Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA SYAHRUL YASIN LIMPO OLEH KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI (KPK) ]]>
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Desty Anggie Mustika]]>;
<![CDATA[Mia Banulita]]>;
<![CDATA[Ande Aditya Iman Ferarry]]>;
<![CDATA[Ady Purwoto]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16188
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi tersangkanya di tinggkat bawah pada lingkungan pemerintahan Indonesia, akan tetapi sudah ke level Menteri sebagai pemutus yang tertinggi dalam jabatan publik, hal ini terjadi pada mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahru Yasin Limpo bersama-sama dengan Sekjen dan Direktur (Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta). Adapun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan yaitu melakukan penggeledahan di kantor Menteri Pertanian telah ditemukan barang bukti temuan uang senilai Rp.30 miliar, dan Rp.400 juta, dan 12 dugaan senpi, dan dokumen-dokumen penting, merupakan bukti permulaan terhadap Syahru Yasin Limpo, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 KPK melakukan Penangkapan terhadap tersangka Syahru Yasin Limpo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, metode dalam penelitian ini adalah mempergunakan metode hukum normatif, akan menganalisa kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam proses penangkapan tersebut tidak ada kendala hingga saat ini tersangka telah dilakukan penahan oleh KPKKata kunci : penyelidikan, kpk, tindak pidana korupsi, penangkapan, tersangka.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16189
<![CDATA[Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dengan waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan izin Poligami pelaku Poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Bagaimana Pelaksanaan izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penghambat pemberian izin poligami dan bagaimana cara pelaksanaan izinnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif melelui pendekatan dedukatif yang dimulai dengan analis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan ini. Hasil dalam penelitian ini adanya faktor penghambat tentang pemberian izin poligami yaitu sulitnya isteri meridhai untuk di poligami dan suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu yang kemudian pengadilan akan memeriksa atas berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan izin poligami.dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial menimbulkan kontra di masyarakat karena faktor-faktor tertentu.hendaknya para hakim lebih menekankan beratnya tanggung jawab isteri dan anaknya kepada pemohon atau para isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dalam menyetujui poligami karena punya akibat hukum dalam berpoligami.Kata Kunci : Izin, Perkawinan, Poligami]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR ]]>
<![CDATA[Saharuddin Daming]]>;
<![CDATA[Muhammad Naufal Al Islami]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16190
<![CDATA[Hak asasi manusia adalah rangkaian hak yang ada pada manusia dari sebelum lahir, hak itu sudah ada dan bersifat mutlak didapat oleh manusia itu sendiri, hal ini pada hakikatnya HAM ini bersifat universal. Dan serangkaian kaidah hukum dalam aspek hak asasi manusia itu di Indonesia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Untuk tersangka sekalipun khususnya tindak pidana narkotika mempunyai hak asasi, menurut kaidah serta hukum positif yang berlaku untuk mengatur hak-hak yang didapat olehnya, hal ini pada dasarnya meski ia bersalah sekalipun manusia mendapatkan haknya agar tidak terjadi pelanggaran dan kesewenangan pada tersangka yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian. Didalam UUD 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) menyatakan “Bahwa segala atau setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Maka dari itu pihak kepolisian haruslah melindungi dan memenuhi hak-hak yang ada pada tersangka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak kepada tersangka narkotika dalam penegakan hukum yang ditangani oleh aparat Kepolisian dalam tahap penyidikan, cukup . hal ini tercermin dari banyaknya perintah perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia pada tersangka yang sedang ditangani kepolisian. Norma dan perlindungan, penghormatan HAM terhadap tersangka pada tahap penyidikan tertuang dalam KUHAP maupun petunjuk teknis Kapolri hingga kode etik Polri dalam penanganan perkara . Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, telah melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tersangka, tercermin pada sikap mulya mereka untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar larangan tersebut maka ia akan ditindak oleh divisi profesi dan pengamanan bahkan mungkin menjalani proses pidana.Kata Kunci: Hak, Tersangka, Narkotika, Polisi]]>
<![CDATA[CHILDFREE PERSPEKTIFI FEMINISME (STUDY ANALISIS DITINJAU DARI WORLDVIEW ISLAM) ]]>
<![CDATA[Maulana Yusuf]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16191
<![CDATA[Pernikahan adalah ikatan suci yang terjalin antara laki-laki dan wanita melalui proses ijab kabul yang sah. Disyariatkannya pernikahan merupan bagian dari realisasi maqashidus syariah untuk mejaga keturunan, hal ini sesuai dengan kodrat penciptaan manusia.Namun dewasa ini nampak sebuah gaya hidup baru bagi pasangan suami istri yang menawarkan akan sebuah hidup berkeluarga tanpa keinginan untuk memiliki keturunan atau populer dengan istilah childfree. Childfree biasanya merujuk kepada pasangan yang sudah menikah dengan beberapa motivasi yang melatarbelakanginya. Rainy Hutabarat dari Komnas Perempuan berbicara soal pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak merupakan hak asasi manusia. Menurutnya bahwa tubuh perempuan sebagai milik perempuan seutuhnya dan pemaksaan kehamilan pada seorang perempuan merupakan bentuk kekerasan. Agama Islam menempatkan proses pernikahan hingga memiliki keturunan sebagai salah satu rangkaian ibadah dan perwujudan dari maqashidus syariah terutama dalam hal hifdzu nasl. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif analisis teks bertujuan mengkaji fenomena childfree dalam realitas Islam atau yang dikenal Worldview Islam. Feminisme mendeklarasikan bahwa perempuan memiliki otoritas penuh atas kendali tubuhnya dalam hal ini berkaitan dengan kehamilan, sehingga tidak ada satupun yang berhak memaksakan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan, sedangkan Islam sendiri memiliki konsep yang lebih luas dimana seorang perempuan diharapkan memiliki keturunan dari pasangan yang sah karena itu bagian dari bentuk penghambaan kepada Allah SWT, adapun alasan dan kondisi darurat boleh menjadikan seorang perempuan berhak untuk menunda kehamilan bahkan hingga memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Kata Kunci : Childfree, Feminisme, Worldview Islam.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH) ]]>
<![CDATA[Samsul Bahri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16192
<![CDATA[Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Menurut Hukum Islam seorang laki-laki dalam hal ini yang menjadi seorang suami, wajib memiliki pengetahuan tentang agama dan mampu mempraktikannya dengan baik sesuai tuntutan syariat. Oleh karena itu, seorang suami dalam memimpin keluarganya tidak serta merta hanya memberi nafkah saja akan tetapi berkewajiban juga menjadi contoh yang baik untuk keluarganya. Sehingga seorang suami harus mempunyai akal dan fikiran yang sempurna , sehat lahir batin, dan tentunya mampu memberikan nafkah dengan kemampuannya. Kewajiban ini harus terus dilaksanakan karena seorang suami merupakan pemimpin untuk keluarganya guna menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimanakah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam membina rumah tangga dan untuk mengetahuai bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang bekerja. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis memuat beberapa buku sebagai referensi yang ada kaitannya dengan judul artikel penulis yakni kewajiban nafkah keluarga, tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis melakukan tinjauan dari syariat Islam, beberapa pasal-pasal tentang perkawinan dalam kitab Undang - Undang Perdata, dan juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Indonesia, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugukan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga. Kata Kunci : Kewajiban, Nafkah, Keluarga, Hukum Islam, Undang – Undang]]>
<![CDATA[PRINSIP KEADILAN KOMPENSATORIS DAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA ]]>
<![CDATA[Dinda Putri Indrawan]]>;
<![CDATA[Lego Karjoko]]>;
<![CDATA[Rosita Candrakirana]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16193
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang berkeadilan berdasarkan prinsip keadilan kompensatoris dan keadilan distributif, dimana termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan bersifat perspektif. Untuk itu digunakan cara pendekatan pada undang-undang dan kasus serta menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pengaturan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta secara hukum sudah memenuhi prinsip keadilan kompensatoris, walaupun dalam prosesnya masih terdapat kendala berupa bentuk penolakan dari warga di Kelurahan Tanah Tinggi. Proses pemberian kompensasi juga sudah sesuai dengan hasil penilaian dan beberapa langkah yang dilakukan oleh PT. KAI agar pemberian kompensasi tersebut tidak merugikan warga yang bidang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Keadilan Kompensatoris, Keadilan Distributif]]>
<![CDATA[ANALISIS PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Alya Audhia Zahra]]>;
<![CDATA[Anisa Rahmawati]]>;
<![CDATA[Bintang Rafli Ananta]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16194
<![CDATA[Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pelayanan publik adalah adanya patologi birokrasi yang hingga saat ini masih marak terjadi dalam suatu instansi pemerintah. Patologi birokrasi menyebabkan kurangnya kepuasan masyarakat atas kinerja birokrasi publik dalam menyediakan layanan publik. Kurangnya tingkat kepuasan masyarakat tersebut dapat berakibat pada timbulnya kekecewaan atau bahkan pengurangan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait adanya patologi birokrasi dalam pelayanan informasi publik pada BPJS Kesehatan Kota Semarang. Pendekatan yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini ialah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian observasi naturalistik dengan menggunakan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi partisipan dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang penulis peroleh dari buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan artikel ini.Kata kunci: patologi birokrasi; pelayanan publik; informasi publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS BEBAN ADMINISTRASI PADA DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PROGRAM “METAVERSE” PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Fauzuld Nur Arsy]]>;
<![CDATA[Nisrina Khoirunnisa]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16195
<![CDATA[Penyederhanaan layanan merupakan kebutuhan penting dalam konteks ruang pelayanan publik, karena harapan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan yang efisien, ekonomis, dan transparan. Salah satu upaya penyederhanaan tersebut terwujud dalam bentuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) yang tersebar di setiap tingkat pemerintahan daerah. Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi inovasi DPTSP untuk memudahkan proses perizinan dan layanan non-perizinan bagi masyarakat. Meskipun pembentukan MPP memerlukan investasi yang cukup besar, tantangan utama adalah mencari inovasi agar pelayanan publik tetap efektif namun dengan biaya operasional yang terjangkau. Dalam konteks ini, DPTSP Kota Semarang mengambil langkah lebih maju dengan merancang program pelayanan berbasis metaverse di dalam MPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan empiris, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam pengamatan dan analisis fenomena di Mall Pelayanan Publik Kota Semarang, khususnya yang terletak di Terminal tipe-A Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program metaverse di MPP Kota Semarang memiliki potensi untuk menciptakan pelayanan publik yang terpadu dan responsif, masih terdapat beban administratif yang perlu diperbaiki. Teknologi metaverse, yang relatif baru bagi masyarakat umum, menjadi salah satu kendala, begitu pula dengan keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di MPP Kota Semarang yang dapat menghambat kelancaran proses pelayanan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam administrasi dan kapasitas ASN agar program metaverse dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik di Kota Semarang.Kata kunci : Beban Administrasi, DPTSP, Metaverse.]]>
<![CDATA[ANALISIS BEBAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE ]]>
<![CDATA[Hanifah Is’aad]]>;
<![CDATA[Muhammad Reza Faturahman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16196
<![CDATA[Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan salah satu dari banyaknya sarana pelayanan publik yang ada di Indonesia. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas dan membahas mengenai kinerja SPKT Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ditinjau dari paradigma New Public Service. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dan hasil data yang diperoleh menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melakukan wawancara lebih dekat dengan Kepala SPKT Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengenai kinerja dan fasilitas yang menunjang selama pelayanan berlangsung dan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. pelayanan publik telah termaktub dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 2. Meskipun hak dan kewajiban antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat sudah tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat belum memperoleh kata puas dengan pelayanan publik yang ada. 3. Faktor yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang maksimal salah satunya adalah suatu instansi masih memiliki karakteristik monopoli yang tentunya hal ini sangat menghambat kinerja dari pelayanan publik. 4. Paradigma New Public Service merupakan model pelayanan publik baru yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, paradigma ini berakar dari empat prinsip yaitu theories of democratic citizenship, models of community and civil society, organizational humanism and the new public administration, dan postmodern public administration. Selain itu, teori ini juga memiliki tujuh poin indikator yaitu Serve Citizens, Not Customers; Seek the Public Interest; Value Citizenship over Entrepreneurship; Think Strategically, Act Democratically; Recognize that Accountability Isn’t Simple; Serve Rather than Steer; dan Value People, Not Just Productivity. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pelayanan publik dengan program SPKT nya belum mampu untuk memenuhi poin-poin indikator terwujudnya paradigma New Public Service. Oleh sebab itu, Kepolisian sebagai penyelenggara kebijakan publik diharapkan untuk melakukan evaluasi serta inovasi agar pelayanan kebijakan publik dapat diberikan secara maksimal.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; New Public Service]]>
<![CDATA[ANALISIS ADMINISTRATIVE BURDEN DALAM PROGRAM PANTI PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Laeli Nikmatul Hidayah]]>;
<![CDATA[Nurila Dwi Indriyati]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16197
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban aministrasi yang terdapat dalam program panti pelayanan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jateng merupakan upaya untuk pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Munculnya beban administrasi dalam program pemerintah merupakan sesuatu yang perlu pembenahan, sebab hal tersebut dapat membebankan subjek program panti social. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis buku terdahulu dan artikel jurnal terkait. Dalam program tersebut masih terdapat administrative burden yang meliputi learning costs dan compliance costs. Sehingga, perlu adanya perbaikan untuk mengurangi beban administrasi yang ada agar pengawalan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar di Jawa Tengah berjalan dengan baik.Kata kunci: panti sosial; beban administrasi; Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah]]>
