cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Riza Pahlefi
Contact Email
riza.pahlefi@uinbanten.ac.id
Phone
+6285383592121
Journal Mail Official
syakhsia@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Ciceri Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 2085367X     EISSN : 27153606     DOI : https://dx.doi.org/10.37035/syakhsia
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, is an open access and peer-reviewed journal published biannually (p-ISSN: 2085-367X and e-ISSN: 2715-3606). It publishes original innovative research works, reviews, and case reports. The subject of Syakhsia covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 96 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi dalam Pelanggaran Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Lidiya Fadhlah Mastura; Elimartati ,
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v23i1.6483

Abstract

Sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga merupakan salah satu bentuk reformasi hukum. Negara-negara muslim memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda terhadap sanksi pelanggaran hukum keluarga ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan/dokumentasi dan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data-data sekunder atau pustaka sebagai sumbernya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum keluarga di negara-negara muslim serta penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga. Hasil pembahasan dan penelitian menjelaskan bahwa tidak semua negara memiliki ketentuan hukum mengenai sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga ini dan ketentuan hukum mengenai sanksi ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan secara paksa, pencegahan perkawinan yang dibolehkan hukum syara’, perkawinan yang dilarang, pencatatan perkawinan, perkawinan di luar pengadilan, mas kawin, biaya perkawinan, poligami, perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris.
Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepetif Hak Perempuan Widya Sari; Muhammad Arif
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v23i1.6269

Abstract

Abstract This paper aims to examine Ibrahim Hosen's thoughts on the marriage agreement as a requirement for multiple polygamy in the perspective of women's rights. This is a library research. The data analysis method used is content analysis. The findings of this study reveal that polygamy can bring about the destruction of the household, therefore in order to narrow and / or reduce the number of polygamy actors, conditions are agreed upon in the form of an agreement both during marriage and in marriage. Meanwhile, in the context of narrowing the permissibility of polygamy by making the conditions made in the marriage contract or known as the marriage agreement, it is permissible because these conditions have benefits or benefits that return to women. This needs to be required in the form of a marriage agreement both during, during and during the marriage, so that when there is a violation of the marriage agreement, the wife can file a civil suit. The marriage agreement is not only related to marital assets, but also an agreement regarding monogamous marriage, the rights and obligations of husband and wife, will bring benefits and protect the sumi-wife couple and minimize the occurrence of disputes. Keywords: Marriage Agreement, Polygamy Absolute Terms, Ibrahim Hosen, Women's Rights Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Ibrahim Hosen tentang perjanjian perkawinan sebagai syarat multak poligami perspektif hak perempuan Ini adalah kajian kepustakaan (library research) Metode analisis data yang digunakan adalah content analysis. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, poligami dapat membawa kehancuran rumah tangga, oleh sebab itu guna mempersempit dan/atau memperkecil jumlah pelaku poligami diperlukan syarat yang disepakati dalam bentuk perjanjian baik saat perkawinan maupun dalam perkawinan. Sementara itu, dalam konteks mempersempit kebolehan berpoligami dengan jalan membuat syarat yang dibuat di dalam akad pernikahan atau dikenal dengan perjanjian perkawinan, dibolehkan karena syarat tersebut memiliki manfaat atau faedah yang kembali kepada perempuan. Hal tersebut perlu di syaratkan dalam bentuk perjanjian perkawinan baik saat, sedang maupun selama perkawinan berlangsung sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan perdata. Perjanjian perkawinan itu bukan hanya terkait dengan harta perkawinan, akan tetapi juga perjanjian mengenai perkawinan monogami, hak dan kewajiban suami istri, akan membawa manfaat serta melindungi pasangan sumi istri serta meminimalisir terjadinya perselisihan. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Syarat Mutlak Poligami, Ibrahim Hosen, Hak Perempuan
Radd Dalam Kewarisan Islam: Analisis Pendapat Imam Malik Usnul Islami; Hapizul Ahdi
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v23i1.6456

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendapat imam Malik tentang Radd dalam kewarisan islam. Imam Malik dalam berpendapat bahwa radd itu tidak ada dalam kewarisan Islam adalah nash al-Qur’an yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 14 yang menjelaskan bahwa pada ayat sebelum ayat ini Allah telah menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris, sehingga kita tidak boleh menambah dan mengurangi bagian-bagian tersebut. Selain dengan nash al-Qur’an, Imam Malik juga berdalil dengan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa Allah memberikan orang yang memiliki hak akan haknya, maka ahli waris tidak boleh memperoleh lebih banyak dari haknya. Kedua nash di atas menjelaskan bahwa Jika radd itu dikembalikan kepada zul furuld, maka itu sama dengan menambah bagian yang telah ditetapkan Allah dan itu sama saja dengan mendurhakai apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan dan nerakalah balasan bagi orang-orang yang durhaka. Selain dengan dalil naql Imam Malik juga menggunakan dalil aqli yang mengatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam dibentuk atau ditetapkan dengan menggunakan dalil nash yang jelas seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisa, sedangkan kewarisan dengan radd merupakan kewarisan yang ditetapkan dengan ra’yi. Maka kewarisan dengan radd tidak dapat diterima.
Pencegahan Kematian Balita dalam Perspektif Maqashid asy-Syari’ah Ahmad Harisul Miftah
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v23i1.6464

Abstract

Kematian bayi adalah salah satu persoalan pelik yang kerap kali dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kematian bayi merupakan faktor penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini dilihat karena sensitifnya bayi merespon kesehatan lingkungan yang dibentuk dari kondisi sosial masyarakat, termasuk status sosial orang tua di lingkungan tersebut. Di sinilah kemudian hadir kkonsep maqashid syariah yang memberikan peluang penafsiran dalam mengatasi tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam memahami teks-teks al-Qur’an dan Sunnah, maqasid Syari’ah digunakan untuk menemukan adanya maksud atauu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi menerangkan lebih tegas lagi dengan memerinci maksud atau tujuan tersebut menjadi 3 macam tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat
KONSEP RUKYAH AL-HILAL PERSFEKTIF HADIS NABI SAW alamsyah; Zulfahmi Alwi; Abd. Rahman Sakka; Erty Rospyana Rufaida
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.7299

Abstract

This paper aims to examine the concept of rukyah al hilal by using the approach of the hadiths of the Prophet saw. As a second source of law. This study is of a literary nature, namely by looking for several sources of hadith from the book of Jami' al hadith an-Nabawi with the analysis used is content analysis. The findings of this study reveal that the understanding of the scholars in understanding the Prophet's hadith about Rukyah al Hilal has differences. The diversity of pronunciations provides several meanings in understanding and using the hadith, thus triggering differences of opinion among the scholars. This difference interprets the word Rukyah axiologically as a method for obtaining new moon data at the beginning of the month so that in understanding it there are three methods, namely the Rukyah method, the reckoning method, and the Isti'mal method. Thus, it becomes an obligation that must be carried out by every Muslim to try to find out the new moon, either through direct observation (ru'yat al-hilal), or using the reckoning method for people who have the expertise and ability to perform calculations or use reckoning. if the hilal is not conclusively known, then the people fall into a doubt on that day, the Prophet forbade fasting on the day that is in doubt, it is considered committing disobedience
STATUS HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Hilman Taqiyuddin; Hapizul Ahdi
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.7917

Abstract

In Islamic inheritance law, it is recognized that there are groups of heirs consisting of ashab al-furud/dzawil furud, ashabah and dzawil arham. Ashab al-firidh/dzawil furud is the heir who gets a clear share and his share has been determined by sharia. If the dzawil furud dies before the death of the heir (his parents), then the heir's rights can be taken by his son (grandson of the heir) so that this grandson is called a substitute heir. In Indonesia, substitute heirs are known in the Compilation of Islamic Law (KHI) and in Staatsblad 1917 no.129 which is an explanation of BW. Meanwhile, in the Qanun (UU) of other Muslim countries, such as Egypt, Morocco, Syria, and others, they formulate substitute heirs with a different term, namely "washiat obligedah", but essentially the same in order to accommodate the rights of grandchildren whose parents died before their grandfather died. Then how is the legal status of the heir to replace the KHI perspective. This study uses a juridical-normative approach and content-analysis (content analysis). Substitute heirs are a product of legal reform and formulation that accommodates grandchildren whose parents died before their grandfather died and is a formulation of the results of ijtihad with the maslahah and maqâṣid as-shari'ah approaches as well as a sociological approach based on the principle of justice in Islamic inheritance
MAQASHID SYARI’AH DALAM HADIS WALIMAH ‘URS Zul Ikromi; Tasnim Rahman Fitra
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.7932

Abstract

The orders and implementation of walimah are found in various hadiths of the Prophet, among the most famous hadiths is the hadith of awlim even though it is bi asy-syatin. The influence of the global world and modernization has given its own style to the implementation of weddings in the Islamic world, including Indonesia. Many things are found in the community related to shifts and deviations from the Sunnah of the wedding ceremony. Based on this fact, it is necessary to reveal the provisions of walimah contained in the hadith of the Prophet Muhammad, so that the khittah walimah can return according to the true syar`i guidance. This study uses a discriminatory-analytic method which aims to describe and reveal maqashid aspects in the hadith walimatul 'urs. This study reveals that the implementation law of walimatul `urs is a sunnah muakkat according to the majority of scholars, walimah al-'urs is highly recommended as one of the symbols of Islam, and as a means of notification to the public so as not to cause slander. Walimah al-'urs becomes syi'ar when complying with the provisions of Islamic law. The blessing of walimah al-'urs lies in its implementation which emphasizes the concept of simplicity with the meaning of using and removing all forms of accommodation according to needs and avoiding the existence of riya motives that lead to waste and useless actions.
ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN KASUS PASANGAN NIKAH SIRI Muhammad Khusni Mubarok; Eny Shofiawanti; Meilan Arsanti
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.8188

Abstract

The purpose of this study was to identify and examine the function of the religious affairs office in handling unregistered marriages in Bonang District. Interviews, observations, and documentation were used in this study. This research is a descriptive qualitative research. Qualitative descriptive analysis techniques emphasize empirical studies that aim to obtain legal information by going directly to the regions. The type of data used in this research is primary and secondary data. The results showed that the role of the religious affairs office in tackling unregistered marriages in Bonang District included providing counseling on registration of marriages and happy families to prospective brides and guardians, conducting socialization on the impact of unregistered marriages, and also the importance of registering marriages every time in filling out a events, both recitations and events involving the head of the religious affairs office. Factors that impede the religious service in handling unregistered marriages in Bonang District include incompetent human resources, low public awareness of law, and inadequate facilities and infrastructure.
SEBUAH PEMAHAMAN DASAR HUKUM WARIS ISLAM SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN HARTA WARIS DALAM KELUARGA: A BASIC UNDERSTANDING OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AS AN EFFORT TO OVERCOME PROBLEMS OF INHERITANCE IN THE FAMILY Lutfi Amalia; Nurti Budiyanti; Sasqia Faradila; Yasmin Kurniawan; Baharudin Akbar
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.8296

Abstract

Basic understanding of Islamic inheritance law is important to overcome problems of inheritance in the family. Many families experience conflict in the distribution of inheritance due to a lack of understanding of the principles of Islamic inheritance law. This paper aims to provide a basic understanding of Islamic inheritance law and overcome problems of inheritance in the family. This writing uses a descriptive method by collecting data from literary sources related to Islamic inheritance law. Islamic inheritance law regulates the division of inheritance based on the commandments of Allah SWT in the Al-Quran. The division of inheritance in Islam refers to the principle of equality and justice between heirs. In Islam, there are two types of heirs, namely obligatory heirs and ashabul furudh heirs. Basic understanding of Islamic inheritance law can help overcome problems of inheritance in the family. With a correct understanding of the principles of Islamic inheritance law, the distribution of inheritance can be done fairly and avoid conflicts within the family.
SAKSI NON MUSLIM TERHADAP ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN NOMOR 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr: Konsep Saksi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Isfaul Isfaul Khasanah; Rayno Rayno Dwi Adityo
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syaksia.v24i1.8381

Abstract

Abstract The process of proving in a religious court is a very crucial process. Due to the large number of people with various religions, it is not uncommon for non-muslim witnesses to be presented in the trial to be witnesses. Islamic law requires witnesses to be Muslim. This study aims to examine non-muslim witnesses in the determination of Number 99/Pdt.P/2022 / PA.Kdr on the origin of children perspective of Islamic law. This study is a normative legal research using case approach, statue approach and legal literature study. The method of data collection by using continuous literature studies with non-muslim witnesses and Islamic law with the limitation of the scope of the imams of the madhhab, namely imam Hanafi, Imam Malik, Imam Shafi'i and Imam Ahmad and contemporary scholars. The results of this study led to three conclusions. First, the testimony of non-Muslims is not accepted by the scholars of madhhab but there are also those who accept that the legal consequences remain valid in decision number 99/Pdt.P/2022 / PA.Kdr about the origin of the child, either because of emergency or on the social conditions of each. Secondly, the requirement of a Muslim witness in determining the status of the child's origin is not clearly regulated in positive law. Third, the testimony of non-Muslims in decision number 99 / Rev.P/2022 / PA.The Kdr on the origin of the child is still accepted by the judge based on the judge's ijtihad. Keywords: Verdict, Non Muslim Witnesses, Islamic Law.

Page 8 of 10 | Total Record : 96

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2025): Juli - Desember Vol 26 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 25 No 1 (2024): Januari-Juni Vol 24 No 2 (2023): Juli - Desember Vol 24 No 1 (2023): Januari-Juni Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni Vol 22 No 2 (2021): Juli - Desember Vol 22 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 21 No 2 (2020): Juli-Desember Vol 21 No 1 (2020): Januari-Juni Vol 20 No 2 (2019): Juli-Desember Vol 20 No 1 (2019): Januari-Juni Vol 19 No 2 (2018): Juli - Desember Vol 19 No 1 (2018): Januari-Juni More Issue