cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 272 Documents
 3   4   5   6   7 
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN AREA TRAFFICT CONTROL SYSTEM (ATCS) PADA DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Galasime Sinulingga, Sifeva; Marlina, Marlina; Mustamam, Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum dengan penggunaan Area Traffict Control System (ATCS) merupakan penegakan hukum yang berbasis teknologi (electronic law enforcement) atau penegakan hukum bagi para pengguna kendaraan bermotor melalui alat bukti rekaman elektronik. Penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis data elektronik atau yang dikenal dengan istilah elektronik law enforcement (ELE). Pengaturan sistem e-Tilang dalam penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumatera Utara telah mempunyai dasar hukum (umbrella law) yang kuat. Ketentuan penerapan e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang LLAJ. Kedudukan bukti elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE. Penerapan e-tilang berdasarkan hasil rekaman elektronik atau disebut E-TLE oleh ditlantas Polda Sumut masih belum dapat diterapkan. Hal ini disebabkan berbagai kendala teknis yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas tersebut. Penerapan e-tilang berdasarkan hasil rekaman ATCS terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumut masih menemukan banyak hambatan, hambatan utama adalah kendalan secara teknis. Selain itu, juga belum adanya kesadaran hukum masyarakat dan juga petugas Satlantas.
PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA LINTAS NEGARA MALAYSIA-INDONESIA MELALUI DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai) Ady Ranto, Eko; Mulyadi, Mahmud; Mukidi, Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sikap pemerintah terhadap meningkatnya peredaran gelap narkotika lintas negara Malaysia ke Indonesia dan sebalikya sudah dilaksanakan kerja sama antar negara melalui MOU hubungan internasioanal baik bilateral maupun multilateral. Modus peredaran Narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai, yaitu dengan mencari jalur-jalur tertentu yang luput dari pengawasan petugas dan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang sulit dipantau oleh petugas. Peran Polres Tanjung Balai dalam mencegah peredaran narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan non penal.
PENGATURAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAAH DI WILAYAH KABUPATEN ASAHAN Aswad, Nazrul; Marzuki, Marzuki; Affan, Ibnu
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum penyelenggaraan pendidikan diniyah dalam lingkungan Kementerian Agama sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penegasan mengenai kewenangan Kementerian Agama untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraaan pendidikan agama dan kependidikan keagamaan diatur dalam PP No.55/2007, yang menegaskan pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diserahkan kepada Kementerian Agama. Tanggung jawab Kementerian Agama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyaah dilaksanakan melalui tugas dan fungsi pengawas madrasah. Kendala Kementerian Agama Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyaah di wilayah Kabupaten Asahan, terdiri dari kendala internal dan eksternal.
NOTARY POSITION JURIDICAL REVIEW OF AQAD MURABAHAH FINANCING IN A SYARI'AH BANK MADE IN THE FORM OF NOTARY ASSET REVIEWED FROM NOTARY OFFICE LAW Mahdinur, Mahdinur; Yusuf Rangkuti, Ramlan; Mustamam, Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The demand for notary competence in mastering shari'ah laws relating to the development of sharia economics aims so that notaries can cover all activities and make sharia aqad in the form of notarial deeds that are truly in accordance with the principles of shari'a Ah. The problem in this study is how is the legal certainty of a notary deed in making aqad shari'ah in financing Murabahah at a Sharia Bank made in the form of a notarial deed in terms of the Notary Position Act? How is the notary's ability to formulate the substance of the agreement based on the aqad of sharia in the city of Banda Aceh? How are the notary's obstacles and constraints in making aqad shari'ah in the form of a notary deed?. This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. The research data consisted of bersumbed data from primary and secondary data. The data analysis used in this study is qualitative data analysis.Based on the results of the study, the legal certainty of a notary deed in making aqad shari'ah can be said to have no legal certainty. Where the notarial deed is made on the financing aqad at the shari'ah bank, by the notary usually included the lafaz "Bismillahirrohmanirrohim". The inclusion of lafaz is not in accordance with the standard provisions in making a notarial deed as regulated in Article 38 of the Notary Position Law. The notary's ability in formulating the substance of the agreement in making a notarial deed in the murabahah financing agreement in sharia banking in Banda Aceh city is still inadequate, considering that most notaries do not have scientific competence in the field of shari'ah because they do not study syari'ah contracts in a manner specifically when attending the notary master's education. The notary obstacles in making aqad shari'ah in the form of a notary deed are influenced by three factors, namely the substance of the law, legal structure and legal culture.
PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai) Ramadhan, Rinaldi; Mulyadi, Mahmud; Marzuki, Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Polmas merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (problem solving) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
SISTEM PELAYANAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SAMSAT DALAM RANGKA UPAYA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara) Sastra Namuda Siregar, Romy; Marzuki, Marzuki; Affan, Ibnu
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-SAMSAT diatur dan disebutkan dalam Pasal 22 huruf f dan huruf g Perpres No.5/2015, yang menentukan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu E-SAMSAT, dan pengembangan SAMSAT lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. e-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kenderaan melalui program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik. Hambatan pelaksanaan e-SAMSAT dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah belum terpenuhinya standar kualitas pelayanan prima pada pelaksanaan pelayanan e-SAMSAT.
PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO Nasution, Lukman; Nurul Ichsan, Reza
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Kepemimpinan yang tepat adalah suatu hal yang penting untuk keberhasilan setiap organisasi, baik di pemerintahan maupun organisasi/instansi swasta. Seorang pemimpin adalah mereka yang memimpin dengan mengerjakan pekerjaan setiap hari. Berbagai gaya kepemimpinan terlahir dari perkembangan teori kepemimpinan yang kesemuanya bermuara pada pencapaian tujuan organisasi/instansi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan yang tepat dalam suatu organisasi akan mengantarkan organisasi itu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dari hasil pengolahan data terhadap data yuang didapat dari lapangan maka diperoleh persamaan regresi Y = 2,181 + 0,713X. Dari pembahasan yang dilakukan sesuai dengan topik dan pokok permasalahan, dan dari analisis data yang dilakukan didapati bahwa secara umum kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap disiplin pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, dimana t hitung sebesar 14,187 sedangkan t table 1,983 pada = 5%. dengan keofisien determinasi sebesar 77% Dari hasil yang diperoleh disarankan disarankan kepada pimpinan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo agar meningkatkan kepemimpinan dalam memimpim instansi tersebut karena ternyata hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai,demi tercapainya visi dan misi instansi ntersebut.
ECONOMIC ISLAMICITY: ANALYSIS FROM ISLAMICITY INDEX 2019 Nuruddin, Amiur; Syahbudi, Muhammad; Elfi Barus, Elida
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berawal dari penelitian Hossein Askari dkk dari tahun 2010, tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah membandingkan negara-negara yang selama ini mengklaim negara Islam terutama Indonesia yang memiliki jumlah warga negara beridentitas Islam dari awal penelitiannya sampai tahun lalu 2019 dan dibandingkan dengan 2018 Indonesia berada di peringkat 64 naik menjadi 52 dibandingkan negara tetangga Malaysia naik di peringkat 30, Singapura naik peringkat 17 dan jauh dibawah Australia diperingkat 11 memiliki tingkat islamitas yang tinggi dan yang mengejutkan negara Hongkong indeks keseluruhannya di peringkat ke 26 namun di indeks ekonominya di peringkat 1, bila dilihat tingkat islamitasnya dengan mengukur empat indikator yaitu dengan merincinya pada tiga poin utama, yaitu landasan konseptual atau argumen yang digunakan untuk menjelaskan doktrin-doktrin yang digunakan dalam pengajaran Islam; metode pengukuran indeks, meliputi indikator pengukuran dan hasil indeks tingkat islamitas tersebut, di mana indikator-indikator yang digunakan dan diambil dalam al quran dan Hadis yang dijadikan pedoman dalam memproyeksikan dan menimbang kualitas keberislaman di 153 negara yang banyak dijadikan protes dan diskusi yang panjang hingga saat ini.
DIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATDIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATWA, QANIN/QONUN DAN QADHA DALAM HUKUM ISLAMWA, QANIN/QONUN DAN QADHA DALAM HUKUM ISLAM Hizbullah, Muhammad; Haidir, Haidir
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam tidak dapat dipandang hanya dari aspek hukumnya saja, tetapi banyak hal-hal yang mendasar yang harus diketahui seperti soal hikmah, prinsip, dasar-dasar, pokok-pokok, tujuan dan aspek-aspek lainnya. Karena itu umat Islam memerlukan penyegaran terhadap warisan fikih klasik (historis) sembari terus menggali metafisik hukum Islam yang masih terpendam di bagian dasar hukum Islam. Pemahaman terhadap sumber hukum Islam mengharuskan adanya penalaran yang sestematis dan logis. Hukum Islam diyakini bagi umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan. Hal ini didasarkan kepada sumber hukum Islam adalah alquran dan al-sunnah. Namun demikian diakui bahwa alquran dan al-sunnah tidak selalu menampakkan secara tersurat untuk setiap persoalan kehidupan, sementara permasalahan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks. Penelitian ini ingin melihat hal-hal istilah yang berkaitan dengan hukum Islam baik itu din, syariah, fikih, qoul, fatwa, qanin/qonun dan qadha. Karena dalam pengkajian hukum Islam ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahamai. Penelitian ini bersifat library research yang memuat rujukan kitab-kitab mengenai istilah-istilah dalam hukum Islam.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO Nurul Ichsan, Reza; Lumban Gaol, Jonner
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan adalah suatu hal yang penting disetiap organisasi, baik di pemerintahan maupun organisasi/instansi swasta. Seorang pemimpin adalah mereka yang memimpin dengan mengerjakan pekerjaan setiap hari. Berbagai gaya kepemimpinan terlahir dari perkembangan teori kepemimpinan yang kesemuanya bermuara pada pencapaian tujuan organisasi/instansi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan yang tepat dalam suatu organisasi akan mengantarkan organisasi itu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, dengan uji t sebagai pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Dari pembahasan yang dilakukan sesuai dengan topik dan pokok permasalahan, dan dari analisis data yang dilakukan didapati bahwa secara umum kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap disiplin pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, diperoleh persamaan regresi Y = -1,161 + 0, 566X dimana t hitung sebesar 17,232 sedangkan t table 1,983 pada = 5% . Dari hasil yang diperoleh disarankan disarankan kepada pimpinan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo agar meningkatkan kepemimpinan dalam memimpim instansi tersebut karena ternyata hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap disiplin pegawai,demi tercapainya visi dan misi instansi tersebut.

Page 5 of 28 | Total Record : 272

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): Edisi bulan September 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 More Issue