cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
GUBERNATORIAL POLICY ON PILGRIMAGE DEVELOPMENT IN BANTEN Fartini, Ade; Nita Anggraeni; Sendi Wardana
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035

Abstract

The Banten Provincial Government has implemented various policies to manage religious tourism. These policies include infrastructure development, tourism promotion, and local community empowerment. In this study, several Banten areas became the focus of research or research places. Among them are: Banten Lama Sultanate Area (KKB), Sultan Maulana Yusuf Worship, and Sultan Ageng Tirtayasa Pilgrimage. This research will discuss the Pergub Policy on the development of the Banten pilgrimage. This research will see how the role of the government in this case the local government coordinates the pilgrimage sites in the Banten region, especially these 3 pilgrimage sites through policies issued by the Governor, Regent / Mayor. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris. The approach uses Juridical Sociology, where this research is studied about what is behind the emergence of the application of the law. This research uses Primary Data sources, using direct interviews. Using secondary sources of legal information is beneficial in strengthening and expanding the findings of this research. The results of this study The revitalization of the Banten Lama Sultanate Mosque was carried out by the Provincial Government by involving several sectors, such as the PUPR Office, Tourism, Environmental Services, Transportation Services, and other sector lines. The reason for the revitalization of KKB is because the Icon of Banten, namely the Great Mosque of Banten, is located in the Old Banten Sultanate Area (KKB). Panempbahan Sultan Maulana Yusuf Pilgrimage Currently, pilgrimage parties do not involve the role of local government in the management of the tomb. The Sultan Ageng Tirtayasa Pilgrimage is more worrying than the two pilgrimages that the author mentioned above.
CONFLICT OF AUTHORITY BETWEEN THE PRESIDENT AND THE DPR IN THE CONSTITUTIONAL CHECKS AND BALANCES MECHANISM Fartini, Ade; Eva Hudzaefah; Amanda Roja Agustin; Ayu Safitri; Bima Guntara
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v16i2.02

Abstract

This study explores the power dynamics between the President and the DPR in Indonesia's presidential framework, highlighting the challenges in applying the mutual oversight principle, which is often disrupted by political rivalries. Key issues include differing views on the Constitution and tensions in the lawmaking process and oversight roles. Its primary goal is to investigate the legal foundations, types of conflicts, control mechanisms, and their impacts through the case of the 2019 KPK Law revision. The method employed involves normative legal research, with a detailed analysis of constitutional documents, such as the 1945 Constitution and related rules. Findings indicate that, although the mutual oversight principle is well-regulated, its effectiveness is limited by the influence of political parties and uneven negotiations, which can lead to excessive power dominance. The main recommendation stresses the need for reforms in political culture to enhance state accountability.
IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA rahman, arif; IIN RATNA SUMIRAT; Dian Purnamasari Abidin
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v16i1.03

Abstract

Peraturan pemerintah sebagai salah satu produk hukum di Indonesia memiliki posisi strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, terdapat dinamika berupa penolakan terhadap peraturan pemerintah oleh lembaga legislatif maupun masyarakat yang menimbulkan perdebatan terkait keabsahan dan keberlakuan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberlakuan peraturan perundang-undangan ketika terjadi penolakan terhadap peraturan pemerintah, serta menelaah konsekuensi penolakan tersebut dalam kerangka sistem tata negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap peraturan pemerintah tidak serta-merta menghapus keberlakuannya secara hukum, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penolakan yang tidak sesuai prosedur justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan disharmoni antara lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur legislasi dan batas kewenangan antar lembaga negara untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penulisan Karya Ilmiah Hasil Chat-Bot Artifical Intelligence (AI) Wahyudi, M. Iman; Rosdiana , Anna; Mustaghfiroh, Mustaghfiroh; Riyan , Muhammad
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tantangan era digital sangat beragam dan kompleks, karena data menjadi sangat penting dan berharga, tetapi keamanan dan privasinya memudar setiap detik, melalui akses ilegal, atau bahkan pencurian data Saat ini banyak institusi semakin khawatir tentang potensi dampak negatif yang menerpa para akademisi terkait penggunaan aplikasi berbasis Language Learning Model (LLM) seperti ChatGPT segingga munculnya plagiarism, plagiarisme masih merupakan bentuk pelanggaran akademik yang sering terjadi, sehingga perlu dikaji dan diteliti secara mendalam terkait perspektif hukum islam dan hukum positif, yang bermuara pada pemberian rekomendasi hukum yang mengikat terkait praktik ini. Metode penelitian yang digunakan dalam laporan penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research), dalam studi ini penulis menjadikan beberapa buku, e-book, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi yang relevan dari sumber yang terpercaya sebagai referensi dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Putusan Hukum Positif menunjukkan bahwa Hukum ini mengakui hak eksklusif pencipta untuk melindungi karya mereka dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hak tersebut. Berdasarkan UU Hak Cipta, tindakan plagiasi dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata, sedangkan putusan hukum islam terkait kejahatan kekayaan intelektual tidak dapat dihukum dengan Hadd tetapi "hukuman diskresioner," yaitu, "Ta'azir",. Laporan ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan yang belum tersentuh.
ASAS LEX FAVOR REO DALAM PERKARA PENIPUAN ONLINE DITINJAU MENURUT UU NO.1 TAHUN 2023 -, Amanda Aprilia Saputri; Sunariyo Sunariyo; Bayu Prasetyo
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.03

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya tindak pidana penipuan online yang dilakukan melalui media elektronik. Perbedaan putusan hakim dalam perkara penipuan online menunjukkan pentingnya kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kaitannya dengan asas lex favor reo dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas lex favor reo dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam pertimbangan hakim pada perkara penipuan online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex favor reo telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan dipertahankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa asas lex favor reo tidak diterapkan secara eksplisit dalam kedua putusan tersebut. Namun demikian, perlindungan terhadap hak terdakwa tetap tercermin dalam pertimbangan hakim melalui penilaian terhadap alat bukti dan fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DISTRIBUTOR RESMI PRODUK BERMEREK DALAM SISTEM PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN DI KOTA MEDAN Fazira, Aina; Sunarmi; Tri Murti Lubis
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.04

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM sebagai distributor resmi produk bermerek terhadap peredaran barang tiruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Medan. Penelitian difokuskan pada kedudukan hukum distributor resmi, mekanisme perlindungan hukum terhadap barang tiruan, serta implementasinya dalam melindungi kepentingan UMKM. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM distributor resmi memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan perjanjian dengan pemilik merek sehingga berhak memasarkan produk asli dan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pendaftaran merek, gugatan perdata, penegakan pidana terhadap pelaku pemalsuan, serta pengawasan perdagangan digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa maraknya peredaran barang tiruan di pasar dan marketplace, lemahnya pengawasan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum bagi UMKM distributor resmi, melindungi hak pemilik merek, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Page 13 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue