cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustafa
Contact Email
mustafassymh90@gmail.com
Phone
+6285397852864
Journal Mail Official
jurnalalsyakhshiyyah@gmail.com
Editorial Address
Kampus I IAIN BONE, Jalan H.O.S.Cokroaminoto, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 26853248     EISSN : 26855887     DOI : https://doi.org/10.35673/as-hki
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Adalah terbitan ilmiah berkala yang ditujukan untuk akademisi dan praktisi hukum dalam menerbitkan hasil penelitian ilmiah dan/ atau hasil telaah konseptual. Ruang lingkup Jurnal Al-Syakhshiyah meliputi: 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum Islam 3. Humaniora
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 2   3   4   5   6 
URGENSI PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Muspitasari M.H
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1457

Abstract

Abstract This study discusses the urgency of legal discovery in settling sharia economic disputes, the urgency is to force a judge to find and explore the laws that develop in society and not to reject a case on the grounds of not knowing the law. The methodology in the study is a narrative literature study, with a historical approach by observing the juridical aspects of legal discovery in the settlement of Islamic economic disputes using methods and interpretations. In several studies it has been shown that, the urgency of finding law in the settlement of sharia economic disputes generally uses a monotonous method without paying attention to the methods and interpretations that can be used where it is known that judges are obliged to create and find a law when facing a case that has no rules governing it. Keywords: Dispute resolution; Legal Discovery; Sharia EconomicsAbstrakKajian ini membahas mengenai urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariat, urgensinya adalah memaksa seorang hakim untuk menemukan dan menggali hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak mengetahui hukum. Metodologi dalam kajian adalah studi pustaka yang bersifat naratif, dengan pendekatan historis dengan mengamati aspek yuridis dalam penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan menggunakan metode dan interpretasi. Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa, urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariat umumnya menggunakan metode yang monoton tanpa memperhatikan metode dan interpretasi yang bisa digunakan dimana telah diketahui bersama bahwa hakim wajib menciptakan dan menemukan suatu hukum apabila menghadapi suatu perkara yang tidak ada aturan yang mengaturnya.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Penemuan Hukum; Ekonomi Syariah.
MODERNISME DAN REFORMISME MUHAMMADIYAH DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Abdul Latif
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1904

Abstract

AbstractMuhammadiyah as one of the largest organizations in Indonesia, has a fairly large share in the development of Islamic law in Indonesia. Muhammadiyah is a modernist religious organization and was born with the spirit of renewal with a purification pattern trying to clean Islam from elements of local culture which it considers as heresy, superstition, and superstition. So that researchers want to describe the pattern of Muhammadiyah in providing guidance on Islamic law in Indonesia by using qualitative research which in collecting data, researchers conduct library research. The researcher concludes that Muhammadiyah's modernism and reformism in the development of Islamic law in Indonesia are carried out by ijtihad as legal extracting directly from the Qur'an and hadith. Muhammadiyah conducts legal istinbat on contemporary masail diniyah through the Majelis Tarjih institution, to explore law directly from the Qur'an and hadith.Keywords: Modernism; Muhammadiyah; Islamic Law Development; Reformism. AbstrakMuhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, mempunyai andil yang cukup cukup besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang modernis dan lahir dengan semangat pembaharuan yang bercorak purifikasi berusaha membersihkan Islam dari unsur budaya lokal yang dianggapnya sebagai bid’ah, tahayul dan khurafat, sehingga peneliti ingin mendeskripsikan pola Muhammadiyah dalam memberikan pembinaan hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan penelitian kualitatif yang mana dalam pengumpulan data, peneliti melakukan library research. Peneliti berkesimpulan bahwa modernisme dan reformisme Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan ijtihad sebagai penggalian hukum secara langsung dari al-Qur’an dan hadis. Muhammadiyah melakukan istinbat hukum terhadap masail diniyah kontemporer melalui lembaga Majelis Tarjih, untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur’an dan hadis.Kata Kunci: Modernisme; Muhammadiyah; Pembinaan Hukum Islam; Reformisme.
REVITALISASI MURAQABAH DALAM PERNIKAHAN: IKHTIAR MENCEGAH HADIRNYA ORANG KETIGA Rikho Afriyandi; Khabib Mustofa
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1713

Abstract

Abstract The presence of a third person in a marriage relationship is very painful. Not only can it trigger conflict, it can also end in divorce. Both are not something that is expected to be present in a domestic relationship. The blurry portrait of infidelity cases in Indonesia once took the second position with the most infidelity cases. The rise of cases of infidelity to date gives a signal that various efforts are needed to prevent the occurrence of infidelity. This paper provides efforts or endeavors, especially to husbands and wives, to avoid the emergence of a third person, namely by revitalizing muraqabah. The results show that husbands and wives really need to revitalize or revive self-awareness (muraqabah). With it, the activities of husband and wife will lead to what has been determined by Allah swt.Keywords: Revitalization;Muraqabah; Affair; Wedding.Abstrak Hadirnya orang ketiga dalam hubungan pernikahan memang sangat menyakitkan. Tidak hanya dapat memicu konflik, ia juga dapat berakhir kepada perceraian. Keduanya bukanlah sesuatu yang diharapkan hadir dalam sebuah hubungan rumah tangga. Potret buram kasus perselingkuhan di Indonesia pernah menempati posisi kedua dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Maraknya kasus perselingkuhan tersebut hingga saat ini memberikan isyarat bahwa diperlukan berbagai upaya agar dapat mencegah terjadinya perselingkuhan. Tulisan ini memberikan upaya atau ikhtiar, khususnya kepada suami, dan istri, agar terhindar dari munculnya orang ketiga, yaitu dengan revitalisasi muraqabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami, dan istri sangat perlu merevitalisasi atau menghidupkan kembali sikap mawas diri (muraqabah). Dengannya kegiatan suami, dan istri akan mengarah kepada apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Kata Kunci: Revitalisasi; Muraqabah; Perselingkuhan; Pernikahan.
POLIGAMI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH dri santoso
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1773

Abstract

AbstractThis study was conducted to determine the forms of restrictions and regulations on polygamy according to positive law and according to Islamic law from the perspective of Maqashid Al-Syariah. The form of regulation and restriction of polygamy in Islam is contained in the Qur'an Surah Al-Nisa' verse (3). Meanwhile in Indonesia, the restrictions and regulations on polygamy are regulated in Law Number 1 of 1974 and its derivative regulations. The findings of this study indicate that: (1) Law Number 1 of 1974 does not only limit that there are only four women who may be married. However, restrictions are also made by complicating the practice of polygamy. The regulation on polygamy is carried out by transferring the right to polygamy from the absolute right of the husband to the authority of the court. Establish reasons, conditions, and imposition of sanctions for those who violate the rules of polygamy. While in Islamic law, Jumhur Ulama is of the opinion that polygamy is maximum with only four women. The regulation of polygamy is carried out by determining the conditions of guarantee that the husband can treat his wife and children fairly.(2) The philosophy of limiting and regulating polygamy aims to prevent the practice of polygamy being carried out at will, which can have bad consequences, (Sadd Adz dzari'ah) in the family, this is in line with qa'idah fiqh, (Daar’ul Mafaasid Muqaddamu 'ala Jalbil Mashalih), to prevent losses (mudharat) that may arise. (3) Restrictions on the regulation of polygamy, both in Law Number 1 of 1974 and in Islamic law, aim to create a sakinah, mawaddah, wa rahmah family as the highest goal of marriage.Keywords: Polygamy; Restrictions; Regulation; Benefit.AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembatasan dan pengaturan poligami menurut hukum positif dan menurut hukum Islam dari perspektif Maqashid Al-Syariah. Bentuk pengaturan dan pembatasan poligami dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat (3). Sedang di Indonesia, pembatasan dan pengaturan poligami, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya membatasi bahwa hanya ada empat perempuan yang boleh dinikahi. Namun, pembatasan juga dilakukan dengan mempersulit praktik poligami. Pengaturan tentang Poligami dilakukan dengan cara mengalihkan hak berpoligami dari hak mutlak suami menjadi kewenangan pengadilan. Menetapkan alasan, syarat, dan pengenaan sanksi bagi yang melanggar aturan poligami. Sedang dalam hukum Islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwa poligami maksimal hanya dengan empat wanita. Pengaturan poligami dilakukan dengan menentukan syarat-syarat jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2) Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan sesuka hati, yang dapat menimbulkan akibat buruk, (Sadd Adz dzari'ah) dalam keluarga, hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh, ( Daar’ul Mafasid Muqaddamu 'alaJalbil Mashalih), untuk mencegah kerugian (mudharat) yang mungkin timbul. (3) Pembatasan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagai tujuan tertinggi perkawinan.Kata Kunci: Poligami; Pembatasan; Pengaturan; Kemaslahatan.
KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE Jumarni S.H
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1777

Abstract

AbstrakThis study is intended to determine the implementation of agricultural zakat in Mare District, Bone Regency. This type of qualitative research is located in Mare District, Bone Regency, precisely in four villages, namely: Ujung Tanah village, Doug village, Tellongeng village, and Batugading village. The results of the study show that: First, the level of understanding of the people in Mare Sub-district towards agricultural zakat fiqh is very minimal. The reason is mainly due to the lack of socialization and or counseling of zakat to the community. Second, farmers in Mare District, Bone Regency, in carrying out zakat on their agricultural products are not in accordance with zakat fiqh. For example, in paying zakat, farmers do not use the size of the niṣab and the level of zakat, but based on the willingness of the heart. Likewise with the distribution of zakat, because it is not deposited at UPZ, but is distributed to the poor, orphans and widows who are left alone. some are even deposited in the village government as funds for the public interest, and some are donated to mosques as community funds for the construction of mosques.Keywords: Fiqh of Zakat; Implementation; Construction; Agricultural Zakat.AbstrakPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Dengan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di keempat desa, yaitu: desa Ujung Tanah, desa Lakukang, desa Tellongeng, dan desa Batugading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sangat minim tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mare terhadap fikih zakat pertanian. Penyebabnya terutama dikarenakan kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan zakat kepada masyarakat. Kedua, para petani di Kecamatan Mare Kabupaten Bone dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya tidak sesuai dengan fikih zakat. Misal dalam membayar zakat, petani tidak memakai ukuran niṣabdan kadar zakat, tetapi berdasarkan kerelaan hati. Begitu juga dengan distribusi zakatnya, karena tidak disetorkan di UPZ, melainkan dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan janda yang ditinggal sendiri. bahkan ada yang disetorkan di pemerintah desa sebagai dana untuk kepentingan umum, dan adapula yang disumbangkan ke masjid-masjid sebagai dana umat untuk pembangunan masjid.Kata Kunci: Fikih Zakat; Implementasi; Konstruksi; Zakat Pertanian.
PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN FIKIH EMPAT MAZHAB Martua Nasution; Dedisyah Putra
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v3i2.1788

Abstract

AbstractJurisprudence is always present and able to balance every state of society with all forms of problems that occur in every situation and time. The flexible fiqh is a strong proof of the perfection of this religion. This study discusses the legal issue of the use of contraceptives in the four schools of jurisprudence. This research is a library research with a qualitative approach. The results of this study can be concluded that contraceptives have existed since ancient times and the scholars of the four schools of thought view that the law is permissible on the condition that it does not violate the provisions of the Shari'ah. If the goal is to terminate pregnancy permanently without a reason accepted by the Shari'ah or because of fear of being poor and unable to provide for it, all madhhab scholars agree on the prohibition.Keywords: Contraceptive Devices;Jurisprudence; Ulama of the Four Schools.AbstrakFikih selalu hadir dan mampu mengimbangi setiap keadaan masyarakat dengan segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam setiap keadaan dan waktu. Fikih yang bersifat fleksibel sebagai bukti kuat akan kesempurnaan agama ini. Penelitian ini membahas masalah hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam fikih empat mazhab. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi sudah ada sejak zaman dahulu dan ulama empat mazhab memandang hukumnya boleh dengan syarat tidak melanggar ketentuan syari’at. Apabila tujuannya untuk memutus kehamilan secara permanen tanpa sebab yang diterima oleh syari’at atau karena alasan takut miskin dan merasa khawatir tidak mampu menafkahi anak keturunan, maka para ulama dari kalangan empat mazhab bersepakat akan keharaman penggunaan alat kontrasepsi.Kata Kunci: Alat Kontrasepsi; Fikih; Ulama Empat Mazhab.  
PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE Habawati M.H; Mustafa MH.; Dr. Jasmani M.HI
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v4i1.2610

Abstract

AbstactThis article discusses the problem of the to manang inheritance system in the Bugis Bone community, with the aim of knowing the problems that occur and how to review Islamic inheritance law on these problems. This study uses a qualitative approach with observation data collection techniques and interviews in the field involving all research informants, consisting of government figures, religious leaders, heirs, and families of the heirs of Ito Manang.The results of this study indicate that, firstly, there is a problem that occurs when the heirs are misguided who are more entitled to receive a share of the property to manang, as a result, sometimes disputes occur between the heirs. second, "in Islamic inheritance law, the term "takharuj" is known which is a way out of various inheritance conflicts, by making peace between the heirs, provided that the heirs are willing and know their respective parts.Keywords: Bone Bugis Inheritance System; Islamic inheritance; To Manang.AbstrakArtikel ini membahas permasalahan sistem kewarisan to manang dalam masayarakat bugis Bone, dengan tujuan untnuk mengetahui problematika yang terjadi serta bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap permaslahan tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data obsevasi dan wawancara di lapangan dengan melibatkan seluruh informan penelitian, teridiri dari tokoh pemerintah, tokoh agama, para ahli waris, dan keluarga dari pewaris ito manang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, problematika yang terjadi salah kaprah ahli waris yang lebih berhak menerima bagian harta to manang, akibatnya terkadang terjadi sengketa di antara para ahli waris. kedua, dalam hukum waris Islam, dikenal istilah Takharuj yang merupakan jalan keluar dari berbagai konflik kewarisan, dengan cara melakukan perdamaian diantara para ahli waris, dengan catatan para ahli waris rela dan mengetahui bagiannya masing-masing.Kata Kunci: Sistem Kewarisan bugis Bone; Kewarisan Islam; To Manang.
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN Nur Esa; Asni Zubair; Dr. Firdaus M.H
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v4i1.2640

Abstract

AbstractThis article examines the comparison of Imam Abu Hanifah's views and Civil Law regarding murder as a barrier to receiving inheritance. The aim is to find out the views of Imam Abu Hanifah and the civil law regarding murder as a barrier to receiving inheritance, in terms of similarities and differences in their views. This research is normative with a qualitative approach, and is supported by secondary data sources from fiqh books and the Civil Code, which are then analyzed using qualitative descriptive to describe the research results.The results of the study show that: First, the opinion of Imam Abu Hanifah regarding murder is one of the barriers for someone to get an inheritance which clearly states the type of murderer, namely murder with qisas and/or kaffarah sanctions, namely intentional murder, intentional similar murder, murder by mistake and murder considered is wrong, while the civil law code also explains that murder can prevent heirs from receiving an inheritance, in article 838 paragraph 1. Second, the similarity between the two in the concept of determining murder as a barrier to receiving an inheritance is an additional punishment for those who commit murder. and the loss of the right of the heirs to inherit. Meanwhile, the difference lies in the type of murder, according to Imam Abu Hanifah, murder that causes a person to be prevented from receiving an inheritance, namely all murders with qisas and kaffarah sanctions, namely intentional killing, intentional similar killing, killing by mistake and murder is considered wrong, and according to civil law any type of murder can prevent a person from inheriting.Keywords: Abu Hanifah; Civil law; Inheritance Barrier; Murder.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM satriadi Laupe
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v4i1.2607

Abstract

AbstractThis article examines the restorative justice approach in resolving the crime of minor theft in the view of Islamic law. This research is a normative study and uses a qualitative descriptive analysis in explaining restorative justice crimes of minor theft in the view of Islamic law. The results of the study indicate that the crime of minor theft is one of the materials that becomes the object of resolving cases using a restorative justice system approach. Minor crimes that can be resolved by this route are Articles 363, 373,379,384, 407 and 482 of the Criminal Code with a loss value of not more than Rp. 2,500,000. The settlement of cases of minor theft crimes with a restorative justice approach is in line with the doctrine in Islamic law with settlements through the path of peace and wisdom. The restorative settlement is carried out provided that peace has begun between the perpetrator, the victim, the perpetrator's family and community leaders in litigation with or without compensation.Keywords: Criminal act; Islamic law; Minor Theft; Restorative justice. 
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM TEORI KONTROL SOSIAL Jumriani Nawawi
AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/as-hki.v4i1.2624

Abstract

AbstractThis research is focused on how the problem of traffic violations committed by children. This study aims to determine the problems related to the problem that most often occurs in the community in the form of traffic violations by children. Law enforcement against traffic violations by children has been strictly regulated in the legislation, namely Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but traffic violations by children are still very high. This type of research is a normative juridical research. The research was conducted qualitatively by relying on library research.The results of the study show the forms of traffic violations by children ranging from; don't wear a helmet, don't have a driver's license, run red lights, ride more than two people and drive at high speed. Traffic violations by children are a form of failure of social groups that exist in a child's life, one of which is the family and the individual child's environment.Keywords: Children; Social Control; Traffic violations.

Page 4 of 11 | Total Record : 102

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Volume 7, Nomor 2, Desember 2025 Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, Juni 2025 Vol 6 No 2 (2024): Volume 6, Nomor 2, Desember 2024 Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Vol 5, No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): Volome 3 Nomor 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan Vol 2, No 1 (2020): Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan Vol 1, No 2 (2019): Aktualisasi Nilai Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan di Era Disruptif Vol 1, No 1 (2019): Aktualisasi Nilai Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan di Era Disruptif More Issue