cover
Contact Name
Eka Setyowati
Contact Email
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Phone
+6281335726057
Journal Mail Official
ojsjamak@waskitadharma.ac.id
Editorial Address
http://ejurnal.waskitadharma.ac.id/index.php/jamak/TIMPENYUNTING
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan
ISSN : 23558466     EISSN : 26553244     DOI : 00042120889
Core Subject : Social,
Fokus dan Skop JAMAK: memuat artikel dalam bidang administrasi,manajemen dan kepemimpinan yang mencakup bidang keilmuan yang relevan dengan: agama, sosial, ekonomi, kependidikan, dan sains,
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA: regional needs and choices, provision of public services, additional tax costs, budget money Astuty, Pudji
JAMAK Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax decentralization is one of the main components of decentralization. In order for the government to be able to be used effectively, and given the freedom to provide the results of service provision in the public sector, they must be supported by adequate financial resources originating from Regional Original Income (PAD) including tax fees, tax and non-tax revenue sharing, loans, and subsidies from the Central Government. Implementation of fiscal decentralization is expected to improve public values and encourage economic growth so that it will have an impact on the community level. However, that won't work if some success cannot be ignored
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PROSES PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI PADA KENDARAAN RODA DUA (SIM C): public services, SIM C, brokerage services, illegal levies Wahyudi, Sigit; Sany, Teny Karunia
JAMAK Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service is one of the government's responsibilities to the community. The implementation of public services is basically more than the community which does not only cover the quantity but also the quality of service. Quality services that can be used in various fields of public services, including services for making two-wheeled driving licenses (SIM C). The results of various factors such as measuring regulatory socialization, low employee performance, corruption, collusion, nepotism, overlapping in the bureaucracy, and lack of supervision led to the low quality of public services. Slow service processes, brokerage services, and fraudulent levies are still found. Improved service system for SIM Administration Administrators is needed in various regions of Indonesia. It can be concluded that the quality of public services (SIM C) is still not optimal and must be improved again in order to reflect excellent quality in meeting public needs. Services for brokers and levy levies need to be followed up firmly so as not to damage the quality of public services. The community must participate in helping the government eradicate the practice of brokering and levy fees.
THE IMPORTANCE OF EMERGENCY MANAGEMENT RECORD AND ARCHIVE IN SUPPORTING VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION: administrasi pemerintahan desa, arsip, manajemen keadaan darurat Widiyawati, Anita Tri
JAMAK Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara rawan bencana, yakni bencana geologis, oseonologis, meteorologis, serta gabungannya. Kedudukan arsip statis dan dinamis dalam administrasi pemerintahan desa merupakan blueprint dari jalannya roda pemerintahan. Merujuk pada pentingnya keberadaan arsip desa, maka dibutuhkan kesiapsiagaan pemerintah desa dalam melindungi arsip yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan dan segera dapat melakukan pemulihan. Manajemen keadaan darurat arsip merupakan suatu manajemen yang dirancang khusus dalam mengantisipasi terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia
PENGORGANISASIAN PENGOLAHAN SAMPAH DESA SANGEH, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: waste treatment, oganisasi, principle of organization, the organization Prasetyo, Andika Hijrah; Githa Girindra, Ida Ayu
JAMAK Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The waste problem in indonesia now has already been conveyed to the stage of an emergency. If this is not dealt with immediately so can result in disaster. There should have been the act of and special attention from the government to the problem. The community should also actively assisting the government played a role. According to on ministry of environmental and forestry data in the year 2017 indonesia produced garbage around 187,2 million tons per year. Sangeh Village, Kecamatan Abiansemal, Badung District, Bali, there are waste treatment plant and equipment that organic waste management can be like dung. Unfortunately the most of facility yet to be fully developed by the village community because of a lack of understanding as well as concern for trash processing. Based on this it is necessary to stipulate a body or an organization that effectively be able to manage waste treatment plant one that was already available that fulfills the 5 organization (personal, cooperation, the purpose, the environment and resources). And in running an organization must be based on principle of management (planning organization, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting). This paper focuses on the analysis of organizing waste processing
PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERPROFESI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG: bureaucracy, empowerment, society Hartoko, Suryo; Yusnanda, Hilman
JAMAK Vol. 5 No. 2 (2018): Jamak 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In accordance with the title of this article, the author initially discussed the problem of street vendors or commonly called street vendors circulating in Malang City, where the focal point of this article is directed towards the people who feel the pros and cons of the existence of street vendors circulating widely in Malang which will have an impact on the economy of the street vendors themselves which has become their daily livelihood. This article also discusses trade land related to the use of space and roads that have been contained in the Government Law which at times interferes with comfort, security, and is focused also on community empowerment, the role of the government that intervenes in community empowerment, how the community can be empowered to reach their true point, and not depend on what they usually do. Also how is the role of the bureaucracy in this period related to the implementation of community empowerment that requires sustained efforts that require long sacrifices.
PERANAN PELATIHAN PERANGKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA: Pelatihan Perangkat Desa, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Ahmadi, Rulam
JAMAK Vol. 5 No. 1 (2018): JAMAK 2018
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perangkat desa merupakan aparatur pemerintah tingkat desa dengan tugas menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat desa, khususnya dalam dalam bida layanan publik. Peningkatan kualitas kinerja kepala desa merupakan suatu tuntutan dalam rangka memberikan layanan publik yang memuaskan. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak atau pada umumnya perangkat desa mengalami keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam layanan publik di desa. Peningkatan kualotas kinerja kepala desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan. Dengan pelatihan tersebut akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru perangkat desa sehingga dalam memberikan layanan betul-betul memuaskan masyarakat desa.
Analisis Implementasi Tata Ruang Wilayah pada Pembangunan Rumah : Kebijakan, Tata Ruang, Rumah Toko Kota Malang Pudji Astuti; Arda Ariani
JAMAK Vol. 8 No. 1 (2021): JAMAK 2021
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, dan melihat secara langsung bagaimana bentuk kebijakan tata ruang wilayah dalam pembangunan ruko dan juga apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam program kebijakan tata ruang tersebut yang telah di rencanakan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bentuk dukungan serta acuan dalam menjalankan tugas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Malang yang terus dipublikasikan agar dapat berjalan dengan baik. Tingkat Sumber Daya Manusia yang terus dilatih dan dididik agar menjadi pegawai yang berkualitas. Serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang. Serta Reward (hadiah) bagi para pegawai yang melakukan kinerja tugasnya dengan baik, sebagai penyemangat dalam bekerja. Serta sanksi (hukuman) yang diberikan kepada pegawai yang melanggar, mulai dari surat peringatan hingga pemecatan.
Penerapan Sistem Administrasi Pada Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Aisam
JAMAK Vol. 8 No. 1 (2021): JAMAK 2021
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sarana untuk pelaksanaan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda identitas atau tanda pengenal Wajib Pajak sendiri. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dalam penelitian penulis mengambil lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisa sejumlah data yang ada. Sumber data yang diperoleh dari narasumber, peristiwa dan aktifitas serta dokumentasi. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, pengkajian dokumen, dan studi pustaka. Dalam Skripsi ini peleliti menjelaskan bagaimana Sitem Administrasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak serta persyaratan yang dibutuhkan saat akan melakukan pendaftaran NPWP, selain itu penulis juga menjelaskan pentinnya Nomor Pokok Wajib Pajak bagi masyarakat atau Wajib Pajak dan kendala-kendala dan situasi yang dilalui dalam sistem pendaftaran NPWP.
PENERAPAN SISTEM TRANSPARANSI INFORMASI DALAM PELAYANAN IZIN USAHA Indiati Indiati
JAMAK Vol. 8 No. 1 (2021): JAMAK 2021
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi pelayanan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dalam penelitian yang dilakukan bersifat desksriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti dengan melalui hasil observasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dibagi atas sembilan (9) dimensi yaitu manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi, perincian biaya pelayanan, jangka waktu penyelesaian layanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji pelayanan, standar pelayanan dan lokasi pelayanan. Hasil penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang menunjukkan bahwa transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari perincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian layanan dan janji pelayanan yang masih belum terpublikasikan dengan baik serta lokasi pelayanan yang kurang strategis tentunya akan berimbas pada proses penyelesaian layanan surat izin usaha yang dibutuhkan.
REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR POVERTY REDUCTION (Studies on Poverty Reduction in Pasuruan Regency, East Java Province, Indonesia): Poverty reduction, Development Strategy, Poverty, Local government Mardiyono
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A poverty reduction is a form of alleviating poverty to a certain level as the responsibility of the government to do so. The poverty reduction requires a planning strategy in assessing the dimensions of poverty causes such as determining priorities as an effective form of poverty reduction, and calling for synergetic cooperation amidt various parties involved. The cooperation between the government at various levels, the private sector and the community is absolutely necessary. Indonesia is a decentralized unitary state where the role of Local Government in combating poverty is very important. One of the local governments is the Pasuruan Regency with 13.8% poverty rate of its population. Therefore, the government launchs a program names the Pasuruan Development of Poverty Reduction Strategies with regard to the cooperation between sectors as mentioned.