cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I
Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id
Phone
+6282181531434
Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Istinbath : Jurnal Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : 18298117     EISSN : 25273973     DOI : https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Istinbath : Jurnal Hukum is Open Journal of Law, a Journal that contains legal-based scientific papers. Published by Sharia Faculty of IAIN Metro. Ever applied for accreditation in 2016. It is published twice a year in Mei and November. Istinbath Journal Law is a periodical publication of scientific articles containing thematic laws with various approaches in the scope of positive law and Islamic law. Journals are published in print and online. Istinbath Journal of Law is published by the IAIN Metro Sharia Faculty. Istinbath Journal of Law is published as an attempt to socialize scientific studies in the form of literature review articles and research results related to the law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 308 Documents
 6   7   8   9   10 
ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA Sainul Sainul
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.695 KB)

Abstract

This essay reveal about the procedure of adoption (adoption) in accordance with Islamic law and the legal status of adopted children in force in Indonesia. In Law No. 23 of 2002 on Child Protection determined that the removal of the child should not be decided in religion and blood relationship with the adoptive child's biological parents. Setting Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption namely that the procedures for adoption between Indonesian citizen that a child can lift a maximum of 2 (two) times the distance of at least 2 (two) years. For the validity of the appointment of a child in Indonesia, after a request for adoption through the procedures of the rules in the legislation that exists, adoptions subsequently passed through the last step, namely the presence of a court decision issued by the court in the form of a court warrant or known by the judgment declaratory, that statement from judges that the adopted child is legitimate as a foster child of the adoptive parents who apply for adoption. Court decisions also covers the legal status of the adopted child in the family. The concept of appointment of a child in Islamic law does not recognize adoption of children in the sense of being a child of the absolute, being that there are only allowed or susruhan to maintain with the aim of treating the child in terms of love of giving a living, education or services in all the needs that are not treated as biological children ( nasab). In the Islamic concept, the appointment of a child should not be cut off nasab between the child with his biological parents is based on the Qur'an Surat Al-Ahzab verse 4,5,37, and 40. This was later associated with the legal consequences arising is about marriage and inheritance system. In marriage a priority nasab guardian for girls is his own father. In inheritance, adopted children does not include the heirs and vice versa, which amount is 1/3 (one third) part of the legacy.
Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam Ani Nurul Imtihhanah
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.083 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1472

Abstract

Ijtihad merupakan sebuah metode memiliki relevansi tinggi, untuk diterapkan dalam membuat dan mengambil sebuah konklusi hukum, tentang sebuah fenomena yang ada dan/atau sedang berkembang. Ada banyak sekali pemikiran yang berkenaan dengan negara yang pernah dikembangkan oleh para ulama mujtahid Islam. Pemikiran ini terus berkembang tentu saja karena sejatinya ajaran Islam tidak memisahkan diri dari negara, bahkan ketaatan rakyat kepada para pemimpin/pemerintah secara sangat jelas dan terang telah disinggung oleh Allah SWT di dalam al-qur’an. Meskipun masih terdapat kontradiksi antara para mujtahid dalam hal ini, namun asumsi yang akan didukung dalam tulisan ini adalah asumsi yang berpendapat bahwa negara tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Kebanyakan diskusi tentang Islam (agama) dan politik (negara) mengasumsikan bahwa “Islam” tidak membedakan antara agama dan politik. Sehingga Mendirikan suatu negara dengan maksud mengabdi dan melayani rakyat (umat) merupakan dalam perspektif agama adalah salah satu tugas yang paling agung, karena agama akan sulit untuk ditegakkan tanpa negara atau pemerintahan. Tegaknya nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, kesejahteraan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin diwujudkan melalui negara atau pemerintahan. Implikasi dari metode dan pemikiran K.H. Ali Yafie adalah terbukanya pola pikir dan pemikiran dikalangan umat islam, sehingga wacana berpikir kritis dan rasional tumbuh dan berkembang, sedangkan implikasi metode dan pemikiran H.M. Atho’ Mudzhar, bagi seorang mujtahid tidak bisa menafikan sejarah dan pengaruh sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MEMBANTU ORANG TUANYA SEBAGAI NELAYAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Widya Krulinasari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.057 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.950

Abstract

Abstrak Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Membantu Orang Tuanya Sebagai Nelayan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia Indonesia sebagai Negara kepulauan dan salah satunya didukung oleh jumlah nelayan menjadikan Indonesia sebagai egara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi yang ada saat ini adalah kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan. Hal itu membuat tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya merupakan salah satu faktor anak nelayan putus sekolah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi ILO No.138 yaitu batas umur dikatakan dewasa 15 tahun, dan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 (1) (2) dan Pasal 32 (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Sementara Implementasi Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 59 yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah. Selain itu pula pemerintah dan lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah yang dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mancari ikan di lepas pantai seperti jermal. Yang dalam hal ini bisa disamakan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan. Kata Kunci : Pelindungan Anak, Hukum Internasional dan Implementasi
EKSISTENSI MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM MASA KONTEMPORER M Saleh
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.468 KB)

Abstract

Based on the above explanation can we understand that differences of opinion among Muslims is not a new phenomenon, but since most early Islamic period of dissent that has already happened. The difference occurs based and the existence of different views of each sect in understanding Islam the truth on that one. For that we Muslims should always be open and arif in memendang as well as understand the meaning of the difference, up to a point the conclusion that is different it's not identical to the contrary during the difference it move towards truth and Islam are one in diversity. Khilafiah problem is the problems that occur in the reality of human life. Among the problems the khilafiah anyone solve it in a way that is simple and easy, since there is a mutual understanding based on common sense. But behind that khilafiah can be a problem stand to establish harmony among Muslims because of the attitude of the taasub (fanatical) excessive, not based on considerations of common sense and so on. Dissent in the Court of law as a result of research (ijtihad), need not be seen as a factor that weakens the position of Islamic law, even on the contrary can provide respite. This means, that people are free to choose one of the opinion of the many, and not just glued to one opinion only. Therefore, the existence of bermadzhab in Islamic law in contemporary era is still required to align clients ' factual truth of the Qur'an and as-Sunnah.
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA Sadari Sadari
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.177 KB)

Abstract

Islamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for women's rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to women's rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafi'i schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ".
Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Ari Wibowo
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.843 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i2.1709

Abstract

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa kasus tindak pidana tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya menyangkut perbedaan kriteria tindak pidana penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan bagaimana hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penghinaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kasus dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria tindak pidana penghinaan dalam putusan pengadilan meliputi: isi ujaran, cara menyampaikan ujaran, apakah ujaran tersebut sesuai fakta atau tidak, etika Bahasa yang digunakan dalam ujaran, sumber ujaran, kedudukan korban, perasaan korban, dan dampak ujaran bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSFEKTIF PERILAKU MASYARAKAT Azmi Sirajuddin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.001 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.949

Abstract

Abstract Implementation of law is the most useful for a nation and a state in a country thas has powerfull of protecting its people to do better and the best in their attitudes and behaviors when they live and do everything in order to have good connection among society in the social climate. Having understood in law is one thing to do every action based on the law either God’s law or state’s law. The functions of law are to control the human’action, to change the situation to better situation and to give justice and prosperious for people in a country. No one to disturb and make noisy till one has good condition by obeying law that is created by God and Human (Indonesian Legislative Assembly in Indonesian Contects). By knowing and obeying law, person will get safety when they go and live. Law means regulations that manage human to surrender to that law that is created by God and Human (state). In Islamic law, law is consist of five principles, wajib (compulsory), not allowed (haram), allowed (sunnah), hate (makruh), and mubah. All those fungtions of the law always protect us/human from demage, poverty, and crime. Law is as a soul for every human and too law is as a foundation for a country to protect its people from demage, povery, and crime. Law gives freedom to do by the condition obey to the law. Who breaks the law must be funished either by low funishment or hard funishment till go to a jail to be responsible what they have done. Key word: Implementation, law, persfektive, human’s behaviors in society
KEDUDUKAN IJMA SEBAGAI DALIL HUKUM TERHADAP JABATAN PUBLIK Muhammad Ashsubli
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.628 KB)

Abstract

Asked for office or running for political ethics are common. Some of the arguments of such consensus clearly explain how the real Islam considers an office that has become a symbol of social status. Candidacy and campaign for certain political positions can be justified under Islamic law for a person who within him there are two things. First, has the capacity, capability and acceptability sufficient to assume that he ran for office and campaign for him to reach it. Second, the main motivation is certainly solely to seek the pleasure of Allah and for the sake of realizing the public good and not for personal interests and reach or not the means to do things that are destructive to the interests of the public. Thus, through this paper hope to anyone who wants to run for leaders to be honest in judging ourselves, so that positions of leadership which it aspires into leadership, accompanied by the Lord's hand in giving the best to the people method used in this study using Quantitative Research. This study uses a measurement technique problem through careful against varaiabel-specific variables, so to be produce conclusions that can be generalized, separated from the context of the time and the situation and the type of data collected mainly quantitative data. Quantitative research is used primarily to develop the theory in a scientific discipline. Use of taking the measurements with analyzes statically in research implies that this study uses quantitative methods.
Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau Muhammad Syahri Ramadhan
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.468 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208

Abstract

Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.
KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.843 KB)

Abstract

The Position of a child is as a subject of law which is determined from the form and system toward the child as a group of community and they are classified that they are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any age until they reach the age of puberty, “qadhi” will only have the right to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it, and require them not to do more mistakes in the future. The study about the age limit of children and its criminal liability according to positive and islamic criminal law become very interesting phenomenon to be discussed. Moreover, there are many phenomena that an underage child was accused and detained like the litigants. The Limit of the child's age and its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law done by children can be excused or punished, but it is not on the principal punishment, but ta’zir punishment. While in positive law, limits of the children’s age is 8 years old but they haven’t not reached the age of 18 years old and they have never been married and all deeds of children that violate the law can be punished but their maximum imprisonment is a half of adult’s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children.

Page 8 of 31 | Total Record : 308

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 22 No 01 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 02 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 01 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 20 No 02 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 20 No 01 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum More Issue