cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021" : 10 Documents clear
Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai) Putri Riza Zunita Karo-Karo; Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1866

Abstract

Efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Campuran oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan didasari pada landasan hukum danyang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara serta Peraturan Perundang-Undangan.
Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Rizky Ihsan Fadila; Nelvitia Purba
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2108

Abstract

ABSTRAKAsisten rumah tangga merupakan orang yang bekerja pada orang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban asisten rumah tangga, apa saja bentuk kekerasan yang sering di alami oleh asisten rumah tangga, dan bagaimana perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan korban tindak kekerasan saat ini.Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Yang bersifat deskriptif analisis  mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban asisten rumah tangga ialah mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. kewajibannya ialah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja, menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna, dan memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila pekerja rumah tangga akan berhenti bekerja. Kekerasan yang sering dialami yaitu kekerasan fisik, pisikis dan seksual. Perlindungan hukum terhadap PRT diatur dalam peraturan diantaranya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Trahun 1945; Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Asisten Rumah Tangga.
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Oleh Majikan Prisko Yanuarius Djawaria Pare; Andi Sofyan; Wiwie Heryani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1870

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ni bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga; bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga; da upaya-upaya penanggulangan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field research) dan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, (LBH APIK), Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (P2TP2A). data yang diperoleh melalui dokumen mengenai kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga di kota Makassar. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak rekait seperti kepala unit perlindungan perempuan dan anak, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan beberapa kordinator lembaga bantuan hukum. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yaitu: faktor interen yang mencakup keadaan jiwa atau kepribadian majikan yang otoriter, tidak mandiri, cepat emosi, dan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, serta kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja bak sengaja maupun tidak sengaja. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yaitu: perlindungan hukum preventif atau secara abstrak, dan perlindungan hukum represif atau secara konkret. Kemudian, upaya-upaya penanggulangannya yaitu: upaya pre-emtif (pencegahan), preventif dan represif (proses penindakan atau penegakan hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang cukup). Kata kunci:  Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, korban.
Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong) Arif Wibowo
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2177

Abstract

ABSTRAKSistem ketatanegaraan Indonesia sangat jelas diterangkan bahwa negara Indonesia berbentuk unitarisme pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar 1945 adapaun sistem pemerintahan pada level dibawah merupakan pelimpahan berdasarkan prinsip asas otonomi, Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945, adapun urusan kewenangan Pemerintah Daerah secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan pada penelitian ini titik fokus penulisan mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan pendidikan sekolah jenjang menengah pasca diterbitkanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Entikong Perbatasan Penelitian ini menerapkan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian yang melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kesimpulan pasca pelimpahan kewenangan belum diterbitkanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis Satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah dibawah Provinsi Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Provinsi, Konkuren Urusan Pemerintahan, Pengawasan
Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Di Kantor BPJS Kota Tanjung Balai) Herlina Panjaitan; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1863

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dengan undang-undang dan ditegakkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa keselamatan kesehatan agar anggota memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam bentuk keinginan kesehatan mendasar yang menyenangkan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar tunai atau yang iurannya dibayarkan kepada Pemerintah. Melalui pemberian rencana asuransi kesehatan maka masyarakat akan diberikan kepastian hukum atas kesehatan yang perlu diperoleh melalui masyarakat. BPJS ditugaskan kepada pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI / POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan berbagai badan usaha atau orang pribadi. BPJS sebagai penerbit asuransi kesehatan perlu berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang maksimal. Kata kunci: Jaminan, Sosial, BPJS, Tanjungbalai.
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Out Sourcing Di Kota Tanjungbalai (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai) Zuanda Zuanda; Mangaraja Manurung
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1967

Abstract

ABSTRAK Dinas Tenaga Kerja sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan pekerja outsorcing, memiliki peran yang sangat penting supaya pelaksanaannya dapat diberlakukan sesuai norma yang ada.  Pada jaman sekarang yang semakin canggih  masih sangat banyak orang yang bekerja pada dunia usaha dalam  melaksanakan  tugas pekerjaannya tidak mengetahui harus bagaimana menyelesaiakan perbedaaan pendapat yang terjadi dengan pengusaha apabila ada perselisihan. Berkaitan dengan itu, dalam kaitan pelaksanaan pekerja outsourcing ini ternyata masih sangat banyak pekerja / buruh  maupun pengusaha yang tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban serta syarat syarat masing masing para pihak dan bagaimana seharusnya pekerjaan outsourcing itu berlangsung, sehingga keberadaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja sangat penting untuk perlindungan pekerja outsoucing ini di Kota Tanjungbalai Kata kunci: Pengawasan, Pekerja/Buruh, Outsourcing, Dinas Tenaga Kerja
Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Di Telantarkan Oleh Pemiliknya Ditinjau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Eko Adrianto; Indra Perdana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1864

Abstract

Hak Guna bangunan ialah suatu keberadaan hak yang dimiliki oleh subyek hukum, yang mana di dasari pada ketentuan yang diatur di dalam UUPA. Mengenai Hak Guna Bangunan, maka yang dalam hal ini diberikan suatu hak atas tanah ialah dengan tujuan agar dapat membangun suatu permukiman berupa rumah ataupun juga dalam hal ini dapat berbentuk seperti kantor. Tanah ialah suatu daratan yang terbentuk dikarenakan adanya suatu pristiwa alam, yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan serta sebagai salah satu tempat untuk mendirikan bangunan temapt tinggal/menjalankan usaha. Pada penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, yaitu : Peraturan PerundangUndangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan, dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak jauh berbeda dari pemberian Hak Numpang Karang (recht van postal) yang diatur dalam Pasal 711 jo. Pasal 713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Tanah Terlantar, Tinjauan Yuridis.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)) Cabang Sumatera Utara Emmi Rahmiwita Nasution
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1992

Abstract

Abstract ln setling out to public by auction is a matter that hos been ruled and for it is fted particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely fu Reglentent, Staatsbfad No. 189 of 19A8 ond got amendment to Staatbtad of 1941 No.3 to adopt it througlt now an effective still with other regul.atians. ln administering an , tegal protection fcr buyer in auction with exeeulion espeeially to one with good ,r is highly required particutarly for realizing justice, effectiveness and legat certiinty ta the existence of law purpase. This study is infended ta knaw how the legat tion to the buyer of auctian executed and whether the regulations ovailable is in t to generate the protectian or require yet more explonctfon for legal certainty buyer in auction axecution. : {ego{ protec{,ian, buyer in auction with execution, KpKNL.
Implementasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor BAPPEDA Kota Tanjungbalai) Tengku Aryanda; Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1865

Abstract

Wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan bercirikan kepulauan, baik sebagai satu kesatuan yang menghamparkan ruang darat, wilayah laut, dan ruang udara, yang meliputi wilayah di dalam bumi, serta sumber daya, Penting sekali untuk memperkuat upaya penyelenggaraannya secara arif, efisien, dan bermutu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penataan ruang sehingga kualitas wilayah wilayah negara yang bermutu tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan untuk terwujudnya kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Implementasi, Perencanaan, Tata, Ruang, Kota Tanjungbalai.
Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku Dany Try Hutama Hutabarat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2008

Abstract

ABSTRAK Penyesuaian Batas Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Terhadap suatu perkara kejahatan berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Sejauh mana Penerapan yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum didalam amar putusan dengan melakukan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman bahwa penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda sebaiknya diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Kata kunci: Pengantian, Denda, Bagi, Pelaku, Kejahatan. ABSTRACT Adjustment of Criminal Actions Limits and Amount of Fines for a crime case based on PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and Amount of Fines. The extent to which the Judge can apply legal considerations in the verdict by making adjustments to minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code. Based on the joint agreement made by the Police, the Attorney General's Office and the Judiciary, it is better if the adjustment of minor crimes and the amount of fines is made for the perpetrators of minor crimes. Key words: compensation, fines, share, perpetrator, crime.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue