cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN Suganda, Andrian; Wahyuni, Fitri; Fikri, KMS. Novyar Satriawan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.3995

Abstract

Pengamanan merupakan fungsi dari sistem lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimana penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan apa saja yang menjadi hambatan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan sudah sangat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan petugas pemasyarakatan dalam Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan antara lain adalah kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, kurangnya pos menara penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan jumlah WBP yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.
OPTIMALISASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Kurniadiyanto, Dhedek; Azhar, Ali
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4128

Abstract

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam perjalanan Desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masayarakat yang adil, makmur, dan sejahterah. Perumusan masalah berdasarkan penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir, Bagaimana Implementasi Pengawasan pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris adalah deskriptif kualitatif empiris, karena mengungkapkan fenomena masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan setara dengan pemerintah desa sebaga mitra kerja yang mempunyai wewenang dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, optimalisasi dalam pengawasan pembangunan didesa di kabupaten Indragiri Hilir masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi, pemahaman dan kontroling selaku peran Badan Permusyawaratan Desa.
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS LOVE SCAMMING Hermayenti, Felia
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4129

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang cukup padat seringkali menjadi sasaran empuk kejahatan seperti ove scam di masa pandemi Covid-19. Salah satu lembaga independen di Indonesia, disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengunggah unggahan resmi, terkait meningkatnya kejahatan yang dilakukan secara online, mereka menyatakan bahwa penipuan berdimensi cinta adalah kejahatan yang sering terjadi, dan memberikan kerugian besar pada tahun 2020. Hingga tahun 2021 kerugian telah mencapai miliaran rupiah dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban umumnya setengah baya dan lajang, banyak korban love scam yang belum mendapatkan keadilan dan kejelasan dari kasus yang diajukan kepada pihak kepolisian. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan love scam, dan mengkaji secara mendalam pola love scam sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan teknik deskriptif analitis. Peneliti akan menggunakan UNTOC 2000 sebagai salah satu produk hukum yang akan dianalisa dengan suatu permasalahan hukum. Responden dalam penelitian ini adalah korban kejahatan dengan jenis love scam yang berdomisili di Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan jenis love scam terbilang lemah, karena pihak kepolisian sering berdalih kurangnya bukti dan sulit untuk melakukan pembuktian menyebabkan penegakan hukum terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Perlindungan terhadap korban juga belum terlaksana dengan baik, karena korban love scam sering kali mengalami reviktimisasi. Love scam dapat diketegorikan sebagai kejahatan transnasional selama dapat untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Ayat 2 UNTOC.
PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JORONG DALAM KOTO KENAGARIAN TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Akbar, Jaliludin Muhammad; Hendra, Rahmad; Hasanah, Ulfia
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4133

Abstract

Fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai banyak terjadi di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah, dimana seorang perempuan yang sebelumnya menikah secara sah di KUA bercerai di luar pengadilan, kemudian menikah lagi tanpa pendaftaran resmi sesuai UUP dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar UUP Pasal 2 (2) dan KHI Pasal 5 (1), dan proses perceraian sebelumnya yang tidak melalui pengadilan bertentangan dengan UUP Pasal 39 (1) dan KHI Pasal 115. Selain itu, perkawinan ini dapat merugikan hak istri dan anak yang lahir. Faktor penyebabnya yaitu perceraian di luar pengadilan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk mematuhi hukum positif dalam melakukan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengandalkan aturan agama. Selain itu, KUA dan pihak berwenang perlu meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi praktik perkawinan tidak terdaftar dan perceraian di luar hukum.
REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Afita, Chindi Oeliga Yensi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Abstract

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif. Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.
PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HAK BERDAULAT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Fernandes, Inggrit; Maharani, Refa Swinta
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4144

Abstract

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan menjadi jalur pelayaran internasional yang vital. Namun, wilayah ini sering menghadapi pelanggaran oleh kapal asing, baik dalam bentuk penangkapan ikan ilegal maupun pelanggaran batas wilayah. Penegakan hak berdaulat di ZEE menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) hadir sebagai institusi negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, termasuk ZEE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakamla RI dalam penegakan hak berdaulat di ZEE Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla RI memiliki peran strategis sebagai single agency multi task dalam penegakan hukum di laut, namun masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan peran Bakamla melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas operasional, dan sinergi antar-instansi guna mewujudkan pengawasan laut yang efektif dan efisien.
REKONSTRUKSI HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT SYAIKH ALI JUMʻAH: KAJIAN PEMIKIRAN DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM Aisyah, Sri; Agustin, Lusi Tania
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4154

Abstract

Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan masih menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat, di mana hak perempuan untuk memilih pasangan hidup seringkali diabaikan. Dalam praktiknya, perjodohan paksa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik dalam rumah tangga hingga terjadinya kekerasan fisik maupun psikis. Salah satu ulama kontemporer yang banyak membahas persoalan ini adalah Syaikh Ali Jumʻah Muhammad Ibn Abd al-Wahāb, mantan Grand Mufti Mesir yang dikenal dengan corak pemikirannya yang moderat dan modernis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji corak pemikiran dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan Syaikh Ali Jumʻah dalam merespons persoalan hak perempuan dalam menentukan calon suami yang sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan ilmu ushul fiqh secara mendalam dan komprehensif. Sumber primer diperoleh dari karya-karya Syaikh Ali Jumʻah seperti al-Fatāwa al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā’ dan karya pendukung lainnya, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur para ulama klasik dan kontemporer terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Ali Jumʻah menggunakan metode bayānī yang mengedepankan pendekatan kontekstual terhadap nash. Pandangannya memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam menentukan calon suami, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar’i. Hal ini mencerminkan upaya beliau dalam menyeimbangkan otoritas teks keagamaan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat modern. Kata kunci: Hak Perempuan, Syaikh Ali Jumʻah, Pemikiran, dan Metode Istinbat Hukum
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PAJAK BERGANDA PENGHASILAN PADA PEKERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKER) DAN CONTENT CREATOR CROSS-PLATFORM Syamsiah, Desi; Sarosa, Budi; Damayanti, Elvina Eka; Ramadhani, Novilla Priyanka
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4168

Abstract

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena pekerja jarak jauh (remote worker) dan content creator cross-platform yang bekerja melampaui batas negara. Situasi ini menimbulkan kompleksitas dalam bidang perpajakan, khususnya terkait potensi terjadinya pajak berganda penghasilan. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi berbeda akibat tumpang tindih aturan perpajakan. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik pekerja digital lintas negara. Meskipun tersedia mekanisme Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018, implementasinya masih menghadapi tantangan karena ketidakjelasan status permanen establishment dan jurisdiksi perpajakan. Penulisan ini menganalisis problematika pajak berganda pada remote worker dan content creator dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi solusi harmonisasi perpajakan yang adil dan efektif.
ANALISIS HUKUM PIDANA EKONOMI PADA MIXING SERVICES DAN JEJARING PENCUCIAN UANG CRYPTOCURRENCY Eka Damayanti, Elvina; Syamsiah, Desi; Sarosa, Budi; Pribadi, Insan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4740

Abstract

Era digital telah mentransformasi lanskap keuangan global melalui perkembangan cryptocurrency, yang memunculkan inovasi sekaligus tantangan kompleks dalam rezim hukum pidana ekonomi. Sejak kemunculan Bitcoin pada 2009, teknologi blockchain telah membuka ruang transaksi digital yang dapat melewati batas-batas yurisdiksi konvensional, memfasilitasi praktik mixing services yang berpotensi menjadi media pencucian uang canggih. Dengan pertumbuhan cryptocurrency global mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $2 triliun pada 2021, jejaring pencucian uang digital semakin sophisticated, menghadirkan kompleksitas yuridis yang membutuhkan pendekatan hukum pidana ekonomi komprehensif. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukum pidana dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang melalui mixing services cryptocurrency, dengan fokus pada kerangka regulasi, modus operandi jejaring kriminal, dan strategi penegakan hukum yang efektif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi kerangka hukum nasional dan internasional, menganalisis studi kasus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI BIRU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN zimtya zora
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4802

Abstract

ABSTRACT As global attention toward sustainable economic development continues to increase, the blue economy concept has gained relevance as an alternative framework. This approach merges sustainable development objectives with the responsible management and utilization of marine-based resources. Both national and local governments hold a strategic position in enforcing blue economy principles to ensure the sustainable governance of maritime resources. This study adopts a normative juridical method, which involves identifying governing legal norms, principles, and doctrines to formulate responses to the legal questions examined. Supporting materials include previous scholarly findings and verified data obtained from official governmental platforms. Based on the analysis provided, the Government has introduced five primary policy directions as part of Indonesia’s blue economy implementation framework : quota-based regulated fishing, expansion of marine conservation territories, development of marine and freshwater aquaculture, advancement of marine waste management, and sustainable administration of small islands and coastal regions. Furthermore, strategies to overcome challenges in applying blue economy principles include conducting detailed and systematic resource mapping—particularly in the fisheries sector—enhancing monitoring mechanisms, and fostering cooperation with relevant agencies, private sector actors, and the wider community. This research concludes that the Government has undertaken significant initiatives and responsibilities in integrating blue economy principles to promote sustainable marine resource development in support of the national vision of Golden Indonesia 2045 within the maritime domain. Keywords : Government, Blue Economy, Sustainable Development, Marine Resources.

Page 15 of 16 | Total Record : 158

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue