cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
habibi
Contact Email
habibi
Phone
+6281915959777
Journal Mail Official
dharmasastra2009@gmail.com
Editorial Address
Jln Pancaka No 7B Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
jurnal hukum agama hindu widya kerta
Published by Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 1530261     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year on May and November, which spreads throughout Indonesia in open acces. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta focuses on various recent issues, topics, and legal aspects in Hindu Law, including (but not limited to): 1.Hindu Family Law 2.Hindu Economic Law 3.Hindu Civic Law 4.Hindu and Gender Discourse 5. Adat Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MATARAM Dipayana, I Gde Sindu Candika
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang biasa terjadisecaraumum. Namun bagi seorang pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannyauntuk menciptakan sebuah karya tentu sangat merasa dirugikan akan adanya perilakupembajakan. Khususnya dalam pembajakan software, software yang bernilai komersiltinggi dan dap at memberikan keuntungan bagi penciptanya, ternyata tidak mendapatapresiasi dari masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengundangkan UndangUndang Nomor 28 T ahun 2014 Tentang Hak Cipta ( UUHC), H asilnya telah banyakpelanggar hak c ipta yang disere t ke meja h ijau. D alam perspektif Agama Hindu masalahhak cipta telah lama menjadi pole mik tersendiri. Aturan tentang hak c ipta dalam AgamaH indu memang tidak banyak ditemui sehingga menjadi dasar dilakukannya penelitian in,yakni mengkaitkan pelanggaran h ak c ipta berdasarkan UUHC dengan Hukum Hindu.Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisianterhadap tindak pidana pembajakan software . Serta untuk mengetahui kendala kendalayang dihadapai aparat kepolisian dalam upaya penega kan hukum terhadap tindak pidanapembajakan softwareHasilpenelitian menunjukkan bahwa ( Bentuk upaya penegakan hukum yangdilaksanakan aparat kepolisian adalah dengan me lakukan operasi dan pemeriksaan.O perasi ini dilakukan di tempat tempat yang diketahui berpotensi terjadi tindak pidanapelanggaran hak cipta. Modus pembajakan software seper ti internet piracy ataupembajakan melalui media internet masih di luar jangkauan aparat kepolisian karenakurangnya sumber daya aparat kepolisian. Sementara itu kurang intensifnya operasi danpemeriksaan yang dilakukan menyebabkan tidak diterapkannya sank si pidana terhadappelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sehingga tindak pidana pelanggaran hak ciptakhusunya pembajakan software semakin berkembang; (2) Penerapan sanksi pidanaterhadap pelaku pembajakan software mengalami kendala internal dari apar at kepolisianseperti kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Kondisi ini telah mendorongmeningkatnya penggunaan software ilegal yang secara langsung juga telah mendukungberkembangnya tindak pidana pembajakan software dengan berbagai modus.
REPOSISI PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DI IHDN DENPASAR Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi lemahnya pengendalian internal, maka kebutuhan terhadap unit yang bertugas mengevaluasi pengendalian internal menjadi semakin penting. Secara khusus pada IHDN Denpasar dan Perguruan Tinggi Keagamaan Nengeri di bawah lingkup Kementerian Agama telah dibentuk suatu unit yang bernama Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI adalah merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri. SPI memiliki tugas mengevaluasi pengendalian intern dalam organisasi. Di samping itu SPI juga berfungsi untuk menangani masalah fraud, mengevalausi efektifitas dan efisiensi dari rencana kerja organisasi dan memberi saran-saran perbaikan yang berguna untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian organisasi dalam hal ini perguruan tinggi di bawah lingkup Kementerian Agama.Untuk menguatkan posisi dan kedudukan SPI dalam Perguruan Tinggi dalam lingkup Kementerian Agama, maka Menteri Agama menerbitkan aturan tentang SPI yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017. Proses reposisi peran SPI Di IHDN dilakukan dengan cara: melakukan pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, penguasaan fisik, pemeriksaan intern secara bebas. Dampak reposisi peran SPI di IHDN Denpasar berdampak terhadap orientasi pencapaian tujuan organisasi yang akan datang bahwa pengawas intern dapat berperan sebagai partner bukan sekedar “watchdog” dan pengawas intern juga berperan dalam proses perbaikan dan fokusnya pada inovasi dan efisiensi (bukan hanya fokus pada pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya).Model pengaturan reposisi peran SPI di IHDN Denpasar sangatlah diperlukan dalam keberhasilan organisasi yang dilakukan dengan cara reposisi peran SDM dan reposisi kompetensi SDM. Reposisi mengarahkan pada penciptaan SDM yang bisa menghasilkan SDM berkinerja tinggi dengan pengukuran kinerjanya pada High Performance Work System. Untuk itu dijalankan dengan berbasis pada kompetensi input, transformasional dan out put. SDM yang berbasis kompetensi menunjukkan bahwa organisasi memiliki pemimpin yang dapat menunjukkan kepemimpinan yang tepat, karyawan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
MEWUJUDKAN DOKTRIN DUTY OF CARE DAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Jemarut, Wihelmus
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanyaan dasar dalam tulisan ini adalah “bagaimana mewujudkan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin duty of care dan business judgement rule dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia?” Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, doktrin duty of care merupakan dasar berlakunya doktrin business judgment rule. Direksi mendapat perlindungan hukum berdasarkan teori business judgment rule apabila duty of care terpenuhi. Penulis menyarankan agar undang-undang perseroan terbatas perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehati-hatian (duty of care) dan standar adanya itikad baik (duty of loyalty) dalam mengurus perseroan.
PENCABUTAN PENGADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangankan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT), dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah Delik Aduan”.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan pencabutan pengaduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan dengan jenis data primer, sekunder dan tersier. Tehnik dan alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, alasan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kedua belah pihak (suami dan isteri) telah berdamai, dimana suami meminta maaf kepada isteri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan persoalannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan kontrak elektronik (e-commerce) menawarkan praktek dagang yang praktis dan cepat bagi pihak penjual dan pembeli, serta mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dalam wilayah berbeda dalam satu wadah yang bersifat borderless atau tanpa batas sehingga banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Namun dalam praktek dagang ini, tetap dimungkinkan tidak terpenuhinya kewajiban atas hak seseorang, dan menghasilkan adanya sengketa, yang kemudian diikuti dengan penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa transaksi e-commerce di Indonesia. Normatif-empiris dipergunakan sebagai metode penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan tekbik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi elektronik (e-commerce). Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan, masih berpedoman pada teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat yakni dengan cara Lumping it, Avoidance, dan Negotiation.
ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN INVESTOR PENGUSAHA PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN Diani, Ni Wayan Sri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah menyangkunt pemilikan hak atas tanah di wilayah Gili Trawangan. Berdasarkan perkiraan yang telah diuraikan dalam rapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Penguasaan ha katas tanah oleh PT Wah sah menurut Hukum? Faktor-faktor apa saja yag melatarbelakangi terjadiya sengketa antara PT. WAH dengan masyarakat di daerah Gili Trawangan? bagaimana upaya yang di tempuh oleh oara pihak dan solusi hukum yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa.Jenis penelitian normatif Empiris, dan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, history dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : Dalam sengketa terhadap hak warga masyarakat Gili Trawangan terhadap pemilikan lahan, pemerintah Daerah lebih bersikap berpihak pada investor yang memiliki ijin usaha dan sertifikat Hak Guna Bangunan , sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sengketa lahan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan dan kurang memahami tugas serta wewenangnya dan phak BPN tidak tegas dalam menindaklanjuti terhadap indikasi tanah terlantar dengan belum di lakukannya pengkajian dan penelitian lapangan sehingga penetapan sebagi tanah terlantar belum bisa di putuskan. Faktor yang menjadi permasalahan antara lain tidak ada ketegasan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPN tidak melakukan koordinasi secara utuh terkait pengambilan kebijakan dalam penyelesaian sengketa dan BPN juga tidak melakukan tugas dan fungsinya secara tegas dan konkret dalam pengambilan keputusan terkait status lahan PT.WAH serta pada substansi hukum adanya tumpang tindih peraturan perundag-undangan.
POTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM HINDU Hadriani, Ni Luh Gede
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kearifan lokal masyarakat Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum hindu di Indonesia, baik dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Kearifan lokal masyarakat Bali sebagai suatu realitas sosial masih dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupannya, senyatanya sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Oleh karenanya perlu direvitalisasi dalam pembangunan hukum hindu.Revitalisasi potensi kearifan lokal masarakat Bali dalam pembangunan hukum hindu, dilakukan dengan jalan mendayagunakan kinerja prajuru organisasi Desa Adat seperti kinerja Bendesa, kelihan, pecalang dengan melakaukaan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah terutama penegak hukum negara dalam melaksanakan tugas dengan cara-cara dengan arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak hukum akan menjadi panutan bagi masyarakat. Sehingga citra Bali sebagai pulau yang aman, tertib, damai, dengan kehidupan penduduknya yang serba harmonis dapat dipertahankan.
KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN HUKUM WARIS HINDU Negara, Ni Putu Karin Ekantari; Sumantri, I Nyoman; Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan deskripsi tentang kedudukan hukum bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dan hukum waris hindu. Adapun masalah dan tujuan penelitian yang dipakai landasan adalah (1) pendeskripsian kedudukan hukum anak bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 (2) pendeskripsian hak mewaris anak bayi tabung ditinjau dari hukum waris hindu.Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode kepustakaan, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dengan memberikan makna, menjelaskan pola atau katagori serta mencari karakteristik antara berbagai konsep. Untuk mendapatkan pola dan karakteristik itu didukung dengan teori perundang - undangan (Bagir Manna) dan teori konflik (Karl Marx dan Max Weber). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti prinsip dan dasar hukum bayi tabung menurut Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 yaitu bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dilakukan oleh tenaga ahli, berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedudukan anak bayi tabung menurut agama hindu sepanjang sesuai dengan Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dianggap sah dan berhak mewaris karena berasal dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menurut Salim H.S dikatakan bahwa anak bayi tabung berhak mewaris dan kedudukannya sama dengan anak sah.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2018 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 1 (2018)