Articles
592 Documents
<![CDATA[QUO VADIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANIAN: TERCAPAINYA KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI NEGARA AGRARIS ]]>
<![CDATA[Demson Tiopan]]>;
<![CDATA[Kevin Alim Rabbani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.51826
<![CDATA[Kedaulatan pangan merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan negara. Tercapainya kedaulatan pangan akan menjadikan suatu negara memiliki kesejahteraan yang baik. Tujuan kedaulatan pangan harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang koheren. Kehadiran Undang-Undang CIpta Kerja dinilai telah menjauhkan Indonesia dari tujuan kedaulatan pangan. Tulisan ini mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dikaitkan dengan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi inkoherensi antara kedaulatan pangan yang digagas oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Inkoherensi tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah perubahan pada Undang-Undang di bidang pertanian melalui kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ini pun berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja khususnya berkenaan dengan peraturan di bidang pertanian sehingga tujuan kedaulatan pangan akan tetap dapat dicapai.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MELAMPAUI BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan) ]]>
<![CDATA[Ribka Layasina Br Sembiring]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51835
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan guna (1) mengkaji proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa dan (2) mengakaji kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random/probality sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa sudah ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakan lalu Lintas yang dimulai dari proses olah TKP, penyidikan dan sampai penyelesaian berkas perkara. Dan ancaman sanksi pidana yang didakwakan adalah Pasal 311 Subsider Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2) kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa adalah tidak ada saksi di tempat kejadian, adanya perbedaan keterangan saksi pada saat olah TKP dengan pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tidak ada yangn mau bersaksi, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN) ]]>
<![CDATA[Gede Yudiarta Wiguna]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Dewa Bagus Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51838
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara library research atau studi kepustakaan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961 (2) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional dengan melakukan perundingan serta membuat suatu perjanjian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG ]]>
<![CDATA[I Dewa Putu Surya Wardana]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>;
<![CDATA[Dewa Bagus Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51839
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng, dan untuk mengetahui (2) syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut: Pihak keluarga laki-laki mengadakan penjantosan (menyantosin), Pihak laki-laki melakukan peminangan, Upacara widhi widana, .Upacara Mejauman/mebebasan juga disebut dengan “ngabe tipat bantal”. (2) Mengenai syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masayarakat banyak/umum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Yanti Fristikawati]]>;
<![CDATA[Rainer Alvander]]>;
<![CDATA[Verrence Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51859
<![CDATA[Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara di wilayah sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menuai pro dan kontra. Dari sisi kontra mengatakan bahwa pembangunan tersebut dapat merubah lanskap dan ekosistem lingkungan sekitar yang termasuk sebagai paru-paru dunia dan wilayah konservasi fauna endemik. Selain lingkungan, pemindahan tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar IKN yang masih tergolong rendah. Dari sisi lain pembangunan Ibukota Negara (IKN) akan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi , sosial dan pembangunannya akan dilakukan tanpa merusak lingkungan.Pembangunan IKN akan tetap dilaksanakan, untuk itu dalam pembangunanya harus dijaga agar tidak merusak lingkungan salah satunya dengan menerapkan Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang yakni dengan menjamin alam tetap terjaga. Berbagai peraturan nasional tentang perlindungan lingkungan telah dibuat oleh Indonesia, selain itu juga terdapat berbagai prinsip hukum internasional antara lain prinsip atau konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi lalu mengkajinya berdasarkan aturan, prinsip yang ada. Untuk kelengkapan data juga dilakukan wawancara.Kajian tentang aturan dan prinsip yang ada menunjukan bahwa bila pembangunan IKN dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti adanya pemerataan, prinsip ekologis, pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, maka pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisir.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS KARYA CIPTA POTRET BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Meilin Loviana Dewi]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51865
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial yang mana karya cipta potretnya digunakan tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak beratnggung jawab di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial belum terimplementasi secara maksimal karena masih terdapat pengguna media sosial yang menggunakan potret unggahan orang lain tanpa lisensi untuk mendapat keuntungan secara komersil meskipun pihak Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara siber di media sosial. Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret di Kabupaten Buleleng yang diunggah di media sosial, pihak terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan secara lisan maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa bukti terkait dengan permasalahan yang terjadi ke Polres Buleleng.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 HURUF (A) UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAYANAN JARINGAN WIFI INDIHOME DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51866
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome serta mengetahui bagaimana menindaklanjuti kekeliruan informasi pelayanan yang dialami konsumen pada Kontrak Berlangganan Wifi IndiHome. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Nonprobability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Adapun bentuk pertanggung jawaban pihak Telkom Singaraja dalam menindaklanjuti kekeliruan informasi yaitu dengan memberikan pelayanan dalam bentuk Pusat Bantuan melalui Call center atau Media Sosial IndiHome Care.]]>
<![CDATA[PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Livia Annisa Chintyauti]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51868
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja, serta (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja. Pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Dalam penentun sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling yaitu dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti. Dan dalam teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, namun pada kenyataan masih terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur masuk di Pengadilan Agama Singaraja.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Lompoh Egia Nuansa Pinem]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51869
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) Legalitas Perjanjian Arisan Online Terkait Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Di Arisan Online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer perjanjian diarisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang ada di perjanjian. Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. (2) Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tangung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA ]]>
<![CDATA[Maria Avelina Abon]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51871
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait dengan peralihan hak atas tanah waris serta (2) akibat hukum bagi pelaku mafia tanah yang memanfaatkan ahli waris untuk peralihan hak atas tanah waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan Teknik pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait dengan peralihan hak atas tanah waris adalah perlindungan hukum preventif. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang seluruhnya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberi petunjuk ataupun batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (2) Akibat Hukum bagi pelaku mafia tanah yang memanfaatkan ahli waris untuk peralihan hak atas tanah dapat batal demi hukum dan akan mengakibatkan akta jual beli tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain serta Notaris/PPAT akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata dengan menyesuaikan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya.]]>
