cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka Setyowati
Contact Email
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Phone
+6281335726057
Journal Mail Official
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Editorial Address
http://ejurnal.waskitadharma.ac.id/index.php/jamak/TIMPENYUNTING
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan
Published by STISOSPOL WASKITA DHARMA MALANG
ISSN : 23558466     EISSN : 26553244     DOI : 00042120889
Core Subject : Social,
Social Sciences
Fokus dan Skop JAMAK: memuat artikel dalam bidang administrasi,manajemen dan kepemimpinan yang mencakup bidang keilmuan yang relevan dengan: agama, sosial, ekonomi, kependidikan, dan sains,
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG: Partisipasi Masyarakat, PNPM, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Ngatimin
JAMAK Vol. 2 No. 1 (2015): JAMAK 2015
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan didukung dengan analisis kualitatif. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan skala Likert dan cross tabulasi untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran dalam bentuk usulan, saran maupun kritik. Sumbangan tenaga diberikan dengan frekuensi terbanyak yaitu 30%. Selain itu juga ada dalam bentuk material dan uang. Tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori rendah. Selain faktor kemiskinan hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap program dan kurang optimalnya peranan stakeholder terkait dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah umur, status warga di kelurahan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemerintah daerah, pengurus kelurahan (RT/RW), Tokoh masyarakat dan fasilitator. Kebijakan yang tepat untuk peningkatan partisipasi masyarakat adalah perencanaan partisipatif yang benar-benar melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan PNPM, pemberian modal usaha yang benar-benar diperuntukkan bagi keluarga miskin, optimalisasi peranan stakeholder terkait. peningkatan pengetahuan masyarakat melalui media massa, pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam organisasi social kemasyarakatan yang ada termasuk KSM. Terdapat strategi untuk mendukung Program PNPM Program peningkatan bantuan modal bagi masyarakat miskin.
PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENGATASI PENGANGGURAN SARJANA: Pendidikan Pelatihan Kewirausahaan Pengangguran Sarjana Ahmadi, Rulam
JAMAK Vol. 2 No. 1 (2015): JAMAK 2015
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangguran di kalangan sarjana merupakan suatu fenomena masalah sosial yang terus menggejala. Menjadi suatu keprihatinan bersama bahwa kaum muda yang nota bene telah belajar di perguruan tinggi dalam masa yang cukup lama ternyata menganggur. Sebagian mereka terus berusaha untuk mencari pekerjaan sesuai ijasahnya, dan enggan untuk bekerja di luar disiplin ilmunya, apalagi terjun dalam dunia usaha. Mereka memilih menganggur daripada bekerja di luar disiplin ilmunya dengan dalih tidak suka, atau sebenarnya karena mereka malas dan gengsi.Ada beberapa alasan mengapa sarjana menganggur. Salah satu diantaranya adalah karena sulitnya memasuki lapangan kerja. Banyak lapangan tidak menerima tenaga kerja baru yang disebabkan menurunnya produksi atau menurunnya kebutuhan layanan jasa yang dikelolanya. Mereka tidak diterima mungkin juga karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan dalam lapangan kerja bersangkutan. Alasan lain adalah karena mereka tidak memiliki “nilai lebih” (value added), yakni kemampuan (keterampilan) tertentu yang bisa menjadi modal penting untuk diterapkan dalam dunia usaha guna memperoleh pendapatan. Yang lebih memprihatinkan jika mereka menganggur karena mereka memang malas bekerja dan cenderung bergantung pada orang lain, terutama pada orangtua (keluarga). Seyogyanya ketika seseorang telah menyandang gelar sarjana yang diperoleh melalui proses pendidikan dalam kurun waktu empat tahun maka mereka tidak lagi bergantung pada siapapun.
KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI STRUKTUR ORGANISASI DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG: Kebijakan, Implementasi, Pelayanan Publik, Struktur Organisasi Hartoko, Suryo
JAMAK Vol. 2 No. 1 (2015): JAMAK 2015
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada paparan pelayanan umum, hasil pembangunan selalu memberikan pencerahan dan hasil bagi masyarakat umum, demikian pula selalu melahirkan kedinamisan pada masyarakat banyak untuk melakukan masukan baik sistem dari public service dan perilakunya, demikian pula bagi Negara yang sedang berkembang akan selalu menjadikan perubahan demi perbaikan.Demikian pula pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur organisasi Pemerintahan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan mengetahui kebijakan dalam implementasi pelayanan public serta untuk mengetahui behwa melalui struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan dapat dilakukan kebijakan dalam implementasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah diketahuinya struktur organisasi untuk Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Dau Kabupaten Malang, pemerintah Kecamatan akan dapat menyusun rancana kerja yang matang sesuai tujuan semula.Diketahuinya kebijakan dalam implementasi pelayanan public pada kecamatan, maka pihak Pemerintah Kecamatan dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah disusun dapat terealisasi dan dengan adanya struktur organisasi yang sesuai untuk Pemerintah Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maka kebijakan dalam implementasi pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik sehingga masyarakat pengguna jasa dapat merasakan manfaat secara maksimal
Understanding Svara thought on Leadership by Top Administrators in a Changing World New Challenges in Political-Administrative Relations: Leadership, Administration, Political Administrative Relations Fathurrohman, Deden
JAMAK Vol. 2 No. 1 (2015): JAMAK 2015
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Recently, administrators- in terms of leadership should become adapters who continuously adjust in the fluid environment in which they work as to fill their leadership responsibilities. It is very important to realistically grasp the status of administrators during each of these periods to have better understanding on how their circumstances are changing now. The future role will be different and complex, but there are always positive aspects of the change as well as negative ones.The focus of Svara writing is on top career administrators—local government CEOs and permanent secretaries in Europe and city/county managers and senior executives in the United States—who relate closely with top politicians (both top elected officials and political appointees) on the one hand, and the organization they more or less direct on the other. This condition can be seen as a way that could be the same or different if this compare to other countries, especially in Developing countries.There are so many challenges faced by administrators when they doing their duties. We are also aware of dichotomies between their roles in terms of political and administrative relations. It could be fruitful to find the harmonize way to manage this two relations. By understanding Svara writing and expanding by other writers, hopefully leadership a a changing world will be in a benefit way.This article want to have better understanding of what Svara writing on Leadership at the top administrators in term of political and administrative relations
PROBLEMATIK PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HAK AZAZI MANUSIA: hak asasi manusia, masyarakat miskin Sutrisno
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problema pemukiman bagi segenap rakyat Indonesia, belum terpecahkan. Padahal itu adalah hak asasi manusia, sementara pemenuhannya adalah terutama tanggung jawab negara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sebagai hak asasi manusia hak atas pemukiman seharusnya serius diupayakan penanganannya, khususnya bagi masyarakat miskin. Disadari, membangun apa pun ada masalah, termasuk membangun pemukiman bagi masyarakat miskin perkotaan. Rumah susun, betapapun tak lepas dari masalah, tampaknya masih merupakan salah satu alternatif yang baik dan menguntungkan.
AKUNTABILITAS PUBLIK PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN MALANG: akuntabilitas, KPU, akuntabilitas administratif, legal dan profesional, akuntablitas prosedural Fathurrohman, Deden
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas publik merupakan keniscayaan dalam kehidupan institusi baik privat maupun publik. Penyelenggraan pemilukada serentak merupakan aktivitas institusi publik yang sangat penting dalam suksesi kelembagaan politik negara. Oleh karena itu pelaksanannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan kepada publiknya. Pemilukada serentak merupakan amanat kedaulatan rakyat daerah yang diemban oleh KPU daerah, sehingga diperlukan akuntabilitas dari penerima amanah dan pemilik kedaulatan. Pemilukada serentak di Kabupaten Malang tahu 2015 merupakan salah satu dari sejumlah pemilukada yang dilaksanakan pada gelombang pertama dari tiga gelombang yang direncanakan. KPU Kabupaten Malang sebagai pelaksana yang berwenang menyelenggarakan pemilukada malaksanakan perhelatan ini dengan bersandar pada perundangan melalui koordinasi dan supervisi KPU Nasional, KPU Jatim. Pelaksanaan pemilukada serentak ini dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, sehingga akuntabilitas publik administratif, legal dan profesional dapat ditemukan melalui dua tahapan tersebut. Akuntabilitas publik tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dengan lebih mengedepankan akuntabilitas prosedural.
PERAN LITERASI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER: literasi informasi, strategi pembelajaran, pendidikan karakter Widiyawati, Anita Tri
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan karakter merupakan kekuatan suatu bangsa. Untuk menumbuhkan pendidikan karakter membutuhkan proses panjang, sehingga diperlukan untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Terdapat lima ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter yang baik: keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah, lingkungan, dan masyarakat (Mustari, 2014:x). Dalam upaya menumbuhkan pendidikan karakter di sekolah diperlukan peran guru dalam mendidik siswanya serta peran perpustakaan sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar. Peran guru berkaitan dengan strategi pembelajaran yang digunakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan strategi pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan literasi informasi. Peserta didik yang mempunyai tingkat literate yang tinggi, maka dapat mencapai tingkatan informasi yang tertinggi yaitu „wise’ (kebijaksanaan). Ketika peserta didik telah mencapai nilai-nilai kebijaksanaan, maka nilai-nilai karakter pun dapat tercapai pula. Sehingga peserta didik mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam menjalani kehidupan di masa depan yang lebih baik
OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL MELALUI BINTER DALAM MEMBANTU PEMERINTAH MENGAMANKAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI GUNA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN: peran satkowil melalui binter, pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi, swasembada pangan Rumadi, H
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai salah satu metoda Binter merupakan pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam membantu penyelenggaraan kegiatan petani dalam mewujudkan swasembada pangan atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan. Disamping itu Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh TNI AD. Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial melalui pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi yang implementasinya di lapangan ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam lingkup internal TNI AD sendiri melalui Bakti TNI diharapkan akan terwujud kemanunggalan TNI – Rakyat.Implementasi di lapangan kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dimana Kowil menjadi tulang punggung dalam pelaksanaannya pada kenyataannya belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, mengingat Kowil masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyangkut kesiapan aparatur Kowil yang belum memadai, penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam setiap tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak adanya dukungan sarana serta belum maksimalnya kegiatan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan aparat Kowil dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan sarana yang efektif untuk mendukung swasembada pangan, sehingga penyelenggaraannya perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di masa yang akan datang, rumusan upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan kesiapan aparatur Kowil, penyelenggaraan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi dalam setiap tahapan, serta peningkatan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bakti TNI dengan Pemerintah dan instansi sektoralal lainnya melalui kerjasama lintas sektoralal TNI dengan Departemen/Non Departemen mutlak untuk dapat dilakukan, sehingga kegiatan pengamanan pendistribusian pupuk bersubsidi sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) (Studi pada Pemerintah Kabupaten Tuban): population, information system of population administration, e-government Anggaini, Niken Lastiti Veri
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Information System of Population Administration (SIAK) is a system for the collection, processing and presentation of Population Data accurately in order to produce proper population information for development and public services It consits of Population Registration and Civil Registration by using Information Technology. This study aimed to describe and analyze the optimalization of local government role in the implementation of SIAK and the factors that influence the role optimalization. The method used is qualitative method by applying some steps in collecting the data, such as observation, documentation, and conducting some interviews to the field informant, which is obtained through Key Informant. The result of the research showed that thera are three way to opimalize role of local government in implementation SIAK, thai is Empowerment the management officer SIAK, the provision of data recording place on population and development population data base. The influence factors consits of the population itself, human resource capacity, and infrastructure
KONSEP DALAM PERILAKU ORGANISASI DAN INDIVIDU GUNA MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI DAN TIM KERJA YANG TANGGUH: konsep, perilaku organisasi, individu, membangun budaya organisasi, tim kerja yang tangguh. Hartoko, Suryo
JAMAK Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai perubahan selalu terjadi dalam sebuah organisasi disadari atau tidak berdampak pada budaya organisasi dan tim kerja. Sehingga sebuah organisasi dapat bertahan jika dapat mengantisipasi dan melakukan inovasi dari perubahan tersebut. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektiftas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi.Robbins menyatakan perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik dan sumber daya manusia. Sobirin (2005) menyatakan ada dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional serta faktor intern organisasi yang mencakup dua hal pokok yaitu :1) perubahan perangkat keras organisasi (hard system tools) atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem; dan2) perubahan perangkat lunak organisasi (soft system tools) atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi.Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai dalam organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh anggota organisasinya sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku. Hal ini berarti setiap organisasi mempunyai sistem makna berbeda, perbedaan ini menyebabkan setiap organisasi mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda serta respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama, namun dengan tim kerja yang tangguh maka organisasi mampu berkompetisi untuk menjamin kontinuitasnya.

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2021): JAMAK 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Jamak Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020 Vol. 6 No. 1 (2019): JAMAK 2019 Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018 Vol. 5 No. 1 (2018): JAMAK 2018 Vol. 4 No. 1 (2017): JAMAK 2017 Vol. 3 No. 1 (2016): JAMAK 2016 Vol. 2 No. 1 (2015): JAMAK 2015 Vol. 1 No. 1 (2014): JAMAK 2014