cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adie Wahyudi
Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id
Phone
+62361-723868
Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analisis Hukum
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : 26203715     EISSN : 26204959     DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2025)" : 8 Documents clear
Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka Salsabila, Karina Azzahra; Sumardiana, Benny
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6096

Abstract

Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peneraoan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.
Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba Salamah, Umi; Abidin, Zaenal; Sunarti, Zeni
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6097

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online di Desa Trimulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan studi kasus Azka Shop. Etika bisnis syariah bertujuan mendidik moralitas manusia dalam perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakpuasan konsumen dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Transaksi di Azka Shop menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden terdiri dari pemilik Azka Shop dan konsumen di Desa Trimulya. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi online sesuai etika bisnis syariah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi masyarakat, kebijakan bisnis yang transparan, pengawasan transaksi yang lebih ketat, serta memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online di Azka Shop dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepuasan serta keamanan bagi konsumen.
Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer Pratama, Bunga Ananda; Handayani, Sri
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6100

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis Danantara dalam transformasi tata kelola kekayaan negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik, implikasi hukum, dan ekonomi model Danantara dalam pengelolaan aset negara. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengeksplorasi potensi model untuk mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara mampu menciptakan kerangka hukum adaptif yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Model ini mentransformasi tata kelola kekayaan negara melalui penguatan mekanisme digital, peningkatan transparansi, dan optimalisasi nilai ekonomis. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi kontemporer.
Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini Arif, Muhammad Zaenul; Mulyadi, Ardian; Zayyanurroihan, Maris
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6103

Abstract

Konsep Blue Constitution merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip Blue Constitution diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (library research), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip Blue Constitution masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan Blue Constitution. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar Blue Constitution benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.
Upaya Hukum Perlindungan Hak Desain Industri Produk Kaca Helm Pratama, Aldiska Aqsyal; Putra, Fadhiel Ridho
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6197

Abstract

Intellectual property rights are an important aspect in the industrial world, especially in the manufacturing and product design industries. Along with increasing global competition, industry players are required to not only create functional products, but also have aesthetic value and visual uniqueness that can attract consumer interest. This research uses descriptive research methods and uses a juridical-normative approach, by examining related case studies that occur in the decision. This research was conducted with the aim of finding the main factors causing the KYT helmet industrial design dispute and knowing the legal considerations by the Supreme Court judges in Decision No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 regarding the basis for the plaintiff’s claim to cancel the rights of registered industrial designers. The factor that caused this dispute was the argument that the design did not fulfil the element of novelty because of the similarity at a glance with the industrial design of other products. The lawsuit filed did not have a strong legal basis because there was no legal effort to challenge the validity of the design within the stipulated time period, and the exclusive rights of the industrial design became part of the first party to register.
Peran dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Widowati, Ratih; Kurniati, Ifah Atur
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6234

Abstract

Pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, etika, dan kelembagaan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Tekonologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, implementasi peraturan ini di ranah perguruan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah sinkronisasi regulasi yang ada serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Faktor ekonomi, akses teknologi, penegakan hukum hingga rendahnya kesadaran hukum hak cipta menjadi pemicu meningkatnya pelanggaran hak cipta. Studi kasus di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya preventif melalui pendidikan dan kebijakan internal, namun sanksi yang diberikan bagi pelanggar belum mampu memberikan efek jera. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi regulasi hak cipta dalam kebijakan akademik kampus dan perlunya sinergi antara pendekatan preventif dan represif untuk menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan penghormatan terhadap hak cipta.
Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Rinjani, Muhamad Adri; Firmansyah, Ricky
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6793

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia melalui metode studi literatur. Meskipun UU ini diharapkan menjadi pelindung hak digital warga negara, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menelaah berbagai laporan, kajian, dan data terkait kasus kebocoran data yang terjadi serta respons lembaga terhadap permasalahan tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidaksiapan sistem hukum dan kelembagaan, ditambah dengan rendahnya akuntabilitas, menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi UU ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kejelasan otoritas antar lembaga agar hak atas data pribadi dapat terlindungi secara efektif.
Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus Prasetio, Muhammad Ananda Rifki; Aniatuzzahro, Aniatuzzahro; Romdoni, Muhamad
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6864

Abstract

Masa remaja sebagai periode transisi dari anak-anak ke dewasa rentan terhadap perilaku kenakalan, termasuk perundungan yang berdampak serius pada korban di fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum dalam perlindungan korban anak di bawah umur pada kasus geng remaja di Binus School Serpong menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Hasil analisis viktimologi mengungkapkan adanya re-viktimisasi sistemik akibat bocornya identitas korban di ranah digital yang memperparah trauma psikologis korban. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini menemui hambatan signifikan, sebab korban dan keluarganya menolak mediasi demi keadilan formal melalui persidangan. Peran institusi pendidikan, keluarga, dan lembaga perlindungan seperti KPAI dan UPTD PPA sangat penting, tetapi implementasi kebijakan seperti pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah masih belum optimal, serta budaya kekerasan geng yang melekat menjadi tantangan besar. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan penanganan holistik yang mengutamakan pemulihan menyeluruh korban, perlindungan privasi, serta akses layanan psikososial yang berkelanjutan untuk mencegah re-viktimisasi dan mendukung reintegrasi sosial anak korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue