Articles
597 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli) ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Sri Eka Lestari]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51685
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif dan (2) menganalisis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Adanya ketidakselarasan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan (2) adanya perbedaan pendapat antara putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meskipun terdapat perbedaan, berdasarkan putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dengan segala akibat hukumnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS TRADISI ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Putu Nia Priyantini]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya ditinjau dari perspektif pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan serta menganalisa peran wadah kountas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji. Jenis Penelitian yang dugunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap tradisi Megoak-goakan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang secara mengkhusus mengatur mengenai keberadaan ekspresi budaya tradisional dan pengimplementasian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan diakuinya tradisi Megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda dengan diberikannya sertifikat Nomor129254/MPKF/KB/20 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[I Gede Hendrawan Saputra]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51690
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng..Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Ikatan Notaris Indonesia Cabang Singaraja, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki alat bukti yang kuat atas hak yang timbul dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Serta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng yaitu terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK bagi pemegang protocol notaris, pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasanya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi dan terkendala jika notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN) ]]>
<![CDATA[I Kadek Sukadana Putra]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Dewa Bagus Sanjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51691
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perkawinan Nyentana masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan. Namun, perkawinan nyentana yang sudah berlangsung bisa saja mengalami perceraian. Langkah perceraian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan nyentana. Sebab, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan nyentana tersebut tidak mendapatkan hasil yang tepat walaupun adanya Peran Prajuru Adat yang membantu. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyentana di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan status Mulih Daha. Status Mulih Daha ini ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh keluarganya bersama dengan Prajuru Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris, orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma) di keluarga asalnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[I Made Surya Wahyu Arsadi]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51692
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA DRIVER ONLINE GRAB DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Komang Mila Triana]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51693
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dalam hal menggunakan jasa driver online Grab di Kota Singaraja serta (2) mengetahui mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa driver online Grab dalam terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti dan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dari adalah berupa sanksi serta gugatan ganti kerugian dari driver online. Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa driver online Grab belum dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta faktor budaya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS ]]>
<![CDATA[Andi Ervin Novara Jaya]]>;
<![CDATA[Mulyadi A. Tajuddin]]>;
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Nurul Widhanita Y. Badilla]]>;
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51747
<![CDATA[Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan professional attitude (perilaku profesional) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan kepada dokter yang berhadapan dengan hukum dan bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi dokter yang berhadapan dengan hukum di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Apabila dokter tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau melakukan kesalahan yang bukan disengaja, biasanya berbentuk kelalaian, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun dan denda, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Nurul Widhanita Y. Badilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51748
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya, faktor-faktor yang menghambat pembinaan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain: a. tidak seimbangya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan; b. tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP TATA KELOLA APBD TAHUN 2019 – 2021 ]]>
<![CDATA[Asianto Nugroho]]>;
<![CDATA[Siti Salma Tsalistya Umari]]>;
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51749
<![CDATA[Artikel ini mengkaji implementasi tata kelola rebudgeting berdasarkan asas transparansi dalam penetapan APBD 2019-2021 dan efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan. Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan konklusi.. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian adalah menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Ipres No. 4 Tahun 2020, Permendagri No. 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SilPA selama 3 periode dari tahun fiskal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi. Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam rangka mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[QUO VADIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANIAN: TERCAPAINYA KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI NEGARA AGRARIS ]]>
<![CDATA[Demson Tiopan]]>;
<![CDATA[Kevin Alim Rabbani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.51826
<![CDATA[Kedaulatan pangan merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan negara. Tercapainya kedaulatan pangan akan menjadikan suatu negara memiliki kesejahteraan yang baik. Tujuan kedaulatan pangan harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang koheren. Kehadiran Undang-Undang CIpta Kerja dinilai telah menjauhkan Indonesia dari tujuan kedaulatan pangan. Tulisan ini mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dikaitkan dengan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi inkoherensi antara kedaulatan pangan yang digagas oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Inkoherensi tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah perubahan pada Undang-Undang di bidang pertanian melalui kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ini pun berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja khususnya berkenaan dengan peraturan di bidang pertanian sehingga tujuan kedaulatan pangan akan tetap dapat dicapai.]]>
