p-Index From 2021 - 2026
10.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Adabiyah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Fath Al-Minhaj Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam JURNAL ILMU PERPUSTAKAN (JIPER) El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah TASAMUH: Jurnal Studi Islam MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Bestari: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Anoa: Journal of Animal Husbandry Edu Research : Jurnal Penelitian Pendidikan Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam El-Maqra' : Tafsir, Hadis dan Teologi Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir International Journal of Islamic Studies HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak EDUKASI Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik (IDENTIK) Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Balance: Jurnal Ekonomi Jurnal Ilmu Agama Indonesia (JIGAMNA)
Claim Missing Document
Check
Articles

PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM Sohrah, Sohrah
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Turunya agama Islam  yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., agama tauhid dari Allah swt. telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam, memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip dalam proses produksi. Muhammad Al-Mubarak mengemukakan prinsip mendasar  bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain: (1) Seluruh kegiatan produksi  terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam; (2) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syari’ah; (3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan , dan  memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf; dan (4) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam mampu melahirkan produksi yang memberi kesejahteraan agama dan social.
Royalty Fee Bisnis Waralaba Ritel di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Afifah, Andi Nur; Sohrah; Kara, Muslimin
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 7 No 1 (2021): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v7i1.296

Abstract

The aim of this research was to determine and understand the royalty fees for retail store franchise business in the perspective of Islamic economic law in the city of Makassar. This research was a type of qualitative descriptive research (non-statistical) using normative, phenomenological, and sociological approaches. Findings of this research revealed that: First, the franchise of company X with its franchisee was in accordance with the Islamic law, there was no element of fraud in terms of contracts and agreements which was implemented in transparency. While, the franchise of company Y and its franchisee, there were different perceptions of policies related to the contract and franchise agreement, namely the absence of a written signing so that it was not in accordance with sharia, but both parties agreed on considerations and amendment policies that made specifically by the franchisee. Second, the implementation of royalty fees between the two companies had been carried out in transparency. The difference of both companies and their franchisees was from the policy of late payment of royalty fees. Company X and its franchisee used a maximum three-month deadline with an interest system, this was not adjusted to Islamic law because interest includes usury. Then, company Y and its franchisee would absolutely not use the delay system policy, because the royalty fee would automatically be deducted from the franchisee's cashback by purchasing products at Company Y.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Fitri Wulandari; Sohrah Sohrah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16780

Abstract

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Online Shop di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini adalah mengenai praktek akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dan pandangan hukum terhadap jual beli akad salam. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli pesanan/as-salam yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Implikasi penelitian adalah agar kiranya aparat pemerintah dan online shop berperan aktif untuk melakukan penyuluhan mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat lebih paham mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam.Kata Kunci: Akad salam, Praktik dan Pemahaman masyarakat
AKTUALISASI KONSEP EKONOMI ADIL MENURUT AL-QUR’AN Sohrah Sohrah
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287

Abstract

AbstractThe conversation about the economy is actual and interesting to be studied all the time. This problem is actual and interesting because in line with the times, humans have never escaped economic problems with various problems. At present, the rapid development of the global economy requires a strong foundation so as not to experience conflicts of interest. Islamic economics is present in essence is a metamorphosis of Islamic values in the economy and is intended to dismiss the notion that Islam is a religion that only regulates the problem of ubudiyah or vertical communication between humans (creatures) and God. In other words, the emergence of Islamic economics is a form of sociological articulation and practical concepts of Islamic values that have been seen as doctrinaire and normative. Thus, Islam is a practical dien (way of life) and its teachings aren’t only rules of life that concern aspects of worship and muamalah at the same time, regulating human relations with their rabb (hablum minallah) and the relationship between humans (hablum minannas). Islamic economics can be defined as a branch of knowledge that helps realize human welfare through the allocation and distribution of natural and human resources based on justice that must be actualized.Keywords: Al-Qur'an, Actualization, Economy, Fair.AbstrakPerbincangan seputar ekonomi merupakan hal yang aktual dan menarik dikaji setiap saat. Masalah ini aktual dan menarik karena sejalan dengan perkembangan zaman, manusia tidak pernah luput dengan persoalan ekonomi dengan berbagai problematikanya. Saat ini, perkembangan ekonomi global yang semakin pesat memerlukan landasan kuat agar tidak mengalami benturan-benturan kepentingan. Ekonomi Islam hadir pada hakikatnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan konsep praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien (way of life) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minannas). Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya alam dan manusia yang berlandaskan keadilan yang mesti diaktualisasikan.Kata Kunci : Adil, Aktualisasi, Al-Qur’an, Ekonomi.  
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DESSERT BOX ONLINE DENGAN AKAD SALAM Yuni Nurdiah Kurniati; Sohrah Sohrah
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22143

Abstract

Abstract               This research was conducted with the aim of knowing the buying and selling system with a salam contract according to Islamic law and knowing the online dessert box buying and selling system at Daykies Cake. This research uses field research, using qualitative research methods. The approach used is a normative theological approach and a sociological approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with business owners and consumers of Daykies Cake. The two secondary data sources are from journals, books, and other references related to this research. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that there are pillars and terms of the salam contract that are not fulfilled in buying and selling dessert boxes online at the Daykies Cake online shop. The purpose of the Daykies Cake business owner is to provide consumer orders with lower quality because they want to get more profit by reducing the cost of making dessert boxes. In sending consumer orders, business owners are often late in sending consumer orders due to negligence by the business owner himself, so that consumers feel harmed non-materially and materially. If viewed from Islamic law, buying and selling dessert boxes online at the Daykie Cake online shop is considered void because the overall pillars and conditions of the salam contract are not fulfilled. In addition, buying and selling carried out at the Daykie Cake online shop is considered not in accordance with Islamic law because it intentionally harms other people and takes advantage of the wrong way.Keywords: Islamic Law Review, Online Buying and Selling, Salam Contract.AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli dengan akad salam menurut hukum Islam dan mengetahui sistem jual beli dessert box online pada Daykies Cake. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik usaha dan konsumen Daykies Cake. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya rukun dan syarat akad salam yang tidak terpenuhi dalam jual beli dessert box online pada online shop Daykies Cake. Tujuan pemilik usaha Daykies Cake memberikan pesanan konsumen dengan kualitas yang lebih rendah karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak dengan menekaan biaya pembuatan dessert box. Dalam mengirimkan pesanan konsumen pemilik usaha sering kali terlambat mengirimkan pesanan konsumen dikarenakan kelalaian oleh pemilik usaha itu sendiri, sehingga konsumen merasa dirugikan secara non material dan material.  Jika ditinjaun dari hukum Islam, jual beli dessert box online pada online shop Daykie Cake dianggap batal karena tidak terpenuhinya secara keseluruhan rukun dan syarat akad salam. Selain itu jual beli yang dilakukan pada online shop Daykie Cake dianggap tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena secara sengaja merugikan orang lain dan mengambil keuntungan dari jalan yang tidak benar.Kata Kunci : Akad Salam, Jual Beli Online, Tinjauan Hukum Islam.
MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN Sohrah Sohrah
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2474.906 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12839

Abstract

Lately, the use of social media is increasingly prevalent after experiencing the development of its characteristics and uniqueness. The convenience offered by social media for its users also influences one's lifestyle. The results of this study conclude that the presence of social media contributes to the rift of households for some married couples which is marked by an increase in divorce rates triggered by disputes and quarrels for married couples. The results showed that there were several cases as proof of the role of social media as one of the causes of divorce due to the husband or wife so easily covert infidelity because of the use of social media. It is undeniable that the presence of social media as a communication tool has a very important positive side in this modern era to facilitate various interests and needs of human life, but on the other hand there are also negative sides that can affect the morale of its users. One impact that has been rife lately is the high number of divorce cases as reported by the Makassar Religious Court office from 2015-2018. In 2015 there were 493 cases, while in 2018 there were 628 cases. These cases were caused due to ongoing disputes.
PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM Sohrah Sohrah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.641

Abstract

Turunya agama Islam  yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., agama tauhid dari Allah swt. telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam, memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip dalam proses produksi. Muhammad Al-Mubarak mengemukakan prinsip mendasar  bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain: (1) Seluruh kegiatan produksi  terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam; (2) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syari’ah; (3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan , dan  memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf; dan (4) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam mampu melahirkan produksi yang memberi kesejahteraan agama dan social.
PERBEDAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN BAWASLU KOTA MAKASSAR DALAM SENGKETA PILWALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 A. Habib Amanatullah Rahdar; Sohrah Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Bawaslu Kota Makassar dan Putusan PTTUN yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar Tahun 2018 telah menimbulkan polemik dan silang pendapat ditengah-tengah masyarakat, perbedaan tersebut menarik diteliti untuk mengetahui titik perbedaan dari dua putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahana. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berpendapat bahwa Moh. Ramadhan Pomanto terbukti menggunakan kewenangannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana dan merugikan calon pasangan lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.Kata Kunci: Bawaslu; Mahkamah Agung; Pilkada Makassar; Putusan; Sengketa
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar) St. Nurhaniza S; Sohrah Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14921

Abstract

AbstrakAsuransi syariah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru’. Akad tabarru’ bertujuan memberikan dana kebajikan untuk saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami dan mendapat musibah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad tabarru’ pada asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan penelitian adalah Empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Hasil penelitian ini adalah mengenai Praktik Akad Tabarru’ di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar dan bagaimana pandangan hokum Islam terhadap praktik akad tabarru’ tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat mengenai asuransi syariah khususnya akad tabarru’.Kata Kunci : Akad Tabarru’, Asuransi Syariah, Hukum Islam. AbstractSharia insurance in its procedures and operations is based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. In the Islamic insurance contract used is the Tabarru contract. Tabarru contract 'aims to provide benevolence funds to help each other among fellow participants of Islamic insurance who are experiencing and suffering. This research was conducted to find out how the tabarru contract practices' on Islamic insurance PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research used in this study is qualitative in the form of field research, using the research approach is Empirical. The source of the data of this study was an interview with the leaders and employees of PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. The results of this study are about the Tabarru Akad Practice 'at PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency and how Islamic law views the practice of the Tabarru contract. The implication of this research is that PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency conducts socialization to community settlements regarding sharia insurance specifically the Tabarru contract.Keywords: Islamic Law, Sharia Insurance, Tabarru’ Agreement.
Gadai Tanah Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Annisa Reski Syamsuri; Sohrah Sohrah; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai tanah pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Staf Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan  Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Wahid Haddade Abidin, Saenal Abrar, Andi Abubakar, Achmad Achmad Abubakar Achmad Abubakar Adhayanti, A Nurzafira Afifah, Andi Nur Aguspian Aisyah Arsyad Akbar Alfiah, Dhiya Ali Fathurrahman Alimuddin AM, Memi Pratiwi Amrain, Deefa Augista Andi Anggun Dwi Utami Darwis Andi Fauziah Astrid Andi Indra Puteri Andi Intan Cahyani Andi Miswar Andi Sugirman, Andi Anggraeni, Reny Anita Marwing, Anita Annisa Reski Syamsuri Arfah, M. Thahir Arisandi, Nadia Putri Asmaul Husna Asniati Jabbar Ayu Trysnawati Baharuddin Baiq Raudatussolihah Basir Paly Bintang, Qurniah Citra, Anira Emir Surya Kautsar Fadia Magfirah Fajriany S, Imaniar Nur Fakhri Afif Fatimah, Andi Husnul Fatmawati, Fatmawati Fitri Wulandari Galib, M. Hadi Daeng Mappuna Hadi Daeng Mapuna Hajma, Zelviyah Nur Halimah B Halimah Basri Hamzah Hasan Hamzah Saputra Handayani Indah Susanti Hasbullah, Irma Juliana Hasriani Hasir Heni Pujiastuti Heri Iswandi Hesti Hildawati Almah Husna, Zulfaniyatul Ifal Arfandi Ihsan HB, Muh. Nur Ihwan Wahid Minu Irdan, Alfiani Irmawaty Irmawaty Jayawarsa, A.A. Ketut Kamal Kamal Kamriah Karunia, Ayu Fajri Kasjim Salenda Khaidir Ali Sahid Lomba Sultan M, M. Galib Mahfudz, Muhsin Mahyuddin Latuconsina Mariani Mega Wati Megawati, Lydia Muajizat Muchtar, Zulayka Muh. Nasruddin A Muhammad Anis Muhammad Arqam Azikin H. Muslimin Muhammad Aswad Muhammad Gufran Abdi Muhammad Irham Muhammad Kahar, Muhammad Muhammad Nur Muhammad Radiyal Muhammad Sabri Muhammad Saleh Ridwan Mursyid Fikri Muslimin Kara Musrianaa Nigrah MS, Agustina Nilam, Nur Nur Alamsyah NUR ALAMSYAH Nur Reyztafirigi Andayani Nur Sa'ada Mukmin Nur, Chamdar Nurfadhila, Nurfadhila Nurfadillah Ahmad Nur Nurjannah Nurjannah Nurmadina Nurul Mufidah Panggih Widodo Pertiwi, Fitrah Prili Dwi Utami Putra, Adjie Yunus Eka Putri, Ainun Amaliah Rahma Ashari Hamzah Rahmatul Akbar Ramadhani, Ahmad Fathur Risdayanti Rofiqah Al Munawwarah Rosdiana Deceng Rosmini Rosmini Rosmini Rosmini Rosmini Sabari Sabari Saleh, Musyirah Saleng, Ahmad Dani Sapinah St. Nurhaniza S St. Nurjannah Suriyadi Syafruddin, A. Ummu Fauziyyah Syam, Asriadi Syamsuddin Syamsuddin Touku Umar Touku Umar Ummu Fadhilah Imran Ibrahim Umni Alwiyah Wahyudi, Feri Eko Wijaya, Febri Ainul Yuni Nurdiah Kurniati