Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)
Samin, Sabri
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DITJEN PAJAK TERHADAP PELAKU PENUNGGAK PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA (TELAAH HUKUM ISLAM) Esar, Andi; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article describes how the existence of state civil servants within the Directorate General of Taxes against perpetrators in arrears at the North Makassar Primary Tax Service Office. The main problems in this research are: 1) How is the existence of ASN against the perpetrators of tax arrears at the North Makassar Pratama Tax Office? 2) How do the state civil servants at the North Makassar Primary Tax Office handle tax arrears? This research is classified as a type of qualitative field research and uses a normative juridical approach. This research is carried out through a series of activities such as observation, interviews, and document review. The results show that the existence of state civil servants in dealing with tax arrears in KKP Pratama Makassar Utara has effective in extracting tax potential and efficiency in collecting tax. In its efforts, ASN Pajak itself has determined policy in the event of a violation of tax arrears in its collection, it must be resolved administratively. The Directorate General of Taxes also took the initiative by striving to provide educational media and information delivery that can reach all people and taxpayers appropriately and easily, so that the public and taxpayers can access information through these media.
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Asma, Nurfadhilah; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to describe the causes of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration. Knowing the mechanism of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration. Knowing the dismissal of the regional head of the siyasa dusturiyah perspective. The study used qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results of this study are the causes of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration are regulated in article 78 paragraph (2) that regional heads are dismissed for violating laws and regulations, for example committing disgraceful acts such as gambling, drunkenness, and adultery; does not carry out obligations; commit criminal acts such as corruption, collusion and nepotism; commit a crime that threatens the integrity of the country. The mechanism for dismissing regional heads is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that if the Governor is dismissed, the DPRD will propose through the Minister to the President with the result of a decision from the Supreme Court. through the Governor as the central government to the Minister with the decision of the Supreme Court. Dismissal of regional heads in Islam has not been explained in detail the procedure for dismissal and in the Qur'an and hadith there is nothing to explain. However, according to Islamic thinkers, a leader can be dismissed if he violates the Shari'a, commits deviations, has organ defects, is completely insane, and loses his freedom.
Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum Samin, Sabri
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 1 (2014): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1496

Abstract

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan. Bila kekeliruan dalam penetapan putusan penegak hukum terjadi bukan karena disengaja atau direkayasa maka pernyataan Nabi saw. bahwa: “Apabila penegak hukum dalam memutuskan suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi/keuntungan ganda. Tetapi bila menghasilkan pu- tusan yang keliru mendapat keuntungan/kompensasi tunggal”. Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjualbelikan hanya karena kepentingan hedonis sesaat.Dasar putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, sebab keyakinan itu tidak dapat  diukur. Tanpa diucapkanpun pastilah hakim memutuskan dengan keyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang- kadang tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi perbedaan karena keyakinan hakim yang berbeda.
PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE’NEBERANG Setiawan, Agus; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta padangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je’neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam padangan hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.Kata Kunci: Bangunan; Bantaran Sungai; Je’neberang
PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH Mutmainna, Mutmainna; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menunjang transparansi Informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan memperoleh kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Selain itu, Konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesiblitas layanan, transparansi, partisipatif, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, diharapkan ada upaya peningkatan, dengan melibatkan instansi diluar pengadilan yang pelayanannya berkaitan dengan administrasi perkara seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan betul-betul dapat merasakan kemudahan dari sistem pelayanan terpadu.Kata Kunci: Kemudahan; Pelayanan; Pengadilan Negeri Takalar; PTSP
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013) Aprizal, Anjas; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar’iya; Transpotasi Umum
PELAYANAN IBADAH HAJI KHUSUS MELALUI TRAVEL DI KOTA MAKASSAR Febriansyah, Muh. Darmawan Tri; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing number of pilgrims every year encourages the renewal of regulations, one of which is through the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 23 of 2016 concerning the Implementation of Special Hajj. This study aims to find out how the service mechanism and standards for determining costs and sanctions for travel that violates the implementation of special hajj in Makassar City. The research uses qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that ritually, the implementation of special pilgrimages is no different from regular pilgrimages, which distinguishes only in service standards such as facilities and relatively faster waiting times. Differences in service standards result in high special hajj costs when compared to regular hajj. As an authoritative institution, the Ministry of Religious Affairs has regulated the mechanism for implementing special hajj and there are sanctions for travel that commits violations, such as written sanctions, suspension sanctions to the revocation of permits adjusted to the level of violations committed by travel.
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Saiful, Saiful; Samin, Sabri; Wahid Haddade, Abdul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partipisasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar’i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, salah satu bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasah Syar’iyyah
SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Akmal, Muh. Khairul; Samin, Sabri; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Court has answered the demands of the times by making new innovations digitally, namely case administration services with an electronic system (e-court) which is regulatively regulated through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This study aims to find out how the application of the e-court system in the Sungguminasa District Court and its implications for the application of the justice system is fast, simple, and low cost. This research is a field research with a normative juridical approach. The implementation of the litigation system through e-court has made it easier for justice seekers, especially in the case administration process and the answer-answer stage in the trial. The e-court system, apart from being a form of digital-based service innovation, its existence also contributes to the application of the principle of fast, easy and low-cost justice, because through e-court justice seekers can easily and without being burdened with additional costs such as transportation costs to access the judicial process. The application of the principle of a fast, easy, and low-cost judiciary through the e-court system has a connection with the problem-solving process carried out by the Prophet Muhammad, even at that time, not only quickly and easily but also without any cost.
PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN: Studi Swalayan Indomaret Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Agusti, Regina Elsya; Samin, Sabri; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of the rights of women workers is the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution, this is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which includes protection for women workers who are entitled to be accepted and must be provided by employers. This study aims to determine the legal protection provided and received by female workers in Indomaret Swalayan, Somba Opu District, Gowa Regency. This research is a field research conducted with a juridical approach, data collection methods in the form of primary data and secondary data obtained through observations, interviews, documentation, collected data are analyzed qualitatively. The results of the study are that legal protection for women workers in accordance with the mandate of Law Number 13 of 2003 has not been fully implemented because there are still unfulfilled rights of women workers, such as payment of overtime and leave wages, provision of menstrual leave, and shuttle services for female workers who work after 23.00. The fulfillment of rights should be an integral part of legal protection efforts, and should be the domain of supervision from the government.
Co-Authors Achmad Musyahid, Achmad Agus Setiawan Agusti, Regina Elsya Akmal, Muh. Khairul Almuhtadi, Ahmad Saiful Haq Andi Tenripadang, Andi Aprizal, Anjas Asma, Nurfadhilah Bate, Nurdalia Chotban, Sippah Esar, Andi Faiz, ABD Karim Febriansyah, Muh. Darmawan Tri Firmansyah Halimang, St. Hisbullah Hisbullah Mappiati, Munawwarah Muin, Rahmawati Mustarin, Basyirah Mutmainna, Mutmainna Nurul Aprilia, Andi Saiful Saiful Sari, Andi Enri Erna Taqiyuddin BN, Andi Muh. Wahid Haddade, Abdul Wahidin Wahidin