cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 164 Documents
 13   14   15   16   17 
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK rudi, nanang; Rudy Hartono, Nanang; Taufan Perdana Putra, Mukhammad
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5643

Abstract

Penelitian hukum normatif ini merekonstruksi peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pencegahan serta penanggulangan bullying di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana modern. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pergeseran akuntabilitas dari sekadar kesalahan individual pendidik menjadi pertanggungjawaban korporasi pendidikan melalui dekonstruksi delik pembiaran (omission). Landasan kewajiban sekolah yang bersifat imperatif dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan positif dari segala bentuk kekerasan. Ditemukan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung terbatas pada sanksi administratif melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sementara akuntabilitas pidana melalui Pasal 76C UUPA seringkali terhambat oleh tantangan pembuktian unsur pembiaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengonstruksi sekolah (termasuk yayasan nirlaba sesuai PERMA No. 13 Tahun 2016) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kegagalan sistemik dalam mekanisme pencegahan mencapai tingkat kesengajaan untuk membiarkan (dolus). Disimpulkan bahwa diperlukan interpretasi luas terhadap unsur "membiarkan" untuk menjangkau institusi sebagai entitas korporasi guna menjamin efek jera melalui kombinasi sanksi denda, tindakan tata tertib (maatregel), dan mitigasi sanksi penutupan demi menjamin perlindungan hak fundamental anak berdasarkan prinsip the best interest of the child.
ANALISIS PARAMETER PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS kasiani, kasiani; susetyo, weppy
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5644

Abstract

Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) sering kali disalahgunakan melalui praktik abuse of corporate form, di mana pemegang saham mayoritas melakukan kontrol absolut terhadap direksi untuk melakukan penyelewengan aset (asset stripping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter objektif penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) terhadap kolaborasi sistemik antara pemegang saham mayoritas dan direksi dalam penyelewengan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kolaborasi dalam penyelewengan aset memerlukan matriks parameter yang terintegrasi, meliputi: (1) Indikator finansial melalui pembuktian commingling of assets; (2) Indikator operasional melalui alter ego test untuk melihat intervensi non-prosedural pemegang saham; dan (3) Indikator itikad buruk yang bertujuan merugikan kreditur. Penerapan Piercing the Corporate Veil tidak lagi dipandang secara fragmentaris, melainkan sebagai tanggung jawab renteng (joint and several liability) ketika hubungan kausalitas antara instruksi pemegang saham dan eksekusi direksi terbukti secara signifikan melanggar formalitas korporasi.
Konsistensi Penerimaan dan Penolakan Pendaftaran Merek dagang Rokok oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia NASUTION, INDRA UTAMA
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penerimaan dan penolakan pendaftaran merek dagang rokok oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham), khususnya dalam konteks kaitannya Peraturan Pemerintah (PP) No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis studi kasus, penelitian ini menyoroti ambiguitas penafisran hukum serta potensi ketidakkonsistenan administratif dalam pendaftaran merek dagang produk tembakau. Temuan menunjukkan bahwa adanya pelarangan penggunaan kata-kata tertentu seperti light, mild, slim, special, premium dan lain-lain membatasi pilihan descriptor merek dagang produk tembakau sehingga menimbulkan kesamaan satu sama lain, di sisi lain proses pendaftaran merek belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penilaian merek di Kemenkumham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi administratif masih terjadi di Indonesia, dan belum sepenuhnya selaran dengan standar internasional seperti yang diterapkan di negara-negara ASEAN, Eropa, dan Amerika. Penelitian ini merekomendasikan perlunyaharmonisasi regulasi dan pembentukan sistem banding yang transparan, akuntabel dan fairness dalam pendaftaran merek dagang.
Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Pajak UMKM di Indonesia Perspektif  Kepastian Hukum dan Keadilan FiskalUMKM, PP 23 Tahun 2018, PP 55 Tahun 2022, keadilan fiskal, kepastian hukum. Dananjoyo, Hariadi Dananjoyo
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpajakan terhadap UMKM di Indonesia berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif. Fokus utama diarahkan pada perbandingan antara PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam konteks keadilan fiskal dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 23/2018 bersifat simplifikatif namun belum mencerminkan prinsip keadilan pajak dikarenakan adanya penetapan pajak final tanpa memperhatikan keadaan UMKM apakah sedang mengalami kerugian atau sedang dalam posisi mendapat keuntungan, sementara PP 55/2022 mengedepankan akuntabilitas dan kemampuan membayar, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya. Didalam implementasinya banyak sekali pelaku UMKM yang tidak memahami cara membuat laporan keuangan sehingga dikenakan perhitungan pajak yg lebih besar, self assessment yang yang diterapkan dalam menghitung laporan keuangan fiskal bahkan jauh dari bentuk laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial. Sehingga keadilan fiskal pada pelaku UMKM jauh dari keadilan karena dalam memberikan sosialisasi cara membuat pencatatan atau laporan keuangan dengan baik dan merata. Arah kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia semakin mengarah pada sistem perpajakan yang adil dan transparan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, kapasitas pelaku usaha, dan peran aktif negara dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan fiskal

Page 17 of 17 | Total Record : 164

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue