cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
bambang
Contact Email
afriadi.bambang@yahoo.co.id
Phone
+6285692038195
Journal Mail Official
bambang.afriadi@unis.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Jln. Maulana Syekh Yusuf No.2 Cikokol Tangerang 15118
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Supremasi Hukum
Published by Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
ISSN : 02165740     EISSN : 27455653     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SUPREMASI HUKUM JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang berisi pembahasan masalah-masalah hukum yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun asing. Tulisan yang dimuat berupa analisis, hasil penelitian dan pembahasan kepustakaan. ISSN 0216-5740, E ISSN 2745-5653
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 131 Documents
 2   3   4   5   6 
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR Annie Myranika; Daniel .
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.437

Abstract

Tindak Pidana Human Trafficking yang dilakukan perseorangan terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor-faktor seperti masalah keuangan, kurangnya pendidikan dan pengembangan anak yang mendorong anak tersebut turun ke jalan demi membantu perekonomian keluarga. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan berdasarkan Putusan Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 dan Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan sudah memenuhi unsur keadilan. Adapun sifat penelitian deskriptif analistis serta landasan Hukumnya mengacu kepada Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ONLINE MEREKAM VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG Imam Rahmaddani
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i2.740

Abstract

Kebutuhan masyarakat dalam transportasi online menjadi kebutuhan mendasar saat ini tidak terlepas dari kemudahan mengunakan aplilkasi dalam gengaman tangan dari telpon selular, jumlah jasa penyedia transportasi, dan harga yang sudah ditentukan dari jarak tempuh. Mengunakan aplikasi kendaraan online tidak sulit cukup memiliki meng-install aplikasi transportasi online mengisi identitas diri mulai dari nomor telpon, alamat dan memasukan sejumlah uang kedalam aplikasi tersebut kita bisa langsung melakukan pemesanan kendaraan yang dituju dengan memilih tujuan dan membayar dengan menggunakan uang secara tunai maupun mengunakan uang yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi penyedia jasa. Komunikasi antar pengguna jasa dan sopir taksi online mengunakan aplikasi yang sudah disediakan hingga percakapan apapun bisa disampaikan melalui hal tersebut, dari kemudahan ini disalahgunakan oknum sopir taksi online untuk melakukan komunikasi berlanjut setelah mengantar penumpang, respon dari penumpang terhadap percakapan setelah mengantar penumpang oleh sopir taksi online menjadi pintu masuk pertama hal yang dilakukan untuk melakukan pertemuan berikutnya dengan maksud tujuan yang lain sehingga hubungan asmara tidak dapat dibendung dengan melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh sopir online kepada penumpangnya terjadi tidak hanya satu orang dan banyak korban dari perbuatan tersebut hingga merekam perbuatannya dan dijadikan alat untuk menakut-takuti korban untuk memberikan sejumlah uang dengan maksud tidak akan di sebar luaskan video yang sudah direkam.
ILLEGAL FISHING DI KAWASAN PERBATASAN LAUT TERITORIAL INDONESIA Irene Mariane
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.714

Abstract

Sebagai negara kepulauan, batas perairan kepulauan Indonesia terdiri dari batas laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Posisi Negara Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara lain, berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut sering kali menjadi akses terjadinya kejahatan transnasional, antara lain illegal fishing. Walaupun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan illegal fishing, namun masih saja sering terjadi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga tersebut. Luasnya wilayah perarian Indonesia sehingga pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan perairan belum optimal, minimnya fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang baik dan masih minimnya pelibatan peran serta nelayan-nelayan tradisional, menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing. Kegiatan ilegal fishing tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara. Oleh karena itu penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, baik dengan menetapkan langkah-langkah strategis maupun melalui kerja sama bilateral.
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 52 BAHASA INDONESIA HUKUM SERAPAN DARI BAHASA ASING Bagian II Hasan Hamid Safri
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.442

Abstract

Pemahaman bahasa Indonesia hukum merupakan hal penting untuk pengembangan dan pemaharuan ilmu hukum di Indonesia sehingga bagi seseorang yang ingin belajar ilmu hukum dapat memahami teori-teori hukum yang berasal dari bahasa asing agar mampu memahami dan mengerti sehingga dapat berkontribusi. Bagi mahasiswa ilmu hukum yang mendapatkan Bahasa Indonesia, bahasa Belanda Hukum, Bahasa Inggris Hukum maka tulisan kajian ini sangat membantu mengingat bangsa Indonesia bekas jajahan Belanda sejak tahun 1596 dan Belanda adalah bekas jajahan Prancis dan Indonesia yang mayoritas Muslim menjadikan bahasa hukum itu berasal dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Arab. Tiga fungsi bahasa yaitu : pertama bahasa berfungsi sebagai ekspresif yaitu bersifat untuk mengungkapkan bahasa verbal yang disampaikan, kedua bahasa berfungsi sebagai informatif yaitu bersifat informasi atau pemberitahuan, dan ketiga bahasa berfungsi sebagai direktif yaitu bahasa digunakan untuk menyebabkan atau mencegah terjadinya suatu tindakan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Sreafercht (WvS) Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Kophandel (WvK) Belanda, dan sumber hukum acara perdata yang bersumber dari Het Herzeine Indoneshis Reglement (HIR) Belanda. Hukum Perdata di Indonesia bersifat pluralis yaitu berlakunya hukum perdata barat (Eropa), hukum perdata Islam (Muamalah), dan hukum perdata Adat sehingga bahasa hukum perdata Islam diserat dari bahasa Arab.
INVESTASI PASAR MODAL, MEMAHAMI INVESTOR, EMITEN DAN SEKURITAS Raendhi Rahmadi
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i2.745

Abstract

Pasar modal membawa berbagai manfaat bagi para pelakunya, terutama bagi perusahaan yang menjual efek atau sahamnya dengan memanfaatkan pasar modal sebagai tempat untuk mendapatkan modal dengan menjual saham perusahaan kepada para investor di dalam pasar modal. Perusahaan ini dikenal sebagai Emiten dan yang memasarkan atau perantara atas penjualan saham dipasarmodal adalah sekuritas. Antara Emiten dan sekuritas memiliki hubungan yang saling berkaitan erat dalam transaksi dipasar modal, begitu pula dengan berbagai elemen lainnya yang berada dipasar modal. Maka untuk menerangkan hal ini dalam Jurnal ini disampaikan dalam bentuk deskriptif. Hal yang akan disampaikan akan menjelaskan berbagai jenis pelaku dan fungsi lembaga yang berperan dalam pasar modal tersebut, yang akan dijelaskan satu persatu dalam tulisan ini. Hal ini akan mengenalkan pembaca pada pelaku pasar modal fungsi dari tiap lembaga tersebut untuk membuat pembaca memiliki informasi atas berbagaimacam hal yang terdapat di pasar modal, kuhusnya Pasar Modal Indonesia.
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN RUANG UNTUK TAMAN NASIONAL Meta Indah Budhianti
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i1.245

Abstract

Penataan ruang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting. Penataan Ruang pada dasarnya terdiri dari aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan pokoknya: Bagaimana kesesuaian pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang untuk Taman Nasional dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang); kendala apa yang ditemukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan Taman Nasional dan bagaimana pengaturan yang ideal mengenai pengelolaan Taman Nasional agar Pemda dapat berperan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasilnya adalah: Dalam praktek, kewenangan Pemda hanya bersifat koordinasi dengan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Taman Nasional, yaitu memelihara kelestarian hutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang, kewenangan kawasan strategis, dalam hal ini taman nasional, dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional, dalam penelitian ini di Bali Barat dan Bukit Baka Bukit Raya, menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan beragam. Persoalan dapat dikelompokkan ke dalam persoalan internal dan eksternal. Untuk meningkatkan manfaat wilayah atau kawasan yang maksimal diperlukan perhatian yang teliti terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian pada potensi ekonomi di lingkungan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang maksimal.
PENGAWASAN TERINTEGRASI BERDASARKAN RISIKO ATAS KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN Fitri .
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.447

Abstract

Konglomerasi perbankan bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia perbankan, sudah menjadi rahasia umum apabila suatu bank memiliki lebih dari satu anak perusahaan yang berasal dari Lembaga keuangan non bank. Ketika sisi negatif dari konglomerasi itu terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik yang tidak hanya terjadi pada sektor keuangan namun juga pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan aliran keuangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas mata uang yang apabila tidak diawasi atau diatur maka akan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan yang akan mengarah pada terjadinya krisis. Oleh karena itu, Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengawasan konglomerasi, OJK telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK), yaitu POJK No. 17/POJK .03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18 /POJK .03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka diketahui bahwa Risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan konglomerasi keuangan ini sudah lama terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus Bank Summa yang terjadi pada tahun 1990-an. Sedangkan pengaturan mengenai konglomerasi keuangan ini baru dikeluarkandi tahun 2014. Hal tersebut terkesan sangat lamban karena dalam jangka waktu yang cukup lama seharusnya pemerintah sudah dari dulu mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerassi keuangan ini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh konglomerasi keuangan ini tidak kecil, bahkan sampai dapat mengganggu perekonomian nasional.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Annie Myranika; Putri Khairunnisa
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.769

Abstract

Pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kesepakatan nasional, karena dalam hukum Islam tidak diatur masalah batas usia menikah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur. Teorinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak dan menghindari kemudaratan. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina khususnya bagi anak yang belum cukup umur.
URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA KOMPARASI PENGATURAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN Jeremias Palito; Safira Aninditya Soenarto; Tiara Almira Raila
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i01.1134

Abstract

Protection of data privacy is a topic that is currently being discussed a lot. Globally, there are 132 countries that already have exclusive regulation regarding the protection of personal data, including Japan and South Korea. In Indonesia, the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) has been included in the National Legislation Program. From the research conducted, it was found that Indonesia does not have any specific regulations regarding the protection of personal data. Furthermore, this paper also discussed the comparison between the personal data protection regulations in Japan and South Korea, so that further research can be made of what matters should be contained in the RUU PDP. The regulations in Japan and South Korea certainly have differences, but they basically contain the same things, such as principles, protection mechanisms, data subject rights, transfers to third countries, and sanctions. Keywords: Protection of Data Privacy; Japan; and South Korea.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID – 19 MELALUI PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Rahmanu Wijaya; Warsono Warsono; Nanik Setyowati; Maya Mustika Kartika Sari
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i01.1154

Abstract

The President of the Republic of Indonesia has established the status of a health emergency in the Presidential Decree 11 of 2020, as well as stated in Presidential Decree 12 of 2020 that non-natural disasters caused by COVID-19 as a national disaster. The consequence is the birth of the role of the government through legal instruments and actions to control the community, so it is important to build legal awareness. In this case teachers have the authority to form a Learning Implementation Plan (RPP) applied to students, then this legal research aims to know the authority of teachers of Pancasila education and citizenship (PPKn) junior high school (SMP) in drafting RPP to build legal awareness during the covid-19 pandemic. The method used is Statute Approach, which is based on the legislation on the authority of teachers and related to the status of health emergencies and non-natural disasters. The results showed that PPKN teachers have the authority to develop RPP that builds legal awareness for students, especially with regard to the control exercised by the government during the pandemic. Keywords: PPKn Teacher, RPP, Legal Awareness

Page 4 of 14 | Total Record : 131

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 02 (2024): Supremasi Hukum Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum Vol 19 No 02 (2023): Supremasi Hukum Vol. 19 No. 02 (2023): Supremasi Hukum Vol 19 No 01 (2023): Supremasi Hukum Vol 18 No 02 (2022): Supremasi Hukum Vol 18 No 01 (2022): Supremasi Hukum Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum Vol 14 No 01 (2018): SUPREMASI HUKUM Vol 13 No 02 (2017): Supremasi Hukum Vol 13 No 01 (2017): Supremasi Hukum Vol 12 No 01 (2016): Supremasi Hukum Vol 11 No 02 (2015): Supremasi Hukum Vol 11 No 01 (2015): Supremasi Hukum More Issue