cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Claudia VG
Contact Email
publikasi.jdihn@gmail.com
Phone
+6282251019156
Journal Mail Official
majalahhukumnasional@gmail.com
Editorial Address
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jalan Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Majalah Hukum Nasional
Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional
ISSN : 01260227     EISSN : 27220664     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Hukum Nasional (MHN) merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikel ilmiah dari kalangan akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki minat di bidang hukum yang meliputi: 1. Hasil penelitian hukum di bidang hukum; 2. Kajian Teori hukum di bidang hukum; 3. Studi Kepustakaan di bidang hukum; 4. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 5   6   7   8   9 
KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH: The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government Fikri Hadi; Farina Gandryani
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.164

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan sebagai landasan hukum Ibu Kota baru yang sedang dibangun. Nama Ibu Kota baru tersebut adalah “Nusantara”. Bentuk Pemerintahan Daerahnya adalah Otorita yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, dikarenakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, bentuk pemerintahan daerah yang dikenal adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan penyebutan kepala daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai konstitusionalitas dari Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan dalam rangka menemukan kebenaran koherensi antara UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan Konstitusi di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Lembaga Otorita dan Kepala Otorita dalam UU IKN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal tersebut tegas menyatakan konsep pemerintahan daerah di Indonesia dan tidak memberikan ruang untuk memberikan kebebasan menafsirkan kepada legislator sebagaimana konsep Open Legal Policy. Lembaga otorita juga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah di sekitarnya dan menimbulkan kerancuan akibat kedudukannya yang setingkat dengan menteri.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: Critical Review for Risk Management of Return on Foreign Investment in the Capital City of Nusantara’s Development Kristianus Jimy Pratama
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.165

Abstract

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu fokus strategisPemerintah yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara(UU IKN). Salah satu sumber pembiayaan yang diatur pada UU IKN adalah penyaluran dana asing, meliputiskema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema dukungan pendanaan atau pembiayaaninternasional, dan skema pembiayaan kreatif. Adapun dua rumusan penelitian ini berfokus pada padatinjauan kritis atas manajemen risiko pengembalian investasi asing pada pembangunan infrastruktur diIKN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Simpulanpenelitian ini adalah skema KPBU lebih jelas aturan pertanggungjawabannya, namun penggunaan keduaskema investasi asing lain relatif lebih cepat untuk digunakan. Oleh karena itu, kedua skema lainnyamembutuhkan pengaturan lebih lanjut.
PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM: Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital M Reza Baihaki; Alif Fachrul Rachman
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.167

Abstract

Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (untuk selanjutnya disebut UU IKN) telah memperkenalkan produk hukum di level lokal dengan sebutan Peraturan Kepala Otorita yang relatif belum jamak dikenal dalam hirarkis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, artikel ini akan mencobamemberikan penjelasan hukum (restatement) mengenai kedudukan Peraturan Kepala Otorita dalam UUIKN. Dalam menguraikan pembahasan artikel ini akan menggunakan penelitian normatif. Lebih lanjut, artikel ini menyajikan dua temuan utama. Pertama, kepala otorita IKN kendati disebutkan sebagai pejabat yangberkedudukan setingkat menteri, namun berdasarkan pendekatan fungsional tetap berkedudukan sebagaiwakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana kepala daerah pada umumnya. Kedua, mengenai produkhukum kepala otorita lazim dimaknai sebagai peraturan di tingkat lokal seperti perda dan bukan peraturanteknis seperti peraturan menteri. Dengan demikian, UU IKN tetap berpijak pada rezim pemerintahan daerah.
KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA: Constitutionality of Land Procurement in the New National Capital City in the Land Sector Under the Perspective of Agrarian Reform Richard Jatimulya Alam Wibowo
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.168

Abstract

Konstitusi Indonesia memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara spesifik terkandung dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan berkaitan dengan dasar serta keberadaan reforma agraria di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (UU IKN), mengatur ketentuan khusus mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ibu kota baru yang bernama Nusantara. Kajian ini menitikberatkan analisis mengenai konstitusionalitas di dalam pengelolaan dan pengadaan tanah, serta implementasi dari reforma agraria pada UU IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai reforma agraria sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di dalam UU IKN. Kajian ini menemukan keterkaitan hak kepemilikan dan penguasaan negara untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, UU IKN belum menjamin ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, dampak positif pengelolaan dan pengadaan tanah di Ibu Kota baru terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat perlu diberikan kepastian hukum lewat pemerintah, beserta jajaran kementerian yang terkait.
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA: The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing) Aditya Nurahmani; Putrida Sihombing
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.181

Abstract

Peningkatan jumlah transaksi pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi incaran spekulan, kawasan IKN memiliki estimasi 37.695 bidang terdaftar dan total luas 42.026, 18 Ha melahirkan urgensi pentingnya pembatasan pengalihan hak atas tanah (Land freezing) di IKN. Land freezing merupakan “a legal restraint on the sale or transfer of land” yang artinya terdapat pembatasan pengalihan hak atas tanah di dalam kawasan tertentu, namun status quo saat ini pengaturan Land freezing sudah disebutkan di dalam UU IKN tetapi belum di elaborasi secara komprehensif. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara dan bagaimana mekanisme kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibukota Nusantara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah di IKN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan seseorang, namun sebagai mekanisme kontrol guna memitigasi hal-hal yang dapat menghambat pembangunan IKN. Mekanisme kebijakan yang perlu diterapkan adalah menyusun pengaturan land freezing secara komprehensif dalam level undang-undang karena terkait pembatasan hak seseorang, membentuk Satuan Tugas Pencegahan Mitigasi Pelanggaran land freezing, dan memberlakukan capital gain tax dalam pengalihan hak atas tanah di IKN.
MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA: Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority Catur Alfath Satriya
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.182

Abstract

Dalam konteks pemindahan ibukota negara, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Lembaga Otorita Ibukota Nusantara yang nantinya akan mengelola Ibukota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan. Lembaga ini nantinya akan dikomandoi oleh Kepala Otorita yang dibantu Wakil Kepala Otorita. Secara kelembagaan, kedudukan lembaga ini mempunyai peran yang sangat strategis karena setara dengan menteri yang langsung berada di bawah presiden. Oleh sebab itu, agar jalannya lembaga tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu ada pengawasan dari lembaga legislatif yang sejatinya mempunyai peran untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yaitu data sekunder berupa buku dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur kelembagaan Otorita Ibukota Nusantara sangat berbeda apabila dikomparasikan dengan daerah khusus atau istimewa yang berada di Indonesia sehingga perlu ada model pengawasan eksternal yang berbeda terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantar
DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA: Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon in the Development of the State Capital City Andreas Tedy Mulyono
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.184

Abstract

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) akan mempengaruhi kawasan konservasi dan sumber daya alam hayati sebagai suatu konsep yang universal di bidang lingkungan hidup. Masalah pertama yang hendak dibahas adalah korelasi antara perkembangan konsep hukum konservasi global yang berjangka panjang dengan kebijakan pembangunan IKN yang cenderung berjangka lebih pendek. Korelasi ini kemudian menimbulkan masalah kedua, yaitu pertanyaan tentang tantangan konservasi apa saja yang harus diidentifikasi jenis dan sifatnya. Adapun masalah ketiga adalah reformasi birokrasi seperti apa yang tercipta sehubungan dengan korelasi antara hukum konservasi dan kebijakan pemindahan IKN. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif-kualitatif. Analisis beberapa peraturan perundangundangan dan studi kepustakaan terhadap berbagai konsep dilakukan untuk menjelaskan perkembangan strategi konservasi dunia (the world conservation strategy) dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pembangunan IKN baru. Namun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dan norma hukum konservasi masih berimplikasi positif dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Substansi pengaturan pembangunan IKN mendukung reformasi yang lebih berdaya guna dan bertepat guna antara birokrasi pusat dan daerah dalam mengelola kawasan konservasi di IKN.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 1 TAHUN 2022 Andreas Tedy Mulyono; Aditya Nurahmani; Putrida Sihombing; Kristianus Jimy Pratama; Fikri Hadi; Farina Gandryani; M Reza Baihaki; Alif Fachrul Rachman; Richard Jatimulya Alam Wibowo; Surya Oktaviandra; Catur Alfath Satriya
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 8 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI: Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i2.169

Abstract

Banyaknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia mendorong pemerintah lebih memperhatikan sektor perlindungan data pribadi warga negaranya, fenomena ini terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga untuk mendapatkan yang diinginkan dilakukan dengan cara apapun, lebih parahnya lagi peretasan ini dilakukan untuk tujuan memperjualbelikan di situs dark web. Adapun permasalahan yang dibahas pada pembahasan ini, yakni bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Metode penelitian pada pembahasan ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan penggunaan studi dokumentasi dan studi kasus, sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penganalisisan data menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan memberi gambaran kasus untuk menjawab permasalahan. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah belum adanya kepastian dari suatu Undang-Undang terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah platform Marketplace. Pemerintah belum mengambil kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan pribadi, hal yang demikianlah yang membuat semakin maraknya peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi warga negaranya di platform Marketplace. Dari keadaan tersebut diharapkan segera agar negara dan pemerintah secepatnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kepastian hukum dan keamanan data warga negara yang bertransaksi di Marketplace lebih merasa aman.
RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG: Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes Muh Afdal Yanuar
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i2.170

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Permasalahan tersebut didasarkan pada adanya karakteristik anonymous atau pseudo anonymous dari aset kripto yang memberi hambatan atau kesulitan dalam menelusuri harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui tulisan ini adalah: (a) Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, yang kesemuanya telah menggambarkan adanya risiko pencucian uang pada setiap variabel tersebut; dan (b) Posibilitas terjadinya pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto, diantaranya dapat melalui pengeksploitasian karakteristik koin aset kripto yang anonymous atau pseudo anonymous, atau menggunakan nominee atau strawmen dalam bertransaksi melalui aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan juga adanya perbuatan pencucian uang bagi pihak yang menerima akun kripto yang berisikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau disamarkan, selama ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diterimanya dari seseorang (pelaku kejahatan) tersebut adalah hasil kejahatan.

Page 7 of 10 | Total Record : 100

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 51 No. 1 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 49 No. 2 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 48 No. 2 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 48 No. 1 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018 More Issue