cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2024)" : 8 Documents clear
KEWENANGAN IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN DEPORTASI KEPADA WARGA NEGARA ASING Purnama Putra, I Putu Krisna; Dharma Saputra, Komang Edy; Suandika, I Nyoman
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1057

Abstract

Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan pengembalian atau deportasi warga negara asing (WNA). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia. Bagaimanakah akibat hukum yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian dan sanksi Projusticia (Proses Peradilan) terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dikarenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM “RED ONE PIECE” YANG DIUNGGAH OLEH WIBU TANPA IZIN Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Tohjiwa, I Made Wiwekananda; Wiramadha, Nyoman Chandra Pratista
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1053

Abstract

Kepopuleran Anime didukung oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, dapat memberikan celah kepada penggemar melakukan suatu pelanggaran hak cipta yaitu mengunggah film Anime tanpa izin pencipta, seperti film “Red One Piece” yang kini beredar pembajakan di negara yang belum mendapatkan izin publish dari pemegang hak cipta. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Aturan hukum terhadap hak cipta suatu film Anime, dan (2) Perlindungan hukum terhadap hak cipta film Anime yang diunggah oleh wibu tanpa izin. Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, aturan hukum mengenai hak cipta suatu film telah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk si pencipta sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pembajakan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.
KAJIAN YURIDIS HAK HADHANAH ( HAK PERWALIAN ) ANAK AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI SUDUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 19 Nurindahwati, Zuhro
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1058

Abstract

Penelitian ini terkaid dengan akibat gagalnya sebuah perkawinan ( Perceraian ) yang berdampak pada masalah anak yang didapatkan dalam perkawinan tersebut , terkaid dengan penetapan hak pengasuhan atau hak perwalian ( hadhanah ) yang bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana Proses Penetapan Perwalian Anak akibat adanya Perceraian , 2. Apa yang menjadi kendala dalam penetepan Perwalian anak akibat Perceraian . Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hokum normative empiris, yang mengkaji tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta implementasinya dan Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep Hadhanah menurut Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep Hadhanah dalam pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian (perpustakaan (libarary research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Dan pengumpulan data secara literatur yaitu membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-qur’an yang terkait langsung. Sumber bahan hokum berupa sumber bahan hokum Primer,Bahan Hukum sekunder dan bah an hokum tersier dan analisis dengan menafsirkan pasal pasal yang berada dalam undangundang tersebut dan Data primernya yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara, bahan sumber primer adalah Al-qur’an dan Hadits, Fiqih Islam dan Undang-Undang..1. Hasil Penelitian Proses penetapan perwalian Anak harus melalui tahap Perceraian , 2 Sedangkan yang menjadi dasar Pertimbangan Penetapan Perwalian anak adalah faktor usia anak, sifat serta karakter dan prilaku ibu kandung .
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMITION- RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DARI PERSFEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) Mulyawan Subawa, I Made
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1054

Abstract

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. sejalan dengan perkembangan teknologi maka pelayanan publik pun mengalami perkembangan dengan diluncurkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu produk pelayanan perijinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diluncurkannya layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA). Ada sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA. salah satunya adalah belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing based approach) telah berubah menjadi berbasis risiko sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal mana merupakan bagian dari wujud nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dalam prakteknya diperlukan keterpaduan antara pusat dan daerah. Pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kepastian dan keterpaduan aturan antara pusat dan daerah; kecermatan sebelum keputusan aturan tersebut diterapkan; mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; dalam hal pelayanan yang baik agar memberikan pelayanan yang tepat waktu, sehingga arah kebijakan pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan perijinan yang terintegrasi internet dan berbasis resiko dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.
AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK Adi Surya, I Kadek; Gde Nurcana, I Dewa Nyoman
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1059

Abstract

Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ketika ada yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sesuai dengan penelitian hukum maka sumber yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga dapat dibahas mengenai akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat partai politik, sesuai Pasal 84 UndangUndang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT (THRIFT DAN PRELOVED) DI INDONESIA Adhi Hutama, Dewa Made
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1055

Abstract

Istilah thrift/preloved merupakan istilah untuk barang bekas bermerk yang dijual. Pemerintah bahwasanya telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri.1 Salah kebijakan larangan tersebut adalah larangan perdagangan atas pakaian bekas impor dari negara-negara lain yang dipandang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bahwasanya UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
PEMBATASAN PEMBERIAN HAK POLITIK TERHADAP MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF Suryana, I Nyoman; Novi Yuliasih, Ni Made
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1060

Abstract

Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Rumusan masalah meliputi bagaimanakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana, dan bagaimanakah implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada Ketentuan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamirkan diri di hadapan public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundangan undangan.
PERAN AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI Ary Prawira, I Made; Dedy Suryana, Kadek; Mery Herawati, Kadek
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1056

Abstract

Indonesia yang merupakan anggota dari ICAO sudah seharusnya mematuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Standar keselamatan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh badan usaha angkutan udara niaga dan angkutan udara asing yang melintasi wilayah udara Indonesia. Sebagaimana Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. Dari uraian tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara menurut hukum internasional dan hukum nasional serta bagaimanakah peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara meliputi beberapa hal sebagai berikut pemeriksaan keamanan penumpang, pemeriksaan bagasi, daerah keamanan terbatas. Dalam mengatur pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara, diperlukan kerjasama antara penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Selain itu, penumpang juga perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan. Avsec (Aviation Security) memiliki peran penting dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dimana peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang bawaan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS, memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan tidak membawa barang yang mencurigakan atau berbahaya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8. No. 2 Tahun 2025 Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue