cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
Measuring the Potential Involvement of Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership in Increasing the Capital Capacity of MSMEs Hartati Rahayu, Sri; Alif Febriyanto, Satrio; Angelina, Feymi
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3791

Abstract

The presence of conventional commercial banks with foreign ownership in Indonesia introduces a new dynamic in the national banking structure, with significant implications for the financing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study explores the potential involvement of these banks in enhancing the capital capacity of MSMEs, a sector traditionally dominated by the Himbara banks. Using normative legal research methods with doctrinal and comparative approaches, this study aims to identify the urgency and procedures for the involvement of conventional commercial banks with foreign ownership in MSME financing. The findings reveal that such involvement could create a mutually beneficial relationship, where MSMEs gain access to more diverse funding options, while these banks expand their customer base. These implications highlight the potential for strengthening MSME capital structures and contributing positively to the national economy.
Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai) Andrianto, David; Malik, Faissal; Rumkel, Nam
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3802

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of prosecutors at the Kepulauan Morotai District Attorney's Office as investigators and public prosecutors in handling corruption cases, as well as to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative juridical-empirical method with a sociological law approach, combining secondary data from legal regulations with primary data from field observations. The findings indicate that the Kepulauan Morotai District Attorney's Office has effectively carried out its duties and authorities, as evidenced by its achievements in handling corruption cases from 2020 to 2022. However, several juridical and non-juridical obstacles hinder the resolution of cases. The study implies that further efforts are needed to address these challenges in order to enhance the performance of the District Attorney's Office in the future.
Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Benedictus Rumagit, Rian
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3805

Abstract

This study highlights the importance of consistency in the application of KPPU's authority in accordance with the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. There is a research gap regarding the alignment of KPPU's sanctioning authority, particularly in Decision Number 17/KPPU-I/2018. The study aims to analyze the sanctioning authority of KPPU and its compliance with Law Number 5 of 1999. A normative juridical method is used to examine the decision and relevant laws, focusing on the limits of KPPU's authority. The key findings indicate that KPPU's Decision Number 17/KPPU-I/2018 exceeds the authority stipulated by the law, especially in imposing administrative measures on business actors violating Article 22. The implication is that KPPU must adhere to its authorized limits to ensure the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.
Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit Putri, Gracia; Fionita, Jessica; Matheus, Juan
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3810

Abstract

This study examines the execution auction in bankruptcy concerning land and buildings jointly owned by a third party and a bankrupt debtor. The importance of this study lies in protecting the property rights of third parties, which may be at risk during the auction process. There is a research gap in understanding the legal rights of third parties in joint ownership situations with a bankrupt debtor. The objective of this study is to identify the legal implications and protection mechanisms available to third parties. The methodology employed is a normative juridical analysis with a case study approach. The key findings reveal that third parties retain the right to file a lawsuit against the auction as an unlawful act (tort), but their claim of ownership is insufficient to nullify the auction conducted by the Office of State Wealth Service and Auction. This research implies a need for clearer regulations to protect third-party rights in similar cases.
Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura Akbar, Andi Maratussholihah
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3413

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi underlying kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah Company sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada Association Incorporated Act 1981 dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan Public Company Limited by Guarantee di Singapura.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Rifky Alfarez, Dewa; Gagarin Akbar, Muhamad Gary; Abas, Muhamad
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3646

Abstract

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.
Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis Andreas, Tonny; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3968

Abstract

Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi hukum melalui konsep law as a tool of social engineering. Pemikirannya menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Pound serta implikasinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji enam pedoman utama dalam ilmu hukum sosiologis yang dikembangkan oleh Pound, termasuk peran hukum dalam kontrol sosial dan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif, dengan syarat adanya kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa hukum harus dirancang secara dinamis agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam mengelola konflik kepentingan individu, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam Putri, Aulia; Tantimin; Situmeang, Ampuan
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3977

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Alhakim, Abdurrakhman; Fitri, Winda; Renanda Sareng, Alexandra
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4021

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbandingan kebijakan sanksi antara pidana dan hukum Islam, serta memahami mengenai sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis data primer berupa KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan sanksi, KUHP mengancam pidana penjara hingga hukuman mati sedangkan hukum Islam menerapkan qishas dan diyat sebagai sanksi utama. Penelitian ini ini menyoroti potensi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.
Analisis Yuridis Kasus Card Trapping pada Nasabah BNI dalam Perspektif Hukum Perdata Alvian Romdani, Vina; Indra Tektona, Rahmadi; Zulaikha, Emi
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI apabila terjadinya tindak card trapping yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kasus card trapping yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus card trapping yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Page 14 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue