cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
MEMAKNAI KUHP DAN KUHAP BARU DALAM BINGKAI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI Abustan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/qt5mjc78

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa apakah dengan KUHP dan KUHAP baru menunjukkan adanya kemajuan hukum atau sebaliknya ?. Keprihatinan dan kecemasan terbesar yang kini muncul yaitu munculnya pasal_pasal  penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan lembaga negara. Norma yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dan literatur, lalu menghubungkannya dengan kejadian nyata. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa setelah ditetapkan pemberlakuan UU baru ini tanggal 2 Januari 2026 telah menimbulkan penolakan dan dinamika diskusi di tengah masyarakat dengan argumentasi-argumentasi hukum yang cenderung menunjukkan pendapat bahwa KUHP dan KUHAP baru berpotensi menimbulkan kemunduran demokrasi yang berimplikasi kesewenang-wenangan, sehingga akan memunculkan kembali pemerintahan otoriter dan represif. Karena itulah, yang mesti harus di dorong adalah proses dinamika demokrasi berkemajuan dan berkualitas yang pada gilirannya lebih mengedepankan kebebasan berekspresi dan berpendapat pada setiap warga negara.  
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI NEGARA INDONESIA Nikmah Fitriah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/9pqxgq30

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian merupakan persoalan hukum dan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan tata ruang. Di Indonesia, tekanan pembangunan permukiman, industri, infrastruktur, dan kenaikan nilai tanah membuat lahan pertanian, terutama sawah produktif, rentan berubah menjadi penggunaan nonpertanian. Penelitian ini membahas dua masalah: bagaimana kerangka hukum pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dan bagaimana model penguatannya agar lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penataan ruang, serta kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan data statistik pangan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen pengendalian melalui LP2B, tata ruang, perizinan, insentif, disinsentif, pengawasan, dan larangan alih fungsi. Namun efektivitasnya masih terkendala oleh sinkronisasi data, lemahnya integrasi peta perlindungan dengan rencana tata ruang, tekanan ekonomi pemilik tanah, dan pengawasan daerah yang belum konsisten. Penguatan pengendalian perlu diarahkan pada pemutakhiran peta berbasis satu data, integrasi perizinan, pemberdayaan petani, insentif ekonomi, dan penegakan sanksi yang proporsional.
PENERAPAN YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRESIDEN VENEZUELA NICOLAS MADURO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Danel Situngkir
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/6f54zf54

Abstract

Negara memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi sepanjang teritorial negaranya. Dalam perkembangan dengan dalil prinsip perlindungan, ada kalanya negara memperluas penerapan yurisdiksinya pada teritorialnya negara lain. Salah satunya baru-baru ini Amerika Serikat menerapkan yurisdiksinya terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penulisan akan membahas mengenai batasan Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dan Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat batasan penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Pembatasan Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dilihat dari prinsip teritorial, kewarganegaraan, personalitas pasif, perlindungan, serta universal dan quasi-universal jurisdiction. Prinsip perlindungan, prinsip kewarganegaraan (nasional aktif),  Prinsip Universal and quasi-universal jurisdiction dapat dijadikan dasar oleh negara untuk memperluas penerapan yurisdiksinya (ekstrateritorial) namun sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi adalah persetujuan negara tempat dimana yurisdiksi ekstateritorial tersebut diterapkan.  Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Maduro dapat dipersalahkan karena kegagalan melaksanakan kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela dan kekebalan pejabat negara. Oleh karena itu, legitimasi penerapan yurisdiksi Amerika Serikat tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum internasional.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Merri Herviza Afrianti; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/5ddpnn94

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah  sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN OLEH  PT AGRINAS  PALMA NUSANTARA (PERSERO) DI DESA KEMBANG MEKAR SARI,KECAMATAN KERITANG Handi Rio Wijaksono; Darmiwati; Didi Saputra; Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/mxbrn885

Abstract

                                                         ABSTRAK Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara historis, lahan produktif seluas 350–390 hektare secara de facto dikuasai masyarakat sebelum tahun 1997, mengingat PT Agroraya Gematrans hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. Penguasaan fisik tersebut diperkuat skema plasma Koperasi Cita Harapan di bawah PT Agro Sarimas Indonesia sejak tahun 2007, namun berubah drastis pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Masalah berfokus pada hambatan struktural sengketa dan legalitas klaim sepihak korporasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, ketiadaan HGU selama tiga dekade mempertegas bahwa penguasaan fisik beriktikad baik (bezit) masyarakat wajib diprioritaskan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan. Faktanya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 bersama Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja justru mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan mengabaikan kewajiban pemulihan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen korektif Reforma Agraria. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban kawasan hutan harus diterapkan sebagai instrumen keadilan agraria, bukan alat legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sehingga hak perdata atas penguasaan fisik tanah yang sah wajib diutamakan secara hukum.  Kata kunci:  Konflik Agraria, Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum.                                                          ABSTRACT This research analyzes the agrarian conflict in Kembang Mekar Sari Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Historically, a productive land area of 350–390 hectares has been de facto controlled by the community since before 1997, considering that PT Agroraya Gematrans only held Location Permit No. 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. This physical possession was strengthened through a plasma scheme with the Cita Harapan Cooperative under PT Agro Sarimas Indonesia since 2007, but changed drastically following Presidential Regulation No. 5/2025 concerning the Enforcement of Forest Areas. The research focuses on structural obstacles and the legality of unilateral corporate claims without a Right to Cultivate (HGU). Juridically, the absence of an HGU for nearly three decades reinforces that the community's physical possession in good faith (bezit) must be prioritized under civil law based on the Basic Agrarian Law (UUPA). The author utilizes a socio-legal research method to dissect the complex legal processes on the ground. In fact, the implementation of Presidential Regulation No. 5/2025 alongside Articles 110A and 110B of the Job Creation Law shifts land management to PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), neglecting the rights restoration obligations stipulated in Government Regulation No. 23/2021 in conjunction with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 7/2021. As a solution, this study recommends the mechanism of Settlement of Land Possession within the Framework of Forest Area Spatial Planning (PPTPKH) as a corrective instrument for Agrarian Reform. The study concludes that forest enforcement must act as an instrument of agrarian justice, rather than legalizing land expropriation by PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), thereby legally prioritizing civil rights over legitimate physical land possession.  Keywords: Agrarian Conflicts, Land Rights, Legal Protection
IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PUBLISITASAKTA FIRMA TERHADAP PERLINDUNGANPIHAK KETIGA BERDASARKAN KUHD Afifah Zahirah; Zauwana Fitri Ahyuni; Khairunnisa
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/66qrqk62

Abstract

Persekutuan firma sebagai badan usaha bukan badan hukum memiliki mekanisme publisitas akta yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tersebut mewajibkan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian firma sebagai sarana perlindungan bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan firma. Namun dalam praktik, kewajiban publisitas ini sering tidak dipenuhi oleh para pendiri firma, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam bertransaksi. Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari ketiadaan publisitas akta firma terhadap perlindungan pihak ketiga berdasarkan KUHD, serta mengkaji efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan KUHD, peraturan pelaksana terkait, serta doktrin hukum dagang yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan publisitas akta firma mengakibatkan firma dianggap sebagai firma umum, semua sekutu dianggap berwenang penuh, dan pihak ketiga yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 29 KUHD. Namun demikian, ditemukan dislokasi regulasi yang sistemik: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mewajibkan pendaftaran akta firma tetapi tidak mengatur sanksi khusus atas pelanggarannya, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tidak memuat ketentuan sanksi administratif sama sekali bagi firma yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini berbeda signifikan dengan rezim Perseroan Terbatas yang memiliki sanksi administratif eksplisit berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara kedua bentuk badan usaha tersebut.
ANALISIS HUKUM PIDANA EKONOMI PADA MIXING SERVICES DAN JEJARING PENCUCIAN UANG CRYPTOCURRENCY Elvina Eka Damayanti; Desi Syamsiah; Budi Sarosa; Insan Pribadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4740

Abstract

Era digital telah mentransformasi lanskap keuangan global melalui perkembangan cryptocurrency, yang memunculkan inovasi sekaligus tantangan kompleks dalam rezim hukum pidana ekonomi. Sejak kemunculan Bitcoin pada 2009, teknologi blockchain telah membuka ruang transaksi digital yang dapat melewati batas-batas yurisdiksi konvensional, memfasilitasi praktik mixing services yang berpotensi menjadi media pencucian uang canggih. Dengan pertumbuhan cryptocurrency global mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $2 triliun pada 2021, jejaring pencucian uang digital semakin sophisticated, menghadirkan kompleksitas yuridis yang membutuhkan pendekatan hukum pidana ekonomi komprehensif. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukum pidana dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang melalui mixing services cryptocurrency, dengan fokus pada kerangka regulasi, modus operandi jejaring kriminal, dan strategi penegakan hukum yang efektif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi kerangka hukum nasional dan internasional, menganalisis studi kasus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI BIRU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN zimtya zora
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4802

Abstract

ABSTRACT As global attention toward sustainable economic development continues to increase, the blue economy concept has gained relevance as an alternative framework. This approach merges sustainable development objectives with the responsible management and utilization of marine-based resources. Both national and local governments hold a strategic position in enforcing blue economy principles to ensure the sustainable governance of maritime resources. This study adopts a normative juridical method, which involves identifying governing legal norms, principles, and doctrines to formulate responses to the legal questions examined. Supporting materials include previous scholarly findings and verified data obtained from official governmental platforms. Based on the analysis provided, the Government has introduced five primary policy directions as part of Indonesia’s blue economy implementation framework : quota-based regulated fishing, expansion of marine conservation territories, development of marine and freshwater aquaculture, advancement of marine waste management, and sustainable administration of small islands and coastal regions. Furthermore, strategies to overcome challenges in applying blue economy principles include conducting detailed and systematic resource mapping—particularly in the fisheries sector—enhancing monitoring mechanisms, and fostering cooperation with relevant agencies, private sector actors, and the wider community. This research concludes that the Government has undertaken significant initiatives and responsibilities in integrating blue economy principles to promote sustainable marine resource development in support of the national vision of Golden Indonesia 2045 within the maritime domain. Keywords : Government, Blue Economy, Sustainable Development, Marine Resources.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Yuliana; Edwar; R.M. Yusuf Trisnajaya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Disparitas merupakan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam konteks hukum berarti adanya perbedaan dalam putusan hakim, baik dalam hal jenis hukuman (pidana penjara, denda, dll.) maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini mengkaji penyebab timbulnya disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhaap anak pelaku tindak pidana. Fokus penelitian ini mencakup aspek hukum, peran aparat penegak hukum, serta implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam disparitas putusan.
KEDUDUKAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Alimputra Ashshidqi; Yusdianto; Martha Riananda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5059

Abstract

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional guna menjamin keselamatan bangsa dan negara. Namun demikian, keberadaan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu-isu ketahanan nasional belum memiliki landasan hukum yang kuat dan setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan problematika yuridis terkait legitimasi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga isu pokok, yaitu mengenai kedudukan Wantannas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi kelembagaan Wantannas, serta kinerja Wantannas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wantannas tergolong sebagai lembaga negara penunjang atau state auxiliary organ yang memiliki fungsi strategis, namun berada dalam posisi yang belum kuat secara normatif karena tidak dibentuk melalui undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum Wantannas melalui pembentukan undang-undang sebagai bentuk rekognisi formal terhadap urgensi, peran, dan kewenangan lembaga ini dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional.

Page 17 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue