cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik Susetiyo, Weppy
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4170

Abstract

Hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang berperan penting dalam memahami dan menafsirkan teks hukum secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hermeneutika hukum sebagai sintesis antara filsafat ilmu, filsafat hukum, dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menggali esensi dan perkembangan hermeneutika hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hermeneutika hukum adalah metode filosofis yang memadukan pemahaman antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode ini tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan hukum yang kabur tetapi juga menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Implikasinya, hermeneutika hukum mendorong pengembangan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum, melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia Reza Saputra, Fahreyz; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4178

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark Nugrianti, Khairunnisa
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4183

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan geopark. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep geopark sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep geopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan geopark mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan geopark. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan geopark serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf Anggraini, Yeni Fera; Azizah, Aisyatul; Laili, Afrohatul; Arifin, Mochammad
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4194

Abstract

Fenomena perceraian merupakan isu yang terus meningkat meskipun pernikahan memiliki nilai sakral. Di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, peran pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkatnya menjadi kunci dalam mencegah perceraian. Upaya preventif ini memanfaatkan budaya mediasi yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, sesuai dengan konsep ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi rumah tangga yang bermasalah dan mencegah perceraian. Dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perangkat desa, dan Kepala Desa. Temuan menunjukkan bahwa budaya mediasi berbasis ‘urf berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian dan membangun keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan berbasis nilai lokal.
WALI ASUH MILENIAL HADHANAH ANAK PLANDIREJO BAKUNG BLITAR PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Atmaja, Agil Tri
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/5sr23847

Abstract

An archetype is a model or initial pattern that becomes the basis for the formation and development of new things; a prototype, unique characteristics, or actions that reflect universal patterns such as human nature. Parenting is a method or system of nurturing, caring for, educating, and guiding children from birth to adulthood so that they become moral and disciplined individuals. The hadhanah archetype refers to efforts to educate, nurture, and care for children until they are adults and independent. This study seeks to understand the hadhanah model/archetype of children in Plandirejo Village, Bakung, Blitar. The research findings will be analyzed from an IPR perspective. This study uses an empirical method. The results show: Childcare practices in Plandirejo Village are considered ineffective because many parents work as migrant workers, and 85% of foster parents use gadgets in caring for their children. This is caused by the habit of introducing toys through cellphones/devices from an early age, as well as easy access to entertainment to overcome children's fussiness. As a result, children tend to be less social with their surroundings and less interested in religious activities.
PROBLEMATIKA PENGGANTIAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA Nasution, Ali Imran; Ahmad Reihan Thoriq
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/4vq3rk68

Abstract

This study aims to analyze the legal problems concerning the replacement of a candidate pair or one of the candidates for regional head who passes away within 30 and 29 days prior to election day. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the death of a candidate pair or one of the candidates for regional head, occurring with a one-day difference between 30 and 29 days before election day, results in the loss of the right of political parties or coalitions to nominate a replacement candidate. Therefore, it is necessary to amend Article 54 of Law No. 10 of 2016 to establish a single deadline for the nomination of replacement candidates, in order to ensure legal certainty and the continuity of regional head elections.
AGRARIAN REFORM: LEGAL CHALLENGES IN TRANSMIGRATION LAND LEGALIZATION Salim, M Nazir; Junarto, Rohmat; Mujiburohman, DianAries
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/rdyfkk33

Abstract

This research examines various challenges related to the legalization and redistribution of transmigration land, using a normative juridical approach and secondary data. The research results show that the transmigration program, although based on strong laws and continuously being updated, only succeeded in achieving 23.14% of the set land area target, namely 138,834.72 hectares from the target of 0.6 million hectares. Several problems hinder this process, such as transfers and sales, illegal transfers, disputes with the business world, disputes between government agencies, overlapping claims on forest areas, and a lack of accurate legal and spatial data. This complexity causes legal uncertainty regarding transmigration land, thereby creating obstacles to land ownership. To overcome this problem, a multi-faceted strategy is needed that includes establishing a clearer legal framework, investing in infrastructure to speed up land registration, strengthening cooperation between institutions, increasing transparency in land administration, and increasing public awareness through education and empowerment. These strategic steps are important to ensure legal certainty, protect the rights of transmigrants, and support broader goals, namely fair land distribution and regional development.
FRAGMENTASI POLITIK REPOSISI PARTAI DALAM PENCARIAN FORMAT IDEAL PASCA REFORMASI AHMAD, ZAMZAMI
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/4n53m906

Abstract

The Indonesian party system post-reform is expected to become a pillar of substantive democracy; however, in practice, it faces various serious problems such as extreme multi-party fragmentation, elite oligarchic domination, ideological erosion, and weak internal democracy. As a result, political parties fail to perform their functions of representation, political education, and cadre development, leading to a legitimacy crisis and weakening government effectiveness. Although various studies have identified these issues, there remains a gap in formulating a new comprehensive party system format that not only addresses structural and ideological problems but is also compatible with Indonesia's presidential system. This research aims to examine the dynamics and challenges of political parties post-reform and to formulate an ideal party system format that aligns with the principles of substantive democracy. Through a qualitative-descriptive approach and literature study, the research findings indicate that institutional reform, ideological strengthening, funding transparency, and internal party democratization are the main prerequisites. Thus, the party system can be repositioned as the foundation of democracy, rather than merely an elite power struggle tool.
PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI PRA-PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA Yakub, Moh ibnu yakub
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/mnzv7r82

Abstract

Mediation in household disputes conducted within the court system is often ineffective because it occurs at a stage of high conflict. To strengthen preventive efforts, there is an urgent need to regulate and mandate a pre-divorce consultation stage before filing a lawsuit, considering that currently no specific legal provisions govern this procedure. This study employs a normative method with a descriptive-analytical approach to examine the urgency of such regulation and to analyze its impact on increasing mediation effectiveness. The findings indicate that early mediation through pre-litigation consultation outside the court offers solutions that are more flexible, economical, and participatory. Successful implementation, however, requires adequate legal regulation and inter-agency support. Therefore, this research recommends strengthening the mediation system through the regulation of pre-divorce consultation institutions as the main strategy for the preventive resolution of household disputes in Indonesia.
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN Elfa, Elfa Murdiana; Murdiana, Elfa; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/tb836w21

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia’s criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.

Page 15 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue