cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Delly Maulana
Contact Email
jurnaljdkp@gmail.com
Phone
+6285216989348
Journal Mail Official
delly_maulana@yahoo.com
Editorial Address
Pusat Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya. Jalan Serang Cilegon KM 5 (Taman Drangong), Serang-Banten.
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)
Published by Universitas Serang Raya
ISSN : -     EISSN : 27225259     DOI : https://doi.org/10.30656/jdkp
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social, Engineering,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Public Health Social Sciences Transportation Other
The Journal of Decentralization and Public Policy (JDKP), with registered number ISSN 2722-5259 (online) is a multidisciplinary scientific journal managed by the laboratory of Decentralization and Public Policy at the Faculty of Social Sciences, Political Sciences, and Law Science at Universitas Serang Raya. JDKP journals are published twice a year, namely in March and September. The JDKP Journal contains articles that discuss issues of decentralization and public policy, such as issues of political decentralization, administrative decentralization, fiscal decentralization, and economic decentralization. This journal also discusses issues of public policy, both at the global, regional, and local levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 105 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket: (Studi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tardisional) Ombi Romli Ombi
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.328 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i2.2391

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari akumulasi permsalahan klasik yang dihadapi pasar tradisional dan usaha kecil yang kondisinya kian lama memperihatinkan ketika dihadapkan dengan menjamurnya pasar modern/minimarket. Keberadaan minimarket serta pertumbuhannya yang cepat menimbulkan persaingan pasar tidak sehat berdampak pada melemahnya geliat iklim pasar tradisional serta mematikan usaha kecail. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Teradisional guna meminimalisir ketimpangan persaingan yang terjadi. Tujuan penelitian guna menganalisis kemampuan pemerintah daerah daerah dalam penataan minimarket, penelitian ini menggunakan basis analisis yang dikemukakan oleh Jones (1996:296) yang terdiri dari aspek Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menujukan bahwa kemampuan pemerintah daerah daerah Kabupaten Ciamis dalam penataan minimarket masih sangat lemah dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan aspek organisasi, bahwa baik kualitas dan kuantitas aparatur sebagai akor pelaksana masih lemah diiringi dengan tumpang tindihnya fungsi dan kewenangan dinas yang bersinggungan dengan penataan minimarket. Kemudian aspek interpretasi juga masih lemah dengan adanya penafsiran dan standar ganda, diiringi dengan inkonsistensi aktor pelaksana yang saling bersinggungan. Berdasarkan aspek aplikasi dalam penataan minimarket di Kabupaten Ciamis cenderung belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktegasan aktor pelaksana, diiringi pengawaan yang lemah dantidak tegas, kondisi tersebut semakin diperburuk dengan perilaku “nakal” pengusaha minimarket.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan Triana Anggun; Roni Ekha Putera; Roza Liesmana
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.23 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i2.2415

Abstract

Dalam rangka peningkatan peran-peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, maka pemerintah Kota Padang memfasilitasi dengan terbentuknya Kelompok Siaga Bencana (KSB). Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu daerah yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, fenomena yang terjadi adalah daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses pemeberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Padang Selatan.Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh BPBD Kota Padang dan KSB Kecamatan Padang Selatan. Akan tetapi, dalam pemberdayaan yang dilakukan belum optimal hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi dan tupoksi KSB Kecamatan Padang yang belum jelas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Adapun saran yang dapat di sampaikan adalah : pelatihan dan sosialisasi dilakukan sebaiknya dilakukan secara merata dan berkelanjutan, serta memperjelas tupoksi KSB agar kegiatan terkait kebencanaan dapat dilakukan dengan semestinya oleh seluruh anggota.
Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Keluarga Sasaran Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (KSJSCM) Yeni Widyastuti
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.501 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i2.2454

Abstract

Mayor Regulation No. 7 of 2017 concerning Jaminan Sosial Cilegon Mandiri. (JSCM) is a program that aims to support the fulfillment of basic needs, education, and family health of poor and disadvantaged people in the form of social assistance. One of the goals of this program is for the family who receives the program able to develop businesses that are managed continuously to improve family welfare. This paper tries to provide recommendations to policy implementers regarding policy alternative to develop and manage bussiness of target group (families that receive JSCM) by formulation of policy analysis issues, formulation of objectives, alternative policies, criteria and assessment of alternative policies and recommendations.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Deskriptif Kuantitatif Mengenai Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Cilegon Ardiyansah Ardiyansah; Munawaroh Munawaroh
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.2374

Abstract

The amount of service discrimination, lack of service certainty and low levels of community satisfaction are important issues that need to be addressed in the delivery of public services after the enactment of the Regional Autonomy policy. Payment of motor vehicle tax that is imaged as a convoluted service, has a very complicated procedure and there is no certainty about the time and openness of the required service costs. As a result of this all makes economic growth and investment in the regions become hampered which also affects national economic growth. This article aims to provide an overview of people's perceptions of motor vehicle tax services in the city of Cilegon. This study uses a quantitative approach with a sample size of 96 respondents who are taxpayers in the city of Cilegon. Based on the calculation of the average interpretation analysis, the results obtained 3.12 included in the interpretation criteria are quite good. But there are some improvements including the language used in serving the community, the completeness of the means of supporting payment services and the use of information technology to support motor vehicle tax services. Keywords: Public perception, Motorized Vehicle Tax, and Samsat Cilegon City.
Intervensi Sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Thea Rahmanindita; Titik Djumiarti
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.2387

Abstract

The implementation of inclusive education in Semarang is still experiencing various obstacles. The aim of this research is to analyze the social intervention conducted by the Education Office, Culture, Youth and Sports District of Semarang in the implementation of an inclusive education of elementary school level, by looking at the intervention process carried out and the constraints contained therein. This research uses qualitative methods of descriptive. The results showed that the management of inclusive education in Semarang Regency isn’t optimal, because there is still an intervention process that is not seen in the implementation of inclusive education by the Semarang District Education Office. The advice that researchers can provide is the addition of quotas for the ABK to school and the addition of budgets intended for the recruitment process of special escort teachers, special escort teachers ' benefit, procurement of infrastructure and maintenance. Keywords: Social intervention, management, inclusive education
Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat Reninta Ananda; Tengku Rika Valentina
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.2496

Abstract

In the 2019 legislative elections in West Sumatra, social capital and political capital are one of the ways in which actors can compete with their political opponents, in order to attract the attention of the public to support it. Birner and Witmer state that the concept of political capital makes it possible to study local communities using social capital to achieve political goals, and Bourdieu also said that social capital is in the form of actual and potential resources owned by someone from an institutionalized and ongoing social network that provide collective support for its members. The focus of this study is to explain how Athari Gauthi Ardi used Political Capital and Social Capital as a tool to win himself in political contestation in the 2019 legislative elections. Parental power used by Athari Gauthi Ardi to win the 2019 legislative elections in West Sumatra. Researchers' assumptions emerge that one of Athari Gauthi Ardi's capitals is political capital owned by his parents. The purpose of this study is to determine the political capital and social capital utilized by Athari Gauthi Ardi in the 2019 legislative elections and the relationship between political capital and social capital to Athari Gauthi Ardi's victory in the 2019 legislative general election. This study used study case qualitative methods. The results of this study indicate that Athari Gauthi Ardi has sufficient capital, such as : (1) Parent's network and Ali Mukhni's network are used by Athari Gauthi Ardi. (2) Political support obtained by Athari Gauthi Ardi from the community, religious and traditional leaders, the PAN Party, and regional cadres from the West Sumatra of PAN party. (3) Athari Gauthi Ardi was intelligent woman with a tough personality, diligent and also can mingle with the community. (4) As well as sufficient economic capital owned by Athari Gauthi Ardi and his parents, who is a successful businessman.
Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat Uchaimid Biridlo'i Robby; Dedi Akhiruddin
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.2841

Abstract

The level of pluralism of the Indonesian nation, which has a variety of religions, cultures, languages ​​and ethnicities, makes the Unitary State of the Republic of Indonesia a heterogeneous country, so it is common for friction to occur and cause social conflict by directing the masses to act irrationally. Conflict situations tend to be easily exploited by those who try to take advantage of them. Conflict parties have different understandings about the problems at hand. From this explanation explicitly, the importance of the involvement of Kodim 1703 / Manokwari of West Papua Province in dealing with social conflicts cannot only be borne by the handling of conflicts that have occurred but is an initial form of a persuasive approach to all elements of society. needed. This study aims to identify and analyze the strategy of Kodim 1703 / Manokwari of West Papua Province in handling social conflicts based on Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 in handling social conflicts in Indonesia, especially West Papua Province. The method used by the writer is descriptive qualitative method. The data obtained came from interviews with informants who were directly involved in the field during the handling of social conflicts in Manokwari. Based on the research results, it can be concluded as follows: (1) The role of Kodim 1703 / Manokwari in handling social conflicts in Manokwari City is limited by Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Handling so that it is not optimal by involving all levels of society so that no one feels left out or ignored. Keywords: Management Strategic and Social Conflict
Model Kemitraan Sekolah Cerdas Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang Firanda Catriona; Ria Ariany; Roni Ekha Putera
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.2866

Abstract

Partnership in disaster mitigation is important considering that disaster risk reduction efforts are the responsibility of all parties. This study aims to analyze and describe the partnerships of government, NGOs, and Non-Government organization in disaster smart schools in improving earthquake and tsunami disaster preparedness in school located in the red zone in Padang City. This research is motivated by the city of Padang which is a disaster-prone area. Therefore, the municipal government of Padang has the responsibility to protect its citizens from the threat of disaster. The research design used is a descriptive method with a qualitative approach. This research design is considered capable of explaining this research in depth. The results showed that overall the partnership between BPBD Padang and its partners namely Kogami, Jemari Sakato, POF BPBD West Sumatra, and DRRI, in an effort to improve preparedness in schools has gone quite well. The partnership in this study uses a mutualistic partnership models because the partners are aware of the important aspects of partnership, namely providing mutual benefit and getting more benefits so that they are able to optimally achieve the goals of Disaster Smart Schools.
Pelembagaan Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Andi Antono; Ngalimun Ngalimun; Sri Weningsih; Darmanto Sahat Satyawan
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i1.3166

Abstract

The Kampung KB Program is a development program that aims to improve the quality of the population in Indonesia. An important aspect in this program is community empowerment. Development with an empowerment dimension is a development activity that occurs in society which is triggered by the desire to advance and allow economic growth and social cohesiveness. This program is a button up, where the government acts as a facilitator and the community innovates according to the issues and needs that develop in the local community. In Banyumas Regency, the program received serious attention from stakeholders so that this stretch was evident in the slogans of the KB village that are often found in almost every sub-district and village / kelurahan. This research was conducted in Karangpucung Village, South Purwokerto District, by observing community activities related to the Kampung KB Program in conducting program socialization and collaboration with other parties, such as sub-district and district governments, community leaders, and experts in the population sector. . The results of the research, which was conducted in a descriptive qualitative manner, showed that for enabling links, the PKK officials were assisted by the head of the RT / RW aggressively and voluntarily to socialize by going from house to house to raise awareness of the residents. The material is not only about family planning but also about local productive businesses and entertainment. For functional relations, this program involves the Puskesmas, family planning officers, midwives and also Babinsa who take an active role. The normative link is that the program is run through the main tasks and functions outlined by the BKKN, instructions and guidance from policy makers such as the sub-district head, village head and the head of district PKK supervisors. Meanwhile, related to the dissemination of the KB village program, it uses events that are widely liked by the community such as grand recitation, art competitions (kentongan), socialization of the risks of early marriage for youth groups, and the provision of supporting facilities, namely props for counseling, as well as the availability of libraries in KB villages.
Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Rinaldy May; Tri Yuniningsih; Endang Larasati
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v2i2.3241

Abstract

Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2007 concerning Business Permits for Management and Exploitation of Swallow's Nests aims to preserve the environmental sustainability of the management and exploitation of swallow's nest. The problems that arise include the very minimal number of business permits that impact the contribution of regional income, noise pollution, air pollution, environmental impacts, and health problems. The purpose of this study is to analyze the management and management of swallow nests in Pekanbaru City. The approach uses descriptive qualitative data techniques that combine interviews, documentation, and observation. From the research, it can be seen that the policy of managing and exploiting swallow's nest has not been effective. Communication with target groups is carried out through socialization, but it is not practical. The quantity of human resources is still limited. The budget for the operation of the swallow's nest business license is still not optimal. Facilities are also still not optimal. Policy policies seen from the commitment of policy implementers tend to be lacking. Coordination in the supervisory process is not carried out consistently. Supporting factors are the assumptions of explicit policy assumptions and realities, authority resources, social and political conditions, and community support. The inhibiting factor is the information that forms policy formulation, apparatus resources, budget, facilities; economic needs; and target group support.

Page 2 of 11 | Total Record : 105

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): September Vol. 5 No. 1 (2024): in Process Vol. 5 No. 1 (2024): Maret Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue