CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Articles
105 Documents
<![CDATA[PERAN PENYIDIK POLRES ASAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>;
<![CDATA[Haikal Iskandar Hashina Harahap]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i2.2620
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan kurang mendapat perhatian dan tanggapan dari masyarakat sosial. Hal ini dikarenakan KDRT memiliki ruang lingkup yang bersifat pribadi dan tertutup karena persoalan KDRT terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga. Penghapusan KDRT merujuk kepada Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penyidik Polres Asahan dalam Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Polres Asahan dalam mengatasi kasus KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptip analitis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Asahan (POLRES).Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT dapat dilakukan dengan dua macam perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai KDRT dan melakukan perlindungan dengan menyediakan rumah aman sebagai tempat sementara dan tempat pemulihan korban serta bekerja sama dengan lembaga terkait KDRT seperti Dinas Sosial dan P2TP2A]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN) ]]>
<![CDATA[Imelda Mardayanti]]>;
<![CDATA[Suriani Suriani]]>;
<![CDATA[Diana Stephany Br. Tamba]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i1.2719
<![CDATA[Anak ialah seorang yang memiliki peran yang penting di dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjadi genrasi bangsa demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik.Mengenai daripada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dimana lokasi penelitiannya dilakukan di Kanrtor Kejaksaan Negeri Asahan, dan juga sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dari hasil wawancara, sumber data sekunder dari Per UU serta buku buku hukum , serta sumber data tersier dari penggabungan sumber data primer dan sekunder. Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Permasyarakatan sampai di Pengadilan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DALAM PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>;
<![CDATA[Emmi Rahmiwita Nasution]]>;
<![CDATA[Tika Aulia Sitorus]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i2.2623
<![CDATA[Pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pelayanan kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dari hal tersebut penulis bertujuan dengan adanya tulisan ini dapat menggambarkan proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan Elektronik itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan Normatif, yang didapatkan dari Buku perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Tujuan diterapkannya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu memberikan suatu perlindungan hukum dari tindakan pemalsuan data atau perubahan data secara otomatis. Pertanggung Jawaban Hukum Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan Tanjung Balai. Dengan tersedianya sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat maladministrasi dalam pelayanan publik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KOTA TANJUNGBALAI ]]>
<![CDATA[Zaid Afif]]>;
<![CDATA[Mangaraja Manurung]]>;
<![CDATA[M.Syaiful Zuhri R]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i2.2624
<![CDATA[Kota Tanjungbalai satu Daerah dari 37 Kota yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 23 September 2020, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara Nasional. Hajatan demokrasi ini tentu dapat menimbulkan persoalan hukum, persoalan politik, maupun sosial. Menurut Indeks Kerawanan Pemilu, Kota Tanjungbalai menempati urutan 250 dari 261 Daerah Rawan, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 43,22 dan kategori 3 dari Indikator Kerawanan Berpotensi Terjadi (IKBT). Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini dihadapkan mewabahnya virus Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden berkenaan Bencana Nasional dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 berkenaan virus Covid-19.Untuk menjamin pelaksanaannya sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka sistem pemilu bertumpu pada pencegahan dan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Peran ini menjadi tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai pada tingkat Tempat Pemungutan Suara. Dalam menjalankan pengawasan secara objektif sesuai dengan fakta, penulisan ini dibatasi hanya melihat dari tanggung jawab pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan hambatan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye sesuai dengan peristiwa, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini setidaknya dapat melihat atau mendeteksi apakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau sebaliknya.]]>
<![CDATA[STRATEGI UTILIZATION LITERASI OF DIGITAL DALAM BELA NEGARA UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA GUNA MEMELIHARA STABILITAS NASIONAL ]]>
<![CDATA[Mukidi mukidi]]>;
<![CDATA[Nelvita Purba]]>;
<![CDATA[Joharsah Joharsah]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i2.3066
<![CDATA[Bela negara bukanlah hanya merupakan tugas daripada TNI-Polri, dan juga bukan hanya tugas para petinggi negara, namun merupakan tugas dan kewajiban semua pihak sebagai warga negara Indonesia (WNI).Bela negara wajib dilaksanakan pada pendidikan tinggi setingkat mahasiwa untuk mewujudkan ketahanan nasional. Mencermati situasi dan kondisi diera milinial di lingkungan masyarakat dihadapkan mewabahnya Pandemi Covid-19 mahasiswa Indonesia dalam bela negara khususnya dalam melaksanakan proses belajar dan kegiatan lainnya yang terkait kegiatan awal bela negara tidak dapat melaksanakan kegitan bertatap muka secara langsung karena sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan dengan physical distancing dan social distancing untuk mencegah penularan Covid -19. Dengan Kondisi yang terjadi akibat Covid-19 maka dalam melaksankan bela negara dengan strategi melalui utilization literasi of digital.Metode Penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif), yuridis sosiologis dan empiris .Dari hasil Penelitian dapat dikemukakan bahwa: Strategi bela negara melalui utilization literasi of digital yang dilaksanakan mahasiswa dimasa pandemi Covid-19. Strategi ini dilaksanakan sesuai program pemerintah yaitu bela negara dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan sehingga tujuan bela negara mahasiswa melaui pemanfatan litersi digital khusunya dalam melaksanakan proses belajar tidak tehambat, mencegah penularan Covid-19.Peran pemerintah terhadap dampak dari belajar daring ini, dengan meningkatkan prasarana seperti akses penunjang internet bagi mereka yang sulit untuk menagakses internet dan membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi dengan bantuan untuk pelajar atau bagi guru. Karna para siswa dan mahasiswa adalah penerus bangsa kita kelak dan jangan biarkan kita kalah oleh Covid 19 ini. Untuk itu harus tetap semangat dan rajin belajar walaupun dimasa pandemi untuk menjadi generasi emas penerus bangsa untuk mewujudkan stabiltas dan ketahanan nasional yang tangguh Kata Kunci : Bela negara, Utilization Literasi Of Digital ]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DPR DALAM HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET ]]>
<![CDATA[Nufaris Elisa]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v23i2.2730
<![CDATA[Penelitian ini berisikan tentang fungsi pengawasan DPR dalam hak interpelasi dan hak angket yang terjadi pada masyarakat dan memerlukan undang-undang serta keputusan dewan melalui sidang DPR. Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki oleh DPR. Untuk megajukan hak interpelasi maka syarat yang harus dipenuhi minimal sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini banyak perubahan yang terjadi dalam perkembangan peran parlemen, diantaranya adalah pembuatan undang-undang yang merupakan pekerjaan bersama antara para legislator. Kebanyakan saat ini, legislator hanya memodifikasi rancangan undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah tanpa berinisiatif dalam mengajukan rancangan sendiri. Fungsi parlemen harusnya menampung keluhan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat guna menjadi pegangan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas sudah berkurang. Untuk mengusulkan hak interpelasi harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Undang-undang yang mengatur hak interplasi, antara lain adalah pasal 173 yang berisi tentang syarat minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi, materi kebijakan pelaksanaan kebijakan, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR. Dalam pasal 175, DPR berhak memutuskan menerima atau Menolak jawaban sebagaimana pasal 174. Ada beberapa contoh penggunaan hak interplasi dalam anggota parlemen, antara lain: 1) Hak Interpelasi Lumpur Lapindo, 2)Hak angket penyelenggaraaan Haji 1429H, Hak Angket BBM. Dimana dalam semua kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya amandemen UUD 1945 kedudukan DPR masih lemah, karena dasar hukum pembentukan DPR adalah pasal IV aturan peralihan UUD 1945 yang berisikan bahwa segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Ratu Balkis Sitorus]]>;
<![CDATA[Dany Try Hutama Hutabat]]>;
<![CDATA[Emil Salim Siregar]]>;
<![CDATA[Indra Perdana]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3172
<![CDATA[Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945. Permasalahan lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian saat ini ialah pengelolaan sampah.Dikarenakan semangkin bertambahnya jumlah penduduk serta jumlah konsumsi masyarakat yang menimbulkan volume, jenis serta karateristik sampah yang semangkin beragam. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peneltian yang dilakukan oleh penulis terdapat batasan dalam penelitian yang dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Pengelolaan Sampah, Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah. Jenis riset dalam penelitian ini adalah Empiris, riset ini merupakan jenis Field Riset (Studi Lapangan) yang dengan demikian merupakan semacam pemeriksaan hukum humanistik dan juga dapat disebut penelitian lapangan, untuk lebih spesifik melihat pengaturan yang sah materi dan apa yang sebenarnya terjadi di mata publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan atau fakta. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah sudah melakukan tanggungjawab nya dengan adanya Perda Kota Tanjung Balai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai adalah tidak sinkron nya undang-undang persampahan dengan peraturan daerah kota tanjung Balai dan kurang nya anggaran dalam melakukan pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KEWENANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Masyitoh Yahya Sinaga]]>;
<![CDATA[Rosdiana Saleh]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3140
<![CDATA[Indonesia dan Australia menerapkan sistem hukum yang berbeda, Indonesia menerapkan civil law - meski saat ini Indonesia sudah tidak murni lagi menganut civil law namun lebih pada sistem campuran antara civil law, hukum Islam dan hukum adat - sedangkan Australia menerapkan common law. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) berperan berdasarkan wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan audit keuangan negara. Permasalahannya adalah apa persamaan dan perbedaan kewenangan BPK RI dan ANAO dan apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian dilakukan dengan studi literatur menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian terdapat persamaan dan perbedaan antara BPK RI dan ANAO. Perbedaan tersebut merupakan pengaruh perbedaan sistem hukum yang digunakan. Karakteristik sistem hukum common law dan civil law mempengaruhi wewenang yang dimiliki oleh BPK dan ANAO. Sistem hukum common law didasarkan pada yurisprudensi, mengutamakan hukum kebiasaan dan berjalan dinamis. Sistem hukum civil law dengan karakteristik adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga peraturan perundang- undangan menjadi sumber hukum yang utama.]]>
<![CDATA[EVALUASI REFORMA AGRARIA DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Dwi Hastuti]]>;
<![CDATA[Abdul Jabar]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3191
<![CDATA[Salah satu tujuan utama dari reformasi agraria yang terdapat dalam Perpres No 86 Tahun 2018 yaitu menangani sengketa dan konflik agraria. Pada kasus konflik agraria secara nasional tahun 2018 terdapat 410 kasus, pada tahun 2019 menjadi 279 kasus dan mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 241 kasus. Namun kenyataanya di Kabupaten jember masih terdapat 12 titik lokasi konflik agraria yang belum menemui titik terang. Dengan demikin penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan model interaktif serta triangulasi sumber dan teknik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa konflik agraria di Jember yang menjadi titik prioritas reforma agraria yaitu konflik di Curahnongko sejumlah 332Ha, Curahtangkir 196Ha, Ketajek 478 Ha, Karangbaru 91Ha, Nogosari 372,5Ha, Mandigu 395,16Ha, Pondokrejo 357,69Ha. Konfliknya terjadi antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha yaitu PTPN XII, perhutani dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember reforma agraria terkesan lambat karena redistribusi TORA pada tahun 2021 merupakan pelaksanaan sisa TORA tahun 1964 dan 1999 disamping itu sejumlah klaim masyarakat masih belum di berikan. Kendala dalam pelakasanaan reforma agraria diantaranya terbatasnya anggaran reforma agraria, belum berjalannya Tim Gugus Tugas Reforma agraria (GTRA), dan terdapat beragam konflik dan perselisihan antar kelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa gerakan sosial masyarakat petani seperti perselisihan antara KOMPAK dan MKK. ]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN ]]>
<![CDATA[Suriani Suriani]]>;
<![CDATA[ismail ismail]]>;
<![CDATA[Nur aisyah]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3263
<![CDATA[Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dijadikan barang bukti dalam persidangan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap. Selanjutnya barang bukti narkotika tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hitpotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi Pemerintahan Daerah terkait seperti : BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup yang dimana barang butki dimusnahakan dengan cara : di bakar, di blender, di buang kelaut. Hambatan – hambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia, Alat-alat yang kurang memadai dan kurangnya anggaran untuk melakukan pemusnahan Narkotika.]]>
