cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 11   12   13   14   15 
KOMPARASI KONSTITUSI NEGARA PORTUGAL DENGAN NEGARA UZBEKISTAN BERDASARKAN SIFAT, PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI, BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN Rifa'i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Budiman, Haris; Hidayat, Sarip
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3318

Abstract

Konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah). Secara umum konstitusi atau undang-undang dasar berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Secara umum, terdapat beberapa perbedaan antara Konstitusi Negara Portugal dan Negara Uzbekistan dalam hal sifat, prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan. Kata Kunci : Perbandingan Konstitusi, Negara Portugal, Negara Uzbekistan
EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU R, Mukhlis; Sipatuhar, Chindy Maria Rohani
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3325

Abstract

Sejak awal Korporasi belum dikenal sebagai subyek hokum, hal tersebut sesuai dengan asas societas delinquere non potest atau Universalitas Delinquere non potest,sehingga pertanggungjawaban pidana oleh korporasi selalu dibebankan kepada pengurus korporasi, Namun karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama diera globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, mengharuskan koperasi diakui sebagai subyek hokum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu persoalan pokok dalam tulisan ini terkait kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Baru dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan analisi kualitatif, sehingga dengan keluarnya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), pada pasal 45 bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, sehingga dalam hal ini korporasi bisa bertindak layaknya sebagai manusia dan dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidananya
TINJAUAN YURIDIS FENOMENA DERET TUNGGU TERPIDANA MATI BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Asfadila, Shafira; Deliana HZ, Evi; Diana, Ledy
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3373

Abstract

Many death row inmates spend years even decades before finally being executed, so that in the practice they not only receive the death penalty, but also imprisonment as an additional punishment. The large number of death row prisoners serving sentences in prisons, globally, causes another problem, namely there is a psychological disturbance in death row prisoners caused by several factors such as conditions in detention, to the pressure of waiting for execution whose time never comes. This is globally called the death row phenomenon. This research uses normative legal methods, which are carried out on various rules of international law, especially the relationship between the death row phenomenon and the Convention Against Torture and other Cruel. Research specifications are descriptive analytical. The data source used is secondary data from library materials that include primary and secondary legal materials. The results showed that international human rights law prohibits torture, which in this case includes psychological torture. This has been enshrined in the Convention Against Torture and Other Cruel. In addition, judging from other international human rights law clauses, the delay of execution with various other factors such as the state of prisons and detention centers in the countries that still impose the death penalty, which causes the deathrow phenomenon, can be considered a violation of international human rights law, although it is not stated descriptively.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rahmah, Siti; Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3390

Abstract

Bullying in the world (Cyberbullying) is an act that often occurs, but is often considered trivial even though the impact is very serious. This article examines legal protection for child victims of cyberbullying by outlining legal actions and remedies for child victims of cyberbullying. Cyberbullying is an act of violent crime committed against children as victims in physical, verbal and psychological forms. Cyberbullying is a new criminal phenomenon that must receive special attention from law enforcement. Cyberbullying is the treatment of terror and threats to the victim via online media, also known as the internet. In the case of bullying, usually a large number of people are involved and this behavior is carried out repeatedly to scare or embarrass the person being targeted, this is considered taboo. Generally, cyberbullying is carried out by certain people who want to find as much information as possible from child victims of slander, even threats. This law also explains that children as victims of criminal acts receive special protection where this special protection is provided by the government, regional government and other state institutions. The special protection given to this child includes rapid treatment and/or physical, psychological and social rehabilitation as well as prevention of disease and other health problems. Apart from that, children also have the right to receive psychosocial assistance during treatment until recovery and children also have the right to receive protection and assistance in every judicial process as explained in Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 20 which states The state, government, society, family and parents are obliged and responsible for children who are victims of bullying.
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) Medina, Dayu; Azmi, M. Rizqi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3404

Abstract

Abstrak Sistem kekayaan intelektual internasional yang ada tidak sepenuhnya melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (kekayaan intelektual komunal). Kesenjangan pengaturan kekayaan intelektual yang bersifat individual dan komunal dalam Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) menjadikan hak-hak komunal atas kekayaan intelektual yang dimilikinya tidak mendapatkan perlindungan yang baik. Globalisasi dan transformasi tekhnologi memudahkan dalam akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional untuk menghasilkan suatu invensi atau karya intelektual yang berbasis sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat tertentu. Dari invensi tersebut bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan secara meteril. Namun masyarakat pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang asli tidak mendapatkan manfaat. Hal ini menimbulkan pemikiran tentang akses dan benefit sharing, kemudian diwujudkan dengan Convention on Biological Diversity, dan Nagoya Protection. Namun perjanjian internasional tersebut belum berbuah manis karena dikotomi antara HKI rezim TRIPs dengan WIPO sangat tajam. Disamping itu adanya sistem pendaftaran internasional dalam HKI harusnya bisa menjadi solusi untuk perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu untuk melihat dan menganalisa bagaimana perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan dalam sistem pendaftaran kekayaan intelektual internasional dan implementasinya di Indonesia. Key World: Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, HKI, Sistem Pendaftaran Internasional. Abstract The existing international intellectual property system does not fully protect genetic resources and traditional knowledge (communal intellectual property). The gap in the regulation of individual and communal intellectual property in the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) means that communal rights to the intellectual property they own do not receive good protection. Globalization and technological transformation make it easier to access genetic resources and traditional knowledge to produce inventions or intellectual works based on genetic resources and traditional knowledge of certain communities. From this invention, material benefits can be generated. However, communities that own genetic resources and original traditional knowledge do not benefit. This gave rise to ideas about access and benefit sharing, which were then realized with the Convention on Biological Diversity and Nagoya Protection. However, this international agreement has not yielded sweet results because the dichotomy between the IPR of the TRIPs regime and WIPO is very sharp. Besides that, the existence of an international registration system for IPRs should be a solution for better protection of genetic resources and traditional knowledge. Based on this background, it is necessary to see and analyze how genetic resources and knowledge are protected in the international intellectual property registration system and its implementation in Indonesia. Key World:Genetic Resources, Traditional Knowledge, IPR, International Registration System.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERTANAHAN DI ERA DIGITALISASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS Ricardo, Erick; Achmad Faishal
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3409

Abstract

Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah yang menjadi produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah di Indonesia lahir pada tahun 1960 dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah." Dalam era digitalisasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengubah proses pendaftaran tanah menjadi berbasis elektronik, termasuk penerbitan sertifikat tanah elektronik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanahan di era digitalisasi dan implikasinya terhadap tugas dan fungsi notaris. "Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta, mengidentifikasi masalah, dan menuju penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum agrarian, khususnya mengenai pendaftaran tanah di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, notaris, PPAT, dan masyarakat terkait pendaftaran tanah di era digital."
OPTIMALISASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS VINA CIREBON Candra, Firman
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3414

Abstract

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang sangat fenomenal dan sedang viral lagi di tahun 2024 adalah pembunuhan berencana dengan dua korban yakni : Muhamad Rizky Rudiana dan Vina, dan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMPN 11 Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terpidana delapan orang yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal dan 3 orang DPO dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2017 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang inkrakht pada tanggal 24 Oktober 2017 : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup kecuali Terdakwa Anak Saka Tatal selama 8 tahun.
MENYOAL KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG JAM OPERASIONAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH STUDI KASUS WARUNG MADURA Sulistyowati; Suryadi; Dewi Nadya Maharani; Gilang Lintar Qaliabo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3438

Abstract

Kontroversi mengenai warung Madura yang buka 24 jam telah menjadi topik hangat di berbagai media. Isu ini muncul setelah beberapa pemilik minimarket di Bali mengeluhkan bahwa warung Madura yang beroperasi sepanjang waktu mengancam eksistensi ritel modern (minimarket). Minimarket diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi jam operasional mereka, sementara warung Madura tidak terikat oleh aturan yang sama. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Arif Rahman, sempat mengimbau agar warung Madura tidak buka 24 jam. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang warung Madura beroperasi sepanjang waktu. Teten juga menekankan pentingnya warung Madura dalam mendukung perekonomian lokal dan menyediakan produk dengan harga terjangkau. Polemik ini menyoroti ketegangan antara ritel modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung semua pihak. Evaluasi terhadap kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM sedang dilakukan untuk memastikan iklim usaha yang sehat.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRES BENGKULU Mona, Mona Agustina Nedy
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3154

Abstract

Penipuan CPNS, semakin sering terjadi, karena bagi mayoritas penduduk menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan secara formal mengatur proses penyelesaian perkara pidana. Diketahui dalam praktik digunakan sebagai alat represif saja. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan penyelesaian yang mampu menembus ruang hati para pihak yang terlibat. Pelaksanaan Restorative Justice diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Atas dasar perdamaian, penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkara. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Jenis Penelitian penelitian hukum deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan skunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun analisis penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dari pembahasan, pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan CPNS dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hambatan kurangnya personel Reskrim Polres Bengkulu yang menangani kasus penipuan, kurang kesadaran hukum masyarakat untuk ikut menjadi saksi, sulit menemukan bukti.
EKSISTENSI HYBRID ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF JOHN AUSTIN DAN HANS KELSEN Putra, Aldi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3622

Abstract

Penelitian ini berfokus pada hadirnya hybrid arbitration terhadap hukum positif sesuai dengan yang dianut Indonesia yaitu hukum tertulis atau ius constitutum sehingga jelas dan mengikat. Hukum positif terhadap hybrid arbitration sama arbitrase biasa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara hukum positif, perspektif hukum positif ahli hukum John Austin dan Hans Kelsen pada hakikatnya pemberlakuakan putusan arbitrase dan hybrid arbitration sama dengan putusan litigasi namun masih adanya pihak yang tidak terima menerima putusan arbitrase tersebut menjadi sesuatu inkonstitusi. John Austin menyatakan penguasa memiliki jiwa yang bijaksana dan adil terhadap kebijakan yang dibuat dan Hans Kalsen menekankan bahwa hukum positif yang dianut yaitu teori hukum murni bahwa hukum sebagaimana adanya, melainkan bukan sebagaimana seharusnya ada. Jadi terdapat kontradiksi dari sifat eksekutorial yang seharusnya sesuai dengan produk hukum menjadi tolok ukur dalam membuat putusan arbitrase/hybrid arbitration. Kata kunci: Hukum Positif, Hybrid Arbitration, Penyelesaian Sengketa

Page 13 of 16 | Total Record : 158

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue