cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zainal Azwar
Contact Email
al-ahkam@uinib.ac.id
Phone
+6282172124966
Journal Mail Official
al-ahkam@uinib.ac.id
Editorial Address
Jalan Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal AL-AHKAM
Published by Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ISSN : 20868243     EISSN : 27226549     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus kajian jurnal ini berkaitan dengan kajian hukum Islam dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Jurnal ini menampung semua bentuk artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian hukum Islam yang mencakup artikel penelitian, baik normatif-doktrinal dan empiris, dalam disiplin hukum Islam yang meliputi: Yurisprudensi Islam (Fiqh), Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), Hukum di Dunia Muslim Modern (Legislasi / Kodifikasi, Statuta, Peraturan, Profesi Hukum, dan Lembaga), dan Hukum Komparatif, Hukum & Agama, atau Hukum & Masyarakat yang bersinggungan dengan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
Perempuan Menjadi Anggota Parlemen Faisal Faisal
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6513

Abstract

Pembahasan ini hendak membahas lebih dalam tentang kedudukan perempuan di dalam parlemen ditinjau dari segi aspek hukum Islam. Hal ini dimaksud agar mendapat gambaran yang jelas, bagaimana kondisi riil perempuan ketika diparlemen serta mafasadah dan mudharat yang ditimbulkan bagi dirinya dan keluarnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (libraby research), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisa muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan bahwa, terdapat kesepakatan ulama fiqih (ijmak) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan kepemimpinan karena Pertama, terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 34 tentang laki-laki menjadi pemimpin perempuan. Kedua, hadis Abu Bakrah yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka. Ketiga, wanita itu menurut kodratnya lebih lemah dan kurang sempurna dibandingkan laki-laki. Keempat, keterbatasan wanita untuk dapat tampil di muka umum karena ia adalah aurat yang harus selalu tersembunyi. Perempuan yang menjadi anggota parlemen akan memberikan mudharat yang lebih besar dari pada mafsadat pada dirinya dan keluarganya.Sebab, ketika seorang perempuan telah masuk ke dalam dunia politik, duduk di parlemen. Hal ini akan membuat perempuan tersebut tidak dapat memenuhi semua kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Karena pekerjaan menjadi anggota parlemen akan sangat banyak menyita waktu seperti rapat parlemen yang sampai tengah malam, perjalanan dinas di dalam kota, luar kota bahkan sampai ke luar negeri hingga meninggalkan suami dan anak di rumah.
Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi Nailur Rahmi
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6143

Abstract

Sejarah dan perkembangan maqasid syariah dapat ditelusuri melalui periode sebelum Imam Syatibi dan sesudah Imam Syatibi. Pada tulisan ini dibahas tentang sejarah dan perkembangan maqashid syariah sebelum Imam Syatibi serta karya-karya ulama pada masa tersebut. Tujuan pembahasan ini untuk memaparkan tentang sejarah dan perkembangan maqashid syariah serta karya-karya ulama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari buku-buku tentang maqashid syariah dan Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan menarik kesimpulan sehingga muncul temuan baru. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa, sejarah dan perkembangan maqashid syariah terbagi kepada dua periodeisasi. Pertama, Periode sahabat dan generasi sesudahnya, para sahabat merupakan murid Rasul yang hidup dan berjuang dengan Rasul demi tegaknya Islam. Mereka mendapat pengetahuan Islam secara langsung dari Rasul SAW. Baik tentang hukum dan bagaimana mengambil istinbat hukum serta berfatwa, tentu rasul juga mengajarkan hikmah-hikmah dari setiap hukum dan tujuan atau maqashid dari ditetapkanya sebuah hukum. Kedua, periode pengkodifikasian maqashid syariah, pada periode ini walaupun ilmu Maqāsid masih menginduk dengan disiplin ilmu yang lainya yaitu ilmu usul fikih akan tetapi para ulama sudah lebih banyak berbicara dan membahas serta mempraktekkan ilmu Maqāsid secara mendalam terutama dalam hal berfatwa dibidang fikih. Di antara karya- karya ulama adalah, yang ditulis At-Tirmudzi al-Hakim (abad 3 H) dalam kitabnya As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan al-Furuq. Juga ada Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya Ma’khad al-Syara’. Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan Ushul al-Fiqh dan Mahasin al- Syari’ah. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar al- Abhari (w.375 H) dan al-Baqilany (w. 403 H).
AKAD WAKALAH DANA SETORAN HAJI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ali Minanto
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6277

Abstract

This study aims to look at the law on wakalah contracts for haj deposit funds. This research uses library research. Data collection was carried out by accessing various sites from the internet (websites) and the data sources used were secondary data sources. The development of such a large haj fund has the potential to be used to support a higher quality haj pilgrimage. Hajj financial management that is effective, efficient, transparent, accountable and in accordance with statutory provisions will have a positive impact on Indonesian pilgrims. Efforts made by the Ministry of Religion to improve the quality of organizing the pilgrimage is to develop these funds through investment. The formulation of the problem is the wakalah contract for haj deposit funds from the perspective of Islamic law. The questions that arise are the pros and cons of haj funds investing in haj deposits, the view of maslahah mursalah, and the wakalah contract of haj funds from the perspective of Islamic law. Wakalah in the pilgrimage fund is permissible as long as it aims to help fellow human beings. Maslahah The management of funds in infrastructure makes it easier for Indonesian hajj pilgrims
Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi Dalam Kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi) Nila Pratiwi; Widya Sulastri
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6144

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pemikiran Al-Sarakhsi mengenai pemahaman dalam ilmu ushul fiqh serta juga berbicara berbagai hal dalam permasalahan fiqh. Dalamnya pemahaman dan pengetahuan Al-Sarakhsi serta mendapatkan salah satu posisi diantara kalangan ulama di masanya mendorong Al-Sarakhsi untuk menghimpun dan mengarang buku yang menjadi sumber dalam hukum Islam dan juga sebagai sumber penting dalam ushul fiqh mazhab Hanafiyyah. Pemaknaan terhadap teks dari persoalan yang menimbulkan keraguan sangat mungkin memunculkan penafsiran yang beragam dan kata serta beragam makna ketika terdapat dalam kalimat. Maka perlu diketahui bagaimana konsep makna dalam pandangan ulama ushul fiqh Al-Sarakhsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Sarakhsi memiliki pandangan bahwa lafadz dapat memiliki makna yang bukan hanya makna yang ditunjukan oleh lafadz, Al-Sarakhsi menggolongkannya menjadi makna amar dan nahi, makna amar terbagi menjadi faur dan tarakhi serta tikrar dan marrah wahidah. Dimakna nahi berbentuk Fiil mudhari dan lafaz “harama
Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan Analisis Pendapat Ibn Qudamah Fataqia Rahma
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6276

Abstract

Dalam literatur fiqh ditemukan perlakukan diskriminatif terhadap perempuan, namun ada ulama fiqh yang berpendapat tentang perlindungan terhadap perempuan salah satunya Ibn Qudamah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan menurut Ibnu Qudamah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, data primer dalam penelitian ini diambil dalam kitab Al-Mughni. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian berupa analisis konten (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah pertama konsep perlindungan perempuan menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni memberi ruang pada perempuan di dalam fiqh untuk melakukan apa yang bisa di lakukan laki-laki. Bahwa perempuan juga memiliki hak terhadap dirinya sendiri di dalam perkawinan. Kedua bentuk perlindungan perempuan dalam pernikahan pada kitab Al-Mughni seperti dalam permasalahan wakalah bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilanya. Dalam hal mengajukan syarat maka semua syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut harus dipenuhi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka perempuan berhak mengajukan fasak. Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Ibn Qudamah
LEGALISASI PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN HAKIM Defi Rahmi Fadhilah
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6213

Abstract

This article aims to analyze the considerations of judges who grant requests for interfaith marriages. This type of research is normative legal research in the form of case studies with a content analysis approach. The cases analyzed in this study are case numbers 916/Pdt.P.2022/PN.Sby and 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL. The results of the study found that the judge's argument in granting interfaith marriages was that there were different forms of legalization of interfaith marriages. The Surabaya District Court judge legalized a valid interfaith marriage contract. Meanwhile, the judge at the South Jakarta District Court legalized interfaith marriage contracts. However, the South Jakarta District Religious Court did not grant marriage registration rights to applicants at the Population and Civil Registry Service Office.
Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021) Melia - Rosa
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6218

Abstract

This paper examines the legal status of the use of the Astrazeneka vaccine, which is indicated to utilize pork trypsin media which has caused controversy in the community. The polemic surfaced after a different fatwa was issued between the Central MUI which forbade it and the East Java MUI which made the Astrazeneka vaccine legal. This paper provides an explanation of the halalness of the astrazeneca vaccine by applying the theory of istihalah, after going through a long production process there have been changes both in substance and form so that the nomenclature has also changed, the astrazeneka vaccine which uses pork trypsin is considered holy and halal. Halal law is based on the argument that the illat of law that causes prohibition has disappeared.
Menilik Nasib Asuransi Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 Wahyuni Lely Augusna; Rozalinda Rozalinda; Ahmad Wira
Jurnal AL-AHKAM Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v14i1.6152

Abstract

The Covid-19 pandemic is called the “black-swan-effect” which has rocked the economy and the health sector. High mortality rates and a sluggish economy have made the financial industry's performance decline. This has become one of the factors in the decline in financial industry assets, namely the sharia insurance industry in Indonesia. The insurance industry should be ready to face the covid-19 pandemic because insurance companies have a lot of experience in dealing with unexpected events that impact society. This article describes an analysis of the development of Islamic insurance in Indonesia in the midst of the Covid-19 pandemic through asset and investment growth and identifies the factors that influence it. The approach to this study uses a qualitative research approach and the data used in this study is secondary data obtained through the official website of the Financial Services Authority in the form of insurance statistics for 2020 and IKNB data for 2020-2022. The results of this study indicate that there was a decline in sharia insurance assets and investments in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This was due to economic pressure due to Covid-19 so that in general there was a decline in company performance. This finding can be a reference for Islamic insurance companies to have a special strategy when dealing with unexpected events that affect a large population of people.
Menyembunyikan Nasab Anak Pratiwi, Nila; Muhammad, Nasrizal
Jurnal AL-AHKAM Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v15i1.8644

Abstract

The cause of nasab relationship is marriage. The child is related to the mother through pregnancy, and the child is related to the father through marriage. The marriage relationship that causes the nasab relationship is a valid marriage, invalid marriage, and wathi' syubhah. If the pregnancy occurs outside of a valid marriage, or the marriage is invalid, then the child does not have a nasab relationship with the father even though it is determined by various methods in determining nasab, such as recognition, proof, lottery, tracking / tracing, claims / demands, judge decisions, and others. Thus, no rights are obtained in the absence of a nasab relationship. There is no right to inherit from each other, no right to guardianship in marriage, etc. In fact, the father has the right to marry the daughter because she is not included in the women who are forbidden to marry. This article is a normative research in which the author uses the type of library research with secondary data sources, in the form of documentation and other literature materials related to the material discussed.
RELEVANSI PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP MASYARAKAT MODERN PERSPEPKTIF AL-QUR’AN Dafizki, Ashlih Muhammad; Efendi, Zul; Arsal, Arsal; Faizin, Faizin
Jurnal AL-AHKAM Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v15i1.7569

Abstract

Abstrak Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana, walaupun hukuman mati ini sampai sekarang masih menuai pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pada eksplorasi 1). Bagaimana konsep hukuman mati di Indonesia; 2). Bagaimana Relevansi Penerapan Hukuman Mati Perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca serta memahami literature yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). penerapan hukuman mati di Indonesia dilakukan terhadap kejahatan serius seperti makar terhadap pejabat negara, pembunuhan berencana, dan tindak pidana lainnya seperti korupsi dan narkotika; 2). Dalam al-Qu’an penerapan hukuman mati masih dilaksanakan pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan, perzinaan, hirabah, bughat, dan murtad, walaupun demikian hukum hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati dalam tindak kejahatan yang merugikan manusia lainnya, sehingga penerapan hukuman mati t dalam perspektif al-Qur’an memiliki relevansi yang sangat kuat untuk diterapkan dalam masyarakat modern, dengan tujuan untuk menjaga keadilan, menghormati HAM, dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai zaman modern. Kata Kunci: Relevansi, Hukuman Mati, al-Qur’an

Page 8 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019)