cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H
Contact Email
dwiaryanti@upnvj.ac.id
Phone
+6281139902606
Journal Mail Official
esensihukum@upnvj.ac.id
Editorial Address
Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12345
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Esensi Hukum
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 27162893     EISSN : 27162982     DOI : https://doi.org/10.35586
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Esensi Hukum merupakan sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 1   2   3   4   5 
MENGUJI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGELEDAHAN SEBAGAI TINDAKAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) Tjoneng, Arman; Christin Septina Basani; Sidabutar, Novalita
Esensi Hukum Vol 2 No 2 (2020): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i2.35

Abstract

Abstract The Corruption Eradication Commission (KPK) has become a super institution with extraordinary restraint. With the new Corruption Eradication Commission Law, some people think that the KPK has been weakened, which has been an institution loved by the public, even though the government denies that the new KPK Law has not weakened the KPK at all. One of the new things is the formation of the KPK Supervisory Body, one of which has the authority to grant permission to the KPK to conduct searches, which in fact has an impact on the problems at hand. The method used is a normative legal research method. The approach used is a statutory approach. The data used are secondary data obtained by literature study and primary data obtained by conducting interviews with related party respondents. There has been a shift in the meaning of Barriers to Justice as stated in Article 221 of the Criminal Code with Article 221 of the Corruption Eradication Law where Article 221 of the Criminal Code views Obstruction of Justice as a material offense while for Article 21 of the Corruption Eradication Law, Judicial Obstruction is seen as a formal offense. On the other hand, the actions of the Supervisory Board in granting licenses for searches, confiscation, etc. are not automatically considered a disturbance of justice unless it can be proven that the elements of wrongdoing committed by the Supervisory Board can be proven. Keywords : Corruption, Authority, Obstruction Of Justice. ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi lembaga super dengan pengekangan yang luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang KPK yang baru, sebagian orang menilai telah terjadi pelemahan KPK yang selama ini menjadi institusi yang dicintai masyarakat, padahal pemerintah membantah bahwa Undang-Undang KPK yang baru sama sekali tidak melemahkan KPK. Salah satu hal baru yaitu adalah pembentukan Badan Pengawas KPK yang salah satunya memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada KPK untuk melakukan penggeledahan, yang ternyata berdampak pada permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statutori. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden pihak terkait. Telah terjadi pergeseran makna Hambatan Keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 221 KUHP dengan Pasal 221 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dimana Pasal 221 KUHP memandang Obstruksi Keadilan sebagai delik material sedangkan untuk Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Obstruksi Peradilan dipandang sebagai delik formal. Di sisi lain, tindakan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain tidak serta merta dianggap sebagai gangguan keadilan kecuali dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur perbuatan salah yang dilakukan Dewan Pengawas dapat dibuktikan. Kata Kunci: Korupsi, Otoritas, Obstruksi Keadilan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN Pipi Susanti
Esensi Hukum Vol 2 No 2 (2020): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i2.36

Abstract

Abstract The Walfare Welfare State while on duty as night watchman, their poor community cannot fulfill their primary needs, be it food or clothing, resulting in minimal health care, children who drop out of school, rampant malnutrition. Social welfare cannot be obtained because the attention of the community and government is very minimal and limited. The rights of the poor in the fields of education and health need to be protected as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in its implementation, the role of the government is needed to ensure the improvement of the welfare of life by utilizing the potential of natural resources through integrated and sustainable management in a planned manner, for sustainability. people's lives. The problems in this paper are as follows 1. How is the Implementation of Law Number 13 Year 2011 in the Education and Health Sector? 2. What are the obstacles faced by the Government in dealing with the Poor in the Education and Health Sector? The writing method used is normative. The results of the discussion of this paper are poverty management by fulfilling the rights of the poor through education and education and health services by providing assistance with the Harapan Family program and the BPJS-KIS. which is the basic right of the poor fulfilled by the government. Constraints faced by the Government The data that is used as a proposal for prospective participants to receive BPJS-KIS and PKH assistance obtained from PPLS data is still a lot of double. The mindset of the community is more concerned with earning a living than continuing education. Access to isolated areas is difficult to distribute aid for poverty reduction in fulfilling the rights of the poor. Keywords: Government, Poor, Welfare Abstrak Negara kesejahteraan Walfare staat bertugas sebagai penjaga malam, Masyarakat miskin mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama baik itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan kesehatan, anak yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas. Hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi kelangsungan hidup rakyat. Permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut 1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan ? 2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap penanganan Fakir Miskin Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan? Metode penulisan yang digunakan adalah normatif. Hasil pembahasan penulisan ini adalah penanganan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan program keluarga Harapan dan BPJS-KIS. yang merupakan hak dasar masyarakat miskin terpenuhi oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi Pemerintah Data yang menjadi ajuan yang diperoleh yang menjadi calon peserta penerima BPJS- KIS dan bantuan PKH yang didapat dari data PPLS masih banyak yang double, Pola pikir masayarakat yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan. Akses daerah yang terisolir sulitnya untuk menyalurkan bantuan untuk penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak masyarakat miskin. Kata Kunci: Pemerintah, Masyarakat Miskin, Kesejahteraan.
DOMINASI SIMBOLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF PIERRE-FELIX BOURDIEU Marbun, Rocky
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.37

Abstract

Refining activities Legal Studies as a science that is sui generis, in the end, have exposed a pattern of reasoning and legal arguments against the concrete fact to be very rigid and lexical. In fact, law that emerges from a social agreement and grows together with the development of society, has taken a distance (distantiation) from society, which is the origin of the growth of the law itself. It is Pierre-Felix Bourdieu who argues that every social praxis (action) - including the behavior of law enforcers, will always produce knowledge based on legal norms and power - as capital, through the absorption of values that internalize in themself (habitus). This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, a semiotic approach, and a critical discourse analysis approach. The results of this study indicate the consequences that occur through symbolic domination as doxa to defend the interests of the executive law enforcement agency.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK FINTECH LENDING BERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN Galih Raka Siwi, Galih Raka S
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.50

Abstract

Bank is a financial institution that collects funds and distributes public funds, in accordance with Article 3 of the Banking Law. Banking institutions have a very important role, especially in moving the economy of a country. The role of banking cannot be separated from the enactment of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. In carrying out its functions and duties, banking cannot be separated from customers, be they depositors or borrowing customers. In carrying out its functions, the Bank is bound by several principles, one of which is the principle of confidentiality. The principle of bank secrecy is regulated in Article 4- to Article 47A of the Banking Law. The principle of confidentiality is very important to be maintained by the bank as a financial service provider, this is related to public trust in the banking sector itself. Banks are prohibited from opening data from customers without permission from the BI leadership or if the law says otherwise. Banks are prohibited from disclosing secrets related to financial data or loans from customers to third parties, in this case the fintech lending party. Banks as service providers will certainly comply with the Consumer Protection Law. The purpose of this paper is to identify and understand the principles of banking confidentiality. The method used in this paper is normative juridical, by examining primary and secondary legal materials, especially in terms of legislation.
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG OLEH PERUSAHAAN TERTUTUP Setiadi, Wicipto
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.56

Abstract

Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek dan perusahaan publik. Dalam pasar modal ada beberapa efek yang diperdagangkan melalui penawaran umum, salah satu di antaranya adalah saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penawaran umum efek bersifat utang perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap UU tentang Pasar Modal. Hasil dari penelitian menegaskan bahwa emiten yang non perusahaan publik, yakni perusahaan tertutup tanpa harus bertransformasi menjadi perusahaan terbuka dapat melakukan penawaran umum, namun terbatas pada efek bersifat utang. Perlindungan bagi investor dan pengawasan dalam penawaran umum efek bersifat utang adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan berdasarkan ketentuan UU tentang Pasar Modal serta penguatan peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan dan pasar modal.
PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998) Fitriani, Ade Irma; Tarigan, Rehulina; Putri, Ria Wierma
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.59

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Namun, gerakan yang kritis dan sering kali tidak sejalan dengan pemerintah membuat pembela HAM terancam, salah satu kasusnya terjadi pada 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan pengaturan perlindungan pembela HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta tanggung jawab negara dalama memberikan kepastian hukum terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengakui dan mengatur secara jelas perlindungan terhadap pembela HAM. Kedua, berdasarkan pengaturan yang ada maka negara bertanggung jawab untuk melindungi pembela HAM termasuk 13 aktivis dari tindakan penghilangan paksa dengan mencari dan menemukan para korban tersebut termasuk mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KEPADA SUKU BATAK (TINJAUAN KASUS NOMOR 2429/PID.SUS/2018/PN.MDN) Manurung, Aprilia; Banurea, Yohanes Saputra; Brahmana, Herman
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.52

Abstract

SARA merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan individu atau kelompok masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik yang menimbulkan perpecahan, khususnya di Indonesia yang terkait dengan konflik SARA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama asas-asas hukum yaitu yang berkaitan dengan hukum. Dan sifat penelitian menggunakan analisis deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan yang kejahatan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada suku Batak baik yang dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu. masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa terbukti bersalah dan melakukan penyebaran penyebaran informasi palsu di media sosial.
PERAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Satino; Iswahyuni; Surahmad
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.57

Abstract

Konsitusi memberikan kedudukan yang sama dan persamaan hak antar warga negara. Bentuk persamaan hak salah satunya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana peran dan fungsi pers dalam penegakkan serta Bagaimana Tanggung Jawab Pers dan Kode Etik Pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini pertama bahwa Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Kedua kebebasan Pers bukan mutlak untuk pers semata, melainkan untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
LEGITIMASI PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Rifky, Imam Prarama
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.84

Abstract

Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Esensi sebuah Pemerintahan adalah Pelayanan kepada Masyarakatnya.Tetapi pelayanan di Kelurahan Rejosari ini, dinilai belum secara optimal memberikan layanan yang memuaskan Masyarakat pengguna. Hal ini diindikasikan dengan sering munculnya keluhan Masyarakat pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah empiris. empiris yaitu, Pendekatan yang dilakukan dengan jalan melihat kenyataan secara langsung yang terjadi di lapangan terhadap hal yang menjadi objek dari penelitian ini. Fungsi Pelayanan di Kelurahan Rejosari ini, dinilai belum memuaskan Masyarakat pengguna. Hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara penulis secara langsung dengan perangkat kelurahan rejosari dan masyarakat rejosari yang berpendapat masih kurang ramahnya pegawai, kedisplinan jam kerja, rendahnya respon terhadap masyarakat pengguna layanan dengan menunda nunda pekerjaan, membeda-bedakan pelayanan terhadap pengguna layanan.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DENGAN PELAKU YANG MELARIKAN DIRI Ramadhanty Kharisma Mufti; Wahyudi, Eko
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri membuat proses penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga proses penyidikan masih akan tetap berlanjut hingga pelaku berhasil ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, yang berdasarkan fakta-fakta dan data-data primer yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, penulis mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya sehingga akhirnya tertuju pada pemecahan masalah yang berupa kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri atau buron, pengaturan mengenai prosedur Daftar Pencarian Orang (DPO) diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. (2) Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri dari proses hukum, maka polisi akan mencari dan mendatangi keluarga pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), batas waktu pengikatan status seseorang yang dicari tidak ditentukan dan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP.

Page 3 of 10 | Total Record : 95

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 2 No 2 (2020): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum More Issue