cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
Prasyarat Manajemen Dalam Merespon Peluang Otonomi Daerah Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i1.1482

Abstract

Campur tangan “Yang bijaksana” dalam merespon otonomi daerah perlu di lakukan agar pemerintahan daerah mampu bergandengan tangan dengan rakyatnya dalam membangun. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektifjika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab. Untuk merespon peluang tersebut dibutuhkan aparatur dan manajemen yang professional sehingga pemerintah daerah mampu memahami segala potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan, karenanya visi dan misi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah perlu di restrukturisasi.
Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara) Ismail Ismail
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.964

Abstract

ABSTRAKE-Tilang merupakan program handalan kepolisian umtuk meringankan dan mempercepat proses penilangan kenderaan.Adapun rumusan masalah 1.   Bagaimana pelaksanaan denda tilang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Batubara? 2. Bagaimana kendala bagi Kepolisian Resort Batubara dalam menjalankan tugas melakukan pengenaan denda tilang bagi pelaku pelanggran lalu lintas?Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunaka penelitian hukum penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (law in action). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (law in action) mengenai pelaksanaan pengenaan denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kepolisian Resort Batubara.Kesimpulan dari penelitan ini merupakn wasiat yang akan dibuatkan akta untuk diberikan kepada kepentingan social keagamaan demi mendapatkan amal jariah bagi orang yang telah meninggal, maka oleh sebab itu suatu pengaturan mengenai harta yang dimiliki pewaris tersebut harus berdasarkan sumber hukum yang jelas mengenai kebolehan mewasitkan hartanya untuk dijadikan hibah bagi kepentingan social keagamaan dimana harta tersebut akan diberikan ketika pewaris meninggal dunia, berdasrakan penelitian ini harus bertujuan dengan dibuat suatu akta wasiat yang akan menjadi dasar agar tidak terjadinya sengketa bagi ahli waris apabila menuntut harta yang telah diwasiatkan. KataKunci:Wasiat, Hibah Wasiat.
Intervensi Pemerintah Dalam Pengendalian Harga Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Serta Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah Zaidar Zaidar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1487

Abstract

Tata guna tanah saat ini pada umumnya ditentukan berdasarkan ketergantungan antara kepentingan-kepentingan pemegang hak perorangan, kelompok masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan disuatu pihak, antara berbagai pengguna tanah untuk kegiatan perdagangan industri jasa, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara pasar tanah perkotaan dipengaruhi oleh ciri khas tanah perkotaan, yakni bahwa hukum penawaran dan permintaan tidak berpengaruh terhadap pasar tanah perkotaan. Permintaan dan penawaran tanah selalu dihubungkan dengan lokasi khusus. Lokasi berpengaruh terhadap nilai tanah sesuai jenis penggunaanya, sehingga tanah untuk kegiatan perdagangan akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan tanah tempat tinggal.
Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Kebebasan Pers Susilawati Susilawati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.969

Abstract

Abstrak Seiring dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kebebasan pers seperti kebablasan, undang-undang pers dianggap undang-undang yang paling bebas di dunia. Sehingga wartawan merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan paling dibutuhkan negara. Tanggung jawab pers merupakan kewajiban moral pers dalam melakukan fungsinya sebagai media informasi.Kata Kunci : Pers, Tanggung jawab pers.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 SERTA PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KISARAN Salim Fauzi Lubis
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.74

Abstract

ABSTRAK Narkotika merupakan musuh kita bersama, karena narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Apalagi bila generasi bangsa Indonesia terjerumus barang haram tersebut, maka negeri ini pasti mengalami kemunduran. Narkotika saat ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan, peredaran gelap narkotika sekarang telah merajalela dimana-mana. Baik di kota maupun sampai ke pelosok desa, yang apabila hal ini tidak segera diatasi maka negri ini akan menjadi negri yang terjajah oleh narkotika.Jenis penelitian dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat.Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Kisaran.Pengaturan hukum positif di Indonesia tentang narkotika terus berkembang seiring bergantinya zaman, mulai dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika hingga Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru No 7 tahun 2009 tentang Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.Kata kunci : tindak pidana, Korban Penyalahgunaan narkotika, putusan Hakim.
Bentuk Pelanggaran Notaries Dalam Pembuatan Akta Al Umry
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i1.1483

Abstract

ABSTRAKDengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kedudukan notaris dijadikan sebagai pejabat umum sebagaimana yang diatur pula oleh Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris hanya boleh menjalankan jabatannya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya dan hanya di dalam daerah hukum itu pula is berwenang, demikian juga notaris tidak dapat bertindak selaku pejabat umum sebelum kepada yang bersangkutan diangkat sebagai notaris. Notaris dalam membuat akta otentik harus mengenal para pihak yang menghadap kepadanya dan harus dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi yang notaris kenal. Selain itu notaris juga tidak diperkenankan untuk membuat akta yang difungsikan untuk diri notaris.Kata Kunci : Notaris, Akta
Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.965

Abstract

ABSTRAKKeberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikanperlindungan hukum kepada saksi sesuai UU Perlindungan Saksi Dan Korban. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban.Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan sebagai mitra kerja yang berkaitan sebagai instansi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun demikian pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Kepolisian telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.KataKunci:Upaya, Polri, Menjamin, Keselamatan, Saksi.
KOLABORASI KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DAN KEPALA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.70

Abstract

ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD adalah merupakan implementasi sistem Kolaborasi Kinerja Walikota sebagai Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungbalai dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak kepada aturan hukum yang berlaku dan berkembang serta melalui pembahasan bahan primer dan sekunder. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, komisi-komisi DPRD dan Panitia musyawarah melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan reses. Dalam implementasinya fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan APBD  yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan.
ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.1674

Abstract

Yayasan di Indonesia sudah sejak jaman hindia belanda di kenal dengan sebutan “Stichting” tetapi tidak ada aturan secara tegas menagtur pembentukan, tat laksana fungsi dan tugas badan-badan yang terdapat pada yayasan serta kegiatan operasional apa saja yang bisa dilakukannya. Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inodnesia.Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Legalitas.
Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara Affila Affila
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.970

Abstract

Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka reformasi system pemerintahan harus dibarengi Pula dengan reformasi perangkat hukum dalam hal ini hukum administrasi negara.Kata Kunci : Hukum, Hukum Administrasi Negara.

Page 2 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue