cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS PENGEMBALIAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEMBATALAN RISALAH LELANG (studi kasus Putusan no : 59/G/2019/PTUN.SBY) Azmi, M. Rizqi; Ali Abdullah; Abdurrahman
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3676

Abstract

Permasalahan dalam tesis ini, mengenai putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dan upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan tentang putusan risalah lelang oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Akan tetapi faktanya tidak dapat dibalik nama dikarenakan objek lelang telah diblokir oleh pihak pemenang lelang yang baru dengan objek lelang yang sama. Hal ini, berdasarkan gugatan pembatalan risalah lelang oleh pemenang lelang baru dengan bukti risalah lelang yang dikeluarkan oleh pihak KPKNL. Upaya hukum penyelesaian pembatalan risalah lelang terhadap PTUN di Kantor BPN/ATR merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lama yang beritikad baik. Apabila, gugatan ke PTUN terhadap pembatalan risalah lelang ditolak atau tidak dikabulkan maka upaya hukum selanjutnya mengajukan gugatan PMH penerbitan risalah lelang baru oleh pemenang lelang baru ke Pengadilan Negeri.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi Kasus Di Indragiri Hilir) Adi Putra, Bambang Sasmita; Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3711

Abstract

Indonesia is one of the most biodiverse countries in the world, with a wide variety of wildlife living in a variety of habitats, from tropical rainforests to oceans. Iconic wildlife includes iconic wildlife such as the Sumatran Tiger, Orangutan, Javan Rhino, Komodo dragon, and bird of paradise. However, this diversity is threatened by human activities such as poaching, illegal trade, deforestation and habitat destruction. To protect this biodiversity, law enforcement is needed against perpetrators of wildlife trade crimes, which are regulated in Law Number 5 of 1990. This research aims to provide an in-depth understanding of the dynamics of law enforcement for perpetrators of wildlife trade crimes and encourage improvements in existing legal practices. This research uses the normative legal research method, this research focuses on analyzing legal documents and sources. This method involves the study of various legal sources, such as laws, court decisions, contracts, legal theories, and experts' views. The results of this study show that the police have been quite good at investigating and arresting perpetrators, as well as continuing the legal process in accordance with Law No. 5 of 1990. The forest rangers are responsible for forest monitoring and community education on wildlife conservation, while the BKSDA identifies the condition of confiscated animals and is involved in conservation and education efforts..
ANALISIS PERUBAHAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Suryani, Nilma; Achmad Megantara; Najmuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3715

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Latar belakang masalah yang diangkat adalah tingginya angka kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tantangan dalam proses pembuktian yang sering kali menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum. Pemerintah merespons dengan memperkenalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk memperbarui ketentuan hukum yang ada, khususnya terkait dengan alat bukti dan barang bukti dalam kasus kekerasan seksual. Perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah dimasukkannya barang bukti sebagai alat bukti dalam proses peradilan, yang sebelumnya tidak diakui dalam KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan status barang bukti menjadi alat bukti diatur secara jelas dalam Pasal 24 UU TPKS, yang memperkuat posisi barang bukti dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengakuan terhadap barang bukti sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempermudah proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, yang sering kali terkendala oleh kurangnya alat bukti konvensional. Kata kunci: Barang Bukti, Alat Bukti, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pembuktian
TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO MULTI TERMINAL TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENGGUNA JASA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN DUMAI Nurazilla; Hasanah, Ulfia; Samariadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3754

Abstract

Pelindo adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia dan juga mempunyai tugas pokok menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Dumai; Bagaimana solusi penyelesaian ganti rugi yang dilakukan terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan solusi penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai oleh PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai. Metode penelitian ini menggunakan metode dengan sifat deskriptif yaitu mengambarkan secara jelas bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat dengan batas-batas tanggung dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dalam proses bongkar muat dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery; penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam kegiatan bongkar muat akan diselesaikan dengan cara bernegosiasi antara para pihak terhadap nilai klaim yang akan dibayarkan.
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN DALAM MENFASILITASI MEDIASI PERCERAIAN UNTUK PEMECAHAN SENGKETA HARTA BERSAMA Sofian Syaiful Rizal
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3756

Abstract

Mediasi dalam konteks perceraian dan pembagian harta bersama telah menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa keluarga secara damai. Pengadilan agama memegang peran penting dalam memfasilitasi mediasi ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pengadilan agama kraksaan Paiton Probolinggo dalam memfasilitasi proses mediasi perceraian, serta menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, survei, wawancara mendalam, analisis dokumen hukum, studi komparatif, dan pengamatan partisipatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama menggunakan berbagai strategi, termasuk pendekatan kolaboratif, penyediaan fasilitas yang mendukung, serta keterlibatan mediator yang terlatih dalam hukum keluarga berbasis agama. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat dan kompleksitas hukum yang berlaku masih menjadi hambatan dalam proses mediasi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang strategi pengadilan agama dalam memfasilitasi mediasi perceraian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga dengan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik mediasi yang lebih baik di pengadilan agama, serta mendukung kesejahteraan keluarga melalui penyelesaian sengketa yang damai dan efektif
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syarifudin; Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3780

Abstract

Dalam rangka implentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu program yanag di beri nama Desa Maju Inhil Jaya. Program Desa Maju inhil Jaya adalah suatu program dimana desa diberi otonomi yang luas dalam pelaksanan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transfaran,efektif dan efisien, dan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2021 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi seperti jalan memang menjadi faktor penghambat dalam percepatan pembangunan dihampir setiap desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kondisi jalan yang rusak, mustahil warga di desa bisa dengan leluasa menjalankan perekonomiannya. Dalam penjelesan diatas tentunya program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembangunan yang terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERZINAHAN DI INDONESIA Ridwan, Mukhlis; Z, Riduan; Rahmadan, Davit
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3781

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang delik perzinahan, perbandingan kebijakan hukum pidana pada Kitab hukum pidana warisan Belanda dengan kebijakan hukum pidana nasional yang lahir melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dengan studi kepustakaan, dari data sekunder yang terkumpul dianalisi secara kualitatif. Sempitnya ruanglingkup perbuatan zina dan pihak yang dapat membuat pengaduan,sudah diperluas oleh kebijakan hukum pidana yang baru, baik dari perluasan perbuatan yang termasuk perzinahan maupun dari segi pihak yang dapat membuat pengaduan. Kebijakan hukum pidana tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta sesuai dengan cita hukum Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun ada sebagian yang berpandangan bahwa negara tidak perlu terlalu jauh masuk dalam urusan privat warga negara, namun pandangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membiarkaan perzinahan dengan segala bentuknya berkembang dimasyarakat, karena hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan dalam artian lahir dan batin bagi segenap warga negara.
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah) Awaliya Safithri; Ash Shiddiqi, Hasbi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terhadap perlindungan hak sipil pasangan dan anak, serta keutuhan keluarga dari perspektif maqasid syariah. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan beda agama sering mengalami kesulitan untuk dicatat secara resmi, yang berdampak pada status hukum pasangan dan hak-hak sipil mereka, seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis maqasid syariah yang terangkum dalam kullilyatul-khomsah .Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam dan praktisi hukum, serta analisis literatur yang relevan terkait peraturan perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan beda agama untuk mencatat perkawinan mereka menyebabkan hilangnya beberapa hak sipil yang penting, dan ini berdampak pada keutuhan keluarga mereka. Dari perspektif maqasid syariah, pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk melindungi hak sipil dan keturunan yang sah, memastikan stabilitas keluarga, dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Signifikansi penelitian ini terletak pada rekomendasinya bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif terhadap pencatatan perkawinan beda agama, yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai agama, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak sipil dalam kerangka maqasid syariah Kata kunci: Pencatatatan, Perkawinan, Beda Agama, Maqasid Syariah. ABSTRACT This study aims to analyze the impact of interfaith marriage registration in Indonesia on the protection of civil rights of couples and children, as well as family integrity from the perspective of maqasid sharia. In the national legal system, interfaith marriages often have difficulty being officially registered, which has an impact on the legal status of couples and their civil rights, such as inheritance rights, child custody rights, and access to public services. This study uses a descriptive qualitative method with a maqasid sharia analysis approach summarized in kullilyatul-khomsah. Data were collected through in-depth interviews with Islamic legal experts and legal practitioners, as well as analysis of relevant literature related to marriage regulations in Indonesia. The results of the study indicate that the inability of interfaith couples to register their marriages results in the loss of several important civil rights, and this has an impact on the integrity of their families. From the perspective of maqasid sharia, marriage registration is an important step to protect civil rights and legitimate descendants, ensure family stability, and provide legal protection for couples and children. The significance of this study lies in its recommendation for policy makers to create more inclusive regulations for the registration of interfaith marriages, which not only prioritize religious values, but also fulfill the principles of justice and protection of civil rights within the framework of maqasid sharia Keywords: Registration, Marriage, Interfaith, Maqasid Sharia.
UPAYA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL Anggraini, Bintang Puji; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.3659

Abstract

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di karenakan kenaikan tarif cukai dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin mahalnya harga rokok yang berpita cukai resmi (legal) di indonesia. Pada desember 2022 Anggota Unit l Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbangggi Besar kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan agar kejahatan bisa sedikit dikendalikan dan tidak meresahkan masyarakat. Urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, penegakan hukum, Pedoman Hukuman. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu (1) Upaya Pre-emtif dengan sosialisasi. (2) Upaya Preventif yaitu dengan pengawasan. (3) Upaya Resprensif yaitu penindakan bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegak hukum serta kurangnya kordinasi antar penegak hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI DI PT. INHIIL SARIMAS KELAPA Wahyudi, Andri; Wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.3990

Abstract

ABSTRAK Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja, Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, dalam praktiknya pengusaha tidak menerapkan regulasi tersebut dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa, Apa saja kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efeseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa.Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efiseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efeseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa.Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian empiris dimana penelitian ini mengkaji adanya ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh matan Pekerja PT. Inhil Sarimas Kelapa yang terdampak PHK dengan alasan Efisiensi pada tahun 2023, adapun sample dari penelitian ini ialah 30% dari seluruh Pekerja yang terdampak PHK. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa perlidungan hukum belum terlaksana dengan semestinya dibuktikan dengan masih hak-hak dari Pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alsan efiseinsi yang masih belum ditunaikan sepenuhnya oleh PT. Inhil Sarimas kelapa sampai dengan bulan desember 2024. Kendala Perusahaan dalam melaksankan kewajibanya ialah karena faktor keuangan perusahaan yang belum stabil disebabkan karena perusahaan belum beroperasi. Kata Kunci: Perliudungan Hukum, Hak-hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi

Page 14 of 16 | Total Record : 158

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue