan impor pangan dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum wajib diberikan ke petani dalam bentuk nyata, misalnya memberikan insentif. Insentif tersebut dapat berupa uang tunai, pemberian pupuk gratis, ataupun bibit dengan kualitas tinggi.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM ]]>
<![CDATA[Masna Nuros Safitri]]>;
<![CDATA[Eko Wahyudi]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v4i1.106
<![CDATA[Abstract The concept of a restorative justice approach focuses on the approach to conditions for creating justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. On the crime of defamation through social media implementation of the principle of ultimum remedium needs to be maximized, because basically lies in the loss of reputation, so that with the approach of restorative justice can be formulated damages suffered by the victim's dignity recovery is good andright. This research is a normative research that uses legal and non-legal materials as a source of data and the approach taken is a statutory approach and a conceptual approach. To find out how positive Indonesian law regulates restorative justice , a comprehensive study of related regulations is needed. The results of this study confirm that the restorative justice approach can balance the protection of a person's dignity and the protection of freedom of opinion or prevent the criminalization of defamation cases. Keyword: Restorative Justice, Defamation, Ultimum Remedium Abstrak Konsep pendekatan restorative justice menitikberatkan pendekatan terhadap kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial implementasi asas ultimum remedium perlu dimaksimalkan, karena pada dasarnya kerugiannya terletak pada reputasi, sehingga dengan adanya pendekatan restorative justice dapat diformulasikan ganti rugi yang diderita korban dengan pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum dan non hukum sebagai sumber data serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur restorative justice maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat atau mencegah adanya kriminalisasi perkara pencemaran nama baik. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pencemaran Nama Baik, Ultimum Remedium]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TEMPAT BERDAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KLENDER JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Yuherman]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v4i1.118
<![CDATA[Market activity cannot be separated from the interaction of traders and buyers which as buyers pass through the market area causing traffic disorder in the market area. Causing traffic jams in the market area so that it affects the orderliness of the roads around the market area. Another fact is that since the establishment of modern supermarkets, which are more organized and cleaner, the functions of traditional markets or people's markets are less than optimal. This study uses a field research type of research method, namely research that is directly related to the object under study to obtain information about the reality that exists in the field. The conclusion of this study is that the role of street vendors in creating public order and facilities needs to be reviewed because considering the large number of evictions that occur and are considered as a form of problem and are considered disturbing and even abusing public facilities. Suggestions from this research are street vendors at PD Pasar Jaya Klender, East Jakarta, do not get direct management and do not get legal certainty in accordance with existing policies in several regulations that directly regulate public order and facilities, including the management of street vendors.]]>
