Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 3 (2020)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[NASIONALISME DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>;
<![CDATA[Halimah B]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang berkembang didunia Barat menimbulkan respon intelektual yang bervariasi di dunia Islam, bahkan menciptakan ide pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh barat menimbulkan pelbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam, dan disisi lain menghadapkan masyarakat muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang tidak jarang menghasilkan konflik dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat muslim terhadap nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika umat Islam sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep nasionalisme dan demokrasi telah menimbulkan pro dan konta. Pihak pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dipelopori oleh dunia barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti konsep syura yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur’an. Disisi yang lain, pihak kontra berasumsi bahwa paham nasionalisme dan demokrasi bertujuan untuk menguasai dunia Islam, dan uga terdapat kelompok yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Islam; Nasionalisme ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA SUKSESI KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Albar Albar]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empirik dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan mengacu pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai di mana pemilihan dilakukan secara langsung. Suksesi kepemimpinan diinternal Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar yang dilakukan melalui pemilihan langsung memberikan dampak positif, karena semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan bersaing menjadi pemimpin, tanpa dibatasi oleh hubungan kekerabatan.Kata Kunci: Kepemimpunan; Partai Persatuan Pembangunan; Suksesi]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Asrianti Asrianti]]>;
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan umat beragama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Soppeng telah melakukan pelbagai langkah-langkah dalam upaya memberdayakan FKUB, diantaranya dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, melibatkan FKUB proses pendirian rumah ibadah, melakukan kegiatan bersama dengan FKUB seperti dialog lintas agama, dan membentuk Dewan Penasehat yang tugasnya membantu merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta mengfasilitasi hubungan kerja antara FKUB dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan, tugas, dan fungsi FKUB.Kata Kunci: FKUB; Kementerian Agama; Pemberdayaan]]>
<![CDATA[HAK IMUNITAS SAKSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Siti Nurhalifah]]>;
<![CDATA[M. Chaerul Risal]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum dan status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum, serta bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah mengenai hak imunitas saksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan terhadap saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban serta dapat menjadi landasan hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang. Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, Saksi yang terbukti memberikan keterangan atau kesaksian palsu secara sengaja dalam persidangan akan dituntut secara pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 242 KUHP, adapun hak-hak yang didapatkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Hak imunitas saksi dalam Islam termasuk bagian hifzh al-Aql, Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat sekaligus mengekspresikannya kepada seluruh umat manusia.Kata Kunci: Hak Imunitas; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Saksi]]>
<![CDATA[PERBEDAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN BAWASLU KOTA MAKASSAR DALAM SENGKETA PILWALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[A. Habib Amanatullah Rahdar]]>;
<![CDATA[Sohrah Sohrah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan Bawaslu Kota Makassar dan Putusan PTTUN yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar Tahun 2018 telah menimbulkan polemik dan silang pendapat ditengah-tengah masyarakat, perbedaan tersebut menarik diteliti untuk mengetahui titik perbedaan dari dua putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahana. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berpendapat bahwa Moh. Ramadhan Pomanto terbukti menggunakan kewenangannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana dan merugikan calon pasangan lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.Kata Kunci: Bawaslu; Mahkamah Agung; Pilkada Makassar; Putusan; Sengketa]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KAJANG ]]>
<![CDATA[Sariana Asri]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian dan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah di Kecamatan Kajang serta peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Keseluruhan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa atas tanah di Kecematan Kajang akan diupayakan melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh kepala suku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dibidang pertanahan seperti penyerobotan, tumpang tindih kepemilikan, batas tanah, dan kesalahan administrasi pada saat pencatatan atau penetapan hak milik. BPN Kabupaten Bulukumba dapat bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian secara non litigasi, selain itu, BPN juga dapat melakukan penyelesaian secara administratif jika sengketa yang ditimbul disebabkan oleh kesalahan pendataan atau penetapan.Kata Kunci: BPN Bulukumba; Hak Milik; Sengketa; Tanah]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KALEBENTANG KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Arisda Yanti]]>;
<![CDATA[Rahmiati Rahmiati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai wadah untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, secara umum pengelolaan BUMDes dinilai belum maksimal, hal tersebut menjadi poin menarik untuk diteliti, khususnya pengelolaan BUMDes di Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Salatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field Research), sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik disimpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaaan BUMDes sudah sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembentukannya. Akan tetapi, tidak dibisa dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaannya, sehingga masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Beberapa kelemahan dan kekurangannya diantaranya, BUMDes hanya menyasar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), tingkat pengetahuan masyarakat, kurangnya edukasi pemerintah terhadap keberadaan dan fungsi BUMDes serta keterbatasan sumber daya manusia.Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan; Kesejahteraan]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA ]]>
<![CDATA[Megawati Megawati]]>;
<![CDATA[Andi Tenri Padang]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui: 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (face to face), Training Of Trainer, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantarnya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.Kata Kunci: Partisipasi; KPU Sinjai; Pemilih Pemula]]>
<![CDATA[ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN DESA CAMPALOGA KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU ]]>
<![CDATA[Anggun Satriawati]]>;
<![CDATA[Alimuddin Alimuddin]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai asas kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas kepentingan umum pada pembangunan Desa Campaloga terlihat dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan proses pelaksanaan. Sementara bentuk pembangunan yang konkrit diantaranya pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana air bersih, jalan, jembatan, sarana ibadah, dan kantor desa. Sedangkan untuk pembangunan non fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelbagai pelatihan, termasuk pembinaan kelompok majelis taklim dan penguatan program PKK yang diarahkan pada peningkatan skill yang diperuntukkan untuk kalangan ibu rumah tangga.Kata Kunci: Desa Campaloga; Kepentingan Umum; Pembangunan]]>
<![CDATA[PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Sabri Sabri]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu fungsi partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Penelitian ini untuk mengetahui pelemahan eksistensi partai politik pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan bagaimana upaya meminimalisir pelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap membatasi munculnya partai-partai baru dengan menentukan persyaratan pendirian partai politik yang berat untuk memperoleh status badan hukum. Persyaratan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Selain itu, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha berpotensi membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai politik. Adapun upaya untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara: 1) Mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan Pemilu dengan prinsip proporsional; 2) Mempertegas sikap verifikator; 3) Transparansi keuangan partai politik; dan 4) Pendirian partai politik harus melalui persiapan yang matang.Kata Kunci: Eksistensi; Partai Politik; Pelemahan; Undang-undang Partai Politik]]>
