cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 165 Documents
 13   14   15   16   17 
MEMAKNAI KUHP DAN KUHAP BARU DALAM BINGKAI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI Abustan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/qt5mjc78

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa apakah dengan KUHP dan KUHAP baru menunjukkan adanya kemajuan hukum atau sebaliknya ?. Keprihatinan dan kecemasan terbesar yang kini muncul yaitu munculnya pasal_pasal  penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan lembaga negara. Norma yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dan literatur, lalu menghubungkannya dengan kejadian nyata. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa setelah ditetapkan pemberlakuan UU baru ini tanggal 2 Januari 2026 telah menimbulkan penolakan dan dinamika diskusi di tengah masyarakat dengan argumentasi-argumentasi hukum yang cenderung menunjukkan pendapat bahwa KUHP dan KUHAP baru berpotensi menimbulkan kemunduran demokrasi yang berimplikasi kesewenang-wenangan, sehingga akan memunculkan kembali pemerintahan otoriter dan represif. Karena itulah, yang mesti harus di dorong adalah proses dinamika demokrasi berkemajuan dan berkualitas yang pada gilirannya lebih mengedepankan kebebasan berekspresi dan berpendapat pada setiap warga negara.  
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI NEGARA INDONESIA Nikmah Fitriah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/9pqxgq30

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian merupakan persoalan hukum dan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan tata ruang. Di Indonesia, tekanan pembangunan permukiman, industri, infrastruktur, dan kenaikan nilai tanah membuat lahan pertanian, terutama sawah produktif, rentan berubah menjadi penggunaan nonpertanian. Penelitian ini membahas dua masalah: bagaimana kerangka hukum pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dan bagaimana model penguatannya agar lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penataan ruang, serta kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan data statistik pangan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen pengendalian melalui LP2B, tata ruang, perizinan, insentif, disinsentif, pengawasan, dan larangan alih fungsi. Namun efektivitasnya masih terkendala oleh sinkronisasi data, lemahnya integrasi peta perlindungan dengan rencana tata ruang, tekanan ekonomi pemilik tanah, dan pengawasan daerah yang belum konsisten. Penguatan pengendalian perlu diarahkan pada pemutakhiran peta berbasis satu data, integrasi perizinan, pemberdayaan petani, insentif ekonomi, dan penegakan sanksi yang proporsional.
PENERAPAN YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRESIDEN VENEZUELA NICOLAS MADURO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Danel Situngkir
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/6f54zf54

Abstract

Negara memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi sepanjang teritorial negaranya. Dalam perkembangan dengan dalil prinsip perlindungan, ada kalanya negara memperluas penerapan yurisdiksinya pada teritorialnya negara lain. Salah satunya baru-baru ini Amerika Serikat menerapkan yurisdiksinya terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penulisan akan membahas mengenai batasan Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dan Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat batasan penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Pembatasan Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dilihat dari prinsip teritorial, kewarganegaraan, personalitas pasif, perlindungan, serta universal dan quasi-universal jurisdiction. Prinsip perlindungan, prinsip kewarganegaraan (nasional aktif),  Prinsip Universal and quasi-universal jurisdiction dapat dijadikan dasar oleh negara untuk memperluas penerapan yurisdiksinya (ekstrateritorial) namun sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi adalah persetujuan negara tempat dimana yurisdiksi ekstateritorial tersebut diterapkan.  Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Maduro dapat dipersalahkan karena kegagalan melaksanakan kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela dan kekebalan pejabat negara. Oleh karena itu, legitimasi penerapan yurisdiksi Amerika Serikat tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum internasional.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Merri Herviza Afrianti; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/5ddpnn94

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah  sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN OLEH  PT AGRINAS  PALMA NUSANTARA (PERSERO) DI DESA KEMBANG MEKAR SARI,KECAMATAN KERITANG Handi Rio Wijaksono; Darmiwati; Didi Saputra; Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/mxbrn885

Abstract

                                                         ABSTRAK Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara historis, lahan produktif seluas 350–390 hektare secara de facto dikuasai masyarakat sebelum tahun 1997, mengingat PT Agroraya Gematrans hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. Penguasaan fisik tersebut diperkuat skema plasma Koperasi Cita Harapan di bawah PT Agro Sarimas Indonesia sejak tahun 2007, namun berubah drastis pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Masalah berfokus pada hambatan struktural sengketa dan legalitas klaim sepihak korporasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, ketiadaan HGU selama tiga dekade mempertegas bahwa penguasaan fisik beriktikad baik (bezit) masyarakat wajib diprioritaskan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan. Faktanya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 bersama Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja justru mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan mengabaikan kewajiban pemulihan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen korektif Reforma Agraria. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban kawasan hutan harus diterapkan sebagai instrumen keadilan agraria, bukan alat legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sehingga hak perdata atas penguasaan fisik tanah yang sah wajib diutamakan secara hukum.  Kata kunci:  Konflik Agraria, Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum.                                                          ABSTRACT This research analyzes the agrarian conflict in Kembang Mekar Sari Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Historically, a productive land area of 350–390 hectares has been de facto controlled by the community since before 1997, considering that PT Agroraya Gematrans only held Location Permit No. 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. This physical possession was strengthened through a plasma scheme with the Cita Harapan Cooperative under PT Agro Sarimas Indonesia since 2007, but changed drastically following Presidential Regulation No. 5/2025 concerning the Enforcement of Forest Areas. The research focuses on structural obstacles and the legality of unilateral corporate claims without a Right to Cultivate (HGU). Juridically, the absence of an HGU for nearly three decades reinforces that the community's physical possession in good faith (bezit) must be prioritized under civil law based on the Basic Agrarian Law (UUPA). The author utilizes a socio-legal research method to dissect the complex legal processes on the ground. In fact, the implementation of Presidential Regulation No. 5/2025 alongside Articles 110A and 110B of the Job Creation Law shifts land management to PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), neglecting the rights restoration obligations stipulated in Government Regulation No. 23/2021 in conjunction with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 7/2021. As a solution, this study recommends the mechanism of Settlement of Land Possession within the Framework of Forest Area Spatial Planning (PPTPKH) as a corrective instrument for Agrarian Reform. The study concludes that forest enforcement must act as an instrument of agrarian justice, rather than legalizing land expropriation by PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), thereby legally prioritizing civil rights over legitimate physical land possession.  Keywords: Agrarian Conflicts, Land Rights, Legal Protection

Page 17 of 17 | Total Record : 165

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue