cover
Contact Name
Eka Setyowati
Contact Email
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Phone
+6281335726057
Journal Mail Official
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Editorial Address
http://ejurnal.waskitadharma.ac.id/index.php/jamak/TIMPENYUNTING
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan
ISSN : 23558466     EISSN : 26553244     DOI : 00042120889
Core Subject : Social,
Fokus dan Skop JAMAK: memuat artikel dalam bidang administrasi,manajemen dan kepemimpinan yang mencakup bidang keilmuan yang relevan dengan: agama, sosial, ekonomi, kependidikan, dan sains,
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: good governance, pelayanan publik, prinsip good governance Sutrisno
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance adalah praktik pemerintahan yang berdasarkan kebutuhan rakyat dan bertanggungjawab pada rakyat. Dalam good governance terdapat alat-alat untuk membantu jalannya good governance, salah satunya adalah pelayanan publik yang harus memperhatikan prinsip-prinisp good governance profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Contoh pelayanan publik adalah puskesmas. Dalam jurnal ini dilakukan pengamatan pada salah satu puskesmas di Kota Malang yaitu Puskesmas Kendalsari. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara kepada 10 narasumber yang merupakan konsumen tetap dari Puskesmas Kendalsari. Hasil menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Puskesmas Kendalsari dilakukan dengan cukup baik. Penggolongan ini diberikan karena walaupun praktik terhadap prinsip good governance sebagian besar sudah dilakukan masih terdapat kekurangan dalam penjelasan alur pendaftaran secara tertulis, petugas yang kurang ramah, dan kurangnya fasilitas untuk prosedur cabut gigi masih ada di Puskesmas Kendalsari.
Penerapan Civil Society Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Di Era Globalisasi: Civil Society, Perdamaian, Globalisasi, Kemanusiaan, HAM Sigit Wahyudi
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kemanusiaan menjadi penting dalam hubungan internasional di era globalisasi. Upaya perdamaian di era modern berbeda dengan upaya perdamaian di era perang dunia. Terutama berkembangnya digitaliasi yang telah membantu memberikan ruang-ruang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk terlibat dan mempengaruhi proses perdamaian di berbagai aktivitas kehidupan. Kebiasaan mereka berada pada dunia virtual internet. Internet sebagai sebuah lahan tak bertuan tidak memiliki kedaulatan yang mengaturnya. Paper ini berusaha untuk menjelaskan keterlibatan Civil Society melalui pemanfaatan platform jejaring sosial dan internet sebagai bagian dari upaya bina damai dalam permasalahan kemanusiaan pelanggaran HAM. Paper ini beragumen bahwa intervensi netizen diwujudkan melalui kegiatan aktivisme online dengan memanfaatkan jejaring virtual internet. Melalui gerakan aktivisme online, netizen berusaha berperan sebagai aktor perdamaian dengan mempengaruhi pendapat masyarakat umum bahkan negara di ruang publik maya.
Perlindungan Administratif Dalam Perjanjian Lisensi Merek Terhadap Tindakan Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Bidang Merek: Hak Merek, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lisensi Indiati
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Selayaknya merek itu mudah diingat oleh konsumen dan berkaitan dengan bidang jasa yang diberikan. Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Aturan hukum mengenai merek memiliki relavansi dengan aturan mengenai monopoli dagang dan persaingan usaha. Oleh karena itu jauh sebelum UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dibuat, sejak tahun 1999, Indonesia sudah memiliki aturan hukum menyangkut larangan monopoli dagang dan persaingan usaha yakni Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Adapun latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 1999) adalah karena sebelum UU tersebut diundangkan muncul iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik itu dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek dan bagaimana implementasi pasal 50 huruf b. UU persaingan usaha khususnya terhadap perjanjian lisensi. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelaahan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ataupun dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan ini sebagian besar tertuju pada bahan pustaka di bidang hukum merek, yang secara tidak langsung juga menelaah data primer, sekunder maupun tersier yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di lapangan maupun di perpustakaan. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek hanya diberikan kepada penerima lisensi beritikad baik yang mencatatkan perjanjian lisensinya pada Dirjen HKI sehingga terhadap pembatalan kepemilikan merek dari pemberi lisensi yang bersangkutan, pihak penerima lisensi masih dapat melanjutkan perjanjian lisensi tersebut terhadap pemilik merek yang dinyatakan berhak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, maka pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b harus dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Persaingan Usaha. Patut pula diperhatikan bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (a) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (b) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Human Resources Development and Management of The Open Distance Learning In The Seashore South of East Java Province, Indonesia (Case Study of Jember Regency Open Distance Learning Services): Human Resources Development, Management Development, and Open Distance Learning Joko Isdianto
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

When technology has helped all people all around the world, we can say that people always depend on it. Technology always changes into the advanced ways but people seldom make a change, The all helpings from the advanced technologies have been increasing day by day. The days have become clearer than before because all people get their needs with the advanced technology, such as computerized element for teaching and learning program, computerized for writing, calculating, thinking, hardware for making the vehicles, for making airplanes, for making kitchen set, etc. Also, They do so many things with the capacities of computerized hardware and equipment maximally. For teaching and learning programs at Jember Open Distance learning, has been spread out all over East Java Province, including seashore south of east java province as jember work area. At Open Distance Learning of Jember, also use high technologies to control all activities from all fields, such as academic fields, registration fields, documentation fields and learning teaching fields. When we want to spread out all the learning programs at the seashore around the Jember work area, we also use the high technology to improve data, to make promotion socialization programs, to make much more training and learning for our students. Beside, Study and learning teaching activities have been easier than before, with our learning teaching program applications, even in the seashore south of east java province. At this seashore area, All students can use this hardware and software maximally, human resources management and internet networking management. Both of them, They have their own role in the part for increasing the work capacities of Open University in all towns. Discussing all the problems within the services process at Open Distance Learning Unit of Jember, we remind about the obstacles with Human Resources and capabilities of the services system. Also, The knowledge of Open University working system is needed for all officers of Open University, at the central and region. It’s all about the services management, internal and external system reforms, Including efficiency, and effectiveness and budgeting efficiency. Open distance learning is the most quickly developing fields of instruction nowadays and it has a generous effect on all training conveyance frameworks. Long Distance framework developing quick as a result of the improvement of Internet-based data advances, and specifically the World Wide Web. The idea of Long Distance training originated from thought where the students and the educators cannot be in a classroom and they ought to be isolated by some geological issues or might be they can't approach each other to make simple the whole instruction framework. It is routed to a wide scope of potential accomplices, governments, intergovernmental and non-legislative associations, specific establishments, affiliations, modern corporations, telecommunication organizations, and others intrigued by this field, to look for their co-activity in meeting the present dire instruction and preparing needs, through open and separation learning.
TINJAUAN NILAI-NILAI SYARI’AH TERHADAP AGECY THEORY: Principal, agent, metafora amanah Abdul Wahid Mahsuni
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep Agency theory memandang bahwa manajemen sebagai penerima kerja dari principal (pemilik) dan harus melaporkan aktivitas yang diberikan kepadanya, disamping itu principal sebagai pemberi kerja akan meminta kompensasi tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen, laporan tersebut biasanya dituangkan dalam laporan keuangan. Di samping itu ada metafora lain dalam mendesain dan mengoperasikan organisasi dengan bntuk metafora amanah. Metafora ini mempunyai nuansa humanis dan transendental.
Efektivitas Program Sistem Administrasi Pedesaan (SIAP) Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada: Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang): effectiveness, administration Hari Purnomo
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Effectiveness of the Rural Administration System Program (SIAP) in Public Services (Study on: Codo Village, Wajak District, Malang Regency) is the need of every citizen in terms of efficient and effective public services and care for every citizen's complaints. Currently, Indonesia is still a problem that is still being made improvements related to public services that are fast, effective and efficient. In order to improve public administration services, an administrative system is needed so that services run quickly, efficiently and effectively. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Rural Administration System Program (SIAP) in public services, the research location was Codo Village, Wajak District, Malang Regency. This research method uses descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that the Rural Administration Program (SIAP) is very effective in providing public services for village administration, however, the Rural Administration Program (SIAP) still has several obstacles, namely the unavailability of adequate infrastructure or connection delays from all data service providers, causing the Rural Administration Program (SIAP) service was disrupted. Keywords: effectiveness, administration.
Revitalisasi Pengelolaan Terminal Hamid Rusdi Kota Malang: Revitalisasi, Terminal, Implementasi Kebijakan Eka
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan transportasi merupakan salah satu kepentingan masyarakat dalam bidang perhubunganyang menjadi tanggungjawab manajemen pemerintahan. Salah satu kebutuhan dalam transportasiadalah terminal. Terminal merupakan tempat pangkalan kendaraan umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, sertauntuk perpindahan moda angkutan. Secara fungsional, terminal hamid rusdi merupakan jenisterminal tipe terminal tipe B di Kota Malang Jawa Timur yang melayani angkutan umumAntar Kota. Namun, pada kenyataanya masih ada permasalahan yang ada di terminal hamid rusditersebut. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi melalui upaya pengelolaan yang baik danterintegrasi antara masyarakat terutama para pengguna angkutan, pemerintah dan swasta dalam halini pedagang harus bersama merumuskan keputusan yang terbaik. Kata Kunci : Revitalisasi, Terminal, Implementasi Kebijakan.
Analisis Pelayanan Publik Dalam Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) (Studi Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang) peneliti peneliti; peneliti2
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 8 No. 1 (2021): JAMAK 2021
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.Penelitian yang digunakan adalah data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, dokumen, buku, dan penulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.Simpulan: (1) Pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Malang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dalam memberikan pelayanankepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan terutama pada pelaksanaan pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat pengguna jasa. (2) Faktor-faktor yang menghambat ialah dari segi Faktor Hukum (undang-undang). Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Malang Untuk Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Malang.
Kajian aspek utama dalam pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang Lita Juniati; Shanti Yuka Andhini
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 8 No. 1 (2021): Jamak
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59905/jamak.v8i2.128

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa ; aspek kemampuan sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan publik, Prosedur dan Hambatan Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.Penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan mengamati, mengetahui, mengamati fenomena sosial, serta mengembangkan konsep dalam mengatasi suatu permasalahan. Teknik analisa data Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara (tanya jawab) yang didukung oleh narasumber sesuai kebutuhan penelitian. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari data collection, data display, data reduction dan conclusions ; drawing/verifying.Simpulan: . Aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Turen baik dari segi jumlah dan kondisinya untuk saat sekarang dinilai cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan administrasi pelayanan publik, namun pemanfaatan sarana dan prasana yang ada tersebut masih kurang optimal sehingga belum mampu mendukung tertib administrasi dalam pelayanan publik. Aspek Prosedur dan Hambatan Administrasi Pelayanan Publik maka kendala yang di hadapi dalam administrasi pelayanan kependudukan adalah masih cukup banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami proses dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan
Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Administrasi Aparatur Desa di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Santi Bintara Wati; Syamsul Sukmono Edy
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 8 No. 1 (2021): Jamak
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59905/jamak.v8i1.129

Abstract

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan administrasi aparatur desa di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan mengamati, mengetahui, mengamati fenomena sosial dalam suatu setting, serta mengembangkan konsep dalam mengatasi suatu permasalahan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara (Tanya jawab) yang didukung oleh narasumber sesuai kebutuhan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari data collection, data display, data reduction dan conclusions ; drawing/verifying. Simpulan: Kepala desa Turirejo juga memberikan kesempatan kepada aparatur desa Turirejo untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselanggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten (BPMPD) Kabupaten Malang. Beberapa kegiatan Diklat yang diikuti aparatur desa Turirejo tersebut dinilai memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa terhadap pelaksanaan administrasi pemerintah Desa.