CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah padaUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Cirebon ]]>
<![CDATA[Zelfi Ghaffar Aufiya]]>;
<![CDATA[Irma Maulida]]>;
<![CDATA[Tiara Syahfahira M. A]]>;
<![CDATA[Siti Asmara]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/1dwz9249
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad mudharabah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum dan sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan akad mudharabah pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (Mudharib). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (nisbah), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[STUDI EMPIRIS TENTANG DAMPAK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL TERSANGKA TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN ]]>
<![CDATA[Try Hutama Hutabarat, Dany]]>;
<![CDATA[zaid afif]]>;
<![CDATA[Komis Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Apriolla]]>;
<![CDATA[Dwi Indra Swary, Apriola]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/mvngyc14
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus penelitian adalah penerapan restorative justice terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan serta dampaknya pada reintegrasi sosial pelaku. Menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan kuesioner, penelitian menemukan bahwa Polres Asahan menerapkan restorative justice dengan musyawarah dan mediasi di Balai Musyawarah Polsek, sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat, memulihkan korban, dan memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih dari 80% responden menilai restorative justice mampu memperbaiki hubungan pelaku-korban dan mengurangi stigma sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan syarat formil masih ada. Penelitian ini menyimpulkan restorative justice efektif mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN ATAS PENGUASAAN LAHAN TANPA HAK BEKAS HAK GUNA USAHA PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS DI ASAHAN ]]>
<![CDATA[Bahmid]]>;
<![CDATA[Mangaraja Manurung]]>;
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>;
<![CDATA[Agus Salam]]>;
<![CDATA[Salam, Agus]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/1554d716
<![CDATA[Kepemilikan lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) sekarang tanpa status yang jelas tentang HGU nya menghadirkan isu hukum yang rumit. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan kewajiban untuk mengembalikan lahan setelah berakhirnya HGU. Pelanggaran ini dapat berpotensi berujung pada sanksi administratif bahkan kriminal, serta dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat atau pemilik hak adat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implikasi Hukum dari penguasaan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) di Asahan, termasuk identifikasi pelanggaran terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 serta potensi sanksi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, yakni kajian langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN ASURANSI TERHADAP BARANG AGUNAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Ismayani]]>;
<![CDATA[Fahrul Rizal]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/p16y1527
<![CDATA[Pihak tertanggung dan penanggung memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tertanggung berkewajiban membayar premi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan, sedangkan penanggung wajib memberikan ganti rugi apabila di kemudian hari terjadi risiko yang dijamin dalam perjanjian. Adanya kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan serta pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang dibebani Hak Tanggungan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengasuransian terhadap objek jaminan dilakukan dengan mencantumkan klausul kewajiban mengasuransikan objek Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pelaksanaan perjanjian asuransi atas barang agunan tersebut merupakan mekanisme penting dalam melindungi kepentingan kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan, maupun debitur dari risiko kerugian akibat kerusakan atau musnahnya objek jaminan. Perjanjian asuransi bersifat accessoir, yaitu sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian kredit dan Hak Tanggungan, di mana dalam polis asuransi bank ditunjuk sebagai penerima pembayaran klaim (loss payee clause).]]>
<![CDATA[KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA ]]>
<![CDATA[Rusdi]]>;
<![CDATA[Lubis, Adi Mansar]]>;
<![CDATA[Lubis, Muhammad Syukran Yamin Lubis]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/wtc41j36
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris setelah dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris memiliki kedudukan hukum penting sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Hal ini dibuktikan melalui putusan pengadilan, antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps, di mana notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHPidana. Dengan demikian, notaris yang dijatuhi pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta turut terpengaruh oleh adanya putusan pidana tersebut. Kata kunci: Autentik, Kewenangan, Pidana]]>
<![CDATA[Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGs bagi Kesehatan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Indhira, Maya]]>;
<![CDATA[Maya Indhira]]>;
<![CDATA[Endeh Suhartini]]>;
<![CDATA[R. Djuniarsono]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/a9njpp13
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[rohmadi, agung]]>;
<![CDATA[Agung Rohmadi]]>;
<![CDATA[Endeh Suhartini]]>;
<![CDATA[R. Djuniarsono]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/njd2av13
<![CDATA[Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT ]]>
<![CDATA[siregar, emiel salim]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>;
<![CDATA[Ismail]]>;
<![CDATA[Rahmat]]>;
<![CDATA[Syahrunsyah]]>;
<![CDATA[Dea Resti Piranda]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/9z0drm71
<![CDATA[Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Status Hak Eigendom Verponding dan Konversinya Pasca UUPA dalam Sengketa Tanah Dago Elos Berdasarkan Putusan Nomer 109 PK/PDT/2022 ]]>
<![CDATA[Ilahude, Shafira]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/j96rq189
<![CDATA[Penelitian ini membahas status hukum Eigendom Verponding sebagai salah satu bentuk hak atas tanah peninggalan kolonial serta proses konversinya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Fokus kajian diarahkan pada sengketa tanah yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022, yang menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan dokumen hak kolonial dalam sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, melalui analisis terhadap UUPA, peraturan konversi hak, dokumen kolonial Eigendom Verponding, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA secara tegas menghapus dan mengkonversi seluruh hak kolonial ke dalam struktur hak nasional, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan administratif yang menyebabkan dokumen Eigendom Verponding tetap digunakan sebagai dasar pembuktian dalam sengketa tanah. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pengadilan masih mengakui kekuatan pembuktian dokumen kolonial sepanjang tidak terbukti adanya peralihan atau penghapusan hak menurut hukum positif. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan konversi hak, penertiban arsip pertanahan, serta harmonisasi antara legalitas formal dan asas keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa agraria. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum agraria dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hak Eigendom Verponding dalam sistem hukum tanah nasional.]]>
<![CDATA[SAHNYA KUASA LISAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL ]]>
<![CDATA[Ari Tri Wibowo]]>;
<![CDATA[Ari, Ari Tri Wibowo]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/5eaz0x60
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahnya kuasa lisan yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata formil dan materiil, penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kuasa merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, sehingga mengikuti persyaratan sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, serta penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Berdasarkan jenis kuasa yaitu ada kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa maka untuk sah nya suatu kuasa lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan dari apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa kuasa yang akan dibuat harus secara tertulis atau tidak, karena terdapat kuasa yang oleh Undang-undang harus tertulis dan dibuat dengan akta otentik, sebagai contoh adalah hibah dalam pembebanan hipotek dan hak tanggungan. Sementara itu untuk akta khusus dan akta istimewa yang dipergunakan di muka pengadilan harus menyesuaikan ketentuan dari HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dapat memberikan kuasa secara lisan dimuka pengadilan apabila pemberi kuasa nya hadir sendiri di pengadilan, sementara itu untuk kuasa Istimewa yang akan diajukan ke pengadilan harus menggunakan akta otentik hal tersebut diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.]]>
