cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
Dasar-Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah Faisal Akbar Nasution
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.957

Abstract

Didalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) sendi sebagai dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sendi kerakyatan (demokrasi) dan sendi negara berdasarkan atas hukum. Kegiatan membentuk peraturan perundang-undangan merupakan tugas pertama dan utarna didalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu keniscayaan didalam negara demokrasi, dimana dengan prinsip perwakilan ini, lembaga perwakilan rakyat memiliki legitimasi dari seluruh rakyat untuk menjalankan hak dan kewajiban rakyat dalam berbagai bidang kehidupannya yang dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur hak dan kewajibannya, sehingga prinsip bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus dibentuk secara demokratis dapat diwujudkan.
Penasehat Hukum Diantara Idealisme Dan Profesionalisme Syafruddin Syafruddin
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1484

Abstract

Dalam kehidupan ini, uang dan keadilan dibutuhkan oleh setiap orang. Namun yang sangat disayangkan dan memprihatinkan adalah apabila pencari keadilan (justiabelen) mendapatkan keadilan itu sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkannya. Dalam konteks tersebut, sangat sering seorang penasehat hukum menghadapi dilema terutama bila berhadapan dengan klien yang tidak atau kurang mampu. Di satu sisi is harus melayani kliennya dengan sebaik-baikya (profesionalisme) tapi di sisi lain dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaksanaan operasional profesinya. Dapatkah penasehat hukum/pembela tersebut berjalan diatas rel idealisme keadilan.
Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.966

Abstract

ABSTRAKPenetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara.
ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN DAN PERAN NOTARIS DALAM PASAR MODAL M. Irfan Islami Rambe
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.71

Abstract

ABSTRAK Pada makalah ini membahas tentang kedudukan analisis hukum kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal.Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modalpada dasarnya telah di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal maka notaris “ dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan go publik, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana dan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang pasar modal. Kata Kunci : Kedudukan, Notaris, Pasar Modal.
Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1677

Abstract

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan perwujudan Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian wewenang lebih luas bagi daerah membutuhkan prasyarat berupa propesionalitas dan integritas yang memadai. Kalau dua prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otonomi daerah benar- benar bisa menjadi medium desentralisasi korupsi. Good governance harus ditegakkan, bukan saja oleh DPRD maupun lembaga pemerintah yang berkompeten dibidang pengawasan pembangunan, melainkan juga kontrol langsung oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintah daerah benar- benar dapat terwujud.
Good Governance Dalam Mewujudkan Negara Hukum Irham Buana Nasution
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i1.1479

Abstract

Tantangan paling besar dalam abad ini yang harus dihadapi dari kondisi pemerintahan adalah kerentanan korupsi yang berlangsung secara sistematis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi mata rantai yang senantiasa menghantui sistem pemerintahan Selama ini kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa prinsip kekuasaan telah terkooptasi dengan kepentingan politik, ekonomi dan penegakan hukum dengan menganalogikan rakyat sebagai objek pembangunan yang memiliki klas sosial. Keadaan ini menjadi prasyarat mutlak untuk berjalannya good governance pada suatu sistem pemerintahan. Menciptakan good governance bukan hanya masalah penegakan hukum tetapi membuat sistem itu berjalan, mengubah cara orang berprilaku. Supaya good governance berjalan, kepemimpinan harus berada dalam wewenangnya, bertekad untuk melancarkan reformasi yang berarti, dan mekanisme penegakan hukum harus diberdayakan dan dioperasionalkan. Oleh karena itu metode untuk menjalankan good governance dalam proses reformasi mencakup pengembangan budaya etika dan pelaksanaan praktek yang mendorong pertanggungjawaban dan transparansi Good governance sebagai salah satu tuntutan reformasi menghendaki dukungan seluruh kalangan dan harus merupakan standarisasi integritas, moral dan pedoman dari pemerintah dalam menjalankan mandat kekuasaannya.Kata Kunci : Good, Governance, Mewujudkan, Negara, Hukum.
Implementasi Fungsi Dan Tugas Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Karoni Linda; Zaid Afif
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2235

Abstract

ABSTRAK Kewenangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahannya yaitu berwenang dalam memberikan hak asal usul, berwenang dalam memberikan lokal dalam berskala besar, berwenang yang ditugaskan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah serta berwenang untuk melakukan tugas lainnya, yang diberikan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Maka oleh karena itu di dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, Perwalkot Tanjungbalai No. 26 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Seretariat Daerah Kota Tanjungbalai, maka dalam hal ini dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya yaitu sebagai berikut : 1. Adanya suatu bidang sektor aparatur Pemerintahan dan pengawasan. 2. Adanya suatu bidang suatu sektor mengenai hukum. 3. Adanya suatu bidang di sektor politik. 4. Adanya suatu bidang sektor pertambangan dan energi serta parawisata.Kata kunci: Implementasi, Fungsi, Tugas, Sekretariat, Daerah Tanjungbalai. ABSTRACTThe authority of the Regional Secretariat of the City of Tanjungbalai in administering its Government system, namely the authority to grant rights of origin, authority to grant locales on a large scale, authorities assigned by the Central Government to Regional Governments and authorized to carry out other tasks, given from the Central Government to Regional Governments, based on in the Hierarchy of Laws and Regulations. So therefore in an existing government administration in the city of Tanjungbalai, Perwalkot Tanjungbalai No. 26 Regarding the Position, Organizational Structure of Tasks and Functions as well as the Work Procedure of the Regional Secretariat of the City of Tanjungbalai, in this case it is divided into several sections including the following: 1. There is a sector of the Government apparatus and supervision sector. 2. The existence of a sector regarding law. 3. There is a field in the political sector. 4. There is a mining and energy sector as well as tourism.Keywords: Implementation, Function, Task, Secretariat, Tanjungbalai Area.
Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai) Putri Riza Zunita Karo-Karo; Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1866

Abstract

Efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Campuran oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan didasari pada landasan hukum danyang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara serta Peraturan Perundang-Undangan.
Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Rizky Ihsan Fadila; Nelvitia Purba
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2108

Abstract

ABSTRAKAsisten rumah tangga merupakan orang yang bekerja pada orang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban asisten rumah tangga, apa saja bentuk kekerasan yang sering di alami oleh asisten rumah tangga, dan bagaimana perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan korban tindak kekerasan saat ini.Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Yang bersifat deskriptif analisis  mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban asisten rumah tangga ialah mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. kewajibannya ialah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja, menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna, dan memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila pekerja rumah tangga akan berhenti bekerja. Kekerasan yang sering dialami yaitu kekerasan fisik, pisikis dan seksual. Perlindungan hukum terhadap PRT diatur dalam peraturan diantaranya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Trahun 1945; Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Asisten Rumah Tangga.
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Pukat Harimau Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Batu Bara Juanda Syaputra; Emiel Salim Siregar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2236

Abstract

ABSTRAK Pengawasan yaitu gerakan yang amat berguna sehingga pekerjaan dan usaha yang diturunkan ke aparat terlaksanan diselesaikan dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan yaitu cara untuk memutuskan langkah-langkah pelaksanaan dan membuat langkah-langkah dapat mendukung yang pencapaian hasil normal cocok dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah kelautan dan perikanan adalah masalah yang selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat maupun penegak aparat hukum dalam bagian perikanan, hal ini baik akibat potensi perikanan yang menguntungkan ataupun terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perikanan Indonesia Hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak dapat langsung mengawasi tetapi Dinas Perikanan Batu Bara masih dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya pukat harimau ( trawls ) bagi ekosistem lautBagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap nelayan Pukat Harimau di daerah Kabupaten Batu Bara.Kata Kunci : Pukat Harimau, Kapal Penarik, Trawl ABSTRACTSupervision is a very useful movement so that the work and efforts that are handed down to the apparatus are carried out according to a predetermined plan. Supervision is a way to decide on implementation steps and create supportive measures that the achievement of normal results matches a predetermined presentation. Marine and fishery problems are problems that are always the subject of discussion by the community and law enforcement officers in the fisheries sector, this is either due to the potential for profitable fisheries or the occurrence of criminal acts that are detrimental to the Indonesian fishery sector. Batu Bara is still able to provide guidance to the public about the dangers of trawls for marine ecosystems.Keywords : Tiger Trawl, Tugboat, Trawl

Page 3 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue