cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Claudia VG
Contact Email
publikasi.jdihn@gmail.com
Phone
+6282251019156
Journal Mail Official
majalahhukumnasional@gmail.com
Editorial Address
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jalan Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Majalah Hukum Nasional
Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional
ISSN : 01260227     EISSN : 27220664     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Hukum Nasional (MHN) merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikel ilmiah dari kalangan akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki minat di bidang hukum yang meliputi: 1. Hasil penelitian hukum di bidang hukum; 2. Kajian Teori hukum di bidang hukum; 3. Studi Kepustakaan di bidang hukum; 4. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 6   7   8   9   10 
QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.388

Abstract

Pengaruh media sosial yang tidak terkendali, tidak diatur oleh algoritma dapat muncul kapan saja, bahkan di masa tenang pemilu, potensial dikategorikan sebagai pelanggaran masa kampanye partai politik (parpol). Artikel ini menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, bagaimana praktik kampanye parpol di media sosial, dan apa dampaknya terhadap hasil pemilu? Kedua, permasalahan hukum apa saja yang muncul dari praktik kampanye parpol di media sosial? Ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kampanye di media sosial oleh parpol dirumuskan? Artikel ini menemukan bahwa aturan kampanye pemilu yang ada saat ini harus mencakup individu-individu yang sangat mendukung peserta pemilu tertentu dan terus-menerus mengunggah ekspresi politik di akun media sosialnya selama kampanye. Artikel ini menilai, regulasi penguatan kewenangan Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dalam menegakkan aturan masa kampanye di media sosial, berupa wewenang untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan masa kampanye.
OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL Ahmad, Arwani
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.393

Abstract

Dunia pendidikan saat ini seolah menghindari kepentingan politik. Hal karena ada larangan melakukan kampanye dalam lingkungan tempat pendidikan kecuali dengan syarat tertentu. Berdasarkan data jumlah pemilih generasi muda yang lahir antara tahun 1996-2006 sangat tinggi. Sebagian besar usia tersebut sedang menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dan perguruan tinggi. Sehingga perlu adanya pendidikan politik dan partisipasi publik untuk dalam menentukan keputusan politik. Sehingga diperlukan terobosan untuk melaksanakan pendidikan politik dan meningkat partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini untuk mengkaji konsep pendidikan politik dan partisipasi publik yang memberikan dampak dalam pengambilan keputusan politik. Konsep yang ditawarkan adalah adanya programbagi siswa dan mahasiswa di semester awal untuk mendapatkan pendidikan politik dan kemudahan akses bagi semua orang untuk melakukan masukan atas wacana pengambilan keputusan oleh pemerintah
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Anggraeni, Ricca
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.395

Abstract

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dibagi ke dalam 4 (empat) dokumen besar metadata indikator yang salah satunya ialah pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi,kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Produk hukum diperlukan untuk pencapaian ini. Produk hukum yang jumlahnya banyak di Indonesia, tidak diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga diperlukan instrumen untuk memudahkan penyebarluasan kepada masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibentuk dan dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemenkumham) untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan bahan dokumentasi dan informasi hukum/peraturan perundang undangan. Namun dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat, penyebaran tersebut bermasalah, sehingga perlu diketahui cara untuk mengefektifkan peran dari JDIH dalam hal penyebaran produk hukum dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat? Agar JDIH mampu berperan dalam proses pembangunan hukum nasional dan tata kelola untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka diperlukan sosialisasi dan inovasi dari pengelola JDIH, kemudahan akses, dan menarik masyarakat untuk mengetahui dokumentasi dan informasi hukum yang tersimpan dalam JDIH menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan literasi digital antar wilayah.Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder.
PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS Anggraeni, Reni Putri; Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.396

Abstract

Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi pendukung aktif penegakan HAM secara universal. Ketentuan pasal ini menutup akses masyarakat internasional yang hendak meminta keadilan HAM melalui Indonesia. Orientasi penelitian ini adalah menguraikan urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dan menemukan rekonstruksi terhadap penegakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, UU Pengadilan HAM di Indonesia masih belum inklusif dalam menindak setiap pelaku kejahatan HAM yang menabrak amanat UUD NRI 1945 dalam memberikan perlindungan HAM untuk setiap orang tanpa terkecuali serta mereduksi asas universalitas penegakan HAM. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi Pengadilan HAM di Indonesia dengan memperluas yurisdiksi kewenangan untuk mengadili setiap pelaku kejahatan HAM tanpa memperhatikan batas teritorial dan kewarganegaraan melalui amandemen UU Pengadilan HAM.
PENGUATAN KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI PEMBERLAKUAN SYARAT MASA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.400

Abstract

Partai Politik memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik merupakan satu-satunya sarana untuk menduduki jabatan politik seperti parlemen di pusat maupun daerah serta jabatan kepala negara dan kepala daerah. Maka seyogyanya partai politik melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Namun pada prakteknya, partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dengan cara merekrut keluarga pejabat, artis, tokoh serta pebisnis untuk menduduki jabatan politik tersebut dan bukan berlandaskan pada kaderisasi. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk memberikan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji dari urgensi dari kaderisasi partai politik serta tinjauan yuridis dari usulan tersebut. Artikel inimerupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pencalonan anggota legislatif pada Pasal 240 ayat (1) huruf n serta ayat (2) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu diubah dengan mengakomodir usulan batas minimal masa keanggotaan partai politik. Adapun bukti pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan melalui bukti keikutsertaan pendidikan internal melalui sekolah partai. Diharapkan hal ini mendorong reformasi partai politik dengan mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Putra, Antoni
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.406

Abstract

Artikel ini mengkaji peran penting partai politik dalam demokrasi dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas kader. Fokus utama kajian adalah mekanisme pembubaran partai politik dari perspektif hukum dan demokrasi. Meskipun Undang-Undang Partai Politik mengatur proses pembubaran melalui Mahkamah Konstitusi, hingga kini belum ada kasus pembubaran yang diputuskan. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menyulitkan pengambilan keputusan dan sering terperangkap dalam konflik kepentingan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pengawasan. Studi ini bertujuan memberikan analisis terhadap mekanisme pembubaran partai politik dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pertama, partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat dan membentuk kebijakan publik. Namun, menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik, terutama dalam mengawasi kader yang terlibat korupsi, menjadi tantangan besar. Tanggapan partai terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggotanya sering kali tidak menunjukkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan masyarakat. Kedua, mekanisme pembubaran partai politik belum efektif karena regulasi masih membatasi hak pengajuan pembubaran hanya pada pemerintah. Pembatasan ini menghambat pengawasan dan penegakan hukum terhadap partai politik, sehingga menimbulkan kesan bahwa partai politik kebal hukum.
HAK MENGUASAI NEGARA ATAS ENERGI TERBARUKAN UNTUK TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN Setiawan, Endrianto Bayu; Koeswahyono, Imam; Dwi Qurbani, Indah
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.412

Abstract

Pemanfaatan energi fosil telah berkontribusi mempercepat laju perubahan iklim global dan mengancam keselamatan manusia di masa mendatang. Untuk mengurangi dampak energi fosil perlu dilakukan transisi energi berupa pemanfaatan energi terbarukan. Namun permasalahan saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara komprehensif kebijakan energi terbarukan sebagai modal transisi energi. Sesuai konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam, harusnya negara mampu mengelola energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan kebijakan hukum energi terbarukan sebagai modal transisi energi yang berkelanjutan berdasarkan konsep hak menguasai negara. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, hak menguasai negara merupakan basis konstitusional dalam pemanfaatan energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Kedua, pengaturan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil dalam memenuhi energi nasional, sehingga tidak selaras untuk mewujudkan transisi energi. Ketiga, perlu mengaktualisasikan konsep hak menguasai negara dalam bentuk pembaharuan undang-undang energi dengan mengakomodasi kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang berorientasi pada transisi energi berkelanjutan.
PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN MASA DEPAN MULTIPARTAI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 116/PUU-XXI/2023 Hastiti Putri, Dayandini; Sofwan, Edi
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.419

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia tergolong memiliki sistem yang berubah-ubah berdasarkan dinamika politik yang sedang terjadi di masyarakat. Pengaturan mengenai besaran parliamentary threshold adalah salah satu yang tidak pernah usai menjadi topik hangat di masyarakat. Dalam dinamikanya Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap pasal tersebut sebanyak 7x (tujuh kali). Lalu, bagaimanakah proporsionalitas parliamentary threshold ini dapat diterapkan sehingga dapat dirasakan keadilan yang bernafaskan nilai-nilai demokrasi bagi para kontestan pemilihan umum mendatang? Dan bagaimana dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang dinyatakan konstitusional bersyarat ini kedepannya dapat menjadi penguat sistem multipartai di Indonesia? Penulis menggunakan metode normatif yuridis dalam menguraikan permasalahan putusan presidential threshold dan mengimplementasikannya berdasarkan teori demokrasi. Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa demi mewujudkan proporsionalitas pemilihan umum dan meminimalisir terbuangnya suara rakyat guna memperkuat sistem multipartai yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, maka pengaturan parliamentary threshold perlu untuk dilakukan penghitungan ulang melalui penentuan rumus baku dan penghitungan yang konkret agar dapat merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh rakyat pada pemilihan umum yang akan datang.
PENTINGNYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA) Pratama, LM Alif; Fitrianingsih, Suci
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.420

Abstract

Energi merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, dominasi penggunaan energi fosil dan rendahnya kontribusi energi terbarukan menimbulkan tantangan terkait ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengelolaan energi yang berkelanjutan. Namun, RUU ini dinilai belum secara komprehensif mengakomodasi akses energi yang inklusif bagi masyarakat dan masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dalam pengelolaan energi baru terbarukan serta urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi terbarukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kekosongan norma dalam regulasi partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya meaningful participation masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan melalui akses informasi, keadilan, dan pemberdayaan. Penyesuaian pada RUU EBT diperlukan agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mendorong transisi energi yang berkelanjutan.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA Fadli, Muhammad
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i2.896

Abstract

Indonesia merupakan negara memiliki keanekaragaman budaya masyarakatnya. Keanekaragaman budaya tersebut diikuti adat istiadat yang berbeda-beda pula. Adat istiadat tersebut memunculkan tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat yang memunculkan adanya hukum adat yang berbeda-beda di Indonesia. Marcus Tullius Cicero mengatakan ubi societas ibi ius, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui negara melalui kebijakan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Mulai dari konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan di tingkat daerah. Berbagai aturan dan kebijakan menunjukkan bentuk pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Berbagai Hukum adat yang berlaku di daerah yang berbeda di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan hukum yang efektif dilihat dari berbagai hasil penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Hal tersebut disebabkan keberlakuan hukum adat dipercaya mampu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Kebiasaan yang berulang-ulang dan menjadi kebudayaan mampu menciptakan hukum adat yang memberi rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat. Maka dari itu salah satu bentuk dalam mencapai rasa keadilan adalah dengan memperkuat pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Page 9 of 10 | Total Record : 100

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 51 No. 1 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 49 No. 2 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 48 No. 2 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 48 No. 1 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018 More Issue