Articles
592 Documents
<![CDATA[PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL SISWA BERBASIS GOOGLE FORM PADA KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH SISWA SEKOLAH DASAR DI MASA PANDEMI. ]]>
<![CDATA[I Made Astra Winaya]]>;
<![CDATA[Putu Ronny Angga Mahendra]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38158
<![CDATA[Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Segala aktivitas menjadi terhambat dan terbatas. Begitu pula di bidang pendidikan, siswa harus belajar dan melakukan aktivitasnya di rumah. Selama pembelajaran dari rumah, guru belum mampu memberikan penilaian secara optimal terhadap sikap sosial siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangakan produk berupa pengembangan instrumen penilaian sikap sosial siswa berbasis google form pada kegiatan belajar dari rumah siswa sekolah dasar di masa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Model pengembangan mengacu pada model 4D Thiagarajan. Prosedur pengembangan menggunakan langkah-langkah pengembangan yaitu tahap pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan dan tahap validasi dan uji coba. Pada tahap uji coba skala terbatas menggunakan instrumen berupa lembar validasi yang melibatkan 3 orang validator ahli dari segi materi, bahasa dan penyajian dan juga produk telah diujicobakan pada 30 orang siswa. Hasil pengembangan instrumen penilaian sikap sosial siswa berbasis google form pada kegiatan belajar dari rumah siswa sekolah dasar menunjukan hasil uji validasi dengan ahli instrumen didapatkan skor sebesar 80% yang masuk kategori tinggi dan memiliki tingkat kelayakan yang tinggi dari ahli instrumen. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen menunjukan layak digunakan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DITEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERDUGA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Maisinta Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38159
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa asas praduga tak bersalah terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana, serta (2) menganalisa tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah (1)Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum Pasal 3c KUHAP yang memberikan pengertian dari asas praduga tak bersalah tersebut, terhadap tindakan diskresi tembak ditempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana adalah sah karena kewenangan tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil kepolisian dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan (2)tolok ukur pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak ditempat oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah adalah dengan cara mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta melihat situasi dan kondisi perlu tidaknya dilakukan tembak ditempat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRES GIANYAR) ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Made Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38161
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan yurisprudensi, (2) faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di PolresGianyar dalam menegakkan hukum khusus nya tindak pidana pembunuhanterhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Gianyar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen,observasidan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secarakualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan uraian Berita Acara Pemeriksaan di Polres Gianyar bahwa penerapan pasal yang disangkakankepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Serta (2) Faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisisan terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar yaitu mencari keterangan-keterangan ahli dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun pihak kepolisian upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agarkeberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Gede Andreano Preayogi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38162
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media masa terhadap pelaku tindak pidana serta (2) mengkaji dan menganalisis akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan (1) perundang-undangan, (2) pendekatan perbandingan, (3) pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) Perlunya pengetahuan terkait asas praduga tak bersalah yang selama ini dianut KUHAP yaitu “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, (2) akibat hukum dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yakni diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta, Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati kode etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers), kode etik jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[I Putu Merta Suadi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38164
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce, dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangang (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Putu Bhaskara Perwira Negara]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. (2) Bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan bertugas untuk memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, “sahnya suatu perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan mau dicatatkan ataupun tidak dicatatkan akan tetap dipandang sah tetapi hal tersebut dapat memicu dampak hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor catatan sipil tidak hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak.]]>
<![CDATA[SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh) ]]>
<![CDATA[Winsherly Tan]]>;
<![CDATA[Ria Veronica]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38167
<![CDATA[Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI ]]>
<![CDATA[Yunita Putri Nursanti]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38170
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembinaan hubungan industrial dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mekanisme pelaksanaan pembinaan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar meliputi maping perusahaan, konfirmasi perusahaan, mengisi profil kondisi hubungan industrial perusahaan, pembinaan hubungan industrial yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca perundingan. Kedua terdapat beberapa hambatan yang dialami ketika dalam melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi yaitu berupa masih terjadi kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum disosialisakan secara utuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eko Nurisman]]>;
<![CDATA[Risko Fitriano]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38718
<![CDATA[Sesudah Negara Indonesia merangkai, menetapkan dan juga mengalami pembetulan kedua tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi, hasilnya masih banyak terdapat ketidaksesuianya dalam penerapan aturannya. Banyak aturan maupun regulasi-regulasi pemerintah yang masih janggal dan menimbulkan multitafsir dalam masyarakat awam. Sehingga masalah mengenai penyelewengan terhadap uang baik milik perorangan maupun Negara menjadi titik utama permasalahan Negara yang menjadi fokus pemerintah Negara. Pemerintah pun mnjadi gencar dalam merfomulasi UU KPK menjadi UU KPK baru. Tetapi faktanya dalam proses perancangan maupun pengesahannya para pihak tidak menerapkan bahwa tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan justru malah memperlemah kinerja dari pihak KPK.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Winda Fitri]]>;
<![CDATA[Luthfia Hidayah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38719
<![CDATA[Pembentukan UU Mengenai Cipta Kerja merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan Undang-Undang yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Adapun tujuan dari penilitian ini agar pembaca dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja. Penyusunan UU Mengenai Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus Law dengan mengumpulkan Undang-Undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai metode hukum normatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari produk bidang hukum. Dengan adanya UU Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakanlapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.]]>
