cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 33   34   35   36   37 
EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Kristina Dwi Putri; Agustianto Agustianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41979

Abstract

Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Salah satu aspek dalam hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengedepankan Perundang-Undangan, dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.
ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19 Winda Fitri; Vivi Handayani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41981

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi overcapacity yang dialami oleh hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya Lapas Wanita Kelas IIB di Batam yang melebihi kapasitas hingga 169% berdasarkan data tahun 2020. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana yang melebihi kapasitas di Lapas Wanita Kelas IIB Batam pada masa pandemi Covid-19, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan tersebut. hak narapidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung situasi di lapangan untuk mengumpulkan berbagai data primer. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas dan observasi di Lapas Wanita Kelas IIB Batam Batam dan instrumen hukum yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas belum sepenuhnya berfungsi. Hak-hak yang belum sepenuhnya diperoleh oleh narapidana tersebut karena berbagai faktor dan kendala adalah sarana prasarana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang tidak memadai.
PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? Almira Sheila Wulandari; Febri Jaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41982

Abstract

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat   video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo; Waluyo Waluyo; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Muhammad Faiz; Rahayu Subekti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41985

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan. Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama; Made Sugi Hartono
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui dan menganalisa  bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di  Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika, serta (2)  Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Denpasar beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUARSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOTA SINGARAJA KABUPATEN BULELENG) G. Aditya Nugraha Putra; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43082

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kadaluarsa di Kota Singaraja serta bagaimana bentuk upaya perlindungan konsumen dan penanganan terhadap peredaran makanan kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang didapat oleh konsumen di Kabupaten Buleleng yang merasa dirugikan belum mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terahadap konsumen hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat hukum terkait perlindungan konsumen. Upaya perlindungan dan penanganan terkait dengan perlindungan konsumen dikabupaten Buleleng telah dilakukan berbagai upaya oleh dinas koperasi dan perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap pengusaha modern dan tradisional terkait dengan kelayakan, kadaluarsa prodak yang diperjual belikan, kemudian peran penting dari Loka POM kabupaten Buleleng yang sudah melakukan berbagai upaya  baik ikut serta melakukan pengawasan baik secara langsung dan digital, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh  ijin usaha.
PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Kadek Dandi Saputra; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43083

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng dan mengetahui proses pemeriksaan penyidikan terhadap korban. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling.  Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Buleleng telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi sarana Penal melalui upaya Represif dan sarana Non Penal meliputi upaya pre-emtif dan preventif. Penyidikan terhadap kasus ini sesuai dengan aturan yang ada yaitu menerima laporan, melakukan sita barang bukti, penangkapan, penahanan pemberkasan dan kirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja) Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Buleleng, pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Singaraja dan masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ni Luh Putu Pande Wulan Sari; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menganalisa peraturan hak cipta terkait situs download illegal di internet, (2) mengetahui akibat hukum apabila pihak uploader maupun downloader telah melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah aturan-aturan yang membahsa mengeani keberadaaan hak cipta. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan mencatat dan menganalisis permasalahan dan dikelompokkan secara sistematis. Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis secara objektif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta berupa pengakuan atas karya ciptanya yang didasarkan atas hak moral dan hak ekonomi (2) Akibat hukum yang diberikan kepada pihak uploader, berupa pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.

Page 35 of 60 | Total Record : 592

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue