Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Articles
177 Documents
<![CDATA[PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal) ]]>
<![CDATA[Frans Sudirjo]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan sistem perpajakan secara self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Secara parsial penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. yang paling dominan adalah Sanksi perpajakan.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI PENGGABUNGAN ATR/BPN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sinto Adi Prasetyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengatur tata ruang, planologi, perencanaan kehutanan, dan informasi geospasial dengan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah lembaga penataan ruang yang selama ini menjadi domain pemerintah daerah harus bergabung dengan BPN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersifat vertikal dan memiliki fungsi pemerintahan yang berbeda. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari bahan buku perpustakaan, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis normatif sebagai cara mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan semua pengertian dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN adalah tidak ada peningkatan kewenangan. Kewenangannya tetap sama seperti peraturan Presiden yang sebelumnya mengatur BPN yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dampak dari penggabungan tersebut harus ada sistem yang terstruktur agar dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA DI MASA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM) ]]>
<![CDATA[Endhang Boedhiarti]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan contempt of court. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana contempt of court dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 217 KUHP merupakan salah satu bentuk perbuatan contempt of court yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan contempt of court tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan menggunakan data sekunder. Bahwa melindungi keseimbangan atau membangun kembali sistem hukum pidana nasional harus disusun dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan. Dipandang perlu untuk adanya suatu aturan atau ketentuan mengenai contempt of court di masa yang akan datang (ius constituendum).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT ]]>
<![CDATA[Siti Maemunah]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penenelitian bertujuan untuk mengeyahui dan menganalisa 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yangx dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Semarang ? 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang ? Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosioogis yang digunakan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara danstudi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Peranan PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Novianti Novianti]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga perbankan dijadikan sarana utama melakukan kecurangan-kecurangan hukum perbankan. Minimnya ketentuan di bidang perbankan dan rahasia bank yang ketat di suatu negara dapat memungkinkan bagi pelaku kecurangan perbankan dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pelanggaran yang dilakukannya. Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya penggunaan bank dalam kecurangan perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum empiris atau yuridis sosiologis. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data penelitian ini diambil bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode analisis data deskriptif kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama keterbukaan rahasia bank diperlukan untuk diterapkan oleh para penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus-kasus perbankan. Kendala yang dihadapi adalah 1) lemahnya ketentuan kerahasiaan bank, 2) rahasia Bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) penegak hukum tidak dapat mengetahui dengan akurat terkait informasi keuangan yang tersimpan di bank, 4) polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang jika belum orang tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus perbankan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Arif Agung Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkotika dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada, dan untuk mengetahui penerapan asas ultimum remedium terhadap anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkotika. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dengan Menggunakan Kebijakan Hukum Pidana yang Ada yakni dalam bentuk upaya preventif terhadap pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan upaya represif adalah dengan cara melakukan penindakan. Adanya perlindungan terhadap anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang menjadi kurir narkotika tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban yang memiliki hak dan perlindungan tertentu. Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum harusnya mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari pemidanaan penjara.]]>
<![CDATA[TINGKAT PEMAHAMAN PASIEN TERHADAP INFORMED CONSENT: LITERATURE REVIEW ]]>
<![CDATA[Batara Yuda]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ilmu kedokteran memberikan hak kepada pasien untuk dapat memberikan pernyataan terkait persetujuan dalam sebuah tindakan. Pernyataan tersebut dilengkapi oleh pasien dengan setelah mendapatkan informasi yang jelas dari tenaga medis. Informed consent diberikan secara lisan maupun tulisan. Segala bentuk informasi medis harus diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien. Mengetahui tingkat pemahaman pasien terhadap informed consent yang memiliki karakteristik. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (literature review). Data sekunder masuk dalam kategori data yang dicari oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Database yang digunakan pada pencarian literatur antara lain yaitu PubMed, Science Direct (Elsevier), Scopus, Google Scholar. Hasil dari riset ini akan mendeskripsikan karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan serta pekerjaan yang akan melihat terkait tingkat pemahaman informed consent. Kata kunci yang digunakan antara lain informed consent comprehension, dental treatment, patient characteristics, pemahaman informed consent, tindakan kedokteran gigi, karakteristik pasien.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. HWASEUNG INDONESIA KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[RR Indiyah Tunjungsari]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance). CSR mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Program CSR dilakukan oleh PT. Hwaseung Indonesia sebagai wujud tanggungjawab sosial pada lingkungan. Pelaksanaan CSR PT. Hwaseung Indonesia Kabupaten Jepara melalui berbagai program: Pendidikan non formal, program bantuan sarana dan prasarana sekolah di Jepara, Program anti drugs, program kewirausahaan, pendidikan formal, pendidikan kreatif dengan istilah “Program Teknologi Kami-Kami, Pendidikan Formal, Program Student Visit dan Cooperative Academic Education Program.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Alisa Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit memiliki arti penting bagi pelayanan kesehatan. Hospital Bylaws adalah ketentuan yang mengatur rumah sakit tentang peran serta pemilik rumah sakit, managemen rumah sakit, dan komite medis. Hal tersebut dapat berupa statuta peraturan, standar yang dibuat oleh dan diberlakukan untuk rumah sakit. Namun implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini pihak Rumah Sakit atas pelayanan medis yang buruk. Tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat dan tenaga medis lainya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas. Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban mengatur pertanggungjawaban hukum dan medis dalam suatu peraturan internal rumah sakit yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban, tanggungjawab serta wewenang, sehingga ada kejelasan dalam melaksanakan tugas tenaga kesehatan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PROGRAM KERJA TAHUN 2020 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[Gilang Riyan Purwantoko]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal JURISTIC ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menyadari nilai dan arti penting tanah, dirasa perlu untuk mengatur kebijakan terkait pertanahan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan ? 2) Bagaimana optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah? 3) Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Grobogan?Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, artinya adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada di masyarakata melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Percepatan Pendaftaran Tanah]]>
