cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Juli Yani
Contact Email
jurnalakrabjuara@gmail.com
Phone
+6285271810498
Journal Mail Official
jurnalakrabjuara@gmail.com
Editorial Address
Simbo BTN Griya Safika Blok G no. 5
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial
Published by Yayasan Akrab Pekanbaru
ISSN : 25285130     EISSN : 26209861     DOI : -
Core Subject : Health, Science,
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Medicine & Pharmacology
URNAL AKRAB JUARA adalah sebuah jurnal pendidikan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial untuk para pendidik dan pendidikan yang ingin menungkan hasil karya ilmiahnya dengan nuangsa teknologi pembelajaran serta pengajaran dalam bidang masing-masing keilmuannya.
Arjuna Subject : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics - Ilmu Farmasi
Articles 2,516 Documents
 197   198   199   200   201 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Hariyono, Didi; Suhartono, Slamet; Setyorini, Erny Herlin
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, telah manjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. kepada Moh Aris pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.
KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDAN DALAM MENGIKUTI PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 Taufik, Achmad; Suhartono, Slamet; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pilkada secara lansung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap hak warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Salah satu pemenuhan syarat sebagia calon kepala daerah diantara tertuang dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Kepala Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA Hanggoro, Yuristo Ardhi; Warka, Mare; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pengangkutan sebagai sebuah perjanjian, maka keterlambatan penerbangan merupakan sebuah peristiwa hukum yang selalu membawa dampak kerugian terhadap konsumen. Kerugian atas keterlambatan penerbangan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terutama bagi Badan Usaha Angkutan Udara atau pengangkut (carrier) terhadap penumpang dan pemilik barang, baik sebagai para pihak dalam perjanjian maupun sebagai konsumen. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara atas keterlambatan penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum penumpang pesawat udara. Perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang Penerbangan dan PM 89 Tahun 2015 dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Meskipun telah terdapat instrumen hukum berupa peraturan formil terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak penumpang pesawat udara yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan..
PROGRAM KERJA SEBAGAI PEMASARAN POLITIK PASANGAN HERMAN HN DAN YUSUF KOHAR UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 Agustina, Elia
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program kerja sebagai pemasaran politik pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetauhi dan menganalisa strategi komunikasi pemasaran politik yang dilakukan pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kombinasi antara pengalaman Herman HN yang pernah menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung dan Yusuf Kohar sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, dijadikan sebagai nilai jual utama selama masa kampanye oleh tim kampanye pasangan Herman HN-Yusuf Kohar. Pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar dapat dikatakan sebagai pasangan yang berpengalaman dalam memerintah Bandar Lampung.
ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2019 Ferdian, Tommy
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi di lihat dari variabel pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode deskriptif kuantitatif menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo pada tahun 2019 sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 61,2% (100% – 38,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN TENTANG PERALIHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN PURA-PURA (SCHIJN HANDELING) Masrofin, Muhammad; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) dan analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA Muzayin, Achmad `; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Adam, Harmawan Hatta; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Yusmita, Yusmita; Prasetyawati, Endang; Hufron, Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA Adam, Abraham Amda; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih memaksa Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara professional. Tingginya harapan masyarakat atas akuntabuilitas pengelolaan keuangan negara/daerah memaksa penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa yuridis atas tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah. Analisa yuridis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kaidah hukum yang berlaku dalam pengaturan kewenangan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 199 of 252 | Total Record : 2516

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 4 (2025): November Vol. 10 No. 3 (2025): Agustus Vol. 10 No. 2 (2025): Mei Vol. 10 No. 1 (2025): Februari Vol. 9 No. 4 (2024): November Vol. 9 No. 3 (2024): Agustus Vol. 9 No. 2 (2024): Mei Vol. 9 No. 1 (2024): Februari Vol 8 No 1 (2023): Akrab Juara Vol 8 no 1 2023 Vol. 8 No. 4 (2023): November Vol 8 No 4 (2023): November Vol. 8 No. 3 (2023): Agustus Vol 8 No 3 (2023): Agustus Vol 8 No 2 (2023): Mei Vol. 8 No. 2 (2023): Mei Vol 8 No 1 (2023): Februari Vol. 8 No. 1 (2023): Februari Vol. 7 No. 4 (2022): November Vol 7 No 4 (2022): November Vol. 7 No. 3 (2022): Agustus Vol 7 No 3 (2022): Agustus Vol 7 No 2 (2022): Mei Vol. 7 No. 2 (2022): Mei Vol. 7 No. 1 (2022): Februari Vol 7 No 1 (2022): Februari Vol. 6 No. 5 (2021) Vol 6 No 5 (2021) Vol 6 No 4 (2021) Vol. 6 No. 4 (2021) Vol 6 No 4 (2021): November Vol. 6 No. 4 (2021): November Vol 6 No 3 (2021) Vol. 6 No. 3 (2021): Agustus Vol 6 No 3 (2021): Agustus Vol. 6 No. 3 (2021) Vol 6 No 2 (2021): Mei Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 2 (2021): Mei Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021): Februari Vol. 6 No. 1 (2021): Februari Vol 6 No 1 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol 5 No 4 (2020): November Vol 5 No 4 (2020) Vol. 5 No. 4 (2020): November Vol. 5 No. 4 (2020) Vol. 5 No. 3 (2020) Vol. 5 No. 3 (2020): Agustus Vol 5 No 3 (2020) Vol 5 No 3 (2020): Agustus Vol. 5 No. 2 (2020) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 2 (2020): Mei Vol. 5 No. 2 (2020): Mei Vol 5 No 1 (2020): Februari Vol. 5 No. 1 (2020): Februari Vol. 5 No. 1 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 5 (2019) Vol. 4 No. 5 (2019) Vol. 4 No. 4 (2019) Vol 4 No 4 (2019) Vol 4 No 4 (2019): November Vol. 4 No. 4 (2019): November Vol 4 No 3 (2019) Vol. 4 No. 3 (2019): Agustus Vol 4 No 3 (2019): Agustus Vol. 4 No. 3 (2019) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): Mei Vol 4 No 2 (2019) Vol. 4 No. 2 (2019): Mei Vol 4 No 1 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019): Februari Vol. 4 No. 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): Februari Vol 3 No 4 (2018) Vol. 3 No. 4 (2018): November Vol. 3 No. 4 (2018) Vol 3 No 4 (2018): November Vol 3 No 3 (2018): Agustus Vol 3 No 3 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): Mei Vol 3 No 1 (2018): Februari Vol. 3 No. 1 (2018): Februari Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 3 (2017): Agustus Vol 2 No 3 (2017) Vol 2 No 2 (2017): Mei Vol 2 No 1 (2017): Februari Vol 2 No 1 (2017) Vol. 1 No. 1 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue