cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
 4   5   6   7   8 
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN PEMBERIAN IJIN TALAK SATU RAJ’I DAN HAK ASUH PEMELIHARAAN ANAK/HADHANAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:1245/PDT.G/2018 JO PUTUSAN NOMOR:45/PDT.G/2019/PTA.MDN) Anarki Rambe; Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2516

Abstract

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI Jani Matogu; Zaid Afif
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2569

Abstract

AbstrakDalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif.Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.Peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Kata Kunci          : Partai Politik, Pengawasan, Kinerja DPRD Kota Tanjungbalai
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran) Suriani Suriani; Dany Try Hutama Hutabarat; Irma Sari
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2621

Abstract

Dalam penulisan ini akan diterangkan mengenai kasus tindak pidana yang semakin meningkat disetiap tahunnya, terutama untuk tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Lebih tepatnya kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek hukum bahwa pelaku tindak pidana Narkotika yang mengalami gangguan jiwa berat diatur pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah cukup untuk mengakomodir mekanisme penyelesaiannya. Akan tetapi fakta dilapangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa masih tetap disidangkan dengan pemeriksaan acara biasa, dan dijatuhkan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tanpa disertai perintah rehabilitasi kepada terdakwa.Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan Gangguan Jiwa, dimana menurut ketentuan Pasal 44 KUHP,” orang dengan gangguan jiwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hukum karena tidak sempurna akalnya”, atau dengan istilah lain tidak cakap hukum. Dan apa saja dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan Gangguan Jiwa, sesuai dengan keterangan saksi, alat bukti yang ada, dan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Hasil penelitian dari analisa kasus Putusan Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tanpa adanya perintah untuk dilakukan penanganan khusus seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” dimana terdapat penjelasan mengenai upaya-upaya penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Seharusnya jika dilihat dari sudut pandang aspek hukum perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, bukan disidangkan tetapi harus dilakukan penanganan khusus dalam pengobatan psikisnya, kareana Orang yang sakit seharusnya diobati bukan dijatuhkan hukuman pidana, terlepas dari perbuatannya yang salah. Pelaku tindak pidana yang mengalami perubahan karakter tetap disidangkan dan keputusannya pun tidak efektif untuk penyembuhan jiwanya, tidak menutup kemungkinan kejadian tindak pidana dapat terulang lagi.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR PPAT SITI AMINAH BR. TARIGAN, S.H.). Irda Pratiwi; Bahmid Bahmid; Putri Septian
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2622

Abstract

Dalam kegiatan pendaftaran hak tanggungan tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang menjadi bagian dari mitra instansi Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menguatkan/mengukuhkan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan penuangan dari dalam akta otentik yang telah diperbuat oleh kreditur bersama debitur dihadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Notaris/PPAT Siti Aminah Br. Tarigan, S.H., yang beralamat di Jln Cokroaminoto, No. 173 C, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.Tugas-Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H, Dalam Menjalankan Jabatannya, yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), membuat Akta Jual Beli (AJB), membuat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB), dan membuat Akta Hibah. Hambatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H dalam melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yaitu salah satunya ialah apabila sertifikat yang mau dipasang pemberian hak tanggungan namun ternyata tidak dapat dilakukan floting (didudukan peta gambarnya) oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaetn Asahan, yang dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang ada di sertifikat sementara hak tanggungannya akan segera dipasang.
ANALISIS VIKTIMOLOGI KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK inggrid sherly melvindi; Rinaldy Amrullah
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berperan pada anak sebagai korban pencabulan sesama jenis serta bagaimana perlindungan hukumnya. Penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan dan menganalisis data dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu: (1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan sesama jenis berperan penting dalam timbulnya kejahatan. Terdapat faktor dalam diri anak yang menimbulkan rangsangan seksual terhadap pelaku. Tindakan, perilaku, sifat dari anak dapat menarik perhatian pelaku yang memiliki penyimpangan seksual. Sifat seorang anak yang lugu dan mudah dimanipulasi tentu saja akan memperlancar tindakan pencabulan. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan yaitu faktor biologis, kepribadian, keimanan, pendidikan, teknologi, sosial budaya, lingkungan masyarakat, pengawasan orang tua, dan ekonomi. (2) Perlindungan hukum pada anak korban pencabulan sesama jenis dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan non-yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis tertulis dalam pasal 292 KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun. Perlindungan hukum secara non-yuridis dapat dilakukan dengan pengobatan mental dan fisik anak.
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PIHAK BEA CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK (STUDI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG Balian Siregar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2700

Abstract

ABSTRAK Tata kelola merupakan fungsi manajerial yang paling penting, seberapapun baik kegiatan pekerjaannya, tanpa pengawasan maka pekerjaan belum bisa dianggap membuahkan hasil.Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014: 138), manajemen secara umum dimaksudkan agar dapat berhasil dengan sistematis dan terukur sehingga saling menopang dalam pencapaian yang mudah kemudian dapat menyokong visi dan misi suatu organisasi. Pelaksanaan dari pengawasan pihak Bea Cukai dalam peredaran Rokok Elektrik karena prinsip pokok pelayanan kepabeanan berasal dari inisiatif awal dari perusahan pelayanan, importir, dan eksportir. Selain mendata dan memetakan peredaraan rokok elektrik Bea Cukai bisa membatasi konsumsi dengan cara menindak pengusaha-pengusaha yang tidak patuh meletakkan pita cukai pada produk likuidnya. Penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari penelitianaempiris yang bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi pemantauan lalu lintas rokok elektrik yang dilakukan oleh Bea Cukai Madya Pabean Teluk Nibung serta Kantor Pelayanan dan Pengawasan KeuanganKata Kunci : Pengawasan, Bea Cukai, Rokok Elektrik ABSTRACTGovernance is the most important managerial function, no matter how good the work activities are, without supervision, the work cannot be considered fruitful. Meanwhile, according to Irham Fahmi (2014: 138), management is generally intended to be successful in a systematic and measurable manner so that they support each other in achieving which can then support the vision and mission of an organization. Implementation of the supervision of the Customs in the circulation of E-Cigarettes because the basic principles of customs services come from the initial initiative of service companies, importers, and exporters. In addition to recording and mapping the distribution of electric cigarettes, Customs and Excise can limit consumption by taking action against entrepreneurs who do not comply with placing excise stamps on their liquid products. The research conducted is part of an empirical study that aims to determine the form of implementation of e-cigarette traffic monitoring carried out by the Customs and Excise Middle Customs of Teluk Nibung and the Office of Financial Services and Supervision.Keywords: Supervision, Customs, E-Cigarettes
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL Liantha Adam Nasution; Nurhayati Nurhayati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2645

Abstract

ABSTRAKSebagai Negara yang memiliki beragam suku dan budaya tentunya Indonesia memiliki tradisi yang berbeda pula. Dan hal inilah yang menyebabkan berbagai hukum adat di setiap wilayah di Indonesia. Hukum adat itu sendiri diciptakan oleh para Raja terdahulu di daerah tersebut. Dan hukum adat ini adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakatnya ataupun bersumber dari nilai-nilai dasar yang terkandung pada budaya masyarakat tersebut. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan kebiasaan masyarakat yang ada.Dan dalam perkembangannya, pengaplikasian yang dilakukan oleh masyarakat sering menimbulkan pertanyaan apakah hukum adat ini akan selalu dipakai dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi di lingkungannya tersebut. Di samping bahwa negara Indonesia memiliki aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Negara mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia dan hal ini tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian tidak ada masalah dengan adanya hukum adat di Indonesia di samping adanya aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang selagi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.ABSTRACTAs a country that has a variety of tribes and cultures, of course, Indonesia has different traditions. And this is what causes various customary laws in every region of Indonesia. The customary law itself was created by the earlier Kings of the area. And this customary law is the original law of the Indonesian people which comes from the customs and customs of its people or comes from the basic values contained in the culture of the community. Customary law developed following the development of the existing customs of the people. And in its development, the application carried out by the community often raises the question of whether this customary law will always be used in solving a problem that occurs in their environment. In addition, the Indonesian state has legal rules made by lawmaking institutions and other laws and regulations. The state recognizes the existence of customary law in Indonesia and this is stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and also in Article 3 of the Basic Agrarian Law. Thus, there is no problem with the existence of customary law in Indonesia besides the rule of law made by the law-making institutions while the customary law does not conflict with the existing laws and regulations in Indonesia.
TANGGUNG JAWAB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA Syahputra P
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2699

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pembinaan bagi pegawai pada masing-masing instansi merupakan upaya dalam proses memberikan pengembangan bagi para pegawai tersebut. Selain untuk meningkatkan kinerja pegawai tujuan lain dari pembinaan adalah untuk mengubah menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya, perubahan atau kemajuan, dalam peningkatan kemampuan pegawai baik melalui disiplin pegawai dan pengembangan karier, maupun kode etik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan disiplin pegawai didasarkan dari beberapa aspek, kehadiran ASN, taat pada aturan dan tanggung jawab untuk mengetahui pelaksanan pengembangan karier pegawai melalui diklat tekhnis, diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kode etik, didasarkan, menjaga sikap dan perbuatan baik, sopan santun, tidak melanggar aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan secara keseluruhan masih belum maksimal baik dilihat dari kehadiran pegawai, taat dan tertib dan tanggung jawab. Pelaksanaan pengembangan karier sudah cukup baik hal ini dilihat dari diklat tekhnis dan diklat kepemimpinan. Sedangkan pembinaan kode etik penerapannya belum maksimal. Kata Kunci :   Pembinaan, ASN, Aparatur, Sipil, Negara. ABSTRACT Implementation of coaching for employees in each agency is an effort in the process of providing development for these employees. In addition to improving employee performance, another goal of coaching is to change for the better in this case showing changes or progress, in increasing employee abilities through employee discipline and career development, as well as a code of ethics. Thus, the purpose of this study is to determine the implementation of employee discipline based on several aspects, the presence of ASN, obeying the rules and responsibilities to determine the implementation of employee career development through technical training, leadership training and implementation of a code of ethics, based, maintaining attitudes and actions. good manners, do not break the rules. The results of the study indicate that the implementation of employee discipline within the scope of the Regional Civil Service Agency of Asahan Regency as a whole is still not optimal, both in terms of employee attendance, obedience and order and responsibility. The implementation of career development is quite good, this can be seen from the technical training and leadership training. Meanwhile, the implementation of the code of ethics has not been maximized.Keywords: Development, ASN, Apparatus, Civil, State.
URGENSI STANDARDISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA DARING DI MARKETPLACE BERBASIS USER GENERATED CONTENT Mirza Marali; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2664

Abstract

Tingginya angka transaksi perdagangan secara elektronik melalui marketplace berbasis user generated content (UGC) tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negative yaitu semakin tingginya angka sengketa konsumen secara daring. Tidak adanya konsep standar penyelesaian sengketa konsumen secara daring dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan studi dokumen yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan secara online, dan seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai untuk adanya penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen secara daring khsusunya di marketplace berbasis user generated content. Konsep penyelesaian sengketa konsumen secara daring yang diusulkan Penulis menggunakan konsep integrasi setelah mengkomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen secara daring di negara lain dan praktik di marketplace yang sudah berjalan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN Taufiq Tahir Yusuf Lubis; Emiel Salim Siregar; Nurgani Nurgani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2712

Abstract

Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengeksekusian bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.  Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya  SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan  prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkada dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun memetuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Page 6 of 11 | Total Record : 105

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue