cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zainal Azwar
Contact Email
al-ahkam@uinib.ac.id
Phone
+6282172124966
Journal Mail Official
al-ahkam@uinib.ac.id
Editorial Address
Jalan Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal AL-AHKAM
Published by Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ISSN : 20868243     EISSN : 27226549     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus kajian jurnal ini berkaitan dengan kajian hukum Islam dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Jurnal ini menampung semua bentuk artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian hukum Islam yang mencakup artikel penelitian, baik normatif-doktrinal dan empiris, dalam disiplin hukum Islam yang meliputi: Yurisprudensi Islam (Fiqh), Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), Hukum di Dunia Muslim Modern (Legislasi / Kodifikasi, Statuta, Peraturan, Profesi Hukum, dan Lembaga), dan Hukum Komparatif, Hukum & Agama, atau Hukum & Masyarakat yang bersinggungan dengan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN HARTA BAWAAN SUAMI ATAU ISTERI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM Afrinaldi Afrinaldi; Yasrul Huda; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4751

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Bagaimana praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (2) Untuk mengetahui praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara, (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian Antropologi Hukum, dengan menggunakan Analisis Komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kedudukan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, para Ninik Mamak di Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman sepakat, bahwa harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia merupakan milik pribadi si mayit dan milik sanak family keluarga si mayit, (2) Praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang meninggal dunia di Kecamatan Pariaman Utara menjelaskan, ayah atau ibu dari suami atau isteri yang meninggal dunia mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, jika meninggalkan anak (cucu). Namun, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka seluruh harta bawaan si mayit dikembalikan kepada lambung suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dari pihak ibu. Apabila si mayit memiliki kakak, adik atau kemenakan, mereka bisa mendapatkan harta bawaan si mayit 1/6, ¼, atau 1/3, sebagai “baso basi atau “raso dan pareso” dari ayah atau ibu si mayit. Tujuannya, agar tidak ada terjadi penuntut nantinya atau perkelahian antar keluarga si mayit. (3) Menurut hukum kewarisan Islam yang sebagaimana huruf ” م “ yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 makna (مِّمَّا تَرَكَ) mengandung arti “apa-apa” yang juga masih bersifat umum dan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, miskipun harta itu merupakan harta bawaan suami atau isteri. Sebab hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan suami atau isteri, karena setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal
STRATEGI PENGEMBANGAN AGRO KOPERASI ALKO DALAM BISNIS KOPI (Studi Kasus Koperasi ALKO Kayu Aro) Fegid Dian Putra; Aidil Novia; Hulwati Hulwati
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4750

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kopi dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi manakah yang paling efektif dan tepat dalam menghadapi tantangan Internal maupun eksternal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan, peluang, juga meminimalkan ancaman dan kelemahan. Sumber data yang digunakan dalam penelititan ini adalah dataprimer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kopi pada koperasi ALKO yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis SWOT strategi yang diperoleh untuk mendukung perkembangan dari Koperasi ALKO yaitu berupa Strategi (SO)
The effectiveness of Padang mayor’s regulations on the implementation of marriage contract during pandemic Hariri Ocviani Arma
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.5164

Abstract

The choice to get married when the pandemic continues, however, is not in accordance with the Padang Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning PSBB. The research problem formulation is how the effectiveness of the Padang Mayor Regulation on the implementation of the pandemic marriage contract in the city of Padang. The research questions were how to implement the marriage contract in the city of Padang during the pandemic, how effective was the regulation of the mayor of Padang on the implementation of marriage during the pandemic in the city of Padang and what were the driving and inhibiting factors for the effectiveness of the regulation of the mayor of Padang. Types of empirical legal research, qualitative data types, socio-legal approach. The primary data source uses a Proportionate Stratified Random Sampling. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis in an interactive form. The results of the research on the implementation of marriage contracts during the pandemic period in the City based on the Regulation, during the pandemic it can only be carried out at the KUA but the practice in the field tends to be carried out more outside the KUA than in the KUA itself. Marriages held outside the KUA were in accordance with health protocols, but it was also found that marriages were held not in accordance with health protocols. The ineffectiveness of the Padang Mayor's regulation regarding PSBB is because it does not have the rule of law. The driving factor for the effectiveness of these regulations against marriage restrictions is the discovery of two rules that regulate the same thing. The inhibiting factors are that there are still marriages outside the KUA that trigger crowds, the implementation of health protocols that are less disciplined and the emergence of regulations from the Padang City Government and the Ministry of Religion so that the existing rules have not been implemented, new rules appear again.
TRADISI BAARAK PERKAWINAN DI NAGARI KOTO HILALANG KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF ‘URF Kuntum Khaira Ummah
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.5165

Abstract

Tradisi baarak di Nagari Koto Hilalang, yang sampai saat sekarang ini masih dilakukan oleh masyarakat di Nagari tersebut. Tradisi baarak di Nagari Koto Hilalang memang berbeda dengan tradisi baarak pada umumnya, baik dari segi pelaksanaan, proses baarak dan pakaian khusus yang digunakan dalam prosesi baarak. Dan bukan hanya itu di Nagari Koto Hilalang juga menerapkan sanksi atau denda bagi masyarakat yang melanggar aturan baarak denda tersebut diberikan kepada Kantor Adat Nagari (KAN) Koto Hilalang. Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum memahami ‘urf dalam penerapan suatu tradisi. Sehingga sanksi yang diterapkan masih terlaksana sampai saat sekarang ini tanpa mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.Tujuan penelitian ini ialah. Pertama, menjelaskan proses-proses yang dilakukan selama tradisi baarak berlangsung Kedua, mendiskripsikan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh tokoh adat kepada masyarakat dan mendiskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi baarak yang dianggap begitu penting sehingga dilakukan sampai saat sekarang ini. Ketiga, mendiskripsikan tradisi baarak pada perkawinan di Nagari Koto Hilalang dalam pandangan hukum Islam (perspektif ‘urf). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, hal ini ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai tradisi baarak dalam perkawinan di Nagari Koto Hilalang dalam perspektif ‘urf. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Hilalang, pemuka adat dan pegawai KAN. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan bahwasannya prosesi baarak di Nagari Koto Hilalang dimaknai masyarakat sebagai cara untuk menjalin ikatan adat dan hubungan silaturrahim antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria sehingga ketika ada pelanggaran dalam prosesi ini maka adat menjatuhkan sanksi tertentu. Sanksi yang ditetapkan ini bertujuan untuk mengahargai tatanan adat yang disepakati secara bersama. Selanjutnya dalam hukum Islam tidak ada pembolehan ataupun larangan dalam melakukan tradisi baarak, apabila tradisi tersebut sudah diakui oleh masyarakat luas dan terdapat kemaslahatan di dalamnya maka tradisi yang dilakukan bisa dikatakan dengan ‘urf yang baik (sahih). Akan tetapi apabila sanksi yang diterapkan dalam baarak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat maka hal tersebut dinilai sebagai ‘urf yang fasid
KHITAN WANITA PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM ISLAM Ibnu Amin
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4974

Abstract

The term circumcision is not found in the Quran (both as ibarah al-nash and isyarat al-nash) moreover it means the verse to legalize female circumcision. The verse that is often quoted by some scholars to back up the practice of circumcision is the letter an-Nisa' verse 125, surah: 125 and Ali Imran, verse: 95, namely the recommendation to follow Ibrahim's millah, one of the millahs is circumcision. Medical research concluded that female circumcision is not a medical procedure because its implementation is not based on medical indications and has not proven its benefits to the health of the woman as stated in the consideration of Minister of Health Regulation No. 6/2014 concerning Revocation of Minister of Health Regulation 1636/2010 concerning Female Circumcision. Tracing the history that female circumcision departs from the legacy of the Arab tradition that has lasted a long time and when the arrival of Islam got the legitimacy of the Prophet that female circumcision is a "nobility". The method used in this research is library research with normative doctrinal analysis of female circumcision regulations in Indonesia with the Hadith of the Prophet Muhammad regarding female circumcision with several conclusions; First; The practice of female circumcision carried out by medical personnel in Indonesia only cuts off the tip of the clitoris and is not as dangerous as what other countries do or Western accusations that circumcision is an attempt to harass women, supported by Ali Akbar. when having sex, because the clitoris secrete a foul-smelling smegma and become a stimulant for the emergence of cancer of the testicles and cervix. Second; The legitimacy of the Prophet through the phrase "glory for women" if it is understood from a religious perspective, then circumcision is also a sunnah practice for women, from the second socio-cultural aspect when society views a circumcised woman as good (honorable), Islam allows it in accordance with the rules of ushul “al-‘adaah al-muhkamah” and in practice it must be carried out by medical and professional personnel.
Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan pariaman Tengah Berdasarkan Model Cibest Nabila Sovia
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.5202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kecamatan Pariaman Tengah dengan menggunakan indikator kebutuhan spiritual model Cibest. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan teknik analisis menggunakan analisis kuantitatif yang dimulai dari proses pengumpulan data, melakukan uji validitas dan reliabilitas data, kemudian dilanjutkan dengan penggolongan tingkat kesejahteraan ke dalam kuadran cibest. Hasil penelitian menemukan bahwa rumah tangga yang berada pada kuadran I (Kuadran Kesejahteraan) terdapat sebanyak 22,5%. Kondisi ini terjadi pada rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan yang tinggi dan memiliki usaha selain sebagai nelayan. Kemudian rumah tangga yang berada pada kuadran II (kemiskinan material) terdapat sebanyak 41,25%. Hal ini terjadi pada rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan yang rendah yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan teknologi penangkapan dan pemasaran hasil yang tidak maksimal sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rumah tangga yang berada pada kuadran III (kemiskinan spiritual) terdapat sebanyak 7,5%. Hal ini terjadi pada nelayan yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap agama dan faktor umur yang menyulitkan mereka untuk memahami agama di usia yang sudah tua. Kemudian rumah tangga yang berada pada kuadran IV (kemiskinan absolut) terdapat sebanyak 28,75%.
BAZNAS SUMATERA BARAT : IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPERCAYAAN MUZAKKI Thomas Febria; Heriyanto Heriyanto
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4760

Abstract

Abstrak :          Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Barat dan relevansinya dengan kepercayaan muzakki (orang yang berzakat). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa upaya pengelolaan zakat dimandatkan kepada lembaga yang disebut  BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Fungsi utamanya adalah sebagai eksekutor (operasional) dalam mengelola dana zakat. Sebagai sebuah lembaga filantropi, tentunya BAZNAS mempunyai patron dan pedoman yang mesti diikuti, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat.Sehubungan dengan hal di atas, penulis mendalami dua persoalan utama dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana implementasi pengaturan pengelolaan zakat pada BAZNAS Sumatera Barat; dan bagaimana kaitannya antara implementasi pengaturan pengelolaan zakat dengan kepercayaan muzakki. Untuk menjawab dua persoalan utama ini, penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Dengan keterlibatan langsung penulis dalam latar penelitian—karena peneliti merupakan alat pengumpulan data utama—serta melakukan interview secara mendalam, dan pemeriksaan keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat, maka diperoleh hasil penelitian yang merupakan jawaban dari persoalan utama tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Barat telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan zakat dalam pengelolaan zakat, mulai dari rekrutmen pengurus, pengelolaan, sampai kepada manajemen pendistribusian. Profesionalitas pengurus dalam mengimplementasikan peraturan ke dalam pengelolaan zakat telah mampu meningkatkan kepercayaan muzakki secara signifikan sehingga terjadi peningkatan kuantitas pengumpulan zakat secara tajam dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Implementasi, Pengaturan Pengelolaan Zakat, Kepercayaan Muzakki
Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa’ȋd Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer Nur Hayati; Rahmat Hidayat
Jurnal AL-AHKAM Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v13i2.4754

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana metode berfikir Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthi dalam menetapkan hukum Islam atas berbagai masalah kontemporer dan bagaimana corak pemikiran hukum Islam Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthi dalam menetapkan hukum atas masalah-masalah kontemporer. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua hal: Pertama, metode berfikir al-Bûthi dalam menetapkan hukum Islam atas berbagai masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan menjadi anggota parlemen, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan); apabila dilihat dalam masalah Keluarga Berencana al-Bûthi menggunakan metode ijtihad qiyâsi. Dalam masalah perempuan menjadi anggota parlemen al-Bûthi menggunakan metode ijtihad istishlâhi. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram al-Bûthi menggunakan metode ijtihad intiqâi. Dalam masalah khitan perempuan al-Bûthi menggunakan metode ijtihad istishlâhi. Kedua, Corak pemikiran hukum Islam al-Bûthi dalam masalah kontemporer yang mencakup empat permasalahan (Keluarga Berencana, perempuan menjadi anggota parlemen, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan). Corak pemikiran hukum al-Bûthi dalam masalah Keluarga Berencana adalah modernis. Dalam masalah perempuan menjadi anggota parlemen al-Bûthi bercorak modernis. Dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram al-Bûthi bercorak tradisionalis. Dalam masalah khitan perempuan al-Bûthi bercorak modernis
Wasiat Wajibah Ahli Waris non Muslim dan Murtad Muhammad Rhazes Adiasa
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6492

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dari sisi usul fikih dan fikih, khususnya terkait yurisprudensi Mahkamah Agung. Terdapat 6 putusan yang sudah memiliki kepastian hukum dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah, yaitu putusan Nomor. 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 16K/AG/2010, 721K/AG/2015, 218K/AG/2016, 331K/AG/2018. Pada putusan Nomor. 368K/AG/1995 tentang kewarisan anak yang pindah agama, Nomor. 51K/AG/1999 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 16K/AG/2010 tentang kewarisan istri non-muslim, Nomor. 721K/AG/2015 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 218K/AG/2016 tentang kewarisan beda agama, Nomor. 331K/AG/2018 tentang kewarisan suami murtad. Berdasarkan 6 putusan hakim tersebut, hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, dan putusan tersebut sudah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam hukum Islam dan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian library research dengan bersumber kepada kitab-kitab, buku, dan putusan hakim. Dalam hal ini, putusan yang ditetapkan oleh hakim dinilai berkesesuaian dengan nilai-nilai keadilan, meski tidak mengikuti aturan yang sudah berlaku sebagai pedoman oleh hakim Pengadilan Agama, yaitu KHI.
Pembatalan Perkawinan di Beberapa Negara Muslim Perbandingan Antara Maroko, Turki, dan Malaysia Chabibatul Maulidah
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6556

Abstract

The purpose of this writing is to find out about matters relating to the cancellation of marriages in family law in several Muslim countries. Especially in Morocco, Türkiye and Malaysia. In this study the authors used descriptive comparative analysis method, namely describing and comparing several variables. Sources of data obtained in this study through literature studies. Based on the results of the research, the three countries have different mentions of marriage annulment, as well as different policies and laws. this is based on the background and needs of each country, legal renewal is also the cause of differences in the rules regarding the annulment of marriages.

Page 7 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019)